Batamtimes.co,Batam – Komisi II DPRD Batam mengelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam untuk mempertanyakan kepastian hukum gelanggang permainan (gelper), Selasa (24/4/2018) siang.

Dalam rapat itu, anggota dewan mempertanyakan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2003 atas perubahan No. 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batam menyangkut kepastian hukum pengusaha gelanggang permainan (gelper) yang sudah memiliki izin, namun ditutup.

“Batam merupakan daerah investasi, pemerintah sudah memberikan sebuah izin, tapi tidak ada jaminan kepastian hukum. Ini memberikan stigma buruk buat Batam, contohnya dengan permasalahan gelper,” ujar Ketua Komisi II DPRD Batam, Edward Brando.

Edward mempertanyakan pertanggungjawaban DPM-PTSP selalu pihak yang mengeluarkan izin gelper di Batam. Karena saat ini sejumlah gelper tutup, hal ini sangat mengganggu pendapatan daerah.

“Aturan yang sudah ada tapi pemerintah tidak bisa melindungi, pesan ini sangat buruk. ini ada apa, apakah Perda itu salah?. Kalau orang salah melakukan perjudian tangkap. Lantas kalau ada copet di mesjid, terus tempat ibadahnya ditutup,” ungkap Edward.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi II Ida Wati Nusanti. Ia menyayangkan tidak adanya kepastian terhadap investor di Batam.

“Mereka (pengusaha) juga punya pegawai, jangan selalu buka tutup. Kalau sudah pasti tutup jangan berikan izin ketangkasan permainan lagi,” ujar Ida dalam rapat.

Sementara itu Sekretaris DPM-PTSP Endi Fauziman mengaku bahwa gelper ini sudah lama tutup di Batam. Hal itu sesuai surat perintah Polda Kepri yang menilai adanya indikasi perjudian.

“Gelper diindikasi banyak menyalah gunakan izin yang menjadi judi. Sehingga pihak kepolisian menutup. Di surat yang dikirim Polda itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” pungkasnya.

(red/bd)

Batamtimes.co,Batam- Komisi I dprd kota batam menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) ,jumat (20/4/18) dengan warga perumahan devin primer. Dalam RDP tersebut turut hadir dari PT. Cipta Karya dan PTSP Pemko Batam.

Ketua komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto selaku pimpinan rapat memberikan kesempatan bagi warga perumahan revin primeir untuk menyampaikan aspirasinya.

Salah seorang warga pada tersebut mengatakan, bahwa selama ini warga sudah menyuarakan agar bangunan tower yang berada di RT 03 / RW 018 di bongkar.

” kami sudah lama meminta agar pemilik bangunan tower itu segera membongkar karena tidak ada ijin dari perangkat rt dan rw, bahkan cara membangun tower itu juga tidak benar, mencuri curi waktu dibangun ketika warga lengah, ” ujarnya

Menurutnya , melalui RDP umum warga dan perangkat RT/ RW berharap bangunan tower bisa segera dibongkar.

“kami menilai bahwa PT. Sinergi Multi Komunikasi tidak punya etika,” ujarnya lagi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Harmidi mengatakan, kekecewaannya terhadap lurah dan camatyang tidak dapat dalam RDP itu dengan warganya.

Usai RDP, budi mardianto kepada Media mengatakan , bahwa anggota dewan sangat memahami kondisi masyarakat kota batam saat ini.

” kita harus patuh pada aturan dan perundang undangan, bahkan kita bertindak juga harus berdasarkan aturan, tidak semena mena, ” ujarnya

Terkait RDP ini sudah berulang kali dilakukan, hanya saja perusahaan berapa kali di undang untuk RDP tak pernah hadir.

meskipun mereka tak hadir, bukan berarti RDP  tidak ada hasil, bahkan rugi sendiri nanti,” tutupnya

(red/id N)

Batamtimes.co,Batam – Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, mengkritisi soal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di kota Batam, dia mendesak Pertamina untuk segera memberi informasi kepada publik penyebab kelangkaan tersebut.

Ini disampaikannya menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat Batam dan laporan dari beberapa media tentang kelangkaan BBM jenis premium dari setahun yang lalu.

“Pertamina harusnya memberi tau secara transparan, persoalan nya apa, penyebab nya apa, apakah ini strategi peralihan, memaksakan, masyarakat di paksa untuk ke Pertalite,” ujar Nuryanto saat ditemui di gedung DPRD kota Batam, Rabu (11/4/2018).

Pria yang akrab disapa Cak Nur itu menegaskan, seharus masyarakat yang memilih untuk menggunakan Permium, Pertalite, atau Pertamax, bukan karena paksaan.

“Positif negatif nya harus dipaparkan, biarkan masyarakat yang memilih. Tapi kalau misalkan dengan mereka (Pertamina) yang memaksakan dan mengalihkan masyarakat agar meninggalkan premium, dengan cara mengurangi nya itu sangat tidak tepat,” kata politisi PDIP itu.

Cak Nur juga menyinggung soal harga BBM jenis Pertalite di Batam lebih mahal dibandingkan daerah lain. Menurutnya, seharusnya ini tidak diperbolehkan dan ia juga meminta Pertamina segera memberikan penjelasan.

“Informasi katanya Pertalite di Batam lebih mahal dibandingkan daerah lain, mestinya tidak boleh, mestinya sama, antara Jawa dan Papua saja harganya sama, masa di Batam beda, ini perlu mereka memberikan keterangan secara jelas kepada masyarakat, jangan ada dusta di antara kita,” katanya.

“Kalau tidak, nanti saya akan perintahkan Komisi I atau II untuk memanggil mereka (Pertamina) untuk menjelaskan perbedaan harga itu,” Cak Nur memungkasi.

(red/b.times)