Batamtimes.co,Batam – Helmy Helminton,SH.MH resmi menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Batam, setelah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, DR Syahlan, Selasa (20/3/2018).

Rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah pengganti Pimpinan DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2014-2019, yang disaksikan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, perwakilan dari Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, Ketua Pengadilan Negeri Batam, Pimpinan FKPD Kota Batam, Ketua KPU Batam, Kepala OPD Batam, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda, dan tokoh partai politik, berlangsung dengan lancar.

“Kepada HELMY HELMINTON yang baru dilantik berdasarkan keputusan gubernur kepulauan riau nomor 1097 tahun 2017 tanggal 8 november 2017 selamat atas jabatan barunya semoga saudara bisa menjalankan tugas dengan sukses dan lancar tentunya sesuai ketentuan yang ada,” kata Nuryanto, ketua DPRD Batam.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kepri kami mengucapkan terima kasih kepada H. TEUKU HAMZAH HUSEN atas pengabdian dan jasa jasanya selama menjadi Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Tutupnya.

(red/adi)

Batamtimes.co,Batam – Sebanyak Lebih kurang 200 pekerja PT Cladtek BI Metal Manufacturing mengadukan nasibnya kepada wakil rakyat di DPRD Kota Batam, Selasa (3/4/2018).

Kedatangan mereka ini dipicu lantaran sudah dua hari sejak Senin (2/4/2018) lalu, pihak perusahaan tak mengizinkan mereka masuk dan menjalankan aktivitas kerjanya di lingkungan perusahaan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho dan anggota komisi Ganda Tiur di ruang pertemuan Komisi IV DPRD Kota Batam untuk mendengarkan aspirasi pekerja tersebut.

“Kami bukan mogok kerja. Tapi sejak kemarin pagi, kami dicegat manajer produksi, manajer HRD, ada lawyer dan pekerja dari orang asing. Kami tak boleh masuk kerja,” kata Ketua PUK SP LEM SPSI PT Cladtek BI Metal Manufacturing, Surya Sastra kepada wartawan, usai pertemuan itu.

Pihak perusahaan, lanjut Surya bersikukuh, sebelum pekerja menandatangani surat perjanjian kerja baru (PKB), mereka tetap tidak akan diizinkan masuk bekerja.

Sementara, ke-200 pekerja yang kesemuanya berada di unit welding over lay itu, bisa dikatakan 95 persennya sudah pekerja permanent.

“Kedatangan kami ke sini (DPRD) tidak menuntut perusahaan. Kami hanya menyampaikan aspirasi. Karena perusahaan terkesan mengkondisikan supaya lima hari ini kami tidak masuk kerja. Padahal kami ada, cuma tidak bisa bekerja,” ujarnya.

(red/tribun)

Batamtimes.co,Batam- Puluhan pedagang seluler yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Kepri melakukan aksi demo damai di depan kantor DPRD Kota Batam, Senin (2/4-2018). Hal ini mereka lakukan, menolak aturan registrasi 1 Nik 3 SIM.

Dalam aksi demo damai yang dilakukan, mereka mengatakan, bahwa outlet (Kounter Pulsa) merupakan UMKM kreasi anak bangsa yang telah menjadi “front office” sejak awal dalam memajukan pasar seluler, serta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan telekomunikasi seluler.

“Kartu perdana merupakan komoditas seluler yang memberikan konstribusi pendapatan yang signifikan bagi outlet,” ujar para aksi demo.

Akibat aturan pembatasan registrasi kartu 1 Nik 3 SIM dalam kartu perdana, pihaknya pedagang outlet merasa dirugikan. Karena itu, Mereka (KNCI) menuntut pemerintah, Menkominfo, menghapuskan Aturan Pembatasan 1 NIK 3 simcard, pemerintah harus berani menjamin keamanan data masyarkat, Menkominfo harus bertanggungjawab karena telah “membohongi” outlet melalui keputusan Dirjen PPl yang disampaikan secara terbuka dihadapan seluruh stakeholder telekomunikasi seluler pada 07 November 2017, dan memohon kepada bapak Ir Joko Widodo, untuk turut serta menyelesaikan dan memenuhi permintaanya.

“Karena pendapatan outlet lebih signifikan dari kartu perdana, dengan pembatasan, maka
dipastikan dalam beberapa bulan ke-depan, outlet akan tutup dan tergusur dari pasar seluler Indonesia,” ujar orasi pengunjuk rasa.

Harmidi Umar Husein Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam yang menemui para pengunjuk rasa, dan menyampaikan, sangat memberikan apresiasi kepada pengunjuk rasa yang telah memberikan aspirasi.

“Ini gedung rakyat, semua masyarakat berhak menyampaikan aspirasi disini. Karena itu, kami minta 30 orang perwakilan untuk masuk dalam menyampaikan aspirasinya,” ujar Harmidi dihadapan pengunjuk rasa.

(red/Kpr Ak)

Batamtimes.co,Batam – Staf DPRD Kota Batam Meninggal mendadak usai sidang Paripurna pada Kamis (29/3) siang, dilaporkan diduga akibat serangan jatung.

Ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Pangabean yang saat itu ikut mengantarkan almarhum ke rumah sakit.

Ia mengatakan Sofian meninggal dikarenakan akibat serangan jantung sehingga ia meninggal secara tiba-tiba.“Menurut keterangan dokter dia terkena serangan jantung,” ujar Werton Panggabean, di RS Elisabeth.

Menurutnya, korban diduga sudah meninggal ketika akan dibawa ke rumah sakit.“Waktu dokter ngecek nadinya di sini tadi udah nggak ada sama sekali,” katanya.

Hanya berselang beberapa waktu saja, Sofian pun langsung di bawa ke kediamannya di Kavling Senjulung Punggur.

Sofian meninggal di usia 37 tahun ini, merupakan staf komisi III DPRD Kota Batam, sebelum nya sudah mengabdikan sebagai staf di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Batam selama 14 tahun. Ia meninggalkan seorang istri dan empat orang anak.

“Kami sangat sangat merasa kehilangan sekali khususnya komisi III DPRD Kota Batam, atas kejadian ini,” Bustamin, Sekertaris komisi III DPRD kota Batam, menambahkan.

Menurut Bustamin, Almarhum Sofian selama bekerja penuh dengan tanggung jawab, almarhum juga memiliki pribadi yang baik.

“Orang nya baik tidak neko-neko, bertanggung jawab, setiap ada kegiatan dilaksanakan dengan baik, waktu kerja juga sangat loyal, selama di Komisi III kadang pulang sampai jam 6 sore, kami sering ngobrol kalau ada kunjungan atau kegiatan RDP, almarhum sangat bertanggung jawab,” katanya.

Sementara itu, Dokter rumah sakit Elisabeth yang menangani korban, enggan memberi pernyataan saat benankmerah.co mencoba mengkonfirmasi penyebab korban tewas mendadak.

(red/BN Merah)