Lingga – Program e-office yang dicanangkan pemerintah pusat kemungkinan sulit dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
Bahkan Pemkab Lingga merasa pesimistis program e-office dapat dilaksanakan lantaran jaringan internet terbatas.
“Ada sejumlah persoalan yang menghambat pelaksanaan e-office, salah satunya jaringan internet yang sangat terbatas,” kata Sekretaris Daerah Lingga, Juramadi Esram, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Rabu (29/8/2019).
Esram mengatakan keterbatasan jaringan internet, terutama di Daik, ibukota Lingga menyebabkan kemungkinan program tersebut tidak dapat dilaksanakan.
“Mau menggunakan telepon biasa saja kami harus mencari sinyal. Ini kesulitannya, sudah lama sekali,” ujarnya.
Selain itu, kata dia e-office yang membuka peluang ASN di pemerintahan dapat bekerja di rumah akan mempengaruhi kedisiplinan mereka. Sementara mereka dituntut untuk bersikap disiplin, membangun komunikasi dan bersinergi dengan rekan kerja baik dalam satu kantor maupun instansi lainnya.
Jika e-office terlaksana, pemerintah tidak membutuhkan ASN yang banyak, meski alasan positif lainnya dapat menghemat biaya pembelian kertas.
“Hubungan antara atasan dan bawahan juga akan terganggu, kalau bekerja di rumah,” katanya.
Persoalan lainnya juga diperkirakan muncul, seperti pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, tidak semua pelayanan dapat dilakukan secara elektronik.
“Petugas harus melihat orang yang mengajukan permohonan. Komunikasi yang terbangun itu penting untuk memastikan apakah pemohon layak mendapatkan ijin tertentu yang diberikan,” ucapnya.
Esram menegaskan Pemkab Lingga pada prinsipnya melaksanakan apapun kebijakan pemerintah pusat. Namun terkait e-office sampai sekarang Pemkab Lingga belum mendapatkan regulasinya, karena itu masih dianggap sebatas wacana, meski di sejumlah daerah sudah melaksanakannya.
“Kami berharap kebijakan itu dilakukan uji publik melibatkan daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan fasilitas jaringan internet, sebelum dilaksanakan,” katanya.
(red/GM)
