Yogyakarta – batamtimes.co – Empat orang resmi menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di sebuah kos yang terletak di Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Keempatnya terdiri tiga orang pria berinisial RV (39), EA (42), TS (37), serta satu orang perempuan berinisial L (36).

“Dari empat orang yang ditangkap, dua diantaranya adalah sepasang suami istri,” kata Kanit Idik 1 Satresnarkoba Polres Bantul, Ipda Denny Hermawan Saputra, saat jumpa pers Senin 30 September 2024.

Ia menjelaskan penangkapan keempat orang tersebut berawal dari laporan masyarakat yang jika di sebuah indekos Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul sering dijadikan pesta dan peredaran narkoba, Rabu 28 September 2024.

Polisi yang mendengar laporan tersebut kemudian melakukan penyelidikan, dan pada Kamis (29/8/2024) pukul 23.00 WIB, polisi mengamankan tiga orang laki-laki, yakni RV, EAJ, TS dan seorang perempuan, L di kamar indekos tersebut.

“Jadi kami datang ke indekos tersebut, keempat orang tersangka dalam kondisi selesai pesta narkoba. Dan, setelah kami lakukan penggeledahan, kami temukan barang berupa 48 paket sabu dengan total berat 6,52 gram dan siap edar. 1 kaleng yang didalamnya ada 4 paket serbuk sabu dengan berat 5,61 gram dan satu bong sabu,” ungkapnya.

Selain itu, polisi juga mengamankan timbangan, 1 plastik bening berbagai ukuran, 5 tablet camplet warna silver 1mg Alprazolam dan 2 tablet Aprazolam tablet 1 mg, 1 tas slempang yang didalamnya ada 2 klip sabu dengan berat 0,19 gam dan 0,18 gram.

“Untuk 48 paket dengan berat total 6,52 gram, 1 bekas kaleng yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 5,1 gran, 1 bong, 1 timbangan, 1 bungkus plastik klip bening, 1 potongan sedotan warna putih dan unggu dan 1 handphone, merupakan barang bukti milik RV,” kata Denny.

Sedangkan di tangan EA, polisi mengamankan barang bukti berupa 3 camplet 1 mg Alprazolam, dan sebuah handphone. Sementara barang bukti milik L yang diamankan adalah 1 tas slempang yang didalamnya ada 2 plastik kip bening berisi kristal sabu dengan berat 0,19 gram dan ,18 gram, serta 5 tablet camlet 1 mg Alprazolam dan 2 tablet Alprazolam 1 mg. Selain itu ada, 1 dompet kecil milik L, yang berisi 2 klip bening berisi sabu dengan berat 0,4 gram dan 0,39 gram.

“Untuk tersangka TS, kami amankan barang bukti berupa 1 tablet Otto Apizollam 1 mg, dan 1 celana pendek warna coklat,” ungkap Denny.

Atas temuan tersebut, Denny menyebut pihaknya menyangkakan sejumlah pasal kepada empat orang tersangka. Untuk RV, polisi menyangkakan pasal 112 UU RI No.35/2009 tentang narkotika. EA, disangkakan pasal 62 UU RI No.5/1997 tentang Psikotropika, L disangkakan pasal 112 ayat 1 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dan atau pasal 62 UU RI No.5/1997 tentang Psikotropika. “Untuk TS disangkakan pasal 62 UU RI No.5/1997 tentang Psikotropika,” ucapnya.

Denny menambahkan saat ini terus melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan terus mencari sosok mr X yang menjadi bandar.

“Kurang lebih sudah tiga bulan melakukan ini, namun saya tidak tahu atasan nya siapa, hanya berkomunikasi lewat online saja,” katanya.

(Red/Tanto)

Jakarta – batamtimes.co – Ketua  SETARA Institute Ismail Hasani mengapresiasi langkah cepat Polda Metro Jaya dalam melakukan proses penegakan hukum (due process of law) atas kasus pembubaran diskusi melalui aksi premanisme sekelompok orang yang terjadi pada Sabtu 28 September 2024 di Hotel Grand Kemang.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap para pelaku menjaga harapan publik atas penanganan premanisme yang mengancam kebebasan pers serta kebebasan berkumpul dan berekspresi belakangan ini.

“SETARA mendorong agar pihak kepolisian mengedepankan akuntabilitas publik dalam penegakan hukum pembubaran diskusi dan aksi premanisme lainnya. Kontribusi masyarakat dan warga dunia maya (netizen) dalam memberikan informasi, termasuk dengan memviralkan peristiwa melalui penyebaran video atau potongan video harus dibaca sebagai partisipasi bermakna publik (meaningful participation) dalam mendorong penegakan hukum yang akuntabel,” katanya di Jakarta, Senin 30 September 2024.

Dosen Hukum Tata Negara, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menambahkan, gambaran kegamangan aparat di lapangan dalam menangani kasus-kasus serupa, menuntut kebutuhan peningkatan kapasitas dan penyediaan standard operating procedures (SOP) tentang peran Polri dalam melindungi HAM dan menjaga kualitas demokrasi.

“Dengan demikian, keberulangan peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara akuntabel dalam arena demokrasi.

“Untuk menjaga akuntabiltas dalam penegakan hukum serta untuk menjaga demokrasi dari ancaman penyempitan ruang sipil, SETARA Institute mendorong dan mendukung aparat penegak hukum, untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Aparat kepolisian harus mengesampingkan tendensi politik dan tidak boleh menimbang afiliasi politik para pelaku pelanggaran hukum dalam melakukan proses penegakan hukum, termasuk kasus pembubaran paksa diskusi FTA,” pungkasnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Dari lima orang yang diamankan polisi dua diantaranya telah resmi menjadi tersangka.

(Red/Tanto)