Oleh : Asistent Profesor Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, SH.MH./ HERSIT .
Jakarta tak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang banjir. Meski berbagai proyek pengendalian banjir terus digenjot, hujan deras yang mengguyur Jakarta kerap membawa genangan, bahkan melumpuhkan aktivitas kota.
Penulis sebagai warga Ibu Kota sejak 1978 sudah hijrah ke Jakarta, tahun 1995 pindah lagi ke Kabupaten Tangerang, Banten, profesi Guru/ Dosen dan Advokat. Rasanya dulu tidak separah ini banjir kiriman air dari puncak Jawa Barat, dan dari sisi lain dapat juga tanpa disadari ada tanggul di wilayah Jakarta Utara, Muara Baru dan sekitarnya.
Kebanjiran Jakarta adalah masalah serius. Kebanjiran ini jangan hanya di komentari saja khusus pihak yang berwenang eksekusi langsung ini masalah serius, terutama ketika air laut naik dan tanggul lebih rendah dari lautan.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini seperti penurunan tanah (subsiden) dan kenaikan permukaan air laut global.
Penurunan tanah di Jakarta bisa mencapai daratan lebih rendah daripada permukaan air laut. Sementara itu, kenaikan permukaan air laut global juga memperburuk kondisi ini.
Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini seperti, pembangunan tanggul Muara Baru sepanjang 2,3 km dan tinggi 4,8 meter, pengendalian pengambilan air tanah, mengurangi penggunaan air tanah untuk industri dan gedung besar, penyediaan alternstif air bersih, meningkatkan pasokan air bersih melalui layanan pipanisasi dan penataan ruang wilayah pesisir, mengatur pembangunan di area rawan banjir.
Namun, masih diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak untuk mengatasi masalah ini. Solusi untuk mengatasi kebanjiran di Jakarta disebabkan kenaikan air laut dan tanggul lebih rendah adalah :
1.Pembangunan Infrastruktur, pembuatan tanggul yang lebih kuat, serta sistem drainase yang efektif.
2.Pengendalian pengambilan air tanah, kurangi penggunaan air tanah untuk mengurangi penurunan tanah.
3.Penyediaan alternatif air bersih, tingkatkan pasokan air bersih melalui layanan pipanisasi.
4.Penataan ruang wilayah pesisir, pengaturan pembangunan di area rawan banjir.
5.Pengelolaan banjir terpadu, melakukan pengelokasn banjir secara terpadu dengan melibatkan semua pihak.
Masalah anggaran biaya tidak sedikit untuk pelaksanaan ini bisa mencapai triliunan rupiah untuk membangun tanggul yang kuat dan kokoh, namun jika dilihat dari sisi lain, biaya itu sebenarnya masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kerugian yang akan di alami masyarakat akibat banjir.
Dana untuk pembangunan tanggul bisa berasal dari anggaran negara (APBN), Investasi swasta, bantuan Internasional, hasil sitaan para koruptor.
Sudah memang perlu ada tindakan tegas dan cepat untuk menyita aset koruptor yang diperoleh dari rampasan hasil korupsi.
Undang-Undang Perampasan aset koruptor memang perlu diperkuat dan dipercepat prosesnya.
Kesimpulannya, untuk mengatasi kebanjiran di Jakarta karena kenaikan air laut dan tanggul lebih rendah, perlu dilakukan pembangunan tanggul yang kuat dan tangguh serta pengelolaan banjir terpadu.
Dana untuk pembangunan tanggul bisa berasal dari anggaran negara, investasi swasta, dan bantuan internasional. Selain itu, perlu ada tindakan tegas dan cepat untuk menyita aset koruptor yang diperoleh dari hasil korupsi.
Penulis : Dosen tetap Fakultas Hukum Unma Banten, anggota Ahli Dosen Republik Indonesia ( ADRI ), Dosen terbang Pendidikan Khusus Profesi Advokoat ( PKPA-PERADI ), Wakil Sekretaris Jenderal DPN PERADI Bidang Kajian Hukum & Perundang-Undangan, Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Bidang Sosial & Masyarakat, Ketua DPC PERADI Pandeglang dan Ketua DPC IKADIN Kabupaten, Tangerang, Banten, Jawa Barat.
