Batamtimes.co – Natuna –
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, agenda
penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Natuna Hamid Rizal, pada Jumat (15/03/2019) pagi.
Suasana ruang rapat berbeda tidak seperti biasanya hal itu terlihat sepi kehadiran anggota legislatif, lebih separuh dari 20 anggota DPRD yang semestinya hadir, hanya cuma 7 anggota dan satu pimpinan dewan yang hadir artinya sekitar 12 anggota DPRD tidak mengahadiri rapat paripurna
Menurut ketua DPRD Natuna Yusripandi, kepada awak media dikonfirmasi seusai rapat paripurna agenda LKPJ Bupati Natuna menjelaskan, ketidakhadiran para anggota sudah ada pemberitahuan sebelumnya.
” Anggota DPRD ada agenda pansus ranperda berangkat luar kota dan sebagian lain ada urusan tapi sudah diberitahukan kepada pimpinan, ujar Yusripandi
Lalu, bagaimana dengan anggota dewan lainya, kalau tidak ada pemberitahuan kepada pimpinan apa ada sanksi, jika tidak hadir pada sidang paripurna DPRD.
” Sanksi itu tidak ada, kecuali enam kali berturut-turut tidak hadir pada sidang paripurna baru ada teguran,” kata politisi Demokrat itu.
Meskipun tanpa kehadiran anggota DPRD rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Natuna tetap berjalan sebab sidang paripurna DPRD agenda LKPJ tidak mengambil keputusan.
” Untuk sidang paripurna DPRD dalam pengambilan keputusan semua anggota harus hadir, kalau sekali, dua kali belum dikenakan sanksi, kecuali berturut-turut enam kali baru kita panggil, tapi, kan tak pernah terjadi seperti itu, tambahnya.
Salah seorang tokoh masyarakat yang menghadiri undangan paripurna enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan, rasa kecewa, melihat pemandangan jarang terjadi diruang sidang paripurna wakil rakyat pada sepi, terlebih wakil ketua keduanya juga tak nampak hadir.
” Kami sebagai masyarakat Natuna malu dan kecewa pak, melihat wakil rakyat malas hadir alasan macam-macam, tentu selaku pimpinan. Jika ditanya, tetap saja akan membela anggotanya pak,” keluhnya.
Dia menegaskan sudah tidak zamanya lagi anggota dewan malas hadir ketika sidang rapat paripurna, kalau tak mampu tak usah menjadi wakil rakyat. Sebab masih banyak putra daerah yang berkompeten. Apalagi menjelang pemilu legislatif pada tanggal 17 April 2019 mendatang dia berharap tak usah dipilih lagi, pintanya
(Red/Pohan)
