Oleh : Asisstant Profesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H./Hersit.
Korupsi dalam sektor pelayanan publik menyebabkan penurunan efektivitas layanan, alokasi dana yang tidak efesien, dan ketidakadilan dalam distribusi layanan yang merugikan masyarakat.
Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia karena korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas pelayanam publik.
Pelayanan publik baru dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan menghambat pembangunan nasional.
Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh korupsi terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Lalu, Bagaimana korupsi berpengaruh terhadap pelayanan publik di Indonesia ?
Korupsi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dalam beberapa cara pertama, korupsi dapat menyebabkan penyalagunaan kewenangan dan kekuasaan oleh pejabat publik sehingga pelayanan publik menjadi tidak efektif dan tidak efisien seperti pegawai negeri yang meminta atau menerima imbalan sebagai ganti jasa.
Politisi yang menyalahgunakan uang publik atau memberikan pekerjaan atau kontrak publik kepada sponsor, teman, dan keluarga mereka, serta perusahaan yang menyuap pejabat untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan.
Kedua, korupsi dapat menyebabkan kurang nya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik sehingga masyarakat tidak dapat memantau dan mengawasi kegiatan pelayanan publik.
Ketiga, korupsi dapat menyebabkan kurang nya sumber daya dialokasikan untuk pelayanan publik sehingga kualitas pelayanan publik menjadi buruk.
Studi yang dilakukan oleh Trans parency Internasional menunjukkan bahwa korupsi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Studi lain, juga dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.
Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan institusi hukum.
Masyarakat menjadi ragu terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara adil dan transparan.
Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Dengan demikian, korupsi dapat dicegah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara.
Penulis : Dosen Tetap FH Unma Banten, anggota Ahli Dosen Republik Indonesia ( ADRI ), Dosen terbang pendidikan khusus Profesi Advokoat ( PKPA-PERADI ), Wasekjen DPN PERADI Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan, Waketum DPP IKADIN Bid. Sosial & Masyarakat, Ketua DPC PERADI Pandeglang dan Ketua DPC IKADIN Kab.Tangerang.
