Yogyakarta – batamtimes.co – Pemerintah  pusat menetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur pembatasan belanja pegawai. Dalam aturan itu, porsi belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dari total Naggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 146 Ayat (2) yang mewajibkan pemerintah daerah menyesuaikan komposisi belanja pegawai dalam waktu paling lama lima tahun sejak UU diundangkan. Artinya, Pemerintah Kabupaten Sleman harus menuntaskan penyesuaian tersebut paling lambat pada akhir 2026.

Hal itu juga berimbas di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, Wildan Solichin, menilai kebijakan tersebut berpotensi memberatkan kondisi fiskal daerah.

“Apalagi jika di saat yang sama terjadi pengurangan transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat,” terangnya Jumat.

Menurutnya, aturan tersebut bahkan mengancam Pemutusan Hubungan Kerha bagi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja alias PPPK.

“Jika kemampuan keuangan daerah tidak mampu menambal gaji PPPK,” ucapnya.

Dirinya menyebut, selama ini pendanaan gaji PPPK sangat bergantung pada dana alokasi umum (DAU) yang merupakan bagian dari TKD.

“Jika terjadi perubahan kebijakan pusat terkait alokasi tersebut, kemampuan daerah untuk membayar pegawai otomatis ikut tertekan,” ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, saat ini Pemkab Sleman memiliki 2.737 PPPK dan 3.503 PPPK Paruh Waktu. Gaji PPPK rata-rata mencapai Rp3 juta per bulan, sementara PPPK Paruh Waktu berkisar antara Rp2,6 juta hingga Rp1,4 juta. Total kebutuhan anggaran gaji PPPK saja mencapai sekitar Rp8,2 miliar, yang dinilai cukup membebani fiskal daerah.

“Tapi hingga sekarang kami masih belum melakukan kalkulasi kemampuan daerah berkaitan dengan perubahan kebijakan pusat terhadap TKD. Tapi yang jelas kebijakan tentang TKD pasti berdampak pada kemampuan daerah untuk belanja pegawai. Kami berharap tidak akan ada PHK,” pungkasnya.

Penulis : Tanto

Yogyakarta – batamtimes.co – Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mencatatkan prestasi sebagai salah satu Polda terbaik dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Progo 2026. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dirilis oleh Korlantas Polri, Polda DIY berhasil menduduki peringkat pertama dalam kategori pelaksanaan rekayasa lalu lintas dengan indeks rata-rata 90,91. Angka ini sangat tinggi melampaui rata-rata indeks nasional sebesar 85, 53 dan tertinggi di antara 8 Polda prioritas di wilayah Pulau Jawa, Lampung, dan Balim, Minggu, 29 Maret 2026.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menyampaikan bahwa pencapaian ini diraih atas sinergi dan kolaborasi antara Polda DIY dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait termasuk masyarakat yang senantiasa mematuhi rambu dan rekayasa lalu lintas serta anjuran petugas kami di lapangan.

“Pencapaian ini tentunya berkat kerja keras dan kolaborasi seluruh petugas di lapangan, namun yang paling utama bagaimana rekayasa yang sudah diterapkan selama mudik dan libur lebaran dapat membantu masyarakat, kami juga memohon maaf apabila selama pelaksanaan masih banyak terdapat kekurangan” ujar Kombes Pol Ihsan dalam keterangan resminya.

Operasi Ketupat Progo 2026 sendiri berakhir pada 25 Maret kemarin dan dilanjutkan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan, dimana tahun ini menunjukkan dinamika pergerakan massa yang sangat besar di wilayah Yogyakarta.

Berdasarkan evaluasi (anev) akhir operasi, tercatat volume kendaraan yang masuk ke wilayah DIY jauh lebih besar dibandingkan kendaraan keluar yang melalui 10 titik perbatasan provinsi, kendaraan masuk 2.438.554 unit dan kendaraan keluar 2.117.323 unit.

Tingginya angka kendaraan masuk ini selaras dengan data kunjungan wisatawan. Sebagai salah satu destinasi favorit libur Lebaran, tercatat sebanyak 1.821.437 orang memasuki kawasan wisata di DIY, dengan Kawasan Malioboro menempati posisi pertama, disusul oleh Pantai Baron dan Pantai Parangtritis.

Menutup keterangannya, Kombes Pol Ihsan menegaskan bahwa pencapaian ini bukan merupakan titik akhir, namun menjadi masukan yang baik bagi Polda DIY untuk penerapan standar rekayasa lalu lintas guna semakin meningkatkan pelayanan kepolisian di wilayah hukum Yogyakarta khususnya dalam menghadapi agenda kegiatan masyarakat yang berskala besar.

“Polda DIY berkomitmen penuh untuk terus memberikan pelayanan terbaik, rasa aman, dan kenyamanan, baik bagi seluruh masyarakat Yogyakarta maupun para wisatawan yang berkunjung. Kami akan terus melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pengaturan lalu lintas dan pengamanan wilayah agar DIY tetap menjadi destinasi yang ramah, tertib, dan kondusif bagi siapa saja yang berkunjung,” tegasnya.

Penulis : Tanto

Yogyakarta – batamtimes.co – Polresta Yogyakarta menyiagakan sedikitnya 200 personil saat malam takbiran dan libur lebaran tahun 1447 Hijriah.

Hal itu dikatakan Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia usai jumpa pers pengamanan malam takbiran dan shalat Idul Fitri di Mapolresta Yogyakarta, Kamis 19 Maret 2026.

Kapolres menerangkan, ratusan personil tersebut akan disebar diberbagai titik yang ada di kawasan Kota Yogyakarta.

“Setidakanya ada 15 titik yang perlu kita siapkan pegamanan di Kota Yogya ini saat malam takbiran. Salahbsatunya adalah kawasan Malioboro,” ujarnya.

Menurut Pandia, selama linur lebaran tahun ini kawasan sepanjang Jalan Malioboro tidak diberlakukan Care Free Night.

“Care Free Night di Malioboro selama libur lebaran tidak ada,” ucapnya.

Dirinya berharap, masyarkat yang akan melakukan takbir keliling malam nanti tetap menjaga ketertiban.

“Bagi masyarkat yang akan melakukan takbiran kelling harap menjaga ketertiban umum. Wisatawan yang berlibur di Yogya kami minta tetap mematuhi aturan yang sudah ditetapkan,” pungkas Pandia.

Penulis : Tanto

Jakarta – batamtimes.co-  Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Penetapan tersebut diputuskan dalam sidang isbat yang digelar bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa hasil sidang isbat telah menyepakati awal Syawal tahun ini secara bersama-sama.

“Sidang isbat merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat serta bentuk ikhtiar umat Islam agar mempunyai ruang untuk berdiskusi dalam menentukan waktu ibadah dan berhari raya,” ujar Nasaruddin Umar.

Ia menambahkan, penetapan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bersama bagi umat Islam di Indonesia dalam merayakan Hari Raya Idulfitri secara serentak.

Sidang isbat sendiri merupakan agenda rutin pemerintah yang melibatkan para ahli astronomi, perwakilan ormas Islam, serta instansi terkait untuk menentukan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Dengan keputusan ini, umat Islam di seluruh Indonesia diharapkan dapat menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 H dengan penuh kebersamaan dan khidmat.

Penulis : Tanto