8.6 C
New York
Sunday, April 5, 2026
spot_img
Home Blog Page 1288

Terungkap Aa Gatot Layani Seks Threesome Sebagai Ritual

0
Gatot Brajamusti, guru spiritual selebritas

batamtimes.co , Jakarta – Berdasarkan kesaksiannya kepada polisi, Gatot mengaku melakukan pesta seks dan persetubuhan dengan korban secara bergiliran di padepokannya.

“Dia mengakui melakukan persetubuhan dengan korban-korbannya secara bergiliran. Satu per satu masuk ke kamar praktiknya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono di Mapolda Metro Jaya, Kamis (6/10/2016).

Kata Awi, selain hubungan seks bergantian, Gatot juga mengakui pernah berhubungan intim dengan beberapa wanita secara bersamaan. Hal itu juga diperkuat pengakuan istri Gatot sendiri, Dewi Aminah.

“Dia juga mengakui pernah melakukan threesome (seks tiga arah) dengan beberapa wanita secara bersamaan,” kata Kombes Awi Setiyono.

Terkait seks tiga arah alias threesome, CT, wanita yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual Gatot pun mengakuinya.

Dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi, CT mengatakan threesome itu bukan hanya dilakukan cuma sekali, tapi menjadi rutinitas.

Threesome itu menjadi rutinitas. Kadang berhubungan seks bertiga atau berempat, tapi tidak pernah berlima,” ujar CT dalam tayangan iNews yang diunggah ke situs berbagi Youtube pada 9 September 2016.

Menurut CT, sebelum melakukan ritual threesome tersebut, dirinya dan wanita lain diminta untuk mengonsumsi vitamin, yang tak lain adalah aspat alias sabu.

“Sebelumnya, kami memakai aspat. Aspat itu bilangnya vitamin dan makanan jin. Bahkan, saya lebih banyak mengonsumsi aspat ketimbang makan, karena saking seringnya,” tutur wanita cantik itu.

CT juga membeberkan pertemuannya dengan penyanyi Reza Artamevia yang diketahui sebagai salah seorang murid Gatot di padepokan.

“Bertemu Reza dan berpura-pura seperti baru ketemuan. Setelah itu, kita bertiga (threesome). Saat itu berasa gaib. Berasa mau pergi tapi nggak bisa. Di depan, aa nggak bisa ngomong sama sekali, entah itu kekuatan dia atau apa,” aku CT.(red)

Uba Inggan Kecewa Hak Angket Soal Reklamasi Ditolak Saat Paripurna

0
Paripurna Hak Angket DPRD Kota Batam Kamis (6/10/2016) Fotografer Angga

batamtimes.co , Batam – Hak angket reklamasi pantai di Kota Batam ditolak. Dari 38 anggota dewan yang kembali hadir dalam sidang paripurna usai diskors itu, 18 di antaranya setuju hak angket dilanjutkan. Sedangkan 20 di antaranya menolak.

Padahal dalam usulan hak angket sebelumnya, sebanyak 27 anggota Dewan menandatangani persetujuannya.

“Saya kecewa tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat soal reklamasi,” ucap Inisiator Hak Angket Reklamasi Pantai, Uba Ingan Sigalingging usai keluar dari sidang paripurna, Kamis (6/10/2016).

Dengan penolakan hak angket itu, menurutnya menjadi bukti bahwa DPRD Kota Batam tidak peduli dengan keresahan masyarakat terkait dampak reklamasi pantai, yang disampaikan lewat media massa.

Padahal keberadaan hak angket itu, dapat menjadi dasar dilakukannya penyelidikan di lapangan. Terutama berkaitan dengan proses aturan yang selama ini saling lempar tanggung jawab, antara BP Batam dan Pemko Batam.

Tim 9 yang dibentuk Pemko Batam terkait reklamasi, nilai Uba memang sudah bekerja, namun hasil kerjanya dinilai kurang maksimal. Sementara Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Batam, hingga hari ini belum punya data terkait reklamasi. Itu sebabnya Uba mengusulkan adanya hak angket.

Dari tanggapan fraksi-fraksi yang menolak usul hak angket, seperti PDIP, Gerindra, Nasdem dan Golkar, mereka berpendapat data-data yang disampaikan pengusul hak angket reklamasi pantai belum lengkap. Di sisi lain, sudah ada tim 9 yang dibentuk Pemko Batam menangani masalah reklamasi pantai.

Pewarta : Sakti

 

20 Orang Anggota Dewan Menolak Usulan Hak Angket

0
Paripurna Hak Angket DPRD Kota Batam Kamis (6/10/2016) Fotografer Angga

batamtimes.co , Batam – Hak angket reklamasi pantai di Kota Batam ditolak. Dari 38 anggota dewan yang kembali hadir dalam sidang paripurna usai diskors itu, 18 di antaranya setuju hak angket dilanjutkan. Sedangkan 20 di antaranya menolak.

Padahal dalam usulan hak angket sebelumnya, sebanyak 27 anggota Dewan menandatangani persetujuannya.

“Saya kecewa tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat soal reklamasi,” ucap Inisiator Hak Angket Reklamasi Pantai, Uba Ingan Sigalingging usai keluar dari sidang paripurna, Kamis (6/10/2016).

Dengan penolakan hak angket itu, menurutnya menjadi bukti bahwa DPRD Kota Batam tidak peduli dengan keresahan masyarakat terkait dampak reklamasi pantai, yang disampaikan lewat media massa.

Pewarta : Sakti

Wajib Pajak Bayar Tebusan Tax Amnesty dari Rp 5.000 Sampai Rp 2 T

0
Ilustrasi Tax Amnesti

batamtimes.co , Jakarta – Uang tebusan yang masuk di periode I tax amnesty mencapai Rp 97,2 triliun. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan wajib pajak yang membayar uang tebusan beraneka ragam mulai dari Rp 5000, Rp 10.000, bahkan hingga Rp 2 triliun.

“Dari jumlah yang dibayar memang ada orang yang bayar Rp 10.000, Rp 5.000 banyak, ada juga yang bayar di atas Rp 100 miliar ada 32 orang,” kata Dirjen Pajak Ken, di markas Hipmi, Menara Bidakara 2, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2016).

Meskipun ada wajib pajak yang mengikuti tax amnesty membayar Rp 10.000-Rp 20.000, Ken tetap senang karena ada rasa kesadaran diri dari masyarakat. Dari yang sebelumnya tidak mengenal NPWP, kini mengikuti tax amnesty

“Tapi yang paling penting keikutsertaan masyarakat karena mereka baru tahu oh pajak. Dulu pajak malas, sekarang ini mereka mencari, sekarang ikut. Bahkan tukang sayur di depan rumah saya malah ikut amnesti, bayar Rp 20.000 nggak papa, tapi dia senang. Ikut amnesti senang,” kata Ken.

Selain itu, ada pula wajib pajak yang membayar tebusan hingga Rp 1 triliun dan Rp 2 triliun. Menurut Ken itu masih kecil karena dari jumlah kekayaan yang dimiliki berbanding jauh.

“Dari situ ada juga yang bayar Rp 1 triliun, Rp 2 triliun, itu kecil bagi saya karena kalau kita lihat jumlah kekayaannya besar banget. Kaya kita punya uang Rp 100.000 makan di warteg Rp 10.000 masih murah. Jadi ini barang bagus harga murah ya amnesty ini,” ujar Ken (dtc/red)

Kapolri Mutasikan Sejumlah Kapolda

0
Irjen Pol Boy Rafli Amar

batamtimes.co ,Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memutasi sejumlah perwira tinggi dan menengah di lingkungan kepolisian, termasuk di antaranya para kapolda.

Mutasi para perwira tinggi dan menengah tersebut dibenarkan oleh Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar.

“Iya benar (ada mutasi), semua didasarkan pada kebutuhan organisasi dan juga mengisi kekosongan yang ditinggalkan pejabat yang purnabakti atau pensiun dan juga penyegaran, ada juga yang dapat promosi,” kata Boy di Jakarta, Kamis.

Dalam surat telegram kapolri nomor ST/2434/X/2016 tertanggal 5 Oktober 2016, mantan Wakabaintelkam Irjen Pol Lutfi Lubihanto diangkat menjadi Kabaintelkam Polri menggantikan posisi Komjen Pol Noer Ali yang akan pensiun.

Jabatan Wakabaintelkam selanjutnya akan ditempati oleh Irjen Pol Setyo Wasisto (mantan Kadivkum Polri).

Kapolri menunjuk Brigjen Pol Raja Erizman yang sebelumnya Kasespimma Sespim Polri Lemdikpol menempati jabatan Kadivkum Polri.

Selanjutnya jabatan Kasespimma Sespim Polri Lemdikpol diisi oleh mantan Kapolda Lampung Brigjen Pol Ike Edwin. Adapun Brigjen Pol Sudjarno diangkat sebagai Kapolda Lampung.

Mantan Ketua STIK Lemdikpol Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel dimutasi sebagai Kapolda Sumut.

Kombes Pol Listyo Sigit Prabowo diangkat menjadi Kapolda Banten menggantikan Brigjen Pol Ahmad Dofiri yang dimutasi menjadi Karosunluhkum Divkum Polri.

Mantan Kapolda Kepulauan Babel Brigjen Pol Yovianes Mahar dirotasi menjadi Kapolda Bengkulu.

Mantan Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Pol Anton Wahono diangkat menjadi Kapolda Kepulauan Babel.

Dalam surat telegram tersebut juga tertera bahwa Kombes Pol Teguh Sarwono ditunjuk sebagai Wakapolda DIY.(ant/red)

 

Panglima TNI Sambut Jokowi di Bandara Ranai

0
Presiden Jokowi berkunjung ke Kabupaten Natuna foto (antara news/Bayu Prasetio)

batamtimes.co , Natuna – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Ranai, Kabupaten Natuna pada Kamis, untuk kunjungan kerja di wilayah itu.

Presiden beserta rombongan telah menempuh penerbangan selama dua jam dari Bandara Halim Perdanakusuma menumpang Pesawat Kepresidenan Boeing 737 milik TNI AU.

Dalam penerbangannya, Presiden didampingi oleh pejabat pemerintahan, di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu, sejumlah pejabat negara yang telah datang lebih dulu juga menyambut kedatangan Kepala Negara pada sekitar pukul 09.30 WIB, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Setelah turun dari pesawat, Presiden segera meninjau alutsista TNI AU, yaitu Sukhoi Su 27/30, T-50i, Hawk 100, dan Super Tucano beserta sejumlah persenjataannya.

Jokowi juga memeriksa kecanggihan kokpit Su 27/30 dan sempat mengenakan helm tempur di atas pesawat buatan Rusia itu.

Dalam kunjungan kerjanya, Jokowi akan merayakan HUT Ke-71 TNI dengan menyaksikan latihan tempur Angkasa Yudha 2016 yang akan mengoperasikan belasan pesawat tempur untuk mengebom sasaran kapal laut.

Latihan itu tidak hanya melibatkan kendaraan perang, tetapi juga menampilkan kemampuan personel TNI AU dalam melacak dan menyergap sasaran di permukaan melalui terjun statis.

Menurut keterangan Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Kepala Negara direncanakan meresmikan Bandar Udara Ranai, Kabupaten Natuna, setelah tuntasnya pembangunan penambahan luas landasan pacu.

Presiden beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Selat Lampa menumpang Helikopter Super Puma untuk meninjau lokasi pembangunan cold storage atau gudang pendingin di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKT).

Presiden bersama Ibu Negara Iriana dan rombongan juga akan meninjau Dermaga Apung serta Dermaga Beaching TNI AL.

“Perumahan Zipur dan Marinir menjadi lokasi peninjauan terakhir yang akan dikunjungi Presiden Joko Widodo sebelum kembali ke Jakarta dan mengakhiri kegiatannya di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau,” demikian keterangan tersebut.(ant/red)

Terobosan BC Batam Diapresiasi Walikota Tanjungpinang

0

batamtimes.co , Batam- Walikota Tanjung Pinang Lis Darmansyah memberikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Rabu (5/10/2016).

BC Batam telah menyerahkan barang milik negara (BMN) hasil penindakan yang dilakukan BC pada Pebruari 2016 ke pemerintah Kota Tanjung Pinang.

” BC Batam telah melakukan terobosan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ini berpengaruh terhadap harga pasar,” kata Lis.

Barang yang dihibahkan itu antara lain 23 ton Beras, 25 ton Gula dan 23 ton Bawang. Barang tersebut nantinya diberikan kepada 11.749 Kepala Keluarga atau rumah tangga sasaran Kota Tanjung Pinang.

Kepala Kantor BC Tipe B Batam Nugroho Wahyu Widodo mengatakan, barang milik negara tersebut boleh dihibahkan untuk masyarakat tidak mampu. Barang tersebut telah beralih status dan diperuntukan setelah menjadi barang milik negara.

“Ini atas instruksi presiden untuk dihibahkan. Barang-barang ini adalah hasil dari pengawasan dan pencegahan terhadap barang-barang yang masuk ke Indonesia oleh orang-orang tidak bertanggung jawab,” kata Nugroho.

Ditambahkannya 71 ton BMN tersebut diamankan karena keadaan fisiknya tidak sesuai dokumen impor.

Pewarta : Alvin

Disdukcapil Kota Batam Kesulitan Mencetak e-KTP Warga

0
Ilustrasi E-KTP

batamtimes.co , Batam – Kepala Disdukcapil Kota Batam Mardanis mengaku pihaknya kesulitan mencetak e-KTP warga karena sulitnya menarik data dari server milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendragri yang berpusat di Jakarta.

Kesulita ini dirasakan sejak 5 Agustus 2016 lalu.

Data-data yang sulit ditarik di antaranya foto, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata.

“Data yang rekam sejak 5 Agustus lalu hingga saat ini belum bisa kami tarik. Datanya masih enrollment di Kementerian. Gak bisa cetak jadinya warga yang sudah rekam itu,” kata Kepala Disdukcapil Kota Batam Mardanis, Rabu (5/10/2016) siang di Sekupang.

Sesuai informasi yang diterimanya, sejak masa-masa deadline perekaman e-KTP akhir September lalu, setidaknya 15 juta jiwa warga se-Indonesia memadati Disdukcapil kabupaten dan kota masing-masing.

“Bayangkan sekali masuk yang 15 juta jiwa itu. Mbommmmm, bisa gak tahan servernya,” kata Mardanis mengibaratkan server milik Ditjen yang dipimpin oleh Zudan Arif Fakrulloh itu keberatan menerima kuota data dari 33 provinsi se-Indonesia.

Seorang warga, Ani yang mengaku merekam data pada 17 September lalu merasa kecewa dengan keadaa tersebut.

“Padahal sudah antusias mau rekam. Tiba giliran mau ambil KTP elektriknya gak bisa cetak katanya. Sama saja kalau begini,” kata Ani.(tri/red)

Tak Hadir di Cilangkap , Jokowi Akan Hadiri HUT TNI di Natuna

0
Ilustrasi Presiden Hadir di Natuna Provinsi Kepri

batamtimes.co , Natuna –Presiden Joko Widodo tidak menghadiri peringatan HUT ke-71 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/10/2016).

Namun, Presiden datang pada rangkaian acara HUT TNI yang dilaksanakan di Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/10/2016) besok.

“Dalam rangkaian peringatan HUT TNI, banyak pertanyaan kenapa Presiden tidak hadir dalam HUT TNI pada hari ini,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Istana, Rabu.

“Memang rangkaian HUT TNI sekarang ini berbeda. Hari ini, sesuai dengan pembicaraan Panglima TNI dengan Presiden, Presiden akan hadir dalam rangkaian di Natuna,” lanjut dia.

Di Natuna, Presiden akan mengikuti sejumlah acara peragaan alat utama sistem senjata milik TNI Angkatan Udara.

Menurut Pramono, kehadiran Presiden pada acara tersebut menyiratkan pesan khusus.

“Menunjukkan Indonesia sebagai negara besar, negara maritim, negara kepulauan, juga punya angkatan udara yang kuat,” ujar Pramono.

Kehadiran Presiden sekaligus untuk mengetahui perkembangan kemampuan masing-masing matra TNI.

Pada kesempatan yang berbeda, Presiden dipastikan akan melihat perkembangan kemampuan matra TNI yang lainnya pula.

Informasi dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, kunjungan Jokowi itu hanya dilaksanakan satu hari saja.

Presiden akan kembali ke Ibu Kota pada Kamis sore.(kompas/red)

Presiden Jokowi Soroti Kerugian Negara di Lembaga Penyiaran Publik TVRI

0
Ilustrasi Kantor Stasiun TVRI

batamtimes.co , Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus menyoroti potensi kerugian negara di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI), yang mencapai Rp 400 miliar, Rabu (5/10). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun terakhir tidak memberikan opini (disclaimer) atas laporan keuangan lembaga penyiaran milik pemerintah itu.

“Presiden secara khusus menanggapi masalah TVRI. TVRI ini sudah empat tahun disclaimer dan ada sekitar hampir Rp 400 miliar potensi kerugian negara di sana,” kata Ketua BPK Harry Azhar di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10).

Harry mengatakan, Presiden Jokowi menyatakan akan menugaskan pejabat kementerian terkait untuk mengecek secara langsung kondisi sebenarnya di TVRI. Disebutkan, salah satu penyebab laporan keuangan TVRI disclaimer adalah terkait aset negara senilai Rp 54 miliar, yang mencakup lahan di sejumlah daerah.

“Seolah-olah tidak jelas aset TVRI. Presiden menanggapinya seperti itu,” kata Harry.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan 85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Pada LKPP tahun 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Lebih lanjut, Harry mengatakan hasil pemeriksaan pemerintah pusat tahun 2015 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2014, dari 71% menjadi 65%. “Tetapi disclamer-nya juga turun dari 7 K/L menjadi 4 K/L, yang naik adalah WDP-nya,” katanya.

Sedangkan LKKL tahun 2015, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 55 LKKL atau 65%, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 26 LKKL atau 30%, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) kepada 4 LKKL atau 5%.

Di tingkat pemerintah daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan 2014, opininya dari 47% naik menjadi 58% pada tahun 2015. “Jadi agak lebih agresif tingkat perbaikan di pemerintah daerah,”jelasnya.

Pada pemeriksaan pada pemerintah daerah, memuat hasil pemeriksaan atas 553 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari hasil tersebut, BPK memberikan 312 opini WTP, 187 opini WDP, 30 opini TMP, dan 4 opini TW.

“Temuan yang kita terima selama pemeriksaan semester I 2016, itu ada 10.198 dan temuannya itu mengandung 15.568 permasalahan,” kata Harry.(tempo/red)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga