8.6 C
New York
Wednesday, April 8, 2026
spot_img
Home Blog Page 164

BP Batam dan PT ABHi Upayakan Pemenuhan Hak Atas Air Warga Putra Jaya

By
admin
-
0

Batam – batamtimes.co – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui BU SPAM bersama PT Air Batam Hilir (ABHi) berupaya maksimal dalam memenuhi kebutuhan akan air yang belum maksimal bagi warga Perumahan Putra Jaya, Tanjung Uncang.

Direktur BU SPAM, Denny Tondano menjelaskan upaya-upaya teknis untuk dapat mengoptimalkan suplai bagi warga Putra Jaya tengah dilakukan pihaknya bersama PT ABHi.

Pertama, optimalisasi pengaturan valve di seluruh jalur suplai ke arah Perumahan Putra Jaya.

“Ini akan meningkatkan suplai air ke Putrajaya dan meminimalisir dampak gangguan di daerah lain,” kata Deni.

Kedua, membangun fasilitas fisik untuk memastikan terjadinya peningkatan suplai ke Perumahan Putra Jaya sehingga warga Putra Jaya mendapatkan suplai air secepatnya

“Tim tengah mengerjakan pemasangan ground tank di sana (Putra Jaya) dan tank kapasitas 12 m³ dan selesai dalam waktu dekat untuk bisa segera dialirkan,” jelas Deni.

Ketiga, perancangan system Mini Booter Pump di lokasi ujung pipa distribusi utama DN500mm Putra Jaya.

“Langkah-langkah di atas terus dilakukan dan paralel dengan pengaturan suplai, ABHi juga mengoptimalkan penambahan pengiriman mobil tangki sebagai upaya paling memungkinkan untuk dilakukan untuk saat ini,” tambahnya.

“Semua itu dilakukan agar warga di Putra Jaya mendapatkan penambahan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tambahnya lagi.

Senada, Direktur PT ABHi, Mujiaman Sukirno, menyadari kebutuhan air warga Putra Jaya harus dilayani dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu pihaknya, berkomitmen penuh bersama pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut.

(Red/Adi )

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kepri

By
admin
-
0
Keterangan Foto : Tiang Kubah Mesjid Agung Raja Hamidah Miring diterjang Angin kuat. (Istimewa)

Batam – batamtimes.co -Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau pada tanggal 17 September 2024.

Berdasarkan informasi yang dirilis, wilayah ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Wilayah Terdampak Beberapa wilayah yang diprediksi terdampak meliputi Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kota Batam.

Di Kabupaten Karimun, wilayah yang berpotensi terkena dampak antara lain Tebing, Meral, Moro, dan Kundur.

Sementara itu, di Kabupaten Natuna, cuaca ekstrem diperkirakan terjadi di Midai, Bunguran Barat, Bunguran Utara, serta Suak Midai.

Di Kabupaten Lingga, potensi hujan lebat disertai angin kencang bisa terjadi di daerah Lingga, Senayang, dan wilayah sekitarnya.

Sementara di Kota Batam, kawasan Batu Ampar, Sekupang, hingga Sagulung dan Batu Aji diprediksi akan mengalami kondisi cuaca serupa.

BMKG memperkirakan, kondisi ini akan berlangsung mulai pukul 17:40 WIB hingga 20:00 WIB.

Untuk informasi lebih lanjut dan perkembangan cuaca terbaru, masyarakat dapat mengakses laman resmi BMKG atau menghubungi call center 196.

 

 

(Red/Anto)

Darmizal: Zaken Kabinet Opsi Terbaik untuk Keberlanjutan Pembangunan

By
admin
-
0

Jakarta – batamtimes.co – Ketua umum ReJO untuk Prabowo Gibran HM Darmizal MS meyakini kabinet pemerintahan mendatang diisi orang-orang terbaik yang pofesional dibidangnya.

“Tentunya, kami amat meyakini kabinet Prabowo Gibran nanti diisi tokoh yang sarat prestasi dan orang profesional pada bidangnya masing-masing. Bukan menteri yang coba-coba dan belajar,” kata Darmizal, Selasa 17 September 2024.

Hal itu disampaikan Darmizal, merespon kabar presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan melantik kabinetnya pada tanggal 21 Okteber mendatang.

Menurutnya, menteri pada era Prabowo Gibran nanti, memang seharusnya berasal dari kalangan profesional yang memahami tupoksinya. Selain profesional, pembantu Presiden juga harus tangkas, bergerak cepat dan pemberani, paham persoalan dan punya solusi terbaik jika terdapat hambatan atau gangguan ditengah jalan saat program pembangunan berlangsung.

“Kita sering mendengar pepatah, bahwa menyerahkan satu pekerjaan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Maka dari itu, jangan sampai poisisi menteri diberikan pada orang yang tidak perform dibidangnya. Tidak menjadikan posisi menteri menjadi daya tawar ataupun balas budi kelompok tertentu,” urainya.

Lebih lanjut pria kelahiran ini Sumatera Barat ini menjelaskan, berkaca pada sikap Prabowo yang tegas, tangkas punya pengalaman baik yang panjang sebagai militer profesional terlatih dan birokrat handal, dirinya menyakini Presiden Prabowo, sebagai pemegang hak prerogatif, tidak segan mencopot menteri yang kinerjanya memble nantinya.

“Prabowo dipastikan tidak akan pernah sungkan atau ragu sedikitpun memberhentikan menteri atau pembantunya yang lamban dan nirprestasi,” tegasnya.

Selain urusan kabinet, Darmizal juga meyakini, semakin hari sampai menjelang pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 para penyinyir dipastikan semakin meningkatkan intesitas gangguannya untuk membuat propaganda dan adu domba dengan berbagai cara.

“Mereka pasti menggerakkan para buzzer dan mata-nata pencari aib untuk dimunculkan sebagai berita propaganda guna membunuh karakter bahkan melakukan fitnah atau hoax yang tidak bermutu,” ungkapnya.

Ia menerangkan, target penyinyir Prabowo Gibran untuk melakukan upaya terjadinya kekacauan politik dan pecah kongsinya Prabowo Gibran pasti gagal. Karena begitu kuatnya kohesi sosial dan emosional antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo, dan dengan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan dibetuknya zaken kabinet, maka menjadi pembuktian gagalnya para penyinyir dengan misinya dan keberlanjutan pembangunan menjadi berkepastian. Karena komposisi pembantu Presiden lebih banyak dari kalangan profesional tanpa meninggalkan utusan partai koalisi. Ini akan lebih bagus nantinya,” ujar Darmizal.

 

(Red/Tanto)

Resmi Dibuka Kembali, Perayaan Maulid Nabi Digelar di Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam

By
admin
-
0

Batam – batamtimes.co – Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam resmi dibuka kembali untuk umum pada Minggu (15/9/2024).

Sebagai perayaan penggunaan kembali masjid kebanggaan masyarakat Kota Batam ini, dilaksanakan shalat berjamaah yang diikuti oleh umat muslim se-Kota Batam.

Ribuan jemaah hadir memadati area masjid sejak sore hari dan dengan antusias mengikuti jalannya seremoni kegiatan.

Selepas shalat Isya’, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan lantunan shalawat Nabi yang menggema indah di area plaza Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam.

Rangkaian kegiatan terus bergulir, dimulai dari pembacaan Kalam Ilahi dan diakhiri dengan tausiah oleh Pengasuh Pondok Masjid Munzalan Mubarakan Ashabul Yamin Kalimantan Barat, KH. Luqmanulhakim, yang berlangsung dengn khidmat.

Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi menghaturkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat yang hadir dan meramaikan kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah hari ini Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam dapat kembali digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dengan dibuka kembali akses Masjid Agung, ia berharap rumah ibadah umat muslim ini mampu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan jemaahnya.

Menilik struktur bangunannya, Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang shalat utama dan area plaza sebagai ruang terbuka untuk menggelar kegiatan-kegiatan kerohanian.

Meski belum sepenuhnya rampung, namun Muhammad Rudi menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembangunan masjid hingga tahun 2025.

“Anggaran untuk revitalisasi dan pembangunan dua tower dan taman masjid sudah disiapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2025,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Muhammad Rudi juga telah menyiapkan anggaran untuk pemasangan perangkat IT yang akan mendukung operasional masjid, sesuai dengan cita-citanya yang ingin menjadikan Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam sebagai rumah ibadah yang modern.

“Saya berharap dengan lokasi masjid yang berada di tengah kota dan mudah diakses menjadikan rumah ibadah ini sebuah ikon wisata religi kebanggaan masyarakat Provinsi Kepri, khususnya di Kota Batam,” pungkasnya.

(Red/Adi

Negara Harus Hadir: Monopoli BBL, Merugikan Keuangan Negara

By
admin
-
0

Penulis: Hasan Gauk, Ketua Umum Serikat Nelayan Independen

 

Lombok,NTB – batamtimes.co –  Bicara soal masyarakat nelayan di negeri ini tidak akan pernah tuntas. Persoalannya karena terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak mafianya.

Masyarakat nelayan sekarang diperbolehkan melakukan penangkapan benih bening lobster. Permen KP Nomor 7 tahun 2024, lalu informasi berseliweran di media bahwa, nelayan Pembudidaya menolak keran ekspor benih bening lobster kembali dibuka. Persoalan itu muncul karena ada rasa ketakutan yang akan terjadi yaitu kelangkaan bibit untuk teman-teman pembudidaya. Begitu infonya yang berseliweran.

Sementara transfer perkembangan informasi tentang proses budidaya dan ekspor BBL tidak pernah sampai ke masyarakat pembudidaya. Padahal ini persoalan serius.

Sementara bunyi pasal 19 ayat 2 dari Permen 7 tahun 2024 bahwa “Setiap orang dilarang menangkap Lobster (Panulirus SPP) di atas ukuran BBL sampai dengan ukuran 150 gram untuk Lobster pasir sampai 200 gram untuk Lobster jenis lainnya”.

“Setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Apakah persoalan ini diketahui oleh masyarakat nelayan pembudidaya?. Saya rasa 99% mereka tidak mengetahuinya. Karena yang terjadi di nelayan pembudidaya, mereka lebih banyak menebar bibit dari ukuran bibit Jarong, Jangkrik, JK, untuk memangkas waktu pemeliharaan, panen bisa 5/7 bulan. Sementara, kalau bibit dari ukuran bening, mereka akan pelihara sampai 10/12 bulan. Bicara soal pasal di atas, tentu mereka bisa kena pidana karena telah melanggar aturan hukum.

Misalnya di Kabupaten Lombok Timur ada Keramba Jaring Apung dengan jumlah lubang sekitar 8. 672. Kalau dirata-rata kebutuhan bibitnya berkisar 876.200 ekor/tahun. Ini jumlah yang sangat sedikit. Teman-teman koperasi bisa memenuhi kebutuhan paling lama 1 Minggu, apalagi saat bibit lagi naik-naiknya. Jadi soal informasi kelangkaan bibit yang dikarenakan kembalinya ekspor benih bening lobster ini bisa dikatakan hoax.

Persoalannya bukan pada kelangkaan benih bening lobster yang selama ini selalu disuarakan, ini lebih ke soal negara tidak hadir pada masyarakat pembudidaya.

Seharusnya negara lewat BLU, BUMD, Balai Perikanan misalnya menyediakan bibit siap tebar untuk nelayan pembudidaya, dengan harga yang cukup terjangkau, syukur-syukur bisa gratis.

Harapan saya, aturan ini harus segera dibenahi, jangan sedikit – sedikit rakyat mau dipenjara, juga soal pembenahan tata niaga benih bening lobster, jangan sampai orang – orang yang sudah taubat, yang dulu pernah di jalan sesat dengan melakukan pengiriman secara black market ini kembali pada jalur yang salah. Pasar bebas, informasi harga dari negara tujuan kita tahu.

“Janganlah menindas rakyat dengan harga yang begitu murah, dan cara penanganan BBL yang dikirim dari daerah ke BLU tidak baik. Beberapa kejadian, ada banyak kematian yang berakibat koperasi rugi.”

Negara harus hadir, kalau mau memberikan kesejahteraan pada masyarakat nelayan, biarkan koperasi kirim langsung benih bening lobster ke negara tujuan, PNBP bisa negara dapatkan jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan hari ini. Bahkan koperasi siap memberikan Rp 10.000 untuk PNBP.

Sementara hari ini, Negara hanya mendapatkan Rp 3000/4000 dari perusahaan perusahaan Joint Venture. Kurang loyal apa rakyat kepada negara kalau mau memberikan keuntungan yang jauh lebih besar.

Dalam surat terbuka Hasan Gauk sebagai Ketua Serikat Nelayan Independen (SNI) pada tanggal 03 September 2024, surat tersebut di tujukan kepada Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, bahwa melihat kejanggalan yang dilakukan perusahaan dalam melakukan kedok budidaya luar negeri yang ditunjuk oleh KKP RI terkait implementasi Permen 7 tahun 2024, maka kami mendesak melakukan audit kepada perusahaan dan kementerian yang ditujukan dalam melakukan budidaya, baik di dalam dan luar negeri.

“Ada monopoli besar-besaran yang dilakukan Perusahaan dan tentu ini sangat merugikan masyarakat nelayan.”

“Kami meminta agar KPK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh Perusahaan yang ditunjuk, mengingat, ada kuota sekitar 493 juta benih bening Lobster, berapa persen yang sudah disetorkan ke Negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).”

“Permen KP 7 tahun 2024 ini mumpung masih hitungan bulan, tata kelola penanganan Benih Bening Lobster (BBL) harus segera diperbaiki, harus dilakukan pembenahan besar-besaran, baik di KKP, perusahaan, dan BLU. Tangkap dan adili oknum-oknum yang terlibat di dalamnya.”

Masalah kebohongan budidaya. Banyak orang Vietnam berkeliaran di Indonesia dengan dalih melakukan budidaya, kami (SNI) sudah melakukan pemeriksaan di wilayah Rhee–Sumbawa, tidak ada alih teknologi yang sering digaungkan.

Kalau melihat mekanisme proses Budidaya yang dilakukan orang Vietnam di wilayah Rhee itu, tidak jauh berbeda dengan proses budidaya yang dilakukan orang Indonesia, bahkan, jauh lebih hebat. Lalu apa yang dibanggakan selama ini terkait keberhasilan budidaya di Vietnam?. Tak lain hanya jalur akses yang lebih dekat dengan negara penerima hasil budidaya.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan maksimal jika perusahaan tidak di libatkan, biarlah Koperasi yang melakukan pengiriman secara langsung ke negara penerima, tinggal dihitung berapa Benih Bening Lobster atau Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan dinas kelautan – perikanan. Negara, lewat pengawasan yang ketat tentu akan mendapatkan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diberikan Perusahaan selama proses Permen KP 7 tahun 2024 ini berlangsung.

Kami Serikat Nelayan Independen (SNI) mendukung ekspor Benih Bening Lobster, selain untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, juga untuk menambah pendapatan Negara.

Kerugian negara dalam 4 bulan terakhir ini sudah sangat besar, mengingat kenyataannya, PNBP yang dijanjikan tidak dapat mencapai target. Informasi yang kami dapatkan, ada 2,7 juta ekor Benih Bening Lobster.

Pengiriman dari koperasi (daerah) ke BLU BPBAP Sitobondo dibawah Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI yang berkisar antara 50,000–300,000 ekor perhari. Dari data yang diperoleh, hanya 60% yang dikirim secara resmi oleh BLU BPBAP Sitobondo dibawah Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI, sisanya diselundupkan secara ilegal, tentu ini ada dugaan keterlibatan oknum perusahaan Joint Venture dan BLU.

Ada beberapa kejanggalan yang kami temukan di daerah, misalnya, salah satu JV atau perusahaan langsung turun ke nelayan untuk melakukan pembelanjaan, sementara yang memiliki wewenang dalam peraturan Permen 7 tahun 2024 ini adalah BLU.

Beberapa pengaduan terkait proses pengadaan benih bening lobster yang merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp).

Dalam proses pengadaan Benih Bening Lobster Badan layanan Umum Situbondo harus memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis terkait Penanganan Barang Benih Bening lobster mulai dari penerimaan barang oleh koperasi sampai terbitnya berita acara penghitungan Benih Bening Lobster Oleh BLU.

Monopoli harga yang dilakukan JV pada saat pembelian BBL. Masalah harga yang tidak seragam dari berbagai wilayah. Ini salah satu bentuk monopoli harga.

Kami akan laporkan dugaan Korupsi yang dilakukan, perusahaan dan BLU ke penegak hukum. Ganti Mentri Kelautan jika dia tidak becus mengelola laut. (*)

Partai Negoro: Prabowo Subianto Harus Batalkan Kebijakan Jokowi

By
admin
-
0

Jakarta – batamtimes.co – Tepatnya tanggal 15 Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan tersebut mengatur pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur dan prasarana, serta kegiatan ekspor.

Melalui regulasi tersebut, setelah 20 tahun lamanya, larangan ekspor pasir laut dicabut dan kegiatan ekspor pasir laut dapat diberlakukan kembali. Hadirnya kembali kebijakan ekspor pasir laut tersebut menuai berbagai pro dan kontra di masyarakat.

“Presiden Prabowo Subianto, pasca pelantikan nanti, usahakan dalam pidatonya membatalkan kebijakan ekspor pasir laut ini. Karena harus dengar Isak tangis rintihan keluh kesah nelayan, karena lautnya dirusak oleh kebijakan Jokowi atas kebijakan PP 26 tahun 2023 tentang tata kelola sedimentasi yang membungkus ekspor pasir laut. Walaupun, sudah diperbaiki, tetap saja ekspor pasir laut itu Merusak dan mengeruk.” Ungkap Rusdianto Samawa, Ketua Geomaritim Partai Negoro

Melihat hutan minus oksigen, terjual, dikuasai asing. Lautan tak luput dari penghisapan dan pengerukan pasir.

“Pak Prabowo harus batalkan kebijakan Jokowi ini. Karena kita semua tau, ekspor pasir itu mengeruk wilayah kedaulatan laut, hilangkan batas pulau dan tanah. Akibat, pengerukan itu memindahkan pasir dan menggeser koral.

Sungguh ajaib kebijakan ini, padahal KKP kampanye berbusa – busa program ekonomi biru. Prioritas lingkungan. Tetapi sebatas itu saja. Malah sebaliknya, demi investor, KKP menjoroki konsepnya sendiri ekonomi biru. Membuang ke tong sampah kampanye ekonomi biru demi menolong kantong oligarki perusak lingkungan.

“Aktivitas pengerukan pasir laut, percepat hilangnya pulau-pulau kecil di sekitar wilayah zonasi, apalagi berbatasan langsung dengan Singapura maupun Malaysia. Tambah, persulit nasib nelayan yang tak lagi mampu mencari ikan diakibatkan biota laut di dasarnya sudah rusak akan adanya aktivitas pengerukan. Semua tempat penambangan pasir, mengalami masa suram dan dampak langsung yang merugikan, sampai saat ini kerusakan itu belum bisa dikembalikan secara baik. Akibat kerakusan para elit negara ini.” Ungkap Rusdianto Samawa

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia pernah melarang ekspor pasir laut di masa pemerintahan Presiden Megawati pada tahun 2002.

Pada masa itu, larangan tersebut dituangkan melalui larangan ekspor pasir laut yang tertuang di Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut (Tempo.co). Larangan ekspor pasir laut saat itu disebabkan oleh tingginya kerusakan ekosistem pesisir.

Akan tetapi, alasan di balik larangan ekspor di era Presiden Megawati tersebut tak menyurutkan pemerintah saat ini untuk kembali melegalisasi kegiatan ekspor pasir laut.

Pemerintah era Presiden Joko Widodo memiliki landasan atas terbitnya aturan pengolahan hasil pasir laut yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan ekspor pasir laut. Presiden Joko Widodo mengungkapkan beberapa limitasi atas kegiatan ekspor pasir laut.

Pertama, jenis pasir laut yang diizinkan untuk kegiatan ekspor merupakan pasir sedimen yang mengganggu pelayaran dan terumbu karang.

Kedua, kegiatan ekspor yang dilakukan oleh badan usaha untuk mengambil pasir sedimen wajib mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terlebih dahulu untuk penggunaan secara komersial.

Tentunya, syarat atas kegiatan ekspor pasir laut menjadi langkah pemerintah dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran yang selaras dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

 

(Red/Rus)

Hadirkan Narasumber dari Unmer Malang, BU Fasling BP Batam Gelar Konsinyering tentang Optimalisasi Aset Negara

By
admin
-
0

Batam – batamtimes.co – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan (BU Fasling) menggelar Konsinyering dengan tema “Tingkatkan Kolaborasi, Sinergi, dan Inovasi untuk Optimalisasi Aset Negara dengan Inovatif dan Kreatif”.

Digelar di Kusuma Agrowisata Resort and Convention Hotel Kota Batu pada Sabtu – Minggu (14-15/9/2024) kegiatan yang menghadirkan narasumber Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB Universitas Merdeka Malang, Dr. Retna Safriliana, S.E., M.Si., Ak., CA. ini dibuka oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Binsar Oktavidwin Tambunan.

Dalam kegiatan ini turut dipaparkan progress kinerja tahun 2024 dan proyeksi kinerja tahun 2025 dari Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman (HGAT); Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan (Pengling); dan Divisi Keuangan dan Umum.

“Berdasarkan paparan kinerja yang disampaikan oleh GM HGAT, GM Pengling, dan Manajer Keuangan dan Umum, narasumber akan menganalisa kebutuhan pengembangannya sehingga dapat di diskusikan tentang inovasi dan kreatifitas yang harus diterapkan oleh BU Fasling,” terang Binsar.

Pria lulusan ITB ini turut menyampaikan bahwa BU Fasling kedepannya akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak swasta dalam rangka kerja sama pengelolaan aset negara yang dikelola.

“Jika beberapa aset yang kita kelola dapat dikerja samakan dengan swasta melalui skema tertentu, optimalisasi aset negara ini tentunya akan lebih efektif dan efisien,” kata Binsar.

“Untuk menuju kesana (kerja sama dengan swasta) kita perlu menyiapkan langkah-langkah strategis dengan pertimbangan yang inovatif sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan BP Batam tanpa mengurangi kualitas layanan BU Fasling,” imbuh Binsar.

Binsar berharap kegiatan ini dapat memberikan ruang diskusi yang lebih detail bagi Pejabat tingkat II, III, dan IV di lingkungan BU Fasling bersama narasumber tentang kinerja BU Fasling.

“Harapannya dari kegiatan ini kita bisa menyimpulkan berbagai kondisi yang terjadi di lapangan sehingga dapat diberikan solusi terbaik untuk meningkatkan pelayanan BU Fasling kepada masyarakat dan investor serta optimalisasi pengelolaan aset negara,” pungkas Binsar.

 

(Red/Anto)

Muhammad Rudi Hadiri Pelantikan Pengurus IKABERO Batam

By
admin
-
0

Batam – batamtimes.co – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menghadiri sekaligus mengukuhkan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Rokatenda (IKABERO) Batam periode 2024-2027 di Komplek Ruko Cipta Grand City, Batu Aji, Sabtu (14/9/2024).

Muhammad Rudi mengapresiasi hadirnya pengurus baru IKABERO Batam yang diketuai Markus Meha Sawu, sebagai bagian dari majemuk nya masyarakat kota Batam.

“Selamat kepada pengurus yang baru, mari bersama kita bergandengan tangan membangun Batam terus melaju menuju kota baru,” kata Muhammad Rudi yang juga menjabat Wali Kota Batam.

Hal itu ia katakan bukan tanpa sebab. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan pembangunan kota Batam saat ini.

Sehingga, dukungan masyarakat memiliki peranan penting dalam mewujudkan perencanaan dan pembangunan kota baru yang lebih modern ke depannya.

“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakatnya merupakan kunci keberhasilan pembangunan kota Batam,” ujar Muhammad Rudi.

Untuk itu, ia berpesan agar masyarakat asal Rokatenda bersatu padu dan senantiasa menjaga iklim investasi di kota Batam.

“Kalaulah Batam ini aman dan nyaman, maka banyak orang akan datang, investasi dan wisata masuk, untuk itu mari kita jaga kota Batam dan berkontribusi membangun Batam dalam harmoni,” seru Muhammad Rudi.

Terakhir, sebagai kepala daerah, ia menghimbau agar semua elemen masyarakat tetap menjaga situasi kondusif yang aman dan demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

(Red/Anto )

Sah..Oky Sugarbo Resmi jadi Ketua umum IKAGEO ITNY Masa Bakti 2024-2027

By
admin
-
0

Yogyakarta – batamtimes.co – OKY Sugarbo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua umum Ikatan Keluarga Alumni Geologi (IKAGEO) Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) masa bakti tahun 2024-2027.

Terpilihnya Oky itu bertepatan dengan acara reuni akbar lintas angkatan di Yogyakarta yang “bertajuk Alumni Erat ITNY Hebat” selama dua hari 14-15 September 2024.

Usai terpilih, Oky akan langsung bergerak mensinergikan antara alumni, kampus, dan mahasiswa. Tujuannya untuk mencegah aksi perundungan atau bullying dari senior ke yunior.

“Dari ikatan alumni akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang senior bahwa ajang balas dendam itu sudah bukan zamannya lagi,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Minggu 15 September 2024.

Oky menjelaskan, pihaknya siap menjadi jembatan antara mahasiswa dan kampus. Caranya dengan merangkul para mahasiswa senior agar tidak melakukan aksi bullying kepada yuniornya.

“Di situ lah alumni berperan dalam menjembatani atau mengurangi bullying kepada mahasiswa yunior atau mahasiswa yang lain,” terangnya.

Meski demikian Oky mengakui tidak mudah mengikis budaya bullying di kampus. Terlebih jika aksi tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun.

Oleh karenanya diperlukan peran dari semua pihak untuk menghilangkan budaya bullying. Menurutnya, aksi perundungan yang kian marak terjadi karena kebiasaan senioritas yang terus berulang.

“Bullying juga berkaitan dengan tradisi, untuk menghilangkan suatu tradisi yang mungkin negatif memang agak susah. Di sini diperlukan kehadiran semua pihak, termasuk para alumni untuk membuka wawasan bahwa aksi-aksi seperti itu sudah tidak zamannya lagi,” demikian Oky Sugarbo.

 

(Red/Tanto)

Tangan Dingin Kepala BP Batam Kembangkan KEK Menarik Perhatian Dunia dalam Forum Kesehatan Internasional di Singapura

By
admin
-
0

Batam – batamtimes.co – Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK, Irfan Syakir Widyasa, menjadi pembicara pada sesi Industry Suppliers Networking Session dalam acara Medical Fair Asia 2024 & Medical Manufacturing Asia yang dihelat pada 12 September 2024 di Marina Bay Sands, Singapura.

Digelar oleh Medical Fair Asia (MFA) yang berkolaborasi dengan Economic Development Board of Singapore (EDB) dengan mengusung tema “Navigating the MedTech and Healthcare Landscape: Regional Insight” dan “Driving Growth : Optimising Supply Chain For The Southeast Asian Healthcare Markets”, pihak penyelenggara meyakini kehadiran BP Batam akan menjadi daya tarik tersendiri bagi 1000 perusahaan dari 62 negara serta lebih dari 14.000 pengunjung yang hadir untuk mencari akses ke perangkat medis mutakhir dan sistem rekayasa medtech.

Bagaimana tidak, di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, instansi ini berhasil mendorong Pemerintah Pusat pada bulan Mei 2024 lalu untuk mengeluarkan aturan tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

“Pembangunan dan pengembangan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam ini tak lepas dari tangan dingin Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi yang salah satu fokusnya adalah pelayanan kesehatan berstandar internasional sejak awal masa kepemimpinannya di tahun 2019,” ujar Irfan Syakir dalam sambutannya.

KEK dengan luasan total 47,17 Ha ini akan berada di kawasan Sekupang seluas 23,10 Ha sebagai area Wisata Kesehatan Terpadu dan kawasan Nongsa seluas 24,08 Ha untuk area Pariwisata.

KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam ditargetkan mampu menarik investasi sebesar Rp 6,91 triliun sampai dengan 2032 dan akan menyerap tenaga kerja hingga 105.406 orang selama 80 tahun. KEK ini dinilai memenuhi persyaratan karena telah menguasai lahan 100% dengan investor utama yakni Apollo Hospitals India dan Mayapada Group untuk Rumah Sakit Internasional.

Irfan Syakir berharap kegiatan seperti ini dapat terus diselenggarakan secara rutin agar seluruh pihak yang hadir dapat mengetahui update perkembangan dunia medis beserta teknologinya secara keseluruhan.

“Lewat kegiatan seperti ini, kita semua khususnya bagi kami di BP Batam bisa mendapatkan informasi terkait perkembangan industri hingga alat kesehatan di dunia dan harapannya kedepan kemajuan ini bisa diterapkan pada KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam yang kami kelola,” pungkas Irfan Syakir.

Di kesempatan berbeda, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi merespon positif partisipasi BP Batam pada acara ini dan berharap kedepannya instansi yang dipimpinnya sejak 2019 ini dapat terus membawa pengaruh positif bagi perekonomian dan masyarakat.

“Partisipasi kami dalam acara ini tidak lain adalah untuk mempromosikan Batam yang hari ini telah berkembang pesat dari berbagai sektor,” terang Muhammad Rudi.

“Harapannya keunggulan Batam dan Indonesia yang tidak kalah dari negara lain dapat menjadi peluang bagi masuknya berbagai investasi yang akan memberikan dampak positif pada perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat,” pungkas orang nomor satu di Batam ini.

MFA 2024 yang secara resmi dibuka Wakil Perdana Menteri Singapura dan Menteri Perdagangan dan Industri, Tuan Gan Kim Young dan Direktur Pelaksana Operasi, Messe Dusseldorf, Mr. Marius Berlemann turut dihadiri oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, H.E. Suryo Pratomo.

 

(Red/Adi )

1...163164165...1,364Page 164 of 1,364

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga

OPINI

POLITIK

KETEGIORI BERITA

TENTANG KAMI

batamtimes.co merupakan media online dengan tagline " Warta Kebenaran dan keadilan".Didirikan oleh PT. SINAI MEDIA SEJAHTERA berkomitmen menjunjung tinggi etika Jurnalistik,serta menjadi Media publik dalam menyuarakan kepentingan Masyarakat.

Iklan: (+62)81275301238

Hubungi Kami: batamtimesco@gmail.com

FOLLOW KAMI

© 2017 - 2023 batamtimes.co - Portal Berita Batam & Kepri