Banten –  Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Indonesia terhadap usaha para importir yg mendorong masuknya produk Indonesia ke pasar Saudi, Wakil Presiden RI Bapak Jusuf Kalla menganugerahkan Primaduta Award kepada empat pengusaha Arab Saudi.

Penghargaan tersebut disampaikan Wapres melalui Konsul Jenderal RI Jeddah, Dr. M Hery Saripudin, saat pembukaan TEI ke 34 tahun 2019 yang berlangsung di ICE Banten, hari ini (16/10/2019)

Empat perusahaan yang mendapat angugerah tersebut adalah Abdullatief Jamil, dan Mawla Dawilah pada segmen pasar potensial manufaktur, Muhammad Bawazier Trade dan Said Bawazier pada segmen pasar produk umkm. Keempat perusahaan tersebut bergerak di bidang otomotif, makanan olahan, dan bumbu makanan.

“Capaian ini adalah hasil dari upaya KJRI Jeddah untuk meningkatkan perdagangan dengan terus menggandeng dan melakukan asistensi kepada pengusaha Arab Saudi,” demikian Konjen.

Penghargaan dinilai dari beberapa kriteria seperti volume perdagangan, pertumbuhan perdagangan dalam tiga tahun terakhir, serta jenis pasar dan produk.

Penerimaan penghargaan tersebut bukan kali pertamanya bagi pengusaha asal Arab Saudi. “Setiap tahunnya sejak 2016, selalu ada peningkatan jumlah pengusaha Arab Saudi yang mendapatkan anugerah penghargaan.” Lebih lanjut, Konjen RI menegaskan bahwa hal tersebut mengindikasikan semakin menguatnya hubungan ekonomi, utamanya hubungan dagang antara kedua negara.

Selama tahun 2019, KJRI intensif melakukan berbagai kegiatan membuka pasar Saudi bagi produk Indonesia, di antaranya Pameran Haji, halal business and investment forum, market intelligence, kunjungan sejuta buyers, serta pembentukan asosiasi profesi yang diarahkan menjadi duta produk Indonesia.

Sebagaimana diketahui, kinerja ekspor non migas Indonesia ke Arab Saudi per Agustus 2019 mencapai lebih dari USD 1 miliar, atau naik sebesar 21.27% pada periode yang sama tahu  2018.

Pameran bertajuk Trade Expo Indonesia (TEI) yang ke-34 tahun ini dilaksanakan selama empat hari dan akan ditutup secara resmi pada tanggal 20 Oktober 2019.

(red/bud)

Jakarta – Pimpinan MPR RI mengantarkan undangan kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2019-2024, bersama KH Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB, di Gedung Nusantara, Komplek MPR RI, Jakarta.

Pimpinan MPR RI memastikan seluruh proses persiapan menjelang pelantikan presiden – wakil presiden telah siap. Koordinasi dengan berbagai lembaga negara seperti KPU, TNI, Polri, BIN, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Negara juga terus dilakukan, agar pada hari pelaksanaan pelantikan bisa berjalan khidmat.

“Silaturahim dengan Presiden Joko Widodo sekaligus meminta pandangan beliau guna memastikan beberapa hal teknis lainnya. Presiden mempercayakan sepenuhnya kepada MPR RI sebagai tuan rumah. Berbagai ikhtiar sudah dilakukan agar acara pelantikan yang merupakan gong terakhir dalam perjalanan penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa kita lalui dengan sukses. Kesuksesan pelantikan bukanlah semata buah hasil kerja MPR RI, melainkan buah hasil kerja Bangsa Indonesia,” ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/10/19).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP), Lestari Moerdijat (F-Nasdem) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bahwa MPR RI juga telah silaturahim sekaligus mengantarkan undangan pelantikan kepada Wakil Presiden terpilih 2019-2024 KH Maruf Amin, Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, kandidat calon presiden – wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Serta malam nanti ke Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kehadiran mereka dalam pelantikan selain membawa kesejukan bagi iklim politik nasional, juga akan membawa pesan penting bahwa para elite politik selalu mengedepankan gotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Berbagai luka dan dinamika saat Pemilu 2019 lalu, telah kita balut bersama, sehingga masyarakat di akar rumput tak lagi dihadapkan pada potensi perpecahan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, usai dilantik dan resmi memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan, MPR RI mengajak Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin bisa seiring sejalan dengan MPR RI dalam menghadapi berbagai agenda ketatanegaraan. Khususnya terkait dengan rencana amandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana direkomendasikan oleh MPR RI periode 2014-2019.

“Saya tegaskan, amandemen terbatas UUD NRI 1945 tidak membahas pemilihan presiden. Pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung. Tidak dikembalikan ke MPR RI. Tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR. Cukup Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjadi mandataris MPR RI terakhir tahun 2002,” tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN ini memastikan amandemen terbatas UUD NRI 1945 tidak akan menjadi bola liar. Dipastikan pula masa jabatan presiden tetap lima tahun dan maksimal dua periode.

“Amanademen terbatas UUD NRI 1945 hanya akan membahas masalah ekonomi dan pembangunan. Kita tidak akan membiarkan menjadi bola liar. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada amandemen terkait pemilihan presiden secara langsung,” pungkas Bamsoet.

(red/Tanto)

Jakarta – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Effendi Sianipar berharap seluruh komponen bangsa bisa menjaga suasana yang kondusif serta keamanan menjelang pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada Minggu 20 Oktober nanti.

Anggota DPR RI dari daerah pemiilihan (dapil) Riau I ini menambahkan, sejatinya menjaga keamanan tidak hanya menjadi tugas Polisi dan TNI. Namun, kata dia, seluruh lapisan masyarakat haru membantu mengamankan tugas itu.

“Semua komponen bangsa punya kewajiban menjaga kondisi yang kondusif pada pelantikan Presiden nanti,” ujar Effendi Sianipar kepada wartawan  Komplek parlemen Senayan, Rabu (16/10/2019).

Dirinya meminta agar masyarakat tidak menggelar unjuk rasa menjelang ataupun saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung. Karena, menurut Effendi, pihak kepoilisian sudah jelas-jelas melarang adanya aksi unjukrasa tersebut.

“Menjaga suasana kondusif salahsatunya tidak menggelar aksi unjukrasa. Kita harus mematuhi semua aturan yang ada,” jelasnya.

Lebih lanjut Effendi mengatakan, proses Pemilu saat ini telah berlalu. Presiden Jokowi  dan Wapres KH Mar’uf Amin sudah terpilih secara demokrasi dan sesuai aturan. Apabila masih ada kelompok yang tidak terima atas keputusan tersebut, maka bisa dilakukan pada lima tahun mendatang di Pemilu selanjutnya.

“Pilpres telah selesai, rakyat sudah menentukan pilihan dan KPU sudah memutuskan. Jadi kalau rakyat sudah memutuskan, harusnya semua juga menerima. Saat kita semua membangun bangsa ini. Mari kita dukung pemerintahan Jokowi 5 tahun kedepan,” tegas Effendi.

Diketahui, Jokowi dan KH Ma’ruf Amin akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Prediden masa bakti 2019-2024 pada Minggu 20 Oktober nanti pukul 14:30 WIB di Komplen Parlemen, Senayan.

(red/Tanto)