Batam – batamtimes.co – Masalah Penerimaan Peserta Didisik Baru (PPDB ) SMA & SMK di Kepri khususnya di Kota Batam, dari tahun ke tahun tidak berubah, Itu terus masalahnya.
Menumpuknya minat masyarakat untuk sekolah-sekolah favorit dan sepinya peminat untuk sekolah yang dibangun agar dapat menampung luberan SMA favorit masih terus terjadi pada Tahun ajaran baru Juli 2023.
“Tadinya dianggap masalah kurangnya ruang kelas di sekolah baru menjadi penyebab.” Ungkap sekretaris Komisi IV DPRD Kepri Wirya Silalahi ,Jumat,(14/7/2023) melalui relase yang disampaikan ke media .
Lebih lanjut disampaikanya,Ternyata setelah dibangun ruang kelas baru di sekolah-sekolah tersebut, masyarakat masih saja menyerbu sekolah favorit.
Sekarang jelas, masyarakat melihat masih terjadinya ketimpangan mutu dari sekolah favorit dengan sekolah baru, mutunya berbeda bagai langit dan bumi. Di sinilah kegagalan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri.
Ditambahkannya, Sistem zonasi sudah berlangsung 6 tahun, tetapi tetap saja Disdik tidak dapat mengatasi masalah ini.
“Seharusnya Disdik lebih fokus bagaimana membuat mutu sekolah-sekolah baru tsb, bisa sebaik sekolah – sekolah favorit.
Misalnya SMA 26, sebaik SMA 3, SMA 24 sebaik SMA 1, SMA 25 sebaik SMA 8, dst.” Papar wirya yang juga merupakan Penasehat IA ITB Kepri.
Wirya memaparkan kembali, Bila perbaikan SMA/SMK di Kepri ini terus dilakukan, saya yakin akan sangat mengurangi penumpukan di SMA- SMA favorit.Artinya, mungkin ditambah sarana, prasarana, fasilitas, guru yg bermutu, dsb.
Tetapi, bila Disdik hanya fokus mengkampanyekan masyarakat harus penuh kesadaran untuk ke sekolah-sekolah baru, maka itu tidak akan terjadi perbaikan.
Dari tahun ke tahun akan tetap terjadi persoalan yang sama.”Langkah kongkritnya tentu dengan menambah anggaran dan perhatian dari Disdik untuk sekolah-sekolah baru tersebut.”katanya
Demikian juga dengan SMK, masih terjadi penumpukan di SMK 1, SMK 5, SMK 7.
” Sesuai dengan lapangan pekerjaan, seharusnya SMK-SMK yg memang jurusannya banyak lowongan kerja, dibuat lebih banyak dari SMK yang jurusannya tidak banyak lowongan kerjanya.
Artinya, SMK-SMK yg jurusannya seperti SMK 1, SMK 5 dan SMK 7 diperbanyak sekolahnya.” Ujar Wirya
Semua ini tentunya tergantung kapasitas dan kemampuan Disdik melihat masalah ini secara objektif dan mengambil langkah yg tepat mengatasinya.
Terakhir tentunya tergantung goodwill gubernur menyelesaikan masalah ini. Gubernur tentunya bisa menargetkan kadis pendidikan utk bisa mengatasi masalah ini dalan jangka waktu tertentu, misalnya 2 tahun atau 3 tahun, “bila tidak ada perbaikan, tentunya Gubernur harus berani mencopot kadis pendidikannya.” Tandas Wirya.
(Red/Parulian)
