batamtimes.co , Bintan – Nasib ratusan tenaga honor Kabupaten Bintan yang tidak lulus seleksi pada Desember 2016 menjadi tidak jelas karena tidak memiliki pekerjaan tetap.Rencananya tenaga Honorer tersebut akan mengadukan nasibnya kepada Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.
Tiga dari ratusan honorer yang sejak tahun 2017 tidak bekerja di Pemerintah Bintan menyerahkan dokumen terkait permasalahan itu kepada Gubernur Nurdin di Kantor DPRD Kepri, Rabu.
“Saya sejak tahun 2010 bekerja sebagai honorer di Kantor Camat Tambelan. Saya punya pengalaman kerja yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan,” kata Malhakim, yang didampingi sejumlah aktivis.
Malhakim memiliki anak dan istri. Ia sekarang berstatus sebagai pengangguran, sama seperti kedua rekannya yang tadi siang bertemu dengan gubernur.
“Saya juga bekerja sebagai honorer di Dinas Pertambangan Bintan sejak tahun 2010. Saya tidak lulus seleksi,” kata Jenius.
Ia sekarang berstatus sebagai pengangguran, sementara harus menghidupi istri dan dua orang anaknya.”Saya memiliki pengalaman sebagai tenaga pengawas di lapangan,” ucapnya.
Seorang rekan Malhakim dan Jenius justru bernasib lebih buruk karena tidak dapat mengikuti seleksi lantaran hanya memiliki KTP Tanjungpinang.
“Saya tidak diterima daftar seleksi, karena tidak memiliki KTP Bintan,” katanya.
Menanggapi permasalahan itu, Gubernur Nurdin berjanji akan mempelajari permasalahan itu.”Saya pelajari dulu, karena ada ketentuan yang mengaturnya,” ujarnya.
Baharudin, salah seorang aktivis yang mendampingi mantan honorer Bintan mengatakan permasalahan itu sudah dilaporkan kepada Mendagri.
“Kami berharap Mendagri dan gubernur membantu menyelesaikan permasalahan itu,” ujarnya.
Jumlah honorer yang diterima tahun ini sekitar 800 orang. Berdasarkan data yang dimiliki Baharudin, 40 persen honorer Bintan yang sudah lama bekerja tidak diperpanjang kontraknya.
“Apakah ini memenuhi asas keadilan?” katanya.
Sementara itu, Auliansyah, yang juga aktivis yang mendampingi mantan honorer mengatakan satu persatu mantan honorer sudah “diamankan” oleh Pemkab Bintan, dengan menjanjikan kerja sampai Maret 2017.
Strategi itu dilakukan untuk meredam amarah mantan honorer yang berpengalaman yang tidak diperpanjang kontrak kerjanya.”Kerja tanpa kontrak, kemudian diseleksi kembali pada Maret 2017. Dari mana sumber uang untuk menggaji mereka kalau kerja tanpa kontrak penjanjian kerja,” katanya.
(red/Antara)
