Jakarta – batamtimes.co – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menyoroti belum dipublikasikannya laporan APBN Kita periode Januari 2025 oleh Kementerian Keuangan. Biasanya, publikasi ini dirilis setiap bulan untuk memberikan informasi terkait kondisi keuangan negara kepada masyarakat, investor, dan pasar.
Menurut Andreas, keterlambatan publikasi ini menjadi tanda tanya di tengah publik. Namun, ia masih meyakini bahwa hal ini hanya soal waktu (timing) dan ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Ia menyebut adanya dinamika kebijakan baru, seperti Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 dan regulasi turunannya, yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk disinkronkan.
“Jika sebelumnya laporan APBN Kita diterbitkan bulanan, mungkin pada awal tahun ini periode dua bulanan lebih tepat dan lebih representatif. Namun, tradisi transparansi yang sudah dibangun harus tetap dijaga untuk memastikan kepercayaan publik dan investor tidak terganggu,” ujar Andreas.
Ia menekankan bahwa keterlambatan publikasi ini telah menimbulkan spekulasi di kalangan publik dan investor mengenai kondisi keuangan negara. Oleh karena itu, BAKN DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menggelar konferensi pers guna menjelaskan keterlambatan ini dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, laporan APBN Kita merupakan publikasi bulanan Kementerian Keuangan yang menginformasikan kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal. Hingga kini, laporan untuk Januari 2025 belum juga dirilis, padahal sudah memasuki Maret.
Dengan dorongan dari DPR RI, diharapkan pemerintah segera mengambil langkah konkret agar keterlambatan ini tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar.
Penulis : Adi
Editor : Pohan
