8.6 C
New York
Monday, April 13, 2026
spot_img
Home Blog Page 933

Prof Jasruddin Sarankan Institut Teknologi Habibie Parepare Membuat Survei   

By
admin
-
0

Makassar – Sekretaris Daerah Kota Parepare, Iwan Assad  bersama rombongan, Kamis (16/5/2019) mendatangi kantor LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi di Jl. Bung Tamalanre Makassar.

Kunjungan ini melaporkan perkembangan terakhir rencana pendirian Institut Teknologi  Habibie (ITH) Parepare di Kota niaga Parepare.

Rombongan dari panitia pendirian ITH ini,  diterima Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi, Prof Dr Jasruddin, M.Si.

Didampingi Plt Sekretaris LLDIKTI IX, Muhammad Amir, SH, MH dan Kabag Kelembagaan dan Sistem Informasi, Munawir S. Razak, S.IP, MA.

ITH akan rencana akan membuka enam prodi yakni; Tehnik Informatika, Tehnik Elektro, Tehnik Sistem Informasi, Tehnik Komputer, Statistika dan Matematika.

Selain itu dilaporkan lahan yang sedang dalam proses pembebasan seluas 34,7 Ha. Selain itu juga ada dua lahan di atasnya ada rencana gedung perkulihan dan lokasi laboratorium.

Beberapa waktu lalu telah dilakukan kerjasama dengan pihak Unhas untuk melakukan seleksi tenaga dosen.

Kepala LLDIKTI IX Sulawesi, Prof Jasruddin sarankan kepada panitia pendirian ITH melakukan survei tentang prodi yang akan ditawarkan agar bisa berkelanjutan dari peminatan calon mahasiswa.

Data berapa alumni SLTA setiap  dari Parepare dan sekitarnya kalau bisa sampai di Sulbar dan Luwu Raya. Peminatan pada prodi bagi para calon mahasiswa itu.

Survei itu sangat penting dan menentukan untuk mengetahui keberlanjutan prodi dan insitusi, tegasnya.

Selain itu data hasil survey juga menjadi salah satu persyaratan administrasi ketika mengajukan berkas pendirian institusi baru tersebut, tegas Prof Jas.

Mengingat di sekitar Parepare sudah ada PTS yang mengelola prodi yang sama di Unismuh Parepare dan Unismuh Sidrap dan beberapa kampus lainnya.

Mantan Direktur PPs-UNM ini sarankan, prioritas 3 prodi dulu yang diisulkan dengan sumber daya dosen tetap yang berhomebase di ITH.

Selanjutnya untuk prodi yang lain, setelah ITH resmi dan mendapat izin operasional dari pemerintah, katanya.

 

(red/yahya)

Perkuat Kemitraan dengan Media Arab Saudi, Konjen RI Jeddah Bertemu Pemred Arab News 

By
admin
-
0

Jeddah—Kemitraan di bidang pemberitaan dengan media Arab Saudi terus dibangun oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Upaya tersebut secara konsisten dilakukan guna memperluas sebaran pemberitaan positif Indonesia di Arab Saudi dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Setelah sebelumnya mengunjungi harian berbahasa Arab Okaz dan harian berbahasa Inggris Saudi Gazette di Jeddah, serta harian berbahasa Arab Al Watan di Abha, Konsul Jenderal RI Jeddah Dr. Mohamad Hery Saripudin Rabu, 15 Mei 2019, melakukan pertemuan dengan Pemimpin Redaksi (Pemred) Arab News, Faisal J. Abbas, di kantornya.

Kehadiran Konjen yang didampingi Pelaksana Fungsi Pensosbud-1 di kantor harian internasional berbahasa Inggris tersebut dalam rangka menindaklanjuti rintisan kerja sama yang dicetuskan Konjen di sela-sela kehadirannya pada acara Annual Arab News Iftar sebagai tamu kehormatan.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Konjen menyampaikan pentingnya peran Arab News dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Arab Saudi.

Konjen Hery memandang hubungan bilateral antar negara juga dipengaruhi oleh bagaimana media negara tersebut memberitakan negara mitra hubungan bilateral dimaksud. Peran media sangat penting dalam membentuk persepsi dan opini publik terhadap suatu negara.

“Pendekatan dan kerja sama dengan media sangat penting. KJRI Jeddah memandang media merupakan mitra strategis dalam upaya peningkatan kerja sama bilateral Indonesia-Arab Saudi,” ujar Konjen.

Lebih lanjut, Konjen mendorong Arab News agar menjalin kerja sama dengan media di tanah air dalam membangun narasi pemberitaan yang mempromosikan nilai-nilai Islam Moderat.

Selain itu, Konjen menyampaikan berbagai success stories sejumlah perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Saudi. Melalui rencana  penerbitan green card bagi warga asing di Arab Saudi yang kini tengah dikaji, Konjen Hery berharap semakin banyak perusahaan Indonesia yang bisa berkiprah di Arab Saudi.

Faisal J. Abbas menyambut baik berbagai gagasan yang dikemukakan Konjen Hery. Untuk merealisasikan ide tersebut, Arab News sedang menjajaki pembukaan Kantor Biro di Indonesia dan nantinya akan menerbitkan edisi Indonesia.

Secara khusus, Faisal juga tertarik untuk melakukan peningkatan liputan layanan haji melalui liputan khusus bagi jemaah haji Indonesia dan pengembangan virtual reality prosesi haji.

Pada saat yang sama, Faisal menyampaikan ketertarikannya untuk berpartisipasi dalam Bali Civil Society and Media Forum yang dilaksanakan bersamaan dengan Bali Democracy Forum (BDF), menjelang akhir tahun ini.

(red/Rls KJRI JEDDAH)

Menhub Pastikan Berlaku besok Tarif Maskapai Turun

By
admin
-
0

Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada 15 Mei 2019 telah menandatangani Keputusan Menhub No 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Keputusan ini menggantikan Keputusan Menteri Nomor 72 TAHUN 2019 tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dalam lampiran Keputusan Menhub Nomor 106 Tahun 2019 itu di antaranya disebutkan, Tarif Batas Atas (TBA) untuk rute Jakarta-Surabaya dipatok di harga Rp1.167000, sedangkan TBB (Tarif Batas Bawah)-nya di harga Rp408.000; TBA rute Jakarta-Medan (Kualanamu) TBA Rp1.799.000, TBB-nya di harga Rp 630.000.

Sedangkan TBA rute Jakarta-Palembang Rp844.000, TBB-nya Rp295.000; TBA Rute Jakarta-Semarang Rp796.000,  TBB-nya Rp279.000; TBA rute Jakarta-Solo Rp906.000, TBB-nya Rp317.000; TBA rute Jakarta-Makassar TBA Rp1.830.000, TBB-nya Rp641.000; TBA rute Jakarta-Yogyakarta (Adisutipto) Rp860.000, TBB-nya Rp301.000; TBA rute Jakarta-Lombok Praya Rp1.396.000, TBB-nya Rp489.000; TBA rute Denpasar-Jakarta TBA Rp1.431.000, TBB-nya Rp 501.000.

Menurut Menhub Budi K. Sumadi regulasi penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) Pesawat akan mulai berlaku efektif pada Sabtu, 18 Mei 2019. “Maskapai harus mengikuti regulasi tersebut,” jelas Menhub di Jakarta, Kamis (17/5).

Jalan Terbaik

Mehub menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan evaluasi terhadap tarif pesawat yang dirasa oleh masyarakat terlalu tinggi, walaupun sebenarnya tarif yang dikenakan tidak melanggar TBA yang telah ditetapkan Kemenhub.

“Setelah kami lakukan evaluasi dan persuasi ternyata belum juga terjadi suatu harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat, komplain dari sektor pariwisata, perhotelan dan juga terjadinya inflasi,” ungkap Menhub.

Untuk itu, Menhub mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian, dan stakeholder terkait seperti Kementerian BUMN, Maskapai dan lain sebagainya, yang memutuskan bahwa harus dilakukan penyesuaian dengan menurunkan TBA pesawat.

“Jalan terbaik yaitu kami harus melakukan penyesuaian TBA,” tegas Menhub.

Dengan diterapkannya regulasi ini, Menhub Budi K. Sumadi berharap maskapai dapat menyesuaikan dengan TBA yang baru.

“Harapannya maskapai LCC juga menyesuaikan. Kami mengharapkan bahwa maskapai LCC memberikan harga-harga yang dapat dijangkau. Misalnya menjual tiket dari tarif yang 50 persen sampai 80 persen dari batas atas itu tersedia. Sehingga masyarakat itu punya pilihan,” ujar Menhub.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti dalam konferensi persnya  mengatakan bahwa revisi Keputusan Menhub terkait penyesuaian TBA pesawat dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi dari masyarakat, namun juga dengan tetap memperhatikan keberlangsungan industri penerbangan, terutama menjelang pelaksanaan Angkutan Lebaran tahun 2019.

Menurut Polana, penurunan Tarif Batas Atas (TBA) sebanyak 12 – 16 persen, sudah memperhatikan faktor-faktor substansial seperti keselamatan dan keamanan.

Selain itu, Polana mengatakan bahwa faktor On Time Performance (OTP) yang semakin baik dari maskapai juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian TBA pesawat.

OTP yang baik dari maskapai, memberikan kontribusi terhadap efisiensi pengoperasian pesawat udara yaitu, efisiensi bahan bakar dan juga efisiensi jam operasi pesawat udara. Tercatat, terjadi Peningkatan OTP terjadi pada Januari s.d Maret 2019 rata –rata 86,29 persen dari 78,88 persen pada periode yang sama tahun 2018.

Lebih lanjut Polana mengharapkan agar masyarakat juga memahami bahwa harga tiket pesawat bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang sangat dipengaruhi oleh Kurs mata uang.

“Diharapkan agar masyarakat dapat memahami, karena harga tiket bersifat fluktuatif. Terkait Penentuan dasar tarif tidak hanya dipengaruhi oleh single factor, tapi multi factor diantaranya biaya operasional penerbangan, jasa kebandarudaraan (PSC), jasa pelayanan navigasi penerbangan, pajak, asuransi dan lain-lain. Beberapa komponen ini sangat dipengaruhi oleh kurs dollar terhadap Rupiah,” ungkap Polana. ucapnya. (Humas Kemenhub/ES)

ReJO: Pasca Pilpres, Mari Rajut Kerukunan Lagi

By
admin
-
0

Jakarta – Ketua umum Relawan Jokowi atau ReJO HM Darmizal MS mengatakan, kubu pasangan capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seharusnya tidak bersifat kekanak-kananakan karena menolak hasil Pilpres secara berlebihan. Kata Darmizal, seharusnya mereka bersifat lebih dewasa.

“Alhamdulilah pesta demokrasi tanggal 17 April lalu telah usai. Sudah saatnya  kita hidup rukun dan damai saat ini. Bersikaplah dewasa jangan berperilaku seperti anak-anak,” ujar Darmizal usai menggelar buka bersama di salah satu restoran di Jalan Abdul Muis Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Hadir dalam acara buka bersama tersebut anggota Dewan Pengarah Presiden (Watimpres) sekaligus Pembina ReJO Sidarto Danusubroto, pengarah TKN Jokowi-Amin Marsetio, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddi Numberi, mantan Dubes Ceko Aulia Aman Rahman, Hj Azizah dan H. Rapsel Aliz putri dan mantu Kyai Ma’ruf Amin, Ketua ReJO Jawa Tengah Purwadi, Ketua ReJO Sumatera Barat Fauzi Bahar serta  pengurus Depimnas ReJO.

Pendiri partai Demokrat ini menambahkan, negara Indonesia adalah negara hukum. Seharusnya, semua elemen masyarakat dan pendukung capres legowo menerima keputusan KPU tanggal 22 Mei nanti.

“Ada kelompok tertentu yang sejak awal sudah mendeklarasikan diri kemenangan dan menurut mereka itu tidak boleh ditawar. Bagi ReJO itu hal biasa. Namun, kita harus sadari bahwa negara kita adalah negara hukum. Jika tidak terima hasil Pilres ada mekanisme yang sudah diatur Undang-undang (UU),” jelas Darmizal.

Darmizal menmabahkan, jika kelompok 02 menolak hasil Pilpres seharusnya mereka berani juga menolak hasil Pemilu.

“Secara terang-terangan mereka tidak menerima hasil Pilpres. Namun mereka tidak secara gamblang hasil Pemiliu. Sedangkan, Pilpres ada adalah satu rangkaian Pemilu yang isinya Pileg dan pemilihan DPD. Jadi mereka tidak secara jelas berani menolak hasil Pemilu. Inikan kacau,” tambah Darkizal.

Sementara itu, Pembina ReJO Sidarto Danusburoto mengaku, banyaknya berita bohong atau hoaks yang terjadi saat Pemilu 2019 membuat suasana semakin gaduh. Dia meyarankan agar ancaman hukuman bagi para penyebar hoaks ditambah.

“Kedepan, saya sarankan agar ancaman hukuman bagi para penyebar hoaks diperberat. Sehingga mereka akan berpikir ulang jika akan menyebar kebohongan,” kata Opa sapaan akrabnya.

Ditempat yang sama itu, pengarah ReJO Erman Suparno bersyukur karena Pemilu tahun 2019 ini berjalan aman dan lancar.

“Wujud syukur harus kita tunjukkan kepada Allah SWT. Karena berkat Nya lah Pemilu saat ini bisa berjalan sesuai harapan kita,” kara Erman.

Erman meminta, pasca Pemilu tidak ada kegaduhan. Kata dia, saatnya kita semua menciptakan kerukunan  dan kedamaian di Indonesia.

“Kembalilah kepada keutuhan bangsa untuk membangun Indonesia kedepan. Pesta demokrasi kalau sudah selesai. Jangan lagi ada dendam diantara siapapun,” pungkasnya.

Presiden Jokowi Buka Puasa Bersama dengan TNI dan Polri

By
admin
-
0

Jakarta – Presiden Joko Widodo bersilaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama dengan keluarga besar TNI dan Polri. Acara tersebut digelar di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis, 16 Mei 2019.

Waktu menunjukkan pukul 17.05 WIB saat Kepala Negara tiba di Lapangan Monas. Presiden yang mengenakan baju koko putih berbalut jas biru tua disambut oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Ketiganya kemudian berjalan menuju atas panggung seraya diiringi selawat badar dari anggota TNI dan Polri. Setibanya di panggung, Presiden menyalami para perwira tinggi TNI dan Polri.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Alquran dan sambutan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Setelah itu, Presiden memberikan sambutan.

Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan pentingnya soliditas dan sinergisitas antara TNI dan Polri.

“Stabilitas politik dan keamanan adalah syarat mutlak pembangunan bangsa Indonesia. Itu tidak bisa terjadi, stabilitas keamanan dan politik, kalau TNI Polri tidak solid dan bersatu,” kata Presiden.

Setelah itu, Habib Muhammad Lutfhi Bin Yahya menyampaikan tausiah Ramadannya. Ketika azan Maghrib berkumandang yang menjadi penanda berbuka puasa, Presiden bersama para undangan lainnya langsung menikmati takjil yang telah disediakan. Kemudian dilanjutkan dengan salat Maghrib berjamaah.

Pada kesempatan itu, hadir sejumlah menteri Kabinet Kerja antara lain Menteri Koordinator Bidang Polhukam Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Tampak hadir juga para pimpinan lembaga tinggi negara.

Sumber: Biro Pers Istana Kepresidenan

Virus Malware serang WhatsApp, BSSN berikan Peringatan

By
admin
-
0

Jakarta – WhatsApp sedang dilanda kerentanan keamanan di mana panggilan telepon di aplikasi ini bisa disusupi spyware asal Israel. Isu itu mendapat perhatian dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam pengumumannya yang diterima CNBC Indonesia, BSSN menyatakan pada 13 Mai 2019, Facebook telah menerbitkan imbauan mengenai celah keamanan Remote Code Execution (RCE) CVE-2019-3568 pada aplikasi WhatsApp.

“Celah keamanan ini memungkinkan penyerang untuk mengeksploitasi fungsi panggilan telepon pada WhatsApp untuk menghubungi celah target dan kemudian melakukan instalasi malware secara remote,” ujar BSSN, Kamis (15/5/2019).

Untuk itu, BSSN menghimbau bagi pengguna ponsel yang menggunakan sistem operasi Android yang menggunakan WhatsApp versi v2.19.134 dan WhatsApp Business versi v.2.19.44 untuk meng-update aplikasi ke versi terbaru.

Pengguna ponsel iPhone yang menggunakan WhatsApp versi v21.19.51 dan WhatsApp Business versi V.2.19.51 untuk melakukan pemutahiran aplikasi ke versi terbaru.

Begitu juga pengguna ponsel Windows Phone yang menggunakan WhatsApp versi V2.18.384 dan pengguna ponsel yang menggunakan sistem operasi Tizen yang menggunakan WhatsApp versi v2.18.15 untuk melakukan pemutahiran aplikasi ke versi terbaru.

“Selalu lakukan pemutahiran terhadap aplikasi-aplikasi lain juga, karena pada umum pemutahiran memuat perbaikan terhadap isu keamanan yang sangat penting untuk mencegah eksploitasi celah keamanan pada aplikasi yang kita gunakan,” pesan BSSN.

Celah keamanan melalui WhatsApp Calls pertama kali dilaporkan oleh media Financial Times. Mereka menyatakan bahwa WhatsApp Call bisa disusupi spyware asal Israel.

Spyware itu diduga kuat buatan perusahaan Israel bernama NSO Group. Spyware ini bisa menginvasi telepon WhatsApp pada versi Android dan iOS dan berpotensi meraup data penting pengguna.

Spyware ini tak hanya bisa menyusupi lewat panggilan telepon via WhatsApp, bahkan meskipun panggilan telepon itu tak dijawab oleh pengguna. Dalam sejumlah kasus panggilan yang tak terjawab ini bisa hilang dalam dari daftar panggilan sehingga pengguna tidak menyadari adanya telepon tersebut.

Spyware merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang bertugas untuk memantau dan memata-mata aktivitas penguna internet. Fungsi Spyware menjadi negatif apabila bisa digunakan untuk melihat dan mencuri data pengguna.

 

 

(red/ dtk)

Presiden Jokowi: Zakat Dapat Menjadi Pilar Penguatan Keuangan Syariah

By
admin
-
0

Jakarta – Presiden Joko Widodo pada hari ini, Kamis, 16 Mei 2019 menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta. Acara tersebut merupakan kali keempat digelar di Istana sejak tahun 2016.

“Alhamdulillah pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS yang telah dimulai 2016 yang lalu di Istana ini telah berjalan secara rutin dan ini dapat menjadi pilar penguatan keuangan syariah,” ujar Presiden mengawali sambutannya.

Dalam laporannya, Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo menyebutkan, sepanjang tahun 2018 zakat yang terkumpul sebesar Rp8,1 triliun. Jumlah tersebut hanya 3,5 persen dari perkiraan potensi zakat nasional tahun 2018 yaitu sebesar 1,75 persen PDB atau sekitar Rp232 triliun. Potensi zakat yang besar itu menurut Presiden harus bisa dimaksimalkan.

“Artinya masih ada sebuah potensi yang sangat besar,” lanjut Presiden.

Presiden juga mengapresiasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia yang dalam lima tahun terakhir meningkat 26,64 persen.

“Ini juga sebuah pertumbuhan yang sangat besar. Kita harapkan ke depan ada lompatan-lompatan pertumbuhan pengumpulan dan penyaluran zakat di negara kita,” katanya.

Zakat sendiri menurut Kepala Negara memiliki peranan yang sangat penting untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

Pada kesempatan ini, selain menunaikan kewajibannya membayar zakat mal, Presiden juga sekaligus mengajak para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, direksi BUMN, hingga pejabat eselon I kementerian yang hadir untuk turut menunaikan zakat melalui BAZNAS. Sebanyak 30 konter disiapkan BAZNAS di Istana Negara untuk melayani pembayaran zakat tersebut.

“Saya mengajak para muzakki untuk memberikan zakat melalui BAZNAS supaya lebih aman, ada keteraturan, dan benar-benar tepat penyalurannya kepada para mustahik,” katanya.

Untuk ke depannya, Presiden berharap pengumpulan dan penyaluran zakat akan terintegrasi dengan digital dan database zakat dengan sistem yang lebih baik. Dengan demikian, penyalurannya bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

 

(red/Biro Pers Istana Kepresidenan)

Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Nasional, Pasangan 01 Jokowi- Ma’ruf Amin unggul di 16 provinsi

By
admin
-
0

Jakarta –  Memasuki hari ketujuh proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin masih unggul dari pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Jokowi sementara unggul di 16 provinsi dengan selisih perolehan suara mencapai 19.480.307 suara.

Hal itu diketahui berdasarkan data 26 provinsi hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang telah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) hingga Rabu (15/5/2019) malam.

Daftar 26 provinsi yang telah dilakukan rekapitulasi suara tingkat nasional dan dinyatakan sah oleh KPU RI, yakni provinsi Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.

Gorontalo, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat.

Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kepulauan Riau (Kepri), Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aceh.

Hasilnya Jokowi unggul pada 16 provinsi, yakni Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, DIY, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah dan Kepri dengan total perolehan suara 59.573.727.

Sedangkan, Prabowo unggul di 10 provinsi, yakni Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Banten, NTB, dan Aceh dengan total perolehan suara 40.093.420. Terhitung selisih perolehan suara keduanya mencapai 19.480.307.

Berikut rincian perolehan suara Pilpres di 26 provinsi hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang telah disahkan KPU RI sejak 10 Mei hingga 15 Mei 2019 pukul 21.00 WIB;

Pilpres

1.Provinsi Bali:
Paslon 01: 2.351.057
Paslon 02: 213.415

2.Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
Paslon 01: 495.729
Paslon 02: 288.235

3.Provinsi Kalimantan Utara:
Paslon 01: 248.239
Paslon 02: 106.162

4.Provinsi Kalimantan Tengah:
Paslon 01: 830.948
Paslon 02: 537.138

5.Provinsi Gorontalo:
Paslon 01: 369.803
Paslon 02: 345.129

6.Provinsi Bengkulu:
Paslon 01: 583.488
Paslon 02: 585.999

7.Provinsi Kalimantan Selatan:
Paslon 01: 823.939
Paslon 02: 1.470.163

8.Provinsi Kalimantan Barat
Paslon 01 : 1.709.896
Paslon 02 : 1.263.757

9.Provinsi Sulawesi Barat
Paslon 01 : 475.312
Paslon 02 : 263.620

10.Provinsi DIY
Paslon 01 : 1.655.174
Pason 02 : 742.481

11.Provinsi Kalimantan Timur
Paslon 01: 1.094.845
Paslon 02: 870.443

12. Provinsi Lampung
Paslon 01: 2.853.585
Paslon 02 : 1.955.689

13. Provinsi Maluku Utara
Paslon 01 : 310.548
Paslon 02 : 344.823

14. Provinsi Sulawesi Utara
Paslon 01 : 1.220.524
Paslon 02 : 359.685

15. Provinsi Jambi
Paslon 01 : 859.833
Paslon 02 : 1.203.025

16. Provinsi Sulawesi Tengah
Paslon 01: 914.588
Paslon 02 : 706.654

17. Provinsi Jawa Timur
Paslon 01 : 16.231.668
Paslon 02 : 8.441.247

18. NTT
Paslon 01: 2.368.982
Paslon 02: 305.587

19. Provinsi Sumatera Selatan
Paslon 01 : 1.942.987
Paslon 02 : 2.877.781

20. Provinsi Sulawesi Tenggara
Paslon 01 : 555.664
Paslon 02 : 842.117

21.Provinsi Sumatera Barat
Paslon 01 : 407.761
Paslon 02 : 2.488.733

22. Provinsi Jawa Tengah
Paslon 01 : 16.825.511
Paslon 02 : 4.944.447

23. Provinsi Kepulauan Riau
Paslon 01 : 550.692
Paslon 02 : 465.511

24. Provinsi Banten
Paslon 01 : 2.537.524
Paslon 02 : 4.059.514

25. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Paslon 01 : 951.242
Paslon 02 : 2.011.319

26. Provinsi Aceh
Paslon 01 : 404.188
Paslon 02: 2.400.746

 

(red/suara.com)

Pipa distribusi ATB diduga Raib secara ilegal oleh oknum

By
admin
-
0

Batam – Pipa distribusi ATB diduga digali dan diambil secara ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab. Pipa steel berdiameter 400mm dengan panjang 800 meter, merupakan aset konsesi ATB dengan pemerintah.

Tak tanggung tanggung, percobaan pencurian pipa yang berlokasi di area tangkapan air waduk Duriangkang atau berada tepat diseberang pemadam kebakaran Mukakuning, menggunakan alat berat untuk menggali pipa.

“Manajemen ATB mempertanyakan bagaimana pipa sebesar itu bisa diambil, disana ada lengkap dengan alat berat crane dan escavator, ini sudah termasuk tindakan ilegal dan harus diusut,” ujar Maria Jacobus, Head of Corporate Secretary ATB, Selasa (14/5).

Daerah tersebut lanjut Maria merupakan, area proteksi untuk ketersediaan air baku yang seharusnya bebas dari aktifitas yang dapat mengganggu area Dam. ATB menyayangkan lemahnya pengawasan pemerintah menjaga daerah Dam yang ada di Batam.

“Wilayah tersebut merupakan proteksi untuk ketersedian air baku yang seharusnya di jaga. Bagaimana perlindungan air bakunya, orang bisa bebas masuk tanpa ada pengawasan. Sisi lain ATB tentu lebih peduli terhadap pemerintah dalam melindungi daerah tangkapan air,” tegas Maria.

Seperti diketahui, pipa yang digali merupakan inventaris pemerintah (BP Batam) yang disewakan kepada ATB selaku pengelola air bersih di Batam pada tahun 2001 untuk dioperasikan. Belum diketahui apa tujuan dan motif dari penggalian pipa yang dilakukan oleh sejumlah oknum tersebut.

Saat ini ATB berkoordinasi dengan pihak BP Batam untuk menindaklanjuti kegiatan ilegal ini.
ATB berharap tidakan ini akan ditindaklajuti dan diproses secara hukum yang ada.

Lebih dari itu, siapapun pelakunya harus melakukan pemasangan kembali pipa yang telah digali, serta wajib melakukan reboisasi atas kerusakan hutan resapan air yang ditimbulkan.

(red/Corporate Secretary ATB) 

Haidar Alwi: Prabowo Jangan Provokatif!

By
admin
-
0

Jakarta – Penanggung jawab Aliansi Relawan Jokowi alias ARJ Haidar Alwi menilai, pernyataan Prabowo Subianto dan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Djoko Santoso yang menolak perhitungan KPU secara tidak langsung merupakan sebuah bentuk ajakan yang provokatif. Dan, itu tidak benar. Karena, itu sama saja seperti memprovokasi pendukungnya.

Prabowo, menurut Haidar, tidak harus bersikap demikian. Lantaran, segala sesuatu pelanggaran dugaan kecurangan Pemilu sudah diatur melalui Undang-undang (UU).

Akan jauh lebih bijak, jika Prabowo merangkai kalimat demi kalimat yang menyejukkan demi persatuan dan kesatuan bangsa ini layaknya seorang negarawan.

“Ada mekanisme tersendiri. Jika mereka tidak puas silahkan mengadu ke Bawaslu, DKPP dan MK. Jangan Prabowo dan Djoko Santoso malah mengumbar ketidakpercayaan tanpa bukti dan fakta,” jelas saat dihubungi Rabu (15/5/2019).

Haidar meminta, Prabowo lebih mawas diri siap menghadapi hasil keputusan resmi KPU nanti. Karena, kata dia, siapapun pemenang dalam Pilpres, mereka lah pemimpin terbaik pilihan rakyat sesungguhnya.

“Jika ada kerusuhan menjelang maupun pasca pengumuman KPU tanggal 22 nanti orang yang pertama kali ditangkap bisa jadi adalah Prabowo Subianto. Karena, kubu merekalah patut diduga ‘mengadu domba’ rakyat dan sudah membuat gaduh selama ini,” kata Haidar Alwi.

Kemarin, Capres Prabowo Subianto secara terang-terangan menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 yang dilakukan KPU. Ia menilai penghitungan KPU penuh kecurangan.

“Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran,” kata Prabowo dalam simposium ‘Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Ditempat yang sama, Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso menyatakan serupa.

“Kami BPN bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil penghitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Sekali lagi kami BPN bersama rakyat Indonesia yang sadar hak-hak demokrasinya menyatakan menolak hasil penghitungan suara KPU RI yang sedang berjalan,” kata Djoko Santoso.

BPN Prabowo-Sandi mengklaim meraih kemenangan Pilpres 2019 berdasarkan hasil penghitungan internal sementara. Berdasarkan penghitungan berbasis form C1 yang dikumpulkan BPN sejauh ini, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu meraih kemenangan dengan meraup 54,24% suara, sementara pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin meraih 44,14% suara dan suara tidak sah 1,62%.

Kemenangan itu berdasarkan penghitungan dari 444.976 TPS atau 54,91% dari 810.329 TPS.

“Posisi ini diambil dari total TPS 51% lebih, bagi ahli statistik angka ini sudah valid dan angka ini hanya bisa berubah kalau betul-betul dirampok,” kata Tim Pakar Prabowo-Sandi Laode Kamaluddin.

Secara persentase suara, klaim kemenangan Prabowo-Sandi yang dibeberkan Laode Kamaluddin berbeda dengan klaim kemenangan Prabowo sebelumnya. Pada Rabu (17/4/2019) malam lalu, Prabowo mendeklarasikan kemenangannya dengan meraih 62%. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan real count yang dilakukan pihaknya di 320 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau sekitar 40% dari seluruh TPS.

“Saudara-saudara sekalian saya hanya ingin memberikan suatu update, bahwa berdasarkan real count kita, kita sudah berada pada posisi 62%. Ini adalah hasil real count dalam posisi lebih dari 320 ribu TPS berarti sekitar 40%,” kata Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Rabu (17/4/2019) malam.

 

(red/Tanto)

1...932933934...1,364Page 933 of 1,364

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga

OPINI

POLITIK

KETEGIORI BERITA

TENTANG KAMI

batamtimes.co merupakan media online dengan tagline " Warta Kebenaran dan keadilan".Didirikan oleh PT. SINAI MEDIA SEJAHTERA berkomitmen menjunjung tinggi etika Jurnalistik,serta menjadi Media publik dalam menyuarakan kepentingan Masyarakat.

Iklan: (+62)81275301238

Hubungi Kami: batamtimesco@gmail.com

FOLLOW KAMI

© 2017 - 2023 batamtimes.co - Portal Berita Batam & Kepri