Kemana Raibnya Miliaran Dana Royalti Gedung Sumatera Promotion Center Batam?

0
1104

Batam – Gedung Sumatera Promotion Center (SPC) Batam, Kepri yang kini disulap menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) ternyata menyimpan misteri raibnya miliaran rupiah dana royalti dari tahun 2016 hingga 2018.

Hal ini dibeberkan Yusril Koto aktivis anti korupsi kepada batamtimes.co di Batam Center, Senin (7/6/2021).

“Saya minta aparat penegak hukum mengusut kasus ini, sehingga “tikus berdasi” yang menggerogoti miliaran rupiah dana royalti gedung SPC tahun 2016-2018 dapat ditangkap,” tegas Yusril.

Diterangkan Yusril bahwa, Gedung SPC yang diresmikan pada 23 November 2005 itu dibangun pada 2002 (multi years project) menggunakan dana sharing Pemerintah Provinsi Riau Rp41.759.500.000, Pemerintah Kota Batam Rp4.994.999.991,39 dan Otorita Batam Rp31.315.970.867 dengan pembagian royalty kepada masing-masing pihak sebesar 52,81%, 8,32% dan 40,87%.

Lanjut Yusril, berdasarkan kesepakatan bersama Nomor 19/SKB/VIII/2005, Nomor 111/PERJ/KA/VI/2005, Kpts. 118/SBK/HK/VI/2005 dibentuk Badan Pengusahaan dan Pengembangan (BPP) mempunyai mekanisme untuk menerima dan mendistribusikan segala pendapatan yang bersumber dari pihak kedua atau pihak luar kepada BPP sesuai dengan komposisi sharing.

“Pada awalnya pengelolaan gedung SPC dilaksanakan oleh BPP. Kemudian dengan alasan agar pemanfaatan gedung lebih optimal dan bernilai tambah maka melalui lelang terbuka ditetapkan PT Sembilan Satu Satu (PT 911) sebagai pengelola,” terang Yusril.

Berdasarkan keterangan Yusril diketahui bahwa oknum GR selaku Wakil Ketua I BPP tahun 2017-2018, dan Wakil Ketua II BPP tahun 2014-2016.

Menurut Yusril, sebanyak Rp1.801.709.360 dana setoran royalty PT 911 ditarik dan tidak disetor kepada BP Batam dan Pemko Batam oleh oknum JS dan oknum I Staf GR di BPM – PTSP Kota Batam.

Ia menyebutkan, dokumen laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT Sembilan Satu Satu (PT 911) tahun 2016 hingga 2018 tertanggal 31Juli 2019 menguak misteri raibnya miliaran rupiah dana royalty yang menjadi hak BP Batam dan Pemko Batam.

Dalam laporan hasil pemeriksaan itu, kata Yusril, disebutkan bukti transfer royalty oleh PT 911 terdapat 2 (dua) kali bukti transfer dalam tahun 2016 hingga 2018 yaitu pada 20 Agustus 2016 sebesar Rp400.000.000 dan pada 10 Desember 2018 sebesar Rp395.000.000. Setoran-setoran tersebut telah direkonsiliasi dengan rekening BPP Nomor 10-60-30000-1 pada PT Bank Riau dimana setoran sebesar Rp400.000.000 tercatat pada PT Bank Riau pada tanggal 30 Agustus 2016, sementara setoran sebesar Rp395.000.000 diterima pada tanggal 10 Desember 2018.

“Pada tanggal 29 Desember 2018 disepakati pembagian royalty sebesar Rp795.848.000, sedangkan dana yang tersedia hanya sebesar Rp399.850.448. Pada tanggal 18 Desember 2018 kepada Provinsi Riau ditransfer sebesar Rp429.287.329. Sementara dana yang tersedia hanya sebesar Rp399.850.448, dana yang ditarik hanya sebesar Rp397.287.329 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp23.000.000 yang tidak diketahui sumbernya,” paparnya.

Dikatakannya, pembagian royalty kepada BP Batam dan Kota Batam masing-masing sebesar Rp325.263.078 dan Rp59.297.594 atau seluruhnya sebesar Rp375.560.672 sampai saat ini belum terealisasi. Mengingat dana per 31 Desember 2018 hanya sebesar Rp2.563.119, maka BP Batam dan Pemko Batam tidak akan memperoleh royalty.

“Tidak tersedianya dana untuk royalty BP Batam dan Pemko Batam disebabkan terjadi penarikan dana yang tidak diketahui peruntukannya sebesar Rp400.000.000 dalam tahun 2016 hingga 2018. Dari dana sebesar ini oknum JS melakukan penarikan sebanyak 6 kali dalam bulan September, Oktober dan Desember 2016 dengan jumlah Rp210.000.000,” ujarnya.

“Dalam laporan pemeriksaan itu bahwa oknum JS menyatakan dapat membuktikan setoran kepada BP Batam dan Pemko Batam, akan tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum dapat membuktikannya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, berdasarkan data rekening koran Bank Riau tahun 2014 terdapat penyetoran PT 911 sebesar Rp 1.100.000.000 dan penarikan sebesar Rp937.784.360 yang dilakukan oknum JS yakni pada (10/7/2014) Rp59.267.971, (14/7/2014) Rp495.243.971 dan (16/7/2014) Rp 383.272.468. Penarikan sebesar Rp383.272.468 40,87% dari Rp937.784.360 dapat diduga merupakan persentase dari royalty yang harus diterima BP Batam.

“Selanjutnya pada tahun 2015 terdapat penyetoran PT 911 Rp 750.000.000 dan penarikan secara tunai sebesar Rp 653.925.000 yang dilakukan oknum JS pada (26/2/2015) sebesar Rp122.610.000, (12/3/2015) sebesar Rp158.430.000, dan (29/6/2015) sebesar Rp 47.400.000. Oknum I pada (3/3/2015) Rp18.960.000, dan (24/6/2015) Rp306.525.000. Penarikan sebesar Rp122.610.000 dan Rp306.525.000 menurut laporan itu dana yang ditarik oknum JS dan oknum I merupakan royalty yang harus diterima BP Batam,” terang Yusril.

“Nah, baik penarikan yang dilakukan oknum JS tahun 2014 sebesar Rp383.272.468, tahun 2015 Rp 122.610.000 dan dilakukan oknum I pada tahun 2015 Rp306.525.000. Itu merupakan hak BP Batam telah dikonfirmasi kepada Biro Keuangan BP Batam dengan hasil belum ditemukan bukti penerimaan,” kata dia memperjelas lagi.

Menurut Yusril, setoran royalty PT 911 yang ditarik tetapi tidak disetorkan oknum JS dan oknum I kepada BP Batam dan Pemko Batam itu diduga ditilep dan bukan untuk kepentingan sendiri.

“Oknum JS dan oknum berbuat nakal diduga diperintah,” jelas Yusril

Dikatakannya, diduga PT 911 manipulasi laporan laba rugi dan dana royalty minimal sebesar Rp3.489.767.081 raib.

“Dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT 911 diketahui laporan laba rugi tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018. Laporan tersebut menyajikan Gross Revenue masing-masing sebesar Rp2.114.862.822, Rp7.020.767.300 dan Rp8.313.205.284 atau seluruhnya sebesar Rp17.448.835.406. Berdasarkan laporan yang disampaikan diatas maka PT 911 wajib menyetorkan royalty perode 2016, 2016 dan 2018 kepada BPP sebesar Rp3.489.767.08,” katanya.

PT 911 tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung terhadap gross revenue yang diperoleh, sehingga gross revenue yang disajikan pada laporan keuangan tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar Rp17.448.835.406 tidak dapat diyakini kewajarannya, namun demikian PT 911 wajib menyetor royalty Rp3.489.767.081dan tidak dapat diperhitungkan dengan royalty yang telah disetorkan tahun 2016 sebesar Rp400.000.000 dan tahun 2018 sebesar Rp395.000.000, sebab PT 911 tidak dapat menjelaskan dasar perhitungan setoran royalty tahun 2016 dan 2018.

Ketika dimintai pendapatnya terkait laporan laba rugi PT 911, Yusril menduga terjadi kongkalikong dan dengan sengaja memanipulasi atau membuat laporan keuangan yang keliru dengan maksud untuk keuntungan pribadi atau kekompok yang merugikan BP Batam dan Pemko Batam secara langsung.

“Hingga laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT 911 tahun 2016 sampai dengan 2018 dibuat tanggal 31Juli 2019, baik BP Batam maupun Pemko Batam tidak pernah menerima dana royalti dari tahun 2016 hingga tahun 2018 minimal sebesar Rp3.489.767.081,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar mengatakan, dirinya tidak berkompeten menjawab.

“Kalau untuk pengelolaan gedung tersebut saya tidak berkompeten menjawab, karena ada kepengurusan sendiri yang diketuai oleh Pemprov Riau,” balasnya.

Sementara, GR (inisial) ketika dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut, hingga berita ini dipublikasikan belum memberikan jawaban.

Bersambung…

Penulis : Naldo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here