Natuna – Batamtimes.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Natuna menghargai kuasa hukum Muhajirin, SH mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka klienya.
Natuna – Batamtimes.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Natuna menghargai kuasa hukum Muhajirin, SH mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka klienya.
Natuna – Batamtimes.co – Mantan sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan daerah (Perusda) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau resmi mengajukan praperadilan atas status tersangka yang disandangnya melalui kuasa hukum Muhajirin, SH.
Yogyakarta – batamtimes.co – Selain mengemban misi penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga bertugas melayani dengan hati, untuk mengemban misi kemanusiaan.
Sehingga dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024 ini, Polda DIY menggelar Bakti Kesehatan salah satunya ialah operasi katarak secara gratis untuk masyarakat umum, pada Minggu, 23 Juni 2024.
Bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, peserta yang mengikuti operasi katarak hari ini telah ditargetkan sebanyak 45 orang.
Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Nugroho Arianto, menjelaskan semenjak dibukanya pendaftaran pada 10 Juni terhitung 86 orang yang mendaftar untuk mengikuti operasi katarak.
“Namun, dari sekian pendaftar tersebut terdapat 45 orang yang berhasil lolos skrining kesehatan yang dilakukan sebelum terlaksananya operasi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Kombes Nugroho menambahkan untuk menyelenggarakan acara ini, Polda DIY telah bekerja sama dengan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) Yogyakarta, FK-KMK UGM, dan BAZNAS.
“Bahkan telah dihadiri secara langsung oleh Prof. dr. Suhardjo., SU., SP. M (K) sebagai pembimbing dari Organisasi PERDAMI,” tambahnya.
Kabidhumas berharap dengan adanya operasi katarak ini, bisa membantu serta bermanfaat bagi masyarakat terutama wilayah Yogyakarta.
“Kami akan selalu berikan layanan terbaik dan tentunya dengan sepenuh hati untuk seluruh peserta atau masyarakat,” tutupnya.
(Red/Tanto)
Batam – batamtimes.co – Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Purwiyanto melantik tiga orang Pejabat Tingkat II di lingkungan BP Batam pada Jum’at (21/6/2024) di Marketing Centre.
Adapun Pejabat yang dilantik pada hari iyu, yaitu:
1. Asep Lili Holilulloh sebagai Direktur Evaluasi dan Pengendalian;
2. Konstantin Siboro sebagai Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Resiko;
3. Imbuh Agustanto sebagai Kepala Satuan Pemeriksa Intern.
Dalam sambutannya, Purwiyanto meneruskan arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi kepada ketiga pejabat yang dilantik agar dapat bekerja lebih keras demi kemajuan Batam.
“Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa tugas utama BP Batam saat ini adalah peningkatan investasi serta daya saing sebagai kawasan yang ramah investasi,” terang Purwiyanto.
“Untuk merealisasikan hal tersebut, baik kepada Pejabat yang baru dilantik maupun yang saat ini sudah menduduki jabatannya beserta jajaran, mari kita terus bergerak maju memberikan kontribusi maksimal untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,” sambung Purwiyanto.
Terakhir, Purwiyanto mengucapkan selamat kepada para Pejabat yang baru saja dilantik, ia juga berharap agar seluruhnya dapat menjalankan amanah dengan baik.
“Selamat kepada ketiga pejabat yang dilantik hari ini, mari bersama-sama kita teruskan perjuangan mewujudkan Batam Kota Baru sesuai instruksi Bapak Kepala BP Batam, Muhammad Rudi,” pungkas Purwiyanto.
Turut hadir dalam kesempatan ini, Pimpinan beserta seluruh Pejabat Tingkat II di lingkungan BP Batam.
(Red/Adi )

Natuna – Batamtimes.co – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau melakukan eksekusi terpidana Sudirmanto ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Umum Tanjungpinang Kelas IIA, Jumat (21/06/2024).
Jakarta – batamtimes.co – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMas menduga ada peranan yang berlebih dari relawan Jokowi bernama Projo jika dibandingkan dengan lembaga lain.
Hal tersebut sependapat dengan fakta yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (14/6/2024) lalu.
Saat itu Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga merupakan Wasekjen PDIP, yakni Utut Adianto memberikan pernyataan yang mengejutkan, bahwa menurutnya Presiden Jokowi lebih mau mendengar suara dari para relawannya seperti Projo dan Bara JP daripada mendengar Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
“Apakah memang Projo sudah sampai sehebat itu pengaruhnya terhadap Presiden Jokowi?. Kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Utut, berarti Jokowi saya anggap salah dalam memilih pihak yang dianggap penting diajak diskusi dan pertimbangannya,” kata Fernando Jumat 21 Juni 2024.
Dirinya menduga, ada kebijakan presiden Jokowi yang dibisikan oleh Ketua umum Projo Budi Arie Setiadji yang kini menjabat sebagai Menkominfo yang kurang tepat. Sehingga, berbagai kebijakan Jokowi justru dinilai tidak tepat oleh rakyat.
“Jangan-jangan karena bisikan dari Projo sehingga belakangan banyak kebijakan Jokowi banyak membuat masyarakat resah dan gusar terhadap pemerintahannya,” ungkapnya.
Fernando mencontohkan, belakangan ini ada beberapa kebijakan Jokowi yang dianggap memberatkan masyarakat seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), kenaikan PPN, dan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).
“Ternyata Jokowi hanya mampu memanfaatkan Intelijen untuk “memata-matai” partai politik terkait gerakan mereka mengenai dukungan pada saat Pilpres yang lalu. Namun tidak mampu mencari informasi mengenai kemampuan Projo sesungguhnya,” tegas Fernando.
Kalau memang benar apa yang disampaikan Utut, lanjut Fernando, berarti Jokowi sudah keliru dalam menilai Projo. Apalagi terkait dengan pemerintahan yang seharusnya lebih mempertimbangkan lembaga yang kredibel dan berpengalaman seperti Wantannas dan Lemhannas.
“Sama halnya dalam mengangkat Ketum Projo, Budi Arie menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika sepertinya Jokowi juga sudah “kecolongan”. Karena setelah satu tahun lebih dilantik namun tidak berhasil menyelesaikan persoalan seperti judi online,” ujar Fernando.
Terlebih menurut Fernando, keputusan Budi Arie yang saat itu mengangkat Fadhilah Mathar sebagai Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo dinilai kurang tepat.
Karena, ungkap Fernando, orang tersebut dinyatakan tidak lulus menjalani tes asesmen pada saat Mahfud MD yang saat itu menjadi Plt Menkominfo menggantikan Jhony Plate.
“Sebaiknya presiden Jokowi segera “bertobat” sehingga akan mengakhiri jabatannya dengan baik dan akan tetap terhormat setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Jangan lagi menjadikan Projo sebagai pembisik yang lebih didengarkan,” pungkas Fernando.
(Red/Tanto)

Yogyakarta – batamtimes.co – Penetapan Wali Kota Medan, Bobby Nasution oleh Partai Golkar menjadi calon Gubernur Sumatera Utara dalam Pilpres 2024 semakin menunjukkan bahwa Airlangga Hartanto “dibawah ketiak” Joko Widodo alias Jokowi.
“Sebagai peraih terbanyak kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah selayaknya mengusung kadernya sendiri untuk mengikuti kontestasi pilkada Sumatera Utara,” kata Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas kepada InilahJogja, Kamis 20 Juni 2024
Apalagi, kata Fernando, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Ijeck) berhasil meningkatkan perolehan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPR RI.
“Sudah selayaknya Ijeck mendapatkan apresiasi diusung sebagai calon gubernur Sumatera Utara karena pernah menjadi Wakil Gubernur pada periode sebelumnya dan sangat diperhitungkan apabila mengikuti kontestasi,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Fernando, Bobby saat ini merupakan kader Partai Gerindra yang perolehan kursi DPRD Sumatera Utara jauh dibandingkan perolehan suara Golkar.
“Ijeck berhasil meningkatkan kursi Partai Golkar dari 15 menjadi 22 kursi sedangkan Partai Golkar mengalami penurunan dari 15 menjadi 13 kursi. Sudah selayaknya Airlangga Hartanto diganti dari posisinya sebagai Ketua umum sehingga Partai Golkar tidak selalu dibawah kendali Jokowi,” pungkas Fernando.
(Red/Tanto)
Batam – batamtimes.co -Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam menggelar sosialisasi Forum konsultasi publik yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kamis (20/6/2024).
Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kegiatan ini digelar untuk membahas sektor kepelabuhanan, khususnya pengerukan dan reklamasi.
Sebanyak lebih dari 100 peserta dengan khidmat mengikuti jalannya sosialisasi di meeting room Santika Hotel Batam.
“Peserta yang kami undang tidak hanya dari internal BP Batam, namun juga pihak akademisi dan tentunya penggiat usaha kepelabuhanan di Kota Batam,” ujar Direktur PTSP BP Batam, Harlas Buana.
Ia menyampaikan, kegiatan ini penting dihelat guna memastikan keberlangsungan norma, standard, dan prosedur dalam penyelenggaraan proses perizinan yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB).
“Jadi pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus ke pemerintah pusat karena BP Batam sudah diberikan mandat langsung untuk menerbitkan seluruh perizinan yang ada di KPBPBB,” lanjut Harlas.
Selain itu, untuk mendorong Kota Batam menjadi hub logistik nasional, pengelolaan pada sektor kepelabuhanan harus disempurnakan, khususnya pada Terminal Khusus (Tersus) yang dijalankan lebih kurang dari 130 shipyard di Kota Batam.
“Pada perjalanannya, shipyard akan melakukan reklamasi dalam rangka ekspansi bisnis. Ini tidak bisa kita pungkiri dan wajib menjadi atensi karena ketersediaan lahan di Kota Batam sudah sangat terbatas,” kata Harlas.
Selain itu, kegiatan pengerukan di lokasi-lokasi shipyard juga dibutuhkan untuk meminimalisir sedimentasi dan memperlancar manuver kapal.
“Nah, ini juga sudah diatur perizinannya di BP Batam. Ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha sebelum dan sesudah melakukan proses pengerukan,” jelas Harlas.
Ia menegaskan, seluruh proses perizinan beserta dokumen yang dibutuhkan telah tertera di Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Nasional (OSS).
“Jadi prinsipnya kami mendorong para pelaku usaha kepelabuhanan untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi OSS Risk Based Approach (RBA) dan IBOSS ini dalam setiap kegiatan pengerukan dan reklamasi. Karena prosesnya sudah sangat mudah sekali dan dokumennya bisa diunggah di mana saja. Sesuai dengan arahan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi salah satu upaya meningkatkan realisasi investasi adalah dengan mempercepat perijinan berusaha,” ujar Harlas.
Selain itu, Harlas juga menyilahkan para pelaku usaha untuk berkonsultasi dengan BP Batam di Mal Pelayanan Publik (MPP) jika menemukan kendala dalam penginputan berkas.
“Semoga upaya BP Batam dalam mendorong pemanfaatan OSS RBA dan IBOSS dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pelaku usaha kepelabuhanan di Kota Batam, sehingga perekonomian Kota Batam meningkat dengan signifikan di tahun 2024 ini,” pungkasnya.
Adapun kegiatan ini mengundang Koordinator Kelompok Bimbingan Usaha Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Hadi Sholekhan Arif dan Analis Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Alexander Volta Matondang sebagai narasumber.
(Red/Adi )
Batam – batamtimes.co – Kepala BP Batam/Walikota Batam Muhammad Rudi secara resmi membuka dan menyambut positif Kejurnas Road Race and Mountain Bike 2024, di Nuvasa Bay, pada Kamis (20/6/2024).
Muhammad Rudi membuka Kejuaraan Nasional yang berlangsung mulai 20 – 30 Juni 2024 di Batam, Kepulauan Riau dan diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia.
Ia bersama dengan Luhur Dewantoro Tenaga Ahli Menteri mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga; Raja Sapta Oktohari selaku Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) juga sebagai Senior Vice President Asian Cycling Confederation (ACC) dan ASEAN Cycling Federation Advisor; Jadi Rajagukguk selaku Ketua Kadin Batam juga sebagai Exco NOC Indonesia; serta Jajaran Forkopimda Kota Batam.
Pembukaan simbolis dilakukan dengan pelepasan peserta Road Race Individual Time Trial (ITT) kategori Women Under 23, dengan menggunakan bendera.
Kepala BP Batam/Walikota Batam Muhammad Rudi menyambut dengan hangat event olahraga nasional dapat digelar di Batam.
“Saya sangat berterima kasih Kejurnas ini dilaksanakan di Batam. kami siap untuk membantu semua kegiatan nasional yang ada di Kota Batam ini.” Kata Muhammad Rudi.
Muhammad Rudi berharap bahwa event-event serupa dapat terus diselenggarakan di Batam.
Ia optimis dengan kondisi infrastruktur Batam yang mumpuni saat ini, maka event nasional dapat secara rutin diselenggarakan di Batam dengan aman nyaman.
“Kami terus mengembangkan infrastruktur Batam. Mulai dari jalan dengan 6 lajur, kemudian Pembangunan Terminal II kita bangun, kita harapkan 2 tahun ke depan Bandara Terminal II akan mampu menampung 2 juta orang di Bandara. Sehingga event-event besar dapat kita sukseskan di Batam.” Kata Rudi optimis.
Ia pun menjabarkan sejumlah proyek yang tengah dibangun akan semakin menyolek Batam menjadi salah satu Kota Terindah di Indonesia.
“Sehingga kami mengajak ayok buat event di Batam. Jalan sudah bagus, infrastruktur modern, semua fasilitas ada, jika event nasional dan internasional masuk, maka investasi pun bisa masuk. Selamat menikmati Pesona Batam Kota Baru.” tutup Muhammad Rudi mendapat tepukan hangat dari penonton.
Hal ini pun diamini oleh Raja Sapta Oktohari selaku Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) juga sebagai Senior Vice President Asian Cycling Confederation (ACC) dan ASEAN Cycling Federation Advisor.
Okto mengatakan Batam adalah kota terbaik dan paling sempurna bagi penyelenggaraan kejuaraan nasional.
“Secara geografis dan infrastruktur Batam sangat bagus untuk event dan kejuaraan tidak hanya nasional bahkan internasional. Saya yakin Ini bukan yang terakhir, ini hanya permulaan, bukan hanya balap sepeda, cabor lain harus dilakukan di Batam.” Kata Okto sumringah.
Pihaknya pun mengapresiasi dukungan penuh dari Walikota Batam/Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang juga selaku Ketua Umum PB ISSI Kepri.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Luhur Dewantono yang hadir mewakili Menterimu Pemuda dan Olahraga mengatakan Menpora amat sangat mendukung segala bentuk event kejuaraan dan pembinaan yang dilakukan di daerah.
“Mewakili Bapak Menpora kami sangat mendukung pembinaan dan turnamen olahraga nasional yang kali ini di Batam dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerahnya.” Kata Luhur.
“Ini luar biasa di sini kita lihat, saat semua sudah bersatu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kadin, maka olahraga Indonesia akan berjaya melahirkan atlet berprestasi.” Pungkas Luhur.
Adapun Kejurnas Balap Sepeda ini yakni Road Race yang akan digelar di 20-24 Juni 2024. Untuk Road Bike, nomor yang dilombakan adalah Individual Time Trial (ITT), Team Time Trial (TTT) Criterium dan Road Race (IRR). Venuenya adalah Nongsa Loops.
Sementara, Mountain Bike (MTB) digelar 25-30 Juni 2024. Peserta MTB akan melewati rute dengan venue Mangsang Bike Park, Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk. Nomor yang diperlombakan adalah Cross Country Olympics (XCO), Cross Country Relay (XCR), Down Hill (DH dan Enduro (End).
Selain Jajaran Forkopimda Kota Batam; hadir pula satu-satunya pembalap sepeda Indonesia dan Asia Tenggara yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024 disiplin trek Omnium Putra, bernama Bernard van Aert.
Ia juga merupakan putra bangsa yang berhasil meraih ranking 20 dunia. Usai dari Batam, ia akan bersiap menuju menuju Italia untuk Olimpiade Paris 2024.
(Red/Anto )
Oleh: Saiful Huda Ems (SHE) Lawyer and Journalist
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas di Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (14/6/2024), Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga merupakan Wasekjen PDIP, yakni Utut Adianto memberikan pernyataan yang mengejutkan, bahwa menurutnya Presiden Jokowi lebih mau mendengar suara dari para relawannya seperti Projo dan Bara JP daripada mendengar Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Dalam kesempatan tersebut, Utut juga menyinggung soal anggota tetap Wantannas RI yang dinilainya sulit untuk bertemu Presiden. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Utut sampai menantang akan memberi uang Rp100 juta jika anggota Watannas selama ini pernah diundang atau bertemu Presiden Jokowi.
Ututpun mempertanyakan, akan dibawa kemana Lembaga Ketahanan Nasional ini. Kalau di zaman Pemerintahan Soeharto, Lemhannas merupakan salah satu requirement untuk jabatan Bupati, jabatan Gubernur hingga orang mau datang, namun sekarang siapa yang mau datang ke Lemhannas, apalagi mau datang ke Wantannas?
Menarik sekali pernyataan Utut Adianto ini, menarik karena yang pertama Utut menyinggung soal organisasi relawan Jokowi yakni Projo, dan kedua menariknya karena kita menjadi tersadarkan, bahwa Presiden Jokowi ternyata semakin lama semakin nampak tidak cakap dan profesional dalam kinerjanya.
Sebab bagaimana mungkin lembaga yang dahulu sangat strategis dan berwibawa seperti Lemhannas itu, kini menjadi tidak lagi seperti itu lantaran nyaris semua hal yang dahulu dilakukannya diambil alih oleh Presiden Jokowi.
Mungkin karena perubahan skenario politik itu, kita mungkin tak akan memiliki lagi Kepala Kepala Daerah yang qualified karena semua calon tak lagi diteliti secara cermat oleh Lemhannas melainkan langsung oleh Jokowi seorang diri.
Harus dicatat, sediktator-diktatornya Soeharto dulu, beliau tidak pernah mengizinkan anak-anaknya untuk menjadi Kepala daerah. Namun sekarang di era kepemimpinan Jokowi, anak-anak, menantu dan orang-orang terdekat keluarganya telah dipersiapkan dan sebagian telah dijadikan sebagai Kepala daerah, meskipun pada akhirnya rakyatlah yang terpaksa atau setidaknya terkondisikan untuk memilihnya.
Sedangkan untuk hal mengenai Projo yang lebih didengar oleh Presiden Jokowi dari pada Gubernur Lemhannas dan Wantannas, saya pikir itu semata karena kecerdikan Ketua umumnya yang lihai mempertontonkan “Gerbong Kosong” menjadi seolah-olah “Gerbong Penuh”.
Padahal yang sesungguhnya terjadi ya Projo itu Gerbong Kosong sungguhan. Masih ingat dengan MUSRA I yang menjaring aspirasi rakyat untuk memilih calon-calon Presiden dan Wakil Presiden? Setau saya juga menurut kesaksian banyak teman yang digiring ke MUSRA itu ya organ-organ relawan lain seperti Rejo dimana Bang H. Darmizal sebagai Ketua umumnya dan Bang Mudhofir sebagai Sekjennya, Harimau Jokowi di Pilpres 2024 namanya saya ganti menjadi HARIMAU GANJAR (HAJAR) dimana saya menjadi Ketua Umumnya dan Mas Dr. Soendoro Soepringgo sebagai Sekjennya, Moeldoko Center dimana Mbak Icha sebagai Ketua Umumnya dll. Namun semuanya diklaim seolah-olah mereka itu Projo.
Saya khawatir jika klaim-klaim seperti ini diterus-teruskan, maka para pemimpin di negeri ini akan tertipu, dan yang menikmati hanya ketua umum dan para pengurus Projo itu sendiri.
Sebagai bukti atau logika politik dari statement saya ini, saya mau mengajukan pertanyaan untuk bisa mereka jawab: Siapa dari pengurus Projo yang sukses menjadi anggota legislatif di Pileg 2024 yang lalu?. Tidak ada bukan? Bahkan Panel Barus yang merupakan Bendum Projo, Caleg di Pileg 2024, dan Ketua Badan Pemenangan Bacapres dari Projo, serta menjadi tim sukses dari Capres/Cawapres Prabowo-Gibran sendiripun gagal melenggang ke Senayan. Ini artinya Projo benar-benar tak lebih seperti halnya Gerbong Kosong.
Oleh karena itu, Panel Barus sebagai Bendum Projo lucu jika mengatakan ada gejala Baperan di elite PDIP, hingga seluruh pengurus PDIP masih juga belum move on dan mengkritik terus Presiden Jokowi, lantaran PDIP kalah di Pilpres 2024.
Pernyataan Panel Barus yang seperti ini justru malah menunjukkan dia masih awam dalam berpolitik, dan merasa tersinggung berat oleh pernyataan politisi PDIP Atut Adianto. Apa Panel Barus tidak tau, bahwa justru PDIP lah yang keluar sebagai pemenang Pileg 2024 yang lalu, bahkan tiga kali berturut-turut jika dihitung mulai dari Pileg 2014, 2019 dan 2024.
Apa Panel Barus tidak juga mengerti, bahwa sekarang Presiden Jokowi dan bahkan Prabowo sudah mulai mengerti tentang hikayat Gerbong Kosong Projo? Masak lupa, ketika Projo mau mendeklarasikan dukungan untuk Capres Prabowo, yang hadir hanya beberapa gelintir orang, dan rombongan liar (Romli) lainnya sudah pada kabur duluan?.
Memangnya ada gitu Kongres yang hanya 3 jam, jika bukan kongresnya organisasi relawan Gerbong Kosong?. Maka dari itu Ketua umum Projo Budi Arie dan Bendum Projo Panel Barus harus mulai berpikir dirinya itu siapa. Masak harus saya beri satu bukti lagi, bahwa Presiden Jokowipun sudah tak lagi meliriknya?
Lihat pernyataan Kaesang, yang menyatakan mau tetap maju jadi Cagub DKI Jakarta bersama Anies Baswedan meskipun tidak direstui oleh Projo. Sapere aude !..(*)