Anggota Komisi IV DPRD Batam Sebut PT Marcopolo Tak Serius Selesaikan Kasus Kematian Pekerja

0
358

Batam – PT Marcopolo dinilai tidak serius dalam menyelesaikan kasus kematian pekerja di perusahaan tersebut. Pasalnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pertama dan kedua PT Marcopolo mengutus perwakilan yang tidak berkompeten serta tidak membawa data yang diminta Komisi IV dan Disnaker.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Mochamad Mustofa kepada Batamtimes.co usai RDP dengan PT Marcopolo, Disnaker Provinsi Kepri dan Disnaker Kota Batam, Kamis (20/5/2021).

“PT Marcopolo tidak serius dalam hal ini (penyelesaian kasus kematian pekerja). RDP pertama mengutus orang yang tak berkompeten dan tak membawa data. RDP kedua cuma mengutus satu orang dan yang lebih parahnya tidak membawa data,” ucapnya dengan nada kesal.

Mochamad Mustofa menyebut, sedangkan dari pengawasan Disnaker Provinsi Kepri hadir semua. Kita buang-buang waktu akhirnya.

“Hal ini kami ingin segera selesaikan, kasus demi kasus close. Supaya benar-benar bisa dilihat bahwa, semua keluhan masyarakat bisa dimediatori oleh DPRD Batam terutama Komisi IV masalah perburuhan,” tuturnya.

Mochamad Mustofa berharap keseriusan PT Marcopolo untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara datang ke RDP dan memberikan data yang diminta.

“Silahkan jika menurut mereka benar dan sudah melakukan sesuai ketentuan, tinggal ditunjukan saja. Kalau seperti ini kelihatan ada kesalahan di sana, dan perlu diperbaiki,” ungkapnya.

Makanya, kata Mustofa, kita tunggu dan agendakan sekali lagi, sambil menunggu nota pengawasan. Karena pengawasan sudah bergerak. Kalau pun memungkinkan ke ranah pidana, maka pemilik PT Marcopolo akan dipidanakan.

Ketika disinggung soal kebijakan yang akan diambil Komisi IV terkait tidak kooperatifnya PT Marcopolo, Mochamad Mustofa mengatakan, kita akan menggunakan kewenangan kita untuk menyampaikan kepada PTSP sesuai tupoksi Komisi IV dalam pengawasan.

“Apabila pengawasan kita dianggap sepele, oleh perusahaan yang nakal, maka Komisi IV akan sampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Batam dan Pemerintah Daerah untuk dicabut izinnya. Karena tidak kooperatif dan sebagai perusahaan pembunuh,” tegasnya.

“Sekali lagi saya sebut pembunuh, karena tidak taat dengan safety. Itu namanya perusahaan pembunuh,” pungkasnya.

Penulis : Nando

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here