Jakarta – batamtimes.co – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat secara resmi menyatakan bertransformasi menjadi partai politik. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat yang digelar di Jakarta pada 17–18 Januari 2026.
Rakernas yang dihadiri perwakilan seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat se-Indonesia itu menjadi momentum penentuan arah baru organisasi setelah tiga tahun berkonsolidasi sebagai ormas yang fokus pada advokasi dan pendidikan politik. Dalam forum tersebut, mayoritas peserta secara aklamasi menyetujui perubahan status menjadi Partai Gerakan Rakyat.
Sahrin Hamid, yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat, kembali dipercaya sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat untuk periode pertama kepengurusan partai. Penetapan dilakukan melalui mekanisme internal organisasi yang disepakati peserta Rakernas.
Dalam pidato pembukaannya, Sahrin Hamid menegaskan bahwa transformasi ini merupakan respons atas aspirasi struktur organisasi di daerah serta tuntutan kader yang menginginkan perjuangan perubahan diwujudkan secara lebih sistematis melalui jalur politik formal.
“Selama tiga tahun kami melakukan konsolidasi sebagai gerakan rakyat. Kini saatnya gagasan perubahan diperjuangkan langsung dalam ruang legislasi dan pemerintahan agar dampaknya lebih luas dan konkret,” ujar Sahrin.
Rakernas juga menegaskan komitmen Partai Gerakan Rakyat untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, di antaranya penguatan ekonomi kerakyatan, pendidikan politik masyarakat, serta pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
Meski telah resmi berstatus sebagai partai politik, Sahrin menyampaikan bahwa perumusan detail program kerja, platform ideologi, dan strategi politik akan dibahas dalam agenda lanjutan setelah Rakernas.
Transformasi Gerakan Rakyat dari ormas menjadi partai politik menambah dinamika baru dalam peta politik nasional. Fenomena serupa sebelumnya juga pernah terjadi di Indonesia, menandai pergeseran peran organisasi sipil yang memilih terlibat langsung dalam kontestasi elektoral dan proses legislasi demi memperjuangkan agenda perubahan.
Penulis : Adi
