Oleh : Asisstant Profesor Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H, M.H./ HERSIT.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini kian gencar misalnya, kasus pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rizal yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT)pada Rabu (4/2) lalu ternyata baru 8 hari dilantik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Penangkapan sejumlah pejabat dan pengusaha yang diduga terlibat dalam kasus korupsi menunjukan bahwa masalah integritas masih menjadi tantangan besar bagi negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia, namun kasus-kasus seperti ini masih terus terjadi.
Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak aparat yang belum memahami pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.
Oleh sebab itu, artikel singkat ini akan membahas tentang OTT KPK sebagai refleksi lemahnya Integritas aparat di Indonesia dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan integritas aparat negara dan permasalahanya antara lain;
Bagaimana OTT KPK mencerminkan lemahnya integritas aparat di Indonesia. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya integritas aparat di Indonesia.
Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan integritas aparat di Indonesia.
Dengan membahas permasalahan-permasalahan tersebut, setidaknya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi integritas aparat di Indonesia dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya.
Pertama, bagaimana OTT KPK mencerminkan lemahnya integritas aparat di Indonesia. Hal ini sudah jelas menunjukkan bahwa masih banyak aparat yang tidak memiliki integritas yang kuat dalam menjalankan tugasnya.
Penangkapan pejabat dan pengusaha yang diduga terlibat dalam kasus korupsi menunjukkan bahwa ada aparat yang tidak dapat menahan diri dari godaan korupsi dan tidak memiliki komitmen untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil.
Situasi ini menunjukkan bahwa integritas aparat di Indonesia masih lemah dan perlu ditingkatkan. OTT KPK juga menunjukkan bahwa KPK masih memiliki peran penting dalam memberantas korupsi di Indonesia dan meningkatkan integritas aparat.
Kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya integritas aparat di Indonesia antara lain, kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang integritas dan etika. Rendahnya gaji dan kesejahteraan aparat, Tidak adanya pengawasan yang efektif, Lemahnya penegakan hukum, Budaya korupsi yang masih kuat di beberapa lembaga dan Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
Faktor-faktor tersebut diatas dapat menyebabkan aparat menjadi tidak memiliki integritas yang kuat dan lebih rentan terhadap korupsi. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk mengatasi faktor-faktor tersebut dan meningkatkan integritas aparat di Indonesia.
Selain itu, Apakah masih ada faktor lain yang perlu ditambahkan antara lain, meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang integritas dan etika. Meningkatkan gaji dan kesejahteraan aparat, pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang adil dan transparan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan menerapkan sistem meritokrasi dalam seleksi dan promosi aparat dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan aparat
Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan integritas aparat di Indonesia dapat meningkat dan korupsi dapat diminimalkan.
Kesimpulan, OTT KPK mencerminkan lemahnya integritas aparat di Indonesia, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pendidikan dan pelatihan, rendahnya gaji dan kesejahteraan, tidak adanya pengawasan yang efektif, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk meningkatkan integritas aparat di Indonesia.
Saran dan masukan, pemerintah harus meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang integritas dan etika bagi aparat.
Pemerintah harus meningkatkan gaji dan kesejahteraan aparat untuk mengurangi kemungkinan korupsi.
KPK harus meningkatkan pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang adil dan transparan. Masyarakat harus meningkatkan peran dalam pengawasan aparat dan melaporkan kasus-kasus korupsi.Pemerintah harus menerapkan sistem meritokrasi dalam seleksi dan promosi aparat untuk meningkatkan integritas.
Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan integritas aparat di Indonesia dapat meningkat dan korupsi dapat dimininalisir.
Penulis : Dosen Tetap FH Unma Banten, Anggota Ahli Dosen Republik Indonesia ( ADRI ), Dosen Terbang Pendidikan Khusus Profesi Advokoat ( PKPA-PERADI ), Wasekjen DPN PERADI Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan, Waketum DPP IKADIN Bid Sosial & Masyarakat, Ketua DPC PERADI Pandeglang dan Ketua DPC IKADIN Kabupaten .Tangerang, Banten.
