Jakarta – Ditengah gaung gotong-royong, untuk mempererat dan memperkokoh kebersamaan bangsa demi melawan “Hantu Pembunuh Massal” Covid-19 oleh pemerintah.

Tiba-tiba seluruh media di negeri ini ramai disuguhkan dengan potret yang teramat miris dan merisaukan, dimana penegakan hukum terkait kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan lagi-lagi beraroma pelanggaran asas keadilan dan aturan hukum.

Mas Yanto Ketum Satu Hati memberikan statement keras. “Terkait hasil Tuntutan dalam persidangan kasus Novel Baswedan Jaksa Agung harus mengambil sikap tegas dan berani melakukan reformasi total di dalam lembaga kejaksaan dan dimulai dari Wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Lima Wilayah Kejari nya, Terutama Kejari Jakarta Utara ” katanya

Tuntutan JPU Pada hasil sidang kasus Novel Baswedan ini memperkeruh suasana, menginjak-nginjak asas keadilan dan menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, sekarang Jaksa Agung harus ambil sikap, tindak tegas semua yang terlibat dalam penetapan keputusan Tuntutan persidangan kasus Novel tersebut dari kejari, jaksa penuntutnya.

“Jangan karena Tuntutan JPU Pada persidangan yang tak berlandaskan asas keadilan dari Kejari Jakarta Utara terkait kasus Novel ini, lalu Presiden Jokowi yang diseret-seret, Gak bener mereka itu Lur”.ujarnya

Ketum Satu Hati memberikan contoh beberapa kasus yang serupa namun hasilnya jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan kasus Novel Baswedan yang seorang penyidik senior KPK dimana secara hukum segala tindakan yang dilakukan Novel terkait pemberantasan korupsi adalah berdasarkan Undang-undang.

Negara sebagai sebuah kelembagaan hukum harusnya memberikan nilai dan rasa keadilan yang lebih pantas terhadap kasus Novel dibandingkan misalnya seorang wanita bernama Rika, siram air keras ke suaminya, vonis: 12 tahun (Oktober 2018) atau seorang pria bernama Lamaji, siram air keras ke seorang wanita pemandu lagu, yang kemudian divonis: 12 tahun (Maret 2017).

“Kok bisa kasus penyiraman air keras kepada seorang penegak hukum sekelas penyidik senior KPK Novel Baswedan pelakunya hanya divonis 1 tahun itu kan sangat aneh”paparnya

Aneh karena Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejari Jakarta Utara dan berpendapat sesuai bukti persidangan bahwa pelaku melakukannya dengan tidak sengaja, bahwa pelaku sudah minta maaf ke Novel Baswedan dan keluarga, dan yang paling aneh adalah penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan dianggap bisa menjadi bervonis ringan karena pelaku melakukannya hanya dengan maksud untuk memberi pelajaran.

Jika tidak ada perhatian khusus dari Jaksa Agung atas kasus ini, artinya ada yang sengaja melepas bola api untuk menjatuhkan dan ingin mencoreng nilai penegakan hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo,

Tegakkan Hukum Setegak Tegaknya Atau Hukum Akan Mencari Jalannya Sendiri Untuk Berdiri Tegak

(red/bud)

Jakarta – Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat sejumlah jenderal Polisi dan TNI untuk mengisi posisi sejumlah komisaris di BUMN menuai kritikan.

Ketua Koordinator BUMN Watch Naldi N Haroen SH mengatakan, pengangkatan sejumlah jenderal Polri-TNI duduk di jajaran komisaris BUMN itu kurang etis. Bahkan, Naldi menyebut langkah Erick itu menunjukkan sikapnya yang kurang profesional.

“Kita harus lihat fungsi daripada komisaris di BUMN. Fungsi komisaris adalah mengawasi kinerja jajaran Direksi di BUMN itu. Kalau orang yang ditempatkan disitu tidak pada bidangnya buat apa,” kata Naldi Minggu 14 Juni 2020.

Naldi melanjutkan, posisi komisaris biasanya dijadikan “bahan bacakan” sejumlah orang dan upaya balas budi. Sehingga, kata dia, jika yang duduk di komisaris bukan profesional dibidangnya maka mereka harus bekerja mempelajarinya dari awal.

“Posisi komisaris itu biasanya hanya untuk balas budi. Saya tidak tahu, apa maksud Erick Thohir mengangkat jenderal Polri-TNI aktif sebagai komisaris. Hanya Erick Thohir dan Tuhan yang tahu,” ucap Naldi.

Naldi mengingatkan, agar Eerick Thohir bekerja secara profesional sebagai menteri BUMN. Sebab, lanjut Naldi, sebagai seorang pengusaha sekelas Erick pasti tahu betul dalam melakukan managemen di suatu perusahaan.

“Ingat BUMN ini bukan milik pribadinya. BUMN ini adalah milik negara. Jadi harus benar-benar amanah dalam mengelolanya,” ujar Naldi.

Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini menegaskan, jika pengangkatan sejumlah jenderal Polri-TNI itu bukan dibibangnya maka sama saja saja mempelajari hal-hal yang baru.

“Saya kira bisa saja dengan masuknya jenderal itu bisa mendongkrak BUMN yang kebanyakan merugi. Akan tetapi prosesnya lama. Karena mereka harus belajar dari awal,” ucap Naldi.

Saat ditanya apakah pengangkatan jenderal Polri-TNI itu adalah upaya ancang-ancang Erick Thohir untuk maju menjadi calon presiden tahun 2024 nanti. Naldi menegaskan, dirinya tidak mau berandai-andai.

“Saya tidak tahu soal itu. Saya hanya kritisi soal sikap Erick yang kurang profesional saja. Sekali lagi, maksud Erick Thohir mengangkat jenderal Polri-TNI hanya dia dan Tuhan yang tahu,” pungkas Naldi Haroen.

Sebelumnya, Erick Thohir mengangkat sejumlah jenderal polisi dan TNI untuk mengisi posisi sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara. Erick mengatakan mengangkat mereka karena ada kebutuhan organisasi.

“Ini balance saja, sama juga di Kementerian BUMN, background saya entrepreneur dan dua Wamen saya perbankan. Tapi deputi saya ada yang backgroundnya hukum, ada juga yangbackgroundnya keuangan dari sektor swasta. Ini balance yang baik,” kata Erick dalam konferensi video, Jumat, 12 Juni 2020.

Seperti diketahui, Erick mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dia ditunjuk untuk menggantikan posisi Zaelani sebagai salah satu anggota dewan komisaris. Bambang saat ini tercatat aktif sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.

Dilain kesempatan, Erick menunjuk dua jenderal aktif TNI dan Polri untuk menempati posisi komisaris di Bukit Asam. Mereka adalah Marsekal Madya Andi Pahril Pawi, serta Irjen Carlo Brix Tewu, yang saat ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.

Anggota militer maupun penegak hukum lain yang menjabat posisi di BUMN misalnya Komisaris Utama Pelindo I Achmad Djamaluddin. Selain di perseroan, perwira tinggi TNI ini juga menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Di perusahaan yang sama pun ada Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Arman Depari yang menempati posisi komisaris.

(red/Tanto)