Jakarta – Batamtimes.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah Mahkamah Agung (MA) dalam mempercepat pembangunan pengadilan modern.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 secara virtual di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Februari 2022.
Batam – Kabar baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi Imam dan Muadzin di Masjid Tanjak Bandara Hang Nadim.
Sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, rekrutmen ini dilakukan sehubungan dengan akan dioperasionalkannya fasilitas pendukung peribadatan pelayanan publik di kawasan Bandar Udara Hang Nadim tersebut yang direncanakan rampung pada Bulan April tahun 2022 mendatang.
Para pendaftar harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:
1. WNI;
2. Usia Minimal 25 Tahun dan maksimal 35 Tahun per tanggal 1 Februari 2022 (diutamakan yang sudah menikah);
3. Memperoleh rekomendasi Majelis Ulama (MUI) setempat;
4. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dengan melampirkan Surat Pernyataan;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai PNS/Polri/TNI/pegawai swasta dengan melampirkan Surat Pernyataan;
6. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau organisasi terlarang dengan melampirkan Surat Pernyataan;
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian RI yang masih berlaku; dan
8. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba dengan melampirkan Surat Keterangan Kesehatan.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia BP Batam, Lilik Lujayanti mengatakan, BP Batam membutuhkan dua orang imam masjid dan dua orang muadzin, dengan status Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P2K) BP Batam.
“Untuk Imam BP Batam mengajukan syarat pendidikan terakhir minimal S1 untuk semua jurusan sedangkan Muadzin minimal kelulusan SMA sederajat,” ujar Lilik.
Proses pendaftaran berlangsung mulai tanggal *21 Februari sampai dengan 5 Maret 2022 pukul 18.00 WIB*.
Pelamar dapat mengajukan berkas kepada *Kepala BP Batam, cq; Kepala Biro SDM BP Batam* dengan mencantumkan formasi jabatan atau kode jabatan yang akan dilamar dalam permohonan lamaran.
Berkas berupa softcopy dapat dikirimkan melalui *email: rekrutmen@bpbatam.go.id* dengan melampirkan dokumen dengan format *PDF maksimal berkapasitas 10 MB* sebagai berikut:
1. Surat lamaran (sesuai format terlampir);
2. Pas Foto
3. Fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir;
4. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
5. Surat rekomendasi MUI, surat keterangan sehat, SKCK, dan surat pernyataan lainnya.
“Persyaratan berupa rekaman suara Murottal Al Qur’an Surah Al-Fatihah dan satu surat lainnya untuk Imam dan mengumandangkan Adzan untuk Muadzin juga wajib dilampirkan dengan kapasitas maksimal 25 MB,” jelas Lilik.
Ia menekankan, proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya dan Setiap perkembangan informasi berkaitan dengan proses seleksi, akan disampaikan melalui *website BP Batam www.bpbatam.go.id dan email BP Batam rekrutmen@bpbatam.go.id*.
Informasi persyaratan juga dapat diakses oleh pelamar di sosial media, seperti Instagram, Facebook dan Twitter resmi BP Batam
“Keputusan hasil seleksi nantinya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar. Kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat agar dapat menyukseskan rekrutmen ini,” ujar Lilik.
(red /Adi)
Sumut – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) secara resmi mengaktifkan kembali Asrama Haji Medan sebagai tempat Isolasi Terpadu (Isoter) untuk penanganan Covid-19 di daerah ini. Tujuannya agar mengurangi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (Isoman).
Sumut mengalami lonjakan penyebaran Covid-19, tercatat 19 Februari ada penambahan 2.349 kasus. Angka ini lebih tinggi dari puncak kasus Agustus 2021 (2.045) saat varian Delta Covid-19 merebak di Sumut.
Menurut keterangan Edy Rahmayadi, salah satu faktor meningkat secara drastisnya kasus Covid-19 adalah ketidakmampuan mayoritas masyarakat menjalani Isoman. Bukan hanya itu, menurutnya obat-obatan juga sulit dijangkau banyak masyarakat yang melakukan Isoman.
Dia positif, Isoman, kamar di rumahnya terbatas, bergabung dengan anak, istri dan saudara yang lain, terjadilah klaster keluarga,” kata Edy Rahmayadi di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Nomor 10 A, Medan, Senin (21/2/2022).
Terdapat 486 unit tempat tidur di Asrama Haji Medan yang akan menampung orang-orang terpapar Covid-19 yang sedang dalam perjalanan jauh dan orang dari luar daerah Sumut. Kondisi masyarakat yang bisa ditampung di Isoter Asrama Haji bergejala ringan sampai sedang.
“Orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan sedang berada di sini, atau warga Sumut sendiri sedang tidak di daerah asal yang jauh. Kalau dekat, 33 Kabupaten/Kota punya Isoter masing-masing,” tambah Edy Rahmayadi.
Ini merupakan langkah awal Pemprov Sumut untuk mengganti Isoman menjadi Isoter. “Pelan-pelan Isoman kita tiadakan, bila kurang tempatnya kita tambahin,” kata Edy Rahmayadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumut Ismail Lubis mengatakan saat ini Pemprov Sumut sedang mempersiapkan 800 tempat tidur khusus untuk Isoter. Untuk memaksimalkan kesediaan tempat tidur, Pemprov Sumut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kita sedang mempersiapkan 800 tempat tidur, kalau daerah kan sudah punya Isoter masing-masing, jadi kita akan berkoordinasi agar pemanfaatan tempat tidurnya maksimal,” terang Ismail Lubis.
Hadir pada pembukaan Isoter Asrama Haji tersebut Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin dan Karo Ops Kapolda Sumut Desman Sujaya Tarigan. Hadir juga OPD Pemprov Sumut serta unsur Forkopimda.
(red/Timbul)
Korea – Kompetisi global yang super cepat membuat semua orang perlu terus meningkatkan kualitas diri. Untuk itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi DKI Jakarta Dr. Paristiyanti Nurwardani mengajak Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang sebelumnya akrab disapa sebagai TKI, untuk terus meningkatkan kompetensinya dengan cara tetap berkuliah. Walaupun, para pekerja migran ini telah memperoleh penghasilan yang lebih dari cukup di luar negeri.
Hal ini diungkapkan Paristiyanti di hadapan ratusan pekerja migran Indonesia yang ada di Korea Selatan dalam Webinar Online Universitas Siber Asia, Sabtu (19/02) dan Minggu (20/02) malam. Dihadiri Wakil Kepala Perwakilan RI Seoul, Pimpinan Universitas Siber Asia, dan Komunitas SEVIMA, Paristiyanti mengajak pekerja migran Indonesia untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah berupa kuliah online.
“Karena sekarang belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, siapa saja tanpa mengenal batas usia ataupun pekerjaan. Jadi saya mendorong PMI, walaupun sudah menjadi pahlawan devisa untuk negara kita, jangan lupa terus belajar untuk perbaikan nasib di masa yang akan datang dengan kompetensi yang luar biasa!,” ungkap Paris.
Kuliah untuk Pelajari Kompetensi Masa Depan
Walaupun dilakukan di tengah kesibukan dan mau tak mau diikuti secara online, Paris mengajak para PMI untuk tidak ragu dalam berkuliah. Paristiyanti mengungkapkan, pihaknya sudah mengawal kuliah online sejak dua tahun lalu mulai diselenggarakan sampai dengan hari ini mengurus akreditasi.
Kuliah Online juga disebutnya telah menjadi simbol kerjasama yang kuat antara Indonesia dan Korea Selatan. Karena pada tahun 2020 lalu, peresmian Pembelajaran Jarak Jauh di Universitas Siber Asia dilakukan oleh Wakil Presiden RI Prof. Ma’ruf Amin, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dan Pejabat Tinggi dari Korea Selatan. Kampus ini juga dipimpin oleh Rektor Asing pertama di Indonesia, yaitu Jang Youn Cho PhD yang berkebangsaan Korea Selatan.
“Sehingga saya bisa memberi penjaminan mutu sebagai Kepala LLDIKTI Jakarta, bahwa fasilitas dan pengajar kuliah online, menguasai teknologi dan mengajak mahasiswanya untuk menguasai teknologi masa depan!,” ungkap Paristiyanti.
Kompetensi masa depan, dijabarkan lebih lanjut oleh Paristiyanti, ada lebih dari 10 bidang. Beberapa diantaranya: menulis secara akademik, digital marketing, pengembangan produk, analisis data, kecerdasan buatan (Artificial Intelligent), cloud computing, working with people, penggunaan teknologi.
IInvestasi dan lapangan pekerjaan di industri yang membutuhkan kompetensi masa depan juga kini tumbuh secara cepat. Berdasarkan statistik, Korea Selatan kini menjadi investor ketiga terbesar di Indonesia. Investasi yang ditanamkan mayoritas di bidang manufaktur dan digital.
Sehingga dapat dipastikan, tren pekerjaan yang bermitra dengan Korea Selatan kedepan juga akan beralih dari pekerjaan padat karya menjadi pekerjaan cerdas. Disinilah pentingnya PMI untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu bertahan dan meningkatkan karir di tengah cepatnya perkembangan teknologi.
“Itu semua top 10 skills yang akan terjadi di tahun 2025 dan di masa yang akan datang. Skills ini bahkan 10 tahun lalu belum ada. Ayo upgrade kompetensi diri agar sukses terus kedepannya!,” lanjut Paris.
Senada, Zelda Wulan Kartika selaku Wakil Kepala Perwakilan RI Seoul juga menggaris bawahi pentingnya PMI berkuliah. Saat ini, baru 1% PMI di Korea yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi minimal sarjana. Angka ini berarti, PMI yang berkuliah hanya 280 orang, dari 34 ribu Warga Negara Indonesia yang bekerja di Korea Selatan.
“KBRI Seoul secara aktif memfasilitasi dan selalu mendorong seluruh WNI yang berdomisili di Korea, khususnya para PMI untuk terus meningkatkan kompetensinya. Termasuk kuliah online sebagai langkah percepatan bagi para pekerja Indonesia untuk bisa kuliah!,” pungkas Zelda.
(red/bud)
Batam- Komisi II DPR RI mengapresiasi pembangunan di Batam. Bukan tanpa alasan, pembangunan itu bisa dilaksanakan di masa pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja (Kungker) Reses Komisi II DPR RI di Kantor Wali Kota Batam, Senin (21/2/2022).
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan, dulunya dengan semangat Singapura, Johor, dan Kepri (Sijori) ketika itu, kota ini masih tergabung dengan Riau daratan. Saat itu, semangat pembangunan sebagai pusat industri dan pariwisata.
Seiring perjalanan waktu, Batam menjadi kota besar di Provinsi Kepri yang setelah pisah dengan Riau. Seiring waktu pula, berbagai macam suku datang ke Batam.
“Saya kaget bukan main (melihat Batam saat ini), perkembangan pesat ini terjadi sejak ada penyatuan Badan Pengusahaan (BP Batam) dan Pemko Batam,” kata politikus Gerindra tersebut.
Semula, penyatuan BP Batam dan Pemko atau Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam, kata dia, dianggap tidak akan bisa bekerja maksimal. Namun, perkiraan itu nyatanya keliru.
“Ternyata penyatuan Pemko dan BP Batam menjadi energi baru pengembangan kota ini,” kata dia.
Senada, disampaikan anggota komisi lainnya, bahkan apa yang dilakukan Batam saat ini bisa menjadi inspirasi daerah lain, khususnya menggeliatnya pembangunan meski di tengah pandemi Covid-19.
“Mengembangkan pembangunan di tengah pandemi, ini satu inspirasi bagi daerah lain,” tegas Aminurokhman.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menambahkan, ia telah datang ke Batam selama masa pandemi ini sebanyak lima kali. Ia melihat, selama ia datang, selalu melihat bahwa Kota Batam tidak mati. Pergerakan ekonomi di Batam terus berjalan.
“Satu sisi positif, karena Kota Batam walaupun di masa pandemi terus membangun. Kita datang untuk melihat apakah sudah sesuai tata ruang dan wilayah atau belum. Sejauh ini cukup baik,” ujar politikus Golkar tersebut.
Ia tak segan menyampaikan apa yang dilakukan Batam menjadi inspirasi bagi daerah lain. Melalui Reses itu, semua anggota berdasarkan dapil masing-masing akan menyampaikan informasi tersebut ke daerah masing-masing.
“Informasi yang kami dapat, kita bagi ke daerah lain. Saya lihat, Batam mampu mengelola di masa pandemi Covid-19 dan tentu menjadi pembelajaran dari daerah lain,” jelasnya.
Ia menyampaikan, dalam kunjungan kerja tersebut juga membahas beberapa tema dan isu, setidaknya ada empat isu dibahas; penyelanggaraan Pemda di tengah pandemi Covid-19, administrasi kependudukan, penerimaan CPNS, hingga tata ruang.
Di lokasi sama, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, memaparkan, semua pertanyaan dan tanggapan yang diperlukan rombongan Komisi II DPR RI tersebut. Ia mengaku, semua yang dilakukan saat ini semata-mata demi mengembangkan Kota Batam ke depan.
“Meskipun Covid-19, Batam terus bangun. Anggaran BP Batam bisa saya manfaatkan,” ujar Rudi yang juga sebagai Kepala BP Batam tersebut.
Bahkan, semua perencanaan sudah disepakati antara Pemko Batam dan BP Batam untuk merujuk ke PP 41. Dengan begitu, keduanya antara Pemko Batam dan BP Batam saling mengisi.
“Salah satunya pembangunan infrastruktur mengarah kawasan industri menggunakan anggaran BP Batam” jelasnya.
Dengan pembangunan yang terus dilakukan itu, ekonomi Batam tetap berjalan. Bahkan, di 2020 Batam sempat anjlok di angka -3 persen, dan di 2021 sudah 4,1 persen.
“Akses jalan harus kami tata, dan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada,” tegas Rudi.
Jakarta – PT PP Tbk (PTPP) berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan permasalahan aspal di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut demi memastikan perhelatan MotoGP di Indonesia tetap dapat berlangsung pada 18-20 Maret 2022.
Dalam unggahan pada akun Instagram resmi PTPP yang diunggah Minggu (20/2), Corporate Secretary PTPP Yuyus Juarsa menjelaskan, Direktur Utama PTPP Novel Arsyad terjun langsung ke lapangan pada Minggu (21/2). Hal itu sebagai respons dari adanya keluhan beberapa pembalap MotoGP yang mengeluhkan aspal mengelupas pada tes pramusim pada 11-13 Februari 2022 lalu.
“Selamat siang para insan PP, saya Kang Yuyus. Hari ini saya berada di Sirkuit Pertamina Mandalika. Hari ini saya bersama Pak Dirut dan beberapa Direktur Operasi dan juga beliau bersama Dirut PP Presisi juga para SVP kumpul di sini sebagai bentuk komitmen terhadap respons dari masyarakat,” kata Yuyus Juarsa dalam akun Instagram PTPP dikutip Senin (21/2/2022).
“Dan tentu PP berkomitmen tinggi untuk memberikan yang terbaik untuk Sirkuit Mandalika ini agar MotoGP tetap berjalan di Bumi Indonesia ini,” lanjut Yuyus.
Menurut dia, sebenarnya selain mendapatkan keluhan, Sirkuit Mandalika juga tetap memperoleh apresiasi dari sejumlah pembalap.
“Jadi ada beberapa pembalap yang apresiasi dengan sirkuit ini. Mereka happy enjoy sekali. Tetapi juga ada beberapa pembalap yang memang mereka juga mengeluhkan sesuatu terkait pembersihan dan juga ada beberapa aspal mengelupas,” terang Kang Yuyus, sapaan akrabnya.
“Hari ini kita saksikan, kita berkomitmen tinggi, Pak Dirut turun langsung untuk menyelesaikan persoalan ini dan kita akan memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan ini,” jelas Kang Yuyus.
Sementara itu, dalam keterangan unggahan tersebut dijelaskan bahwa proses pengaspalan ulang atau resurcafing T16.5 dan T5 sudah dimulai. Pekerjaan ini akan selesai di waktu yang telah disepakati bersama oleh FIM, MGPA, ITDC, dan seluruh pihak terkait.
NTB- Warga masyarakat UPT. TIR Trans Seteluk, Senayan, dan Tambak Sari Kec. Poto Tano sudah 22 tahun berjuang untuk mendapatkan kembali haknya. Hingga kini belum ada solusi.
“Masyarakat sudah lama sekali bertahan hidup dalam situasi masalah. Terkadang masyarakat sulit untuk mencari makan untuk kehidupannya. Karena lahan usahanya sejak tahun 2000 hingga 2022 ini diambil oleh perusahaan atas modus Hak Guna Usaha (HGU).” ungkap Slamet Tjie Subiantoro Ketua Badan Pekerja Petambak dan Pembudidaya, pada (18 /2/2022)di Surabaya saat dikonfirmasi via telpon.
Masalah ini, sangat jelas pelanggaran UU dalam pengalihan dan pemindahtanganan Sertifikat Hak Milik Masyarakat (SHM) atas tanah transmigrasi.
Lanjut, Tjie, konflik agraria antara perusahaan (korporasi) dengan masyarakat transmigrasi Tambak Sari Poto Tano masih saja jalan buntu. Belum ada keinginan kuat dari pemerintah daerah dan pusat untuk menyelesaikan konflik ini. Belum ada sikap tindakan baik dari pemerintah agar cabut izin perusahaan tersebut.” ujarnya
“Pemerintah sangat penting sikap dan i’tikat baiknya, jangan biarkan rakyat menderita terlalu panjang dalam masa ketidakpastian. Setelah jadi masalah besar, ribut baru mau bicara. Mestinya pemerintah segera ambil sikap sebelum masalah jadi besar. Karena konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan PT. SAJ, PT. BHJ dan PT. Bank Harfa sungguh melelahkan. Jangan anggap lemahnya rakyat tak kuat. Nanti kalau masyarakat tak bisa dikontrol baru ngomong sana sini bela diri. Padahal ini, ulah pemerintah berikan izin. Kebijakan pemerintah juga kasi lahan transmigrasi. Bukan kemauan rakyat. Giliran rakyat bermasalah. Malah rakyat suru ajukan gugatan ke PTUN. Inikan sangat terbalik logikanya.” saran Tjie
Menurut Tjie, jalan tengah konflik agraria masyarakat Transmigrasi dengan korporasi di Desa Tambak Sari Kec. Poto Tano. Buat PERDA Khusus Tambak Sari yang mengatur pengembalian lahan masyarakat. Itu solusi cepatnya. DPRD Kabupaten Sumbawa juga jangan diam dong. Giliran jadi calon legislatif butuh rakyat.” ungkap Tjie kepada awak media di Surabaya melalui saluran telpon.
“Bupati, Gubernur, Kemendes PDT, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan ATR/BPN lakukan kesalahan fatal. Lakukan pelanggaran hukum memberi izin. Karena berikan lahan usaha transmigrasi pada masyarakat. Lalu berikan juga secara luas Hak guna Usaha (HGU) pada lahan yang sama atas nama investasi. Ini logika bolak balik.” lanjutnya
Bukan malah sejahtera, rakyat justru sengsara menderita kurun waktu 22 tahun ini. Tanpa kejelasan. Padahal apapun bentuk peralihan status lahan sebagai akibat dikerjasamakan. Rakyat waktu itu sudah menolak. Sehingga dapat di nilai pemerintah lakukan wanprestasi. Hal ini sudah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 31 mengenai pemindahtanganan lahan transmigrasi.
Anehnya, pemerintah tidak berusaha datang atau mau dialog. Malah jauhkan diri dari rakyat. Padahal lahan masyarakat yang bersertifikat hak milik atas nama warga TIR Trans itu sudah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) bahkan sekda KSB pun klaim hanya 299 Ha. HGU itu berarti pekarangan beserta rumah tempat tinggal serta lahan usaha rakyat. Masyarakat sendiri menilai pemerintah yang memberi izin modus HGU kepada korporasi. Lalu kemana rakyat harus pergi mengadu dan berteduh kalau tidak ke pemerintah. Malah disuru PTUN.” lanjutnya
Program pemerintah transmigrasi dalam membantu rakyat itu bagus-bagus. Dengan segala keluhuran ide transmigrasi, diadakanlah lahan untuk diserahkan ke masyarakat. Tiba tiba kini tanah transmigrasi tersebut menjadi milik perusahaan. Sertifikat Hak Milik (SHM) berubah menjadi Hak Guna Usaha (HGU).
“Tampak jelas masalahnya. Atas dasar apapun peralihan tanah transmigrasi untuk publik berubah menjadi milik swasta itu jelas pelanggaran. Pemda harus segera cabut ijin operasionalnya, jangan pertahankan investasi yang bermasalah dengan rakyat. Pemerintah jangan malu – malu bela rakyat, jangan bela investasi bermasalah.” tutupnya
Apalagi perusahaan petambak di Sumbawa Barat itu miliknya Taipan yang merupakan anak perusahaan dari beberapa Taipan. Ini bukan terkait tambak sari saja tapi problem klasik kegagalan program trans di seluruh indonesia sejak orba sampai hari ini.
(red/Parulian)
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terus memantau mengenai dinamika yang terjadi di masyarakat pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tata cara dan persyaratan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).
Terkait hal tersebut, Presiden telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
“Bapak Presiden terus mengikuti aspirasi para pekerja dan beliau memahami keberatan dari para pekerja terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran (Manfaat) Jaminan Hari Tua,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/02/2022).
Kepala Negara pun meminta jajarannya untuk menyederhanakan tata cara dan persyaratan pembayaran JHT tersebut.
“Tadi pagi Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Ketenagakerjaan, dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah, agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini terutama yang sedang menghadapi PHK,” ujar Pratikno.
Lebih lanjut, pengaturan mengenai tata cara dan persyaratan tersebut akan dituangkan dalam revisi Permenaker atau peraturan lainnya.
“Jadi bagaimana nanti peraturannya, akan diatur lebih lanjut di dalam revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau regulasi yang lainnya,” ujarnya.
Dalam keterangan persnya, Mensesneg juga menyampaikan harapan Presiden Jokowi agar para pekerja mendukung terciptanya situasi kondusif dalam rangka mendorong penciptaan lapangan kerja.
“Tapi di sisi lain Bapak Presiden juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam mengundang investasi. Ini penting sekali, dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas,” tandas Pratikno.
(red/setkab)
Karimun- Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina menyampaikan turnamen sepakbola, selain untuk meraih prestasi juga dapat dijadikan ajang memperkuat silaturahmi. Apalagi turnamen tersebut diikuti kesebelasan dari berbagai daerah. Karena itu, turnamen seperti ini siharapkan terus muncul di berbagi pulau di Kepri.
“Kita harap muncul bibit-bibit terbaik dari turnamen ini. Tentu yang tak kalah penting adalah silaturahmi kita yang semakin erat,” kata Wagub Marlin saat membuka Turnamen Sepak Bola PORDES Semembang Tahun 2022 di Lapangan Sepak Bola Tuan Muda Desa Semembang, Durai, Karimun, Minggu (20/2) petang.
Hj. Marlin mendukung iven-iven yang melibatkan banyak anak muda. Para pemuda diarahkan pada kegiatan yang positif dan menyehatkan. Apalagi di masa pandemi ini, aktivitas olahraga harua sering dilakukan.
Pada kesempatan itu, Wagub Marlin mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas. Apalagi turnamen ini mengusung semangat Berani Sportif. Semangat untuk sportif ini harus dipraktikan bersama-sama. Baik peserta, panitia maupun mereka yang hadir menyaksikan pertandingan.
Sumut – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahamayadi meninjau venue berkuda Jericho Stable di Sei Rampah, Serdangbedagai (Sergai), Minggu (20/2). Usai peninjauan, Gubernur Edy Rahmayadi memastikan bahwa cabang olahraga (Cabor) equestrian atau berkuda pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 akan berlaga di Sergai.
Venue yang ditinjau Edy Rahmayadi tersebut sudah dipastikan siap digunakan untuk PON 2024. Namun ada beberapa hal yang perlu disiapkan atau ditambah. “Inilah ke depan ada beberapa hal yang perlu disiapkan saja, mulai tribun penonton, hingga tempat transit, tempat yang lain sudah sesuai untuk kesiapan PON, ” kata Edy.
Selain kesiapan venue, Edy juga mengharapkan kesiapan atlet cabor yang menggunakan kuda tersebut. Menurutnya, Sumut sebagai tuan rumah harus meraih medali di seluruh Cabor.
Karena kita tuan rumah, diharapkan medali jangan sampai dibawa orang semua, ini makanya kita siapkan, kita siapkan atletnya, sekarang ini venuenya sudah siap, ” kata Edy.
Selain itu, Edy juga menjelaskan akan ada dua Cabor yang akan berlaga di sana termasuk berkuda dan voli pantai. “Kita (Sumut) ada 35 Cabor yang akan berlaga di Sergai, namun kebanyakan memang akan difokuskan di sport centre yang posisinya dekat Kualanamu, ” ujar Edy.
Edy juga mengapresiasi tempat wisata berkuda Jericho Stable. Menurutnya, setelah perhelatan PON 2024 nanti, tempat tersebut akan menjadi lebih dikenal masyarakat luas. Apalagi tempat tersebut memiliki berbagai fasilitas wisata yang bisa dinikmati masyarakat.
Adapun fasilitas di tempat tersebut di antaranya pacuan kuda, peternakan kuda, flying fox, dan fasilitas yang diperuntukan keluarga lainnya. “Pastinya akan menambah geliat ekonomi di daerah sekitar venue, khususnya Serdang Bedagai, ” kata Edy.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Bupati Sergai Darma Wijaya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumut John Ismadi Lubis, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut Ardan Noor, dan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Sumut Cory Sebayang.
(red/timbul)
batamtimes.co merupakan media online dengan tagline " Warta Kebenaran dan keadilan".Didirikan oleh PT. SINAI MEDIA SEJAHTERA berkomitmen menjunjung tinggi etika Jurnalistik,serta menjadi Media publik dalam menyuarakan kepentingan Masyarakat.
Iklan: (+62)81275301238
Hubungi Kami: batamtimesco@gmail.com
© 2017 - 2023 batamtimes.co - Portal Berita Batam & Kepri
