Data masuk Malam ini di Situng KPU 80 Persen, Jokowi – Maruf Terus Memimpin

By

-

May 13, 2019

Jakarta – Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 80%. Situng yang juga kerap disebut sebagai ‘Real Count KPU’ mencatat Jokowi-Ma’ruf Amin unggul hingga 12 persen atas Prabowo-Sandiaga Uno.

Dilihat dari pemilu2019.kpu.go.id, Senin (13/5/2019), pukul 18.03 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 651.216 TPS (80,06590%). Diketahui total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Berikut ini real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma’ruf 69.058.782 suara (56,31%)
02. Prabowo-Sandiaga 53.579.960 suara (43,69%)

Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi sebanyak 15.478.822 suara atau 12,62%.

Di dalam situs ini, KPU menjelaskan bahwa data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dengan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KPU juga menyatakan bahwa data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final, karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1 dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap akan menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.

(red/dtk)

Haidar Alwi Tuding Prabowo Penyebab Banyak Pendukungnya Dilaporkan Ke Polisi

By

admin

-

May 13, 2019

0

Jakarta – Penanggung jawab Aliansi Relawan Jokowi Hidar Alwi menilai, banyaknya pendukung capres nomor 02 yang dilaporkan ke polisi pasca Pemilu 17 April 2019 lalu tidak terlepas dari ulah Prabowo Subianto.

Haidar beranggapan, kurang bisanya Prabowo menahan diri dan terus mengkampanyekan diri sebagai pemenang Pilpres merupakan penyebab utama pengikut dan pendukungnya ‘ikut-ikutan’.

“Lihat saja kasus teranyar yang melibatkan HS sang ‘pemenggal kepala Jokowi’. Dia berani berbuat seperti itu karena Prabowo dan elit BPN terus menggelorakan diri sebagai pemenang Pilpres,” kata Haidar Alwi Senin (13/5/2019).

Menurutnya, sedianya saja kubu Prabowo bisa menahan diri tentu masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Karena, kata dia, keretakan maupun gesekan dilapisan bawah cepat tersulut dibandingkan elit diatas.

“Harus diingat, meskipun elit sudah ‘rukun’ namun lapisan bawah akan mudah terlusut emosi dan rentan tejadi gesekan,” jelasnya.

Mulai saat ini, Haidar meminta kubu Prabowo bisa lebih menahan diri dan tidak lagi menggelorakan kemenangan lagi. Lebih baik, menurutnya, jika menemukan kecurangan Pemilu menempuh jalur yang sudah ditentukan Undang-undang (UU).

“Kami berharap tidak ada lagi aksi demontrasi. Kita tunggu saja keputusan KPU tanggal 22 Mei mendatang,” pungkasnya.

(red/Tanto)

DPRD Kepri Menggelar Paripurna Laporan Akhir Pansus Terhadap LKPj Tahun 2018

By

Pohan

-

May 13, 2019

0

Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar paripurna istimewa laporan akhir panitia khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kerja (LKPJ) tahun 2018, Senin (13/5/2019).

Juru Bicara Pansus LKPj DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatov menyampaikan, berdasarkan amanat paripurna DPRD, Pansus diberikan wewenang untuk melakukan analisis terhadap LKPj Gubernur untuk diberikan catatan strategis dan rekomendasi perbaikan di tahun yang akan datang.

“Catatan dan rekomendasi memiliki arti penting untuk perbaikan kinerja pemerintah untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ruslan mengungkapkan, sejumlah rekomendasi ditetapkan DPRD Kepri melalui kajian dan verifikasi pada rapat pansus terlebih dahulu. Hal itu dimaksudkan untuk memaksimalkan implementasi program-program pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah, sehingga tidak menyimpang aturan.

Dikatakannya, kajian dan verifikasi pada rapat pansus dapat dirangkumkan menjadi keputusan rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2018.

“Dimana dari rangkuman ini terbukti beberapa OPD belum bisa mencapai target dan laporannya asal buat dan asal bapak senang, tidak didukung dengan kenyataan yang ada,” tegasnya.

Dalam paripurna itu, Politisi PDI- Perjuangan ini juga meminta Gubernur Kepri Nurdin Basirun agar menegur kepala Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri yang bekerja tidak sesuai harapan dan selalu membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Menurut Ruslan, hal tersebut merugikan pemerintah dan juga masyarakat, karena capaian yang dilaporkan Kepala OPD tidak sesuai dengan kenyataan, baik itu pelaksanaan proyek fisik dan juga program lainnya

“Kami di DPRD mengakui Pak Gubernur orang baik dan telah menjalankan tugas penuh semangat. Namun tidak diikuti bawahan bapak, Kepala OPD tidak melaporkan sesuai dengan fakta, namun memberikan laporan ABS (asal bapak senang),” katanya.

Selain itu, Pansus LKPJ DPRD Kepri juga merekomendasikan kepada gubernur untuk mencopot Direktur RSUP Ahmad Tabib, Muchtar Lutfi yang mana saat ini dirinya sudah pensiun dan hanya diperbantukan di RSUP.

“Pansus meminta agar direktur RSUP diganti, mengingat statusnya saat ini beliau sudah pensiunan PNS dan terdaftar sebagai pegawai honor, sehingga tidak sesuai aturan bila masij menjabat dirut RSUP,” katanya.

Dalam paripurna itu juga, pansus merekomendasikan beberapa catatan kepada Pemerintah Kepri. Beberapa catatan tersebut diantaranya yakni rekomendasi penuntasan permasalahan aset-aset kantor penghubung khususnya kendaraan yang menurut pansus sampai sekarang belum ada penyelesaian.

“Banyak aset-aset kantor penghubung yang dikuasai dan dimanfaatkan para pihak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Kata Ruslan, berdasarkan konfirmasi yang dilakukan Pansus kepada Biro Umum. Biro Umum mengklaim bila indikator barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah terjamin 100 persen.

Pansus menilai, apa yang diklaim oleh Biro Umum itu tidak tepat. Karena menurutnya, sesuai Permendagri 16 tahun 2016 pengamanan aset daerah adalah pengamanan administrasi, fisik, dan hukum.

“Jadi apa yang diklaim Biro Umum hanya sebagian kecil saja dari pengamanan administras. Atas permasalahan tersebut DPRD merekomendasikan kepada gubernur untuk segera mengambil tindakan tegas,” tegasnya.

Agung Hertadinata

Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Tulungagung, DPRD Kota Batam, Bapemperda DPRD Kabupaten Blitar di DPRD Kota Semarang

By

admin

-

May 13, 2019

0

Batam-DPRD Kota Semarang menerima kunjungan kerja dari Pansus I DPRD Kabupaten Tulungagung yang dipimpin oleh Iman Kambali, Komisi I DPRD Kota Batam yang dipimpin oleh Muhammad Musofa, dan DPRD Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh Mujip,Kamis (28/3/2019)

Kunjungan kerja kali ini membahas tentang bantuan keuangan kepada partai politik, pengawasan dan perizinan reklame, tugas wewenang bapemperda serta peran badan anggaran dalam melaksanakan fungsi budgeting.
Diskusi dipimpin oleh Sugi Hartono didampingi OPD BAPPEDA, BPKAD, KESBANGPOL dalam memberikan penjelasan tentang tema rapat pada pagi hari ini.

Sugi mengatakan, bahwa tamu yang melakukan kunjungan kerja merasa puas dengan informasi yang diberikan oleh DPRD Kota Semarang berkaitan dengan kedewanan dan pemerintahan.

Ia mengucapkan banyak terima kasih telah memilih kota Semarang sebagai tujuan pembelajaran dari berbagai aspek kedewanan. Akhir acara ditutup dengan tukar menukar cindera mata dan foto bersama.

(red/humas dprd Semarang)

Komisi II Dr. Ida :Tujuan diadakan RDP untuk mengklarifikasi terkait isu ASN tidak netral menjelang Pemilu 2019

By

admin

-

May 13, 2019

0

Batam – Komisi II DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh Camat dan Lurah se-kota Batam untuk rapat dengar pendapat terkait tugas dan fungsi Aparatur Sipil dalam pemilu 2019. Kamis (04/04/2019) di Gedung Serba Guna DPRD Batam.

Dalam RDP tersebut, anggota Komisi II DPRD Batam Dr. Ida mengatakan, tujuan digelarnya RDP ini untuk mengklarifikasi terkait isu dan data-data ASN tidak netral dalam menjelang pemilu 2019. Bahkan program Pemerintah menjadi sasaran empuk bagi politik, seperti program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan dan Sembako Murah bahkan gedung Pemerintah.

” kami selaku Legislatif adalah lembaga pengawas, karena itu hari ini kita lakukan RDP dengan seluruh Camat dan Lurah se Kota Batam untuk mempertanyakan netralitas para Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg April 2019 ini.” Kata Ida.

Mesrawati Tampubolon juga mempertanyakan persyaratan untuk mendapatkan kupon sembako murah, yang mana laporan dan isu yang masuk bahwa setiap orang yang menerima kupon sembako murah akan diminta Fotocopy KTP.

“Masa Lurah minta fotocopy KTP untuk dapat kupon, seharusnya Lurah sudah tahu bahwa bapak itu warganya,”ucap Mesrawati.

Dikatakan Mesrawati, rapat hari ini diharapkan kehadiran Kadis Perindag dan Gustian riau bisa hadir. Yang mana pembagian sembako seharusnya dibagi setelah pemilu selesai, Komisi II ada rekamannya, soalnya ada undangan ke komisi II untuk pembagian sembako murah. Itu jelas MOU antara DPRD dan Pemerintah.

“Kesepakatan Pemerintah dan DPRD Batam dalam Rapat di Komisi II adalah, pembagian sembako murah dilakukan setelah pilpres, kenapa Pemerintah langgar kesepakatan,” tanya Mesrawati.

Ridwan Afandi, S.STP, M.Eng, perwakilan Camat se-kota Batam mengutarakan bahwa pihaknya tetap sesuai dengan UU no 7 Pemilu dan UU no 5 terkait ASN.

“Kami sifatnya hanya memfasilitasi terkait agenda pemilu. dan terkait pengawasan pemilu ada di Bawaslu dan Panwaslu. Terkait Sembako murah, kami tidak bisa menjawab, karena itu wewenang Disperindag, sementara Kecamatan dan Kelurahan sifatnya hanya menyiapkan data sesuai penerima dan kebutuhan masyarakat. Terkait PIK itu sudah dianggarkan disetiap kecamatan, dan sesuai tahapan kita sudah berjalan dengan baik sesuai dana yang dianggarkan,” ujarnya.

Sementara Lik Khai berharap Camat dan Lurah tegas dan berani untuk melawan intervensi dari caleg Nasdem yang mengatasnamakan Walikota Batam.

“Walikota Batam tidak pernah intruksikan Camat dan Lurah untuk memihak dan mencari orang untuk memilih salah satu paslon capres, hanya saja ini adalah kerjaan Caleg Nasdem yang selalu mengatasnamakan nama Walikota Batam, benar tak Bapak-Ibu Camat lurah ?” tanya Lik Khai. Secara kompak Camat dan Lurah yang hadir mengatakan pernyataan lik Khai benar.

(red/aci kepri)

Pembagian Sembako Murah Pemko Batam dinilai melanggar kesepakatan dengan DPRD Batam

By

admin

-

May 13, 2019

0

BATAM – Pembagian Sembako Murah oleh Pemerintah Kota Batam melalui Disperindag dinilai melanggar kesepakatan dengan DPRD Batam. Pasalnya, kesepakatan antara Pemko dan DPRD Kota Batam untuk pembagian Sembako Murah disepakati bersama akan dibagikan setelah Pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Namun pembagian sembako sudah dilaksanakan di dua kecamatan.

Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Batam meminta kepada seluruh Camat se-Kota Batam untuk menghentikan pembagian sembako murah sampai adanya keputusan antara DPRD Batam dan Pemerintah Kota Batam.

“Kami meminta pembagian sembako yang sudah dijadwalkan Disperindag agar dihentikan, sambil menunggu keputusan rapat berikutnya,” kata Jurado Siburian pimpinan RDP DPRD Batam dengan Camat dan Lurah se-kota Batam.kamis, 4 April 2019.

Dikatakan Jurado, DPRD kota Batam meminta pembagian sembako murah di stop dan database warga penerima yang sudah diberikan kepada masyarakat, agar diberikan kepada DPRD Batam,” kata Jurado.

Dengan hal tersebut, Dandis Rajagukguk, politisi PDIP ini meminta Disperindag menjelaskan alasan melanggar kesepakatan yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD Batam terkait dimajukannya pembagian sembako murah tersebut.

“Saya melihat dilapangan, ada pembagian sembako murah di Kecamatan Sagulung, tapi tidak ada pemberitahuan. Bahkan infonya, pembagian Sembako itu, bukan dari Pemerintah Kota Batam, tetapi dari sesorang,” Ungkap Dandis.

Pimpinan rapat Jurado Siburian mengatakan, bahwa pembahasan di komisi sudah dibahas dan diputuskan untuk diserahkan kepada masyarakat sebelum pesta demokrasi. Untuk itu, kata Jurado, Semua kecamatan yang belum melaksanakan untuk sementara agar di stop. Dan notulen ini akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Batam.

“Terkait di dua Kecamatan yang sudah melakukan pembagian, kami akan serahkan Notulen rapat hari ini kepada pimpinan, dan kami atas nama DPRD Batam meminta pembagian sembako yang sudah dijadwalkan untuk sementara dihentikan, sampai ada arahan dan putusan rapat berikutnya, Tolong kalian hargai Notulen ini, sampaikan kepada Disperindag agar pembagian itu di stop dulu,” kata Jurado sembari menutup Rapat.

Mengaku tidak terganggu, Presiden Jokowi Serahkan Kasus ancaman Pada Dirinya Ke Proses Hukum

By

admin

-

May 13, 2019

0

“Enggak lah, ini kan bulan puasa, kita semuanya puasa. Iya kan? Yang sabar,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jalan Tol Pandaan-Malang, di Gerbang Tol Singosari, Malang, Jatim, Senin (13/5) siang.

Presiden menyerahkan penanganan terhadap ancaman tersebut kepada proses hukum. “Proses hukum ya serahkan pada aparat kepolisian,” ujarnya.

Pihak Kepolisian sendiri telah menangkap HS (27) yang disebut-sebut sebagai pelaku ancaman terhadap Presiden Jokowi di rumah kakaknya, di Perumahan Metro Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/5).

Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan HS sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya.

(red/setkab.go.id)

Situng KPU Jumlah suara masuk mencapai 78,47 Persen, Jokowi-Maruf masih unggul dua Digit

By

admin

-

May 13, 2019

0

Jakarta – Pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf masih memimimpin dalam penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (13/5/2019) pagi.

Dari data pukul 06.15, Jokowi mendapatkan 56,28 persen atau 67.623.733 jumlah suara. Sementara Prabowo, 43,72 persen dengan jumlah suara 52.527.535.

Data diperoleh dari 638.314 dari jumlah keseluruhan 813.350 TPS dalam dan luar negeri. Jumlah suara yang masuk sudah mencapai 78,47 persen.

Hari ini KPU RI menjadwalkan untuk menggelar rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu nasional dari empat provinsi, yakni Sulawesi Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur pada Senin (13/5).

Hal Disclaimer
Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.

Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.

Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

(redaksi)

KKP menyiagakan alat pendeteksi Panas Tubuh, Antisipasi Virus Cacar Monyet

By

admin

-

May 13, 2019

0

Batam – Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mengantisipasi penularan virus cacar monyet . Antisipasi ini dilakukan setelah otoritas Singapura mengumumkan penemuan penderita penyakit itu di negara tersebut.

“Saya sudah berbincang dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk menyiagakan alat pendeteksi panas tubuh, sebagai langkah antisipasi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusumarjadi di Batam, seperti dilansir Antara, Minggu (12/4/2019).

Ia menyatakan, dengan alat itu, suhu tubuh setiap warga negara Indonesia dan asing yang baru memasuki wilayah Batam akan dipindai. Bila diketahui suhunya tinggi, melebihi batas normal, maka akan langsung dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut.

Bila diduga yang bersangkutan menderita cacar monyet, orang tersebut akan langsung dibawa ke ruang isolasi di RS Badan Pengusahaan Batam atau RS Umum Daerah Embung Fatimah.

“Untuk kewaspadaan umum setiap RS yang curiga ada gejala cacar, ambil darah. Di BPLTKS bisa,” kata dia.

Tidak hanya itu, bila seorang penumpang kapal dicurigai mengidap cacar monyet dari Singapura, semua penumpang kapal harus ikut dikarantina. “Karena penularannya melalui kontak langsung. Masa inkubasi 5-7 hari baru terlihat gejalanya,” kata dia.

Gejala cacar monyet sama dengan cacar lainnya antara lain demam dan gangguan pernapasan. Menurut dia, yang membuat penyakit itu berbahaya adalah radang pernapasan.

“Cacarnya sama, virusnya sama,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan warga Batam untuk menghindari bepergian ke Singapura agar terhindar dari penularan virus itu.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI masih melakukan penilaian terkait temuan kasus cacar monyet (monkeypox) yang telah terkonfirmasi di Singapura. Sejauh ini, Kemlu belum merilis kebijakan apa pun atau imbauan perjalanan (travel advisory) bagi WNI untuk merespons temuan kasus ini.

“Kami sedang melakukan asesmen,” kata Kepala Sub Direktorat Kelembagaan dan Diplomasi PWNI-BHI Kemlu Judha Nugraha saat dihubungi Antara pada Jumat (10/5).

ARJ Minta Polisi Tangkap Pemuda Teriakan “Penggal Kepala Jokowi”

By

admin

-

May 11, 2019

0

Jakarta – Aliansi Relawan Jokowi atau ARJ meminta aparat kepolisian bisa secepatnya menangkap orang yang telah berteriak ‘akan memenggal kepala Jokowi’ saat melakukan aksi demontrasi di depan kantor Bawaslu kemarin, Jum’at (10/5/2019).

“Kami minta orang itu segera ditangkap dan diproses secara hukum,” kata Penanggung Jawab ARJ, Haidar Alwi Sabtu (11/5/2019).

Menurutnya, tidak sepantasnya Kepala negara diperlakukan dengan perkataan seperti itu. “Kata-kata itu sudah menghina presiden kita,” ujar Haidar.

Dirinya berharap, seluruh lapisan masyarakat terutama pendukung Jokowi bisa menahan diri dan tidak terprovokasi atas hal itu.

“Pendukung Jokowi harus mampu menahan diri. Kita percayakan pada polisi agar segera diproses hukum,” ujarnya.

Hari ini di jagad media sosial (medos) geger akibat sebuah vudeo yang viral. Dalam video berdurasi 20 detik tersebut, tampak seorang pemuda berbaju coklat dan berpeci menyatakan dirinya siap melakukan aksi kekerasan terhadap Presiden Jokowi.

“Jokowi siap lehernya kita penggal,” demikian ucap pemuda tersebut.

Sedangkan di sekeliling pemuda tersebut, tampak perempuan dan pria lainnya mengacungkan jari telunjuk dan jempol sebagai dukungan mereka terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

(red/Tanto)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga

OPINI

POLITIK

KETEGIORI BERITA

TENTANG KAMI

FOLLOW KAMI