Jateng – Perusahaan Listrik Negara atau PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan D.I. Yogyakarta menyiagakan sebanyak 3.341 personil untuk amankan pasokanc listrik selama perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Kesiapan ini disampaikan oleh General Manager PLN UID Jateng dan D.I. Yogyakarta, Feby Joko Priharto, Selasa (17/12/2019).

Menurutnya, siaga personel ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam memastikan keandalan pasokan listrik selama berlangsungnya perayaan Natal dan Tahun Baru 2020.

Ia menjelaskan kesiapan ini ditunjukan dengan pelaksanaan gelar pasukan dan peralatan secara serempak di seluruh Unit Pelaksana di wilayah Jateng-DIY.

Selain kesiapan personel, PLN juga memastikan kesiapan dari segi peralatan. Peralatan penunjang yang telah disiapkan, antara lain 149 unit trafo mobile, 332 kendaraan roda 4, 157 unit genset, dan 4 unit UPS mobile. PLN juga menyiapkan posko yang yang tersebar di 97 titik.

“Di samping itu, selama Natal dan Tahun Baru 2020, PLN memfokuskan pengaman prioritas di beberapa titik lokasi penting, misalnya bandara, stasiun, terminal, kantor pemerintahan, dan beberapa lokasi wisata,” imbuhnya.

Dari segi pasokan listrik, wilayah Jateng-DIY dalam keadaan aman dengan daya mampu 6.042 MW.

Selama perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2019, tambah Feby, layanan Contact Center PLN 123 juga tetap siaga 24 jam melayani pelanggan. Apabila ada masalah terkait bgangguan listrik dan pengaduan lain, pelanggan dapat menghubungi telepon 123, handphone (kode area + 123), Facebook PLN 123, Twitter @pln_123, Instagram pln123_official dan email pln123@pln.co.id.

(red/Tanto)

Jakarta – Presiden Joko Widodo melanjutkan agenda kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Timur hari ini, Selasa, 17 Desember 2019, dengan meninjau lokasi ibu kota negara baru. Lokasi yang ditinjau Presiden berada di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Ya ini adalah kunjungan pertama saya setelah kita putuskan PPU (Penajam Paser Utara) ini dan di Kukar (Kutai Kartanegara) sebagai ibu kota negara (IKN),” kata Presiden kepada awak media seusai peninjauan.

Presiden menjelaskan, lahan seluas 256 ribu hektare akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota negara baru. Dari luasan tersebut, 56 ribu hektare akan dipakai untuk kawasan inti, dengan kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektare.

“Kira-kira titiknya kurang lebih ada di sini tetapi Istana ada di mana, nanti yang menentukan adalah arsitek, yang menentukan adalah _urban planner_, yang menentukan mereka ya,” ujarnya.

Menurut Kepala Negara, penentuan lokasi Istana nantinya akan ditentukan setelah desain gagasan diputuskan kemudian digambar secara detail, yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 6 bulan. Presiden berharap pada pertengahan tahun 2020, pembangunan infrastruktur sudah dimulai.

“Kita juga melihat di sini, ternyata infrastruktur dasar jalan meskipun baru pengerasan (jalan), yang tadi kita lewati, sudah ada. Ini memudahkan,” katanya.

Dari sisi regulasi, Presiden menyebutkan bahwa pemerintah akan segera mengajukan rancangan undang-undang (RUU) terkait ibu kota negara baru ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Sudah disiapkan, nanti Januari segera dimasukkan,” ucapnya.

Sementara itu, terkait dengan bentuk pemerintahan ibu kota negara baru nantinya, Presiden mengatakan bahwa hal tersebut akan dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPR.

“Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang nanti segera diputuskan nanti antara pemerintah dengan DPR,” lanjutnya.

Proses pemindahan ibu kota negara ini nantinya akan dilakukan oleh Badan Otorita Ibu Kota (BOI). Presiden mengatakan, pembentukan badan otorita direncanakan akhir bulan Desember ini.

“Badan Otorita rencananya akhir bulan ini tetapi kalau terlambat, ya paling insyaallah awal di awal Januari, sudah selesai. Sudah selesai semua,” ujarnya.

Hingga saat ini, Kepala Negara sendiri belum memutuskan siapa yang akan memimpin Badan Otorita Ibu Kota tersebut. Menurutnya, hal ini menyangkut sebuah gagasan besar sehingga harus dipikirkan secara matang.

“Ya itu nanti yang mau diputuskan, itu. Ini adalah sesuatu yang tidak harus cepat-cepat diputuskan karena menyangkut sebuah gagasan besar, menyangkut sebuah perencanaan besar, menyangkut sebuah pendanaan besar. Jadi jangan tanyanya kelihatan gampang dan enak begitu. Ini pemikiran yang tidak mudah,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau lokasi ibu kota negara baru antara lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(red/ Biro Pers Istana Kepresidenan)

Jakarta – Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait polemik ekspor benih lobster yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Menurut Presiden, hal terpenting dari isu tersebut adalah negara dan nelayan mendapatkan manfaat serta tidak merusak lingkungan.

“Yang paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu. Nilai tambah ada di dalam negeri dan ekspor dan tidak ekspor itu hitungannya ada di situ,” kata Presiden di gerbang tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019.

Kepala Negara juga mengingatkan agar persoalan ini dilihat dan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama keseimbangan antara lingkungan dan nilai ekonomi.

“Kita tidak hanya melihat lingkungan saja tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Tapi juga jangan hanya melihat nilai ekonominya saja, tapi lingkungan juga harus tetap kita pelihara. Keseimbangan antara itu yang penting,” imbuhnya.

Presiden juga tidak menghendaki jika ekspor lobster dilakukan secara asal-asalan. Misalnya, dengan menangkap dan mengekspor seluruh bibit lobster tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan manfaat bagi nelayan.

“Saya kira pakar-pakarnya tahu lah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster itu tidak diselundupkan, tidak diekspor secara awur-awuran, tetapi juga nelayan mendapatkan manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita,” tandasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri tengah mengkaji dan merumuskan ulang peraturan terkait bersama para _stakeholder_ dan ahli-ahli.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam siaran persnya mengatakan, dalam waktu dekat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) akan bertemu dengan seluruh _stakeholder_ terkait untuk membicarakan persoalan ini.

“Intinya adalah dalam langkah satu kebijakan yang akan kami ambil harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang dulunya ada agar tetap ada, dan menghasilkan devisa negara, namun lingkungannya juga terjaga,” kata Menteri Edhy.

(red/Sekretariat Presiden)

Jakarta – Keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk membatasi ekspor nikel sudah tepat. Dan, keputusan Presiden tersebut sudah wajib hukumnya untuk kita dukung penuh.

Karena, Indonesia sebagai negara berdaulat mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di wilayah hukum Indonesia.

“Jadi, Indonesia sebagai negara berdaulat haram hukumnya untuk tunduk diam akan intervensi negara asing yang memaksa Indonesia agar mengekspor nikelnya,” kata Haidar Alwi Penanggung jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Selasa (17/12/2019)

Kalaupun benar, kata dia, Uni Eropa mau menggugat dan melaporkan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Maka, dapatkan dipastikan Joko Widodo tidak akan berjalan sendiri. Karena, rakyat Indonesia akan selalu ada bersama Presiden dalam suka maupun susah.

Memaksa Indonesia untuk mengekspor nikelnya telah melahirkan tanda tanya besar. Dan, tanda tanya tersebut melahirkan dugaan bahwa; kebutuhan nikel bagi negara asing tersebut akan dipakai untuk kebutuhan proyek masa depan asing berkaitan dengan tehnologi listrik yang akan dimonopoli oleh mereka dikemudian hari.

Salah satu proyek tehnologi masa depan yang berkaitan dengan listrik adalah ‘PowerBank’ yang akan doproduksi masal tahun depan untuk kebutuhan listrik di rumah. Dan, salah satu komponen terpenting ‘PowerBank’ tersebut adalah nikel dari Indonesia. Karena, nikel dari Indonesia yang berkwalitas untuk dijadikan salah satu bahan baku penting ‘PowerBank’ tersebut.

“Sehingga, ‘PowerBank’ tersebut hanya perlu waktu dua hari di charge dengan listrik PLN yang kemudian dapat bertahan hingga lima hari menyimpan / mensupport daya maximum kurang lebih 20.000 watt untuk kebutuhan di rumah sebagai pengganti pemakaian listrik dirumah sekaligus dapat menghemat listrik secara langsung,” ucapnya.

Oleh karena itu, menurut dia, penting untuk bangsa Indonesia bersatu padu bahu membahu menjaga kedaulatan NKRI dari intervensi bangsa asing. Karena, tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia akan di adu domba ketika kepentingan monopoli bangsa lain tidak dapat diakomodir oleh bangsa Indonesia.

Issue komunis jelas sudah tidak laku lagi dipakai untuk mengadu-domba bangsa Indonesia. Saat ini, mereka masih bisa memanfaatkan sekaligus memakai gerombolan intoleransi dan gerombolan radikalisme di Indonesia yang suka menghujat dunia barat dengan dalil agama tetapi mau menerima kucuran dana dari dunia barat.

“Jadi, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia selain bersatu mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi dikemudian hari. Karena, Indonesia masih dianggap subur untuk tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme,” pungkas penggiat anti intoleransi, radikalisme & terorisme ini.

(red/Tanto)