Sebagai Daerah Penghasil, Anambas Bangkrut

0
210

batamtimes.co,Anambas – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) tahun 2017 diprediksi akan merosot tajam sekitar Rp580 miliar dibandingkan pada tahun 2016 sebesar Rp979 miliar. Bahkan sebagai daerah penghasil, Anambas bisa disebut bangkrut.

“Rencana pembangunan tahun 2017 dan bisa dikatakan percepatan pembangunan. Oleh sebab itu anggaran yang kita prediksi jauh menurun mencapai Rp580 miliar. Dari sini kita sudah bisa menafsir agar rencana pembangunan kedepannya tidak melambung tinggi dan bisa disesuaikan dengan anggaran yang ada,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Zulfahmi, Kamis (31/3/2016) diruangannya.

Zulfahmi menambahkan, anggaran tersebut hanya penafsiran dan belum pasti. Namun pihaknya masih bisa menafsir sesuai dengan anggaran yang ada sebelumnya. hanya saja hal tersebut bisa saja berubah bila ada kebijakan Pemerintah Pusat.

“Itu memang belum pasti, hanya penafsiran saja dan kita berharap agar kebijakan Pemerintah Pusat bisa membantu kita. Kita juga akan mengupayakan Pendapatan Asli Daerah agar anggaran kita tidak merosot betul,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran mengatakan anggaran yang diprediksi menurun itu akan menjadi masukan bagi DPRD dalam mengesahkan anggaran. Pihaknya akan mengambil langkah lebih serius untuk meloby ke Pemerintah Pusat.

“Setelah kita kalkulasikan itu memang kurang, sebab untuk gaji pegawai dan biaya perlengkapannya saja habis Rp400 miliar pertahun. Kita bersama Pemkab Anambas akan tanyakan lagi ke Pusat karena jika anggaran hanya sebesar itu, hanya mencukupi untuk kegiatan rutin saja,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, kebijakan Pemerintah Daerah sangat dipentingkan serta bisa bersinergi dalam bekerja dan mengupayakan PAD segera ditingkatkan.

“Pemerintah itu harus bijaksana. Multiyers itu tidak begitu penting, itu hanya menguntungkan pejabat tertentu seperti yang sudah terjadi sebelumnya dan pejabat saja yang menikmati duitnya. Ini yang perlu pengawasan dan dalam pelelangan itu harus hati-hat, Mana yang lebih dipentingkan masyarakat itu saja yang diutamakan. Untuk DPRD itu jangan asal ketok palu sorenya minta duit. Ini yang sangat disayangkan masyarakat karena masyarakat menjadi terlupakan,” keluhnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here