8.6 C
New York
Sunday, April 12, 2026
spot_img
Home Blog Page 938

Bikin Gaduh, ARJ Minta Izin FPI Dikaji Ulang

0

Penulis : Tanto

Jakarta – Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) meminta pemerintah agar mengkaji kembali izin Front Pembela Islam atau FPI yang akan habis massanya bulan Juni mendatang.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempunyai hak apakah organinasasi masyarakat (ormas) tersebut diberikan perpanjangan izin atau tidak.

“ARJ melihat, karena selama ini FPI selalu membuat kegaduhan dan kurang memberikan rasa nyaman pada masayarakat sebaikanya izinnya dikaji ulang,” kata penangung jawab ARJ Haidar Alwi kepada wartawan di Jakarta, (8/5/2019).

Menurutnya, FPI juga diduga kuat ingin mengganti dasar negara ini. Sehingga, masayarakat banyak yang resah terhadap keberadaan FPI ini.

“Lihat saja FPI selalu membuat kegaduhan diman-mana. Kami berharap pemerintah tegas menghadapi ormas seperti ini. Jika diperlukan, FPI dibubarkan seperti Hizbut Thahir Indonesia (HTI) saat itu,” pungkasnya.

Diketahui, izin organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) dikabarkan akan habis pada Juni 2019. Kemudian beredar petisi online yang meminta Kemendagri tak memperpanjang izin FPI.

Dari situs resmi Kemendagri, diketahui izin ormas FPI ditandai dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Tanggal berlaku SKT FPI tertanggal dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.(*)

Tinggalkan Balikpapan, Presiden Jokowi Menuju Palangkaraya Tinjau Lokasi Calon Ibu Kota

0

Jakarta – Setelah meninjau lokasi yang menjadi alternatif calon Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Palangkaraya, Kalimantan Tengah melalui Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Tiba pada Selasa, 7 Mei 2019, pukul 15.50 WIB di Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangkaraya setelah menempuh penerbangan selama 50 menit dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Presiden disambut Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

Presiden akan bermalam di Kota Palangkaraya, untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja keesokan harinya. Di antaranya meninjau lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Tengah adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjutak.

 

(red/ Biro Pers Istana Kepresidenan)

Mexi Sambangi Bupati Hamid Rizal Kunjungan Silaturahmi

0

Batamtimes.co – Natuna –
Kepala Kantor Pertolongan dan Pencarian  Natuna, Mexianus Bekabel, S.Sos sambangi Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dalam rangka kunjungan Silaturahmi diruang kerjanya Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, Natuna, Kepri, pada Selasa (7/5/2019) pagi.

Bupati Hamid Rizal Serahkan Penghargaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2018

0

Batamtimes.co – Natuna –
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyerahkan Penghargaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Natuna, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai Ranai , pada Selasa (07/05/2019) Pagi.

Hari Kedua Ramadan, Presiden Jokowi Salat Tarawih di Palangkaraya

0

Jakarta- Di hari kedua bulan Ramadan 1440 H yang bertepatan dengan Selasa, 7 Mei 2019, Presiden Joko Widodo melaksanakan ibadah salat Tarawih di Masjid Darul Arqam Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Tiba pada pukul 18.30 WIB, Presiden dan rombongan langsung menuju saf yang telah disediakan.

Tak lama setelah itu, pukul 18.35 WIB azan berkumandang yang menandakan telah memasuki waktu salat Isya. Presiden dan jamaah lainnya melaksanakan ibadah salat Isya yang diimami oleh Ketua MUI Palangkaraya KH Anwar Isa.

Setelah mendengarkan tausiah oleh HM Zuhri, salat tarawih dimulai pada pukul 19.15 WIB yang diimami oleh Adied Najiyurrahman.

Setelah selesai salat Tarawih, pukul 20.05 WIB, Presiden dan rombongan meninggalkan masjid. Saat akan meninggalkan masjid, Presiden sempat menyapa dan bersalaman dengan jamaah dan warga yang telah menantinya.

Seperti biasa tak jarang dari mereka yang mengabadikan momen kedatangan Presiden dengan kamera ponselnya.

Tampak turut melaksanakan ibadah tarawih, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

(red/Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)

Bey Machmudin

Hari kedua Ramadan, Polda Kepri dan jajaran bagikan Takjil

0

Batam – Dibulan suci Ramadan Polda Kepri dan jajaran berbagi Asih, bagikan Takjil, berbuka puasa bersama dengan masyarakat  Selasa, (07/05/2019) pukul 17.00 WIB.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Drs. S. Erlangga mengatakan,  Kegiatan Polda Kepri berbagi asih buka puasa bersama pemberian Takjil  bertempat di Persimpangan Lampu Merah Sungai Panas Oleh Dir Binmas Polda Kepri. Kombes Pol Drs Bambang Sigit M.Si bersama Wadir Binmas, pers Dit Binmas, Bhayangkari.

Pembagian Ta’jil, untuk masyarakat yang berada di simpang Lampu Merah Sungai Panas, Sebanyak 2000 paket Ta’jil.

“Selamat menjalankan Ibadah Ramadhan dan Selamat Berbuka Puasa bagi Masyarakat di Kota Batam, pembagian Ta’jil ini sifatnya saling berbagi kepada masyarakat terutama bagi yang tidak sempat berbuka puasa dirumah dan masih didalam perjalanan.”katanya

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dari Polda Kepri dengan lokasi yang berbeda-beda di setiap harinya.

Selanjutnya di Simpang Kara Cammo Industrial Park Batam Center, di waktu yang sama Irwasda Polda Kepri Kombes Pol. Purwolelono, S.Ik., MM., Bersama Dirlantas Polda Kepri, Wadir lantas, pers Ditlantas Polda Kepri beserta Bhayangkari juga melaksanakan kegiatan berbagi asih berbuka puasa dengan masyarakat dengan membagikan sebanyak 500 paket Ta’jil kepada para pengendara yang melalui persimpangan traffic light di Simpang Kara Cammo Industrial Park, Batam Center.

“Harapan Polda Kepri kepada masyarakat semoga dapat memelihara Kamtibmas di
Kepulauan Riau bisa berjalan dengan kondusif terkait dengan pelaksanaan pemilu yang telah selesai kita semua mengharapkan selalu menjaga Persaudaraan dan silaturahmi sehingga situasi tetap kondusif,”ungkapnya.

 

(red/humas Polda Kepri /veri)

Tinjau Kalimantan Timur, Presiden Jokowi Cek Kelayakan Calon Ibu Kota Negara

0

Jakarta –  Presiden Joko Widodo pada Selasa, 7 Mei 2019, mengunjungi Provinsi Kalimantan Timur dimana salah satu wilayahnya menjadi calon bagi ibu kota baru Republik Indonesia. Pemerintah menyeriusi wacana pemindahan ibu kota yang telah dirintis sejak era presiden pertama.

“Kita ingin melihat visi ke depan kita seperti apa. Indonesia sebagai negara besar juga ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. Ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju,” kata Presiden.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang dikunjungi Presiden dalam melakukan peninjauan awal terkait kelayakan calon ibu kota. Dalam kunjungan ini, Kepala Negara sedikit menjelajah kawasan Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selama peninjauan berlangsung, Kepala Negara mendapatkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.

“Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini dikaji yang salah satunya adalah di Kalimantan Timur yang kurang dan lebih kita datangi siang hari ini,” ujar Presiden mengawali penjelasannya kepada para jurnalis.

Kepala Negara menyebut bahwa wilayah yang dikunjunginya itu memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya ialah kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia di sekitar kawasan. Keberadaan sarana pendukung tersebut disebutnya dapat menghemat biaya pembangunan apabila di kemudian hari ditetapkan sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.

“Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airportnya, Samarinda juga ada airportnya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada,” tuturnya.

Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemindahan dan penyiapan ibu kota baru tidak hanya berkutat pada kesiapan infrastruktur saja. Banyak aspek lain yang masih harus dikaji oleh pemerintah dan dikonsultasikan dengan sejumlah pihak terkait sebelum mengambil keputusan.

“Kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur. Ada kajian sosial-politiknya seperti apa. Ini yang perlu dipertajam. Kemudian urusan lingkungan dan kebutuhan air seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan entah banjir atau gempa bumi,” ucapnya.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga akan meninjau kelayakan calon ibu kota lainnya yang salah satu di antaranya ialah berada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur ini, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit.

 

(red/ Biro Pers Istana Kepresidenan)

Situng KPU 69,1 persen, Sumut dan Kepri pasangan Jokowi-Maruf Unggul

0

Jakarta – Situng KPU hingga Selasa (7/5/2019) pukul 09.00WIB, sudah masuk data 69,1 persen dari 562.421 TPS ke Situng KPU.Sementara jumlah TPS di Indonesia sebanyak 813.350.

Jumlah total wilayah pemilihan terbagi menjadi 35 wilayah, yakni 34 provinsi di Indonesia dan luar negeri.

Pasangan 01 Jokowi – Maruf Unggul di beberapa pulau di Sumatra seperti Sumatra Utara, Kepulauan Riau,  Bangka Belitung, Lampung.

Begitu juga dengan DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

Dan Pulau Bali, NTT, Kalbar, Kalteng,Kalut, Kaltim, Papua, Papua Barat, sebagian wilayah Kalimantan, hingga TPS Luar Negeri.

Sementara Prabowo-Sandi merajai Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi Selatan.

Berikut daftar perolehan suara Jokowi-Ma’ruf vs Prabowo-Sandi berdasarkan provinsi per Selasa (7/5/2019) pukul 09.00 WIB:

ACEH (75,6%)

Jokowi-Ma’ruf : 314.756

Prabowo-Sandi : 1.811.176

SUMATERA UTARA (74,1%)

Jokowi-Ma’ruf : 2.978.513

Prabowo-Sandi : 2.584.405

SUMATERA BARAT (88,9%)

Jokowi-Ma’ruf : 359.465

Prabowo-Sandi : 2.216.253

RIAU (75,8%)

Jokowi-Ma’ruf : 938.185

Prabowo-Sandi : 1.513.506

JAMBI (89,7%)

Jokowi-Ma’ruf : 782.866

Prabowo-Sandi : 1.064.275

SUMATERA SELATAN (76,9%)

Jokowi-Ma’ruf : 1.520.332

Prabowo-Sandi : 2.195.418

BENGKULU (100%)

Jokowi-Ma’ruf : 582.732

Prabowo-Sandi : 585.535

LAMPUNG (86,5%)

Jokowi-Ma’ruf : 2.501.830

Prabowo-Sandi : 1.666.102

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (97,9%)

Jokowi-Ma’ruf : 486.143

Prabowo-Sandi : 281.614

KEP RIAU (85,6%)

Jokowi-Ma’ruf : 473.770

Prabowo-Sandi : 392.416

DKI JAKARTA (59,4%)

Jokowi-Ma’ruf : 1.966.270

Prabowo-Sandi : 1.789.133

JAWA BARAT (50,1%)

Jokowi-Ma’ruf : 5.671.000

Prabowo-Sandi : 7.721.046

JAWA TENGAH (78,9%)

Jokowi-Ma’ruf : 13.323.682

Prabowo-Sandi : 3.882.194

DI YOGYAKARTA (90,2%)

Jokowi-Ma’ruf : 1.490.319

Prabowo-Sandi : 668.170

JAWA TIMUR (57%)

Jokowi-Ma’ruf : 9.470.232

Prabowo-Sandi : 4.610.861

BANTEN (67,6%)

Jokowi-Ma’ruf : 1.706.829

Prabowo-Sandi : 2.732.253

BALI (99,4%)

Jokowi-Ma’ruf : 2.329.067

Prabowo-Sandi : 211.363

NUSA TENGGARA BARAT (69,9%)

Jokowi-Ma’ruf : 668.443

Prabowo-Sandi : 1.392.262

NUSA TENGGARA TIMUR (87,6%)

Jokowi-Ma’ruf : 2.066.427

Prabowo-Sandi : 264.002

KALIMANTAN BARAT (94,8%)

Jokowi-Ma’ruf : 1.626.800

Prabowo-Sandi : 1.187.816

KALIMANTAN TENGAH (85,6%)

Jokowi-Ma’ruf : 717.516

Prabowo-Sandi : 452.748

KALIMANTAN SELATAN (70,9%)

Jokowi-Ma’ruf : 586.492

Prabowo-Sandi : 1.040.791

KALIMANTAN TIMUR (78,7%)

Jokowi-Ma’ruf : 881.137

Prabowo-Sandi : 667.611

SULAWESI UTARA (83,5%)

Jokowi-Ma’ruf : 1.028.563

Prabowo-Sandi : 293.055

SULAWESI TENGAH (62,4%)

Jokowi-Ma’ruf : 571.707

Prabowo-Sandi : 449.946

SULAWESI SELATAN (84,5%)

Jokowi-Ma’ruf : 1.809.132

Prabowo-Sandi : 2.352.990

SULAWESI TENGGARA (98,2%)

Jokowi-Ma’ruf : 543.689

Prabowo-Sandi : 825.044

GORONTALO (99,6%)

Jokowi-Ma’ruf : 367.681

Prabowo-Sandi : 343.376

SULAWESI BARAT (97,5%)

Jokowi-Ma’ruf : 461.585

Prabowo-Sandi : 255.276

MALUKU (58,5%)

Jokowi-Ma’ruf : 342.303

Prabowo-Sandi : 240.953

MALUKU UTARA (70%)

Jokowi-Ma’ruf : 226.419

Prabowo-Sandi : 236.854

PAPUA (7,1%)

Jokowi-Ma’ruf : 147.436

Prabowo-Sandi : 34.336

PAPUA BARAT (19,2%)

Jokowi-Ma’ruf : 86.765

Prabowo-Sandi : 32.247

KALIMANTAN UTARA (89,5%)

Jokowi-Ma’ruf : 220.687

Prabowo-Sandi : 95.946

LUAR NEGERI (87,9%)

Jokowi-Ma’ruf : 419.694

Prabowo-Sandi : 179.263

Disclaimer:

Data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara:

1. Merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam Salinan Formulir C1 sebagai Hasil Penghitungan Suara di TPS.

Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dengan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

2. Bukan merupakan hasil final, karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan.

Oleh karena itu jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1 dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

(redaksi)

Presiden Jokowi: Wacana Pemindahan Ibu Kota Serius

0

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah memiliki tekad dan keseriusan untuk mewujudkan wacana pemindahan ibu kota. Wacana tersebut sebelumnya telah dicetuskan sejak era presiden pertama Republik Indonesia.

“Kita serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan dari sisi lingkungan,” kata Presiden saat buka puasa dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, 6 Mei 2019.

Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus. Juga hadir antara lain, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial M Syarifuddin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.

Presiden juga menjelaskan ke para pimpinan lembaga tinggi negara apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menjalankan wacana tersebut.

“Kami sudah menyiapkan ada tiga alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya. Ada yang 80.000 hektare, ada yang sudah menyiapkan 120.000 hektare, ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum kita putuskan yang mana yang ingin kita pakai,” ucap Presiden.

DKI Jakarta sendiri sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki wilayah seluas kurang lebih 66.000 hektare. Sehingga lahan yang kini sudah disiapkan di tiga alternatif daerah tersebut dirasa sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah kota yang dikhususkan bagi urusan pemerintahan.

“Apa yang sudah tersedia ini lebih dari cukup kalau hanya dipakai sebagai ibu kota pemerintahan. Artinya ini tinggal memutuskan,” bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menjelaskan bahwa sebaran penduduk di Indonesia saat ini terpusat hanya di Pulau Jawa. Tercatat sekira 57 persen jumlah keseluruhan penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Pulau Sumatera didiami oleh kurang lebih 21 persen total penduduk. Sementara sisanya tersebar di pulau-pulau lainnya.

Persoalan tersebut tentu harus mulai dipikirkan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait. Presiden mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga-lembaga negara yang berkaitan.

“Pemindahan ibu kota ini akan segera kita putuskan, tetapi sekali lagi kami akan konsultasikan tahapan-tahapan besar dengan Bapak dan Ibu sekalian, utamanya kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan ini,” jelas Presiden.

Terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kesanggupan untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan. Presiden telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat soal anggaran tersebut.

“Kemarin Menteri Keuangan sudah menyampaikan, kalau angkanya seperti itu tidak ada masalah, Pak. Asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya anggaran kita juga siap untuk menjalankan keputusan ini,” tuturnya.

Meski demikian, Kepala Negara memberikan penekanan kepada jajarannya agar rencana pemindahan ibu kota ini sebisa mungkin dilakukan dengan tidak membebani APBN.

“Akan kita cari sebuah skema khusus sehingga nantinya ibu kotanya jadi, tetapi APBN tidak terbebani,” tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

 

(red/Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin)

FKDB Usulkan 5 Mei Jadi Hari Anak Yatim

0

Penulis :Tanto

Jakarta – Forum Komunikasi Doa Bangsa atau FKDB mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan hari Yatim Piatu nasional. Permintaan tersebut dilandasi atas dasar pengamalan Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar (UUD 1945).

“Kami mengusulkan kepada pemerintah agar tanggal 5 Mei dijadikan sebagai hari Yatim Piatu,” kata Ketua umum FKDB H Ayep Zaki didampingi Cucup Ruhiyat Ketua II FKDB yang membidangi masalah ekonomi dan Zaenal Mutaqin Direktur Bursa Tani Global Niaga  kepada wartawan di RM Handayani Prima, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Minggu 5 Mei 2019.

Dikatakan Ayep Zaki, kedepan, kemisikinan dan kebodohan tidak boleh lagi di ada Indonesia. Kata zaki, FKDB memberikan solusi kepada pemerintah agar kedua masalah itu bisa diselesaikan secara cepat.

Solusi pertama, menurut Zaki, penguatan masalah sektor pertanian. Kedua, kata dia, fakir miskin dan yatim piatu harua benar-benar diperhatikan.

“Bahkan, anak yatim piatu bisa menjadi pemilik saham diberbagai perusahaan yang ada di Indonesia”.

“Anak yatim harus kita perhatikan bersama. FKDB tidak bisa sendiria. Kita  harus saling bersinergi, mualai dari tokoh masyarakat, partai politik, pemerintah dan semua elemen harus bahu membahu menangani masalah itu,” ujarnya.

Menurutnya Zaki, stigma yang selama ini melekat dimasyarakat soal kebodohan dan kemiskinan harus benar-benar dihilangkan ditengah masyarakat .

“Mohon maaf pemulung tidak boleh anaknya jadi pemulung. Petani tidak boleh lagi anaknya jadi petani. Artinya, harus ada perubahan pola hidup masyarakat kita kedepannya,” jelas Zaki.

Sementara itu, Cucup Ruhiyat mengatakan, sejak tahun 2005 hingga 2018 FKDB sudah membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengentasan kemisikinan dan anak yatim.

“Dari tahun 2005-2018 kami sudah membangun 244 unit usaha UMKM di Indonesia. FKBD juga sudah membangun 22 lembaga pendidikan dari PAUD hingga SMA. Sementara untuk anak asuh kita sudah mempunyai 1294 orang,” kata Cucup Ruhiyat.

Terbaru kata Cucup, kita juga melakukan program Way Far di seluruh Indonesia. Program ini, kata dia, sangat releven diterapkan kepada masyarakat.

“Program Way Far dilatarbelakangi dari kesuksesan FKDB dari tahun 2005-2018. Jadi kita akan menampung dana dari para penyumbang atau donatur. Lantas, dana tersebut kita pergunakan dalam bentuk unit usaha. Baru, setelah itu kami salurkan kepada yang berhak menerima,” jelasnya.

Cucup menjelaskan, pengeloaan lembaganya memang berbeda dengan yang oraginisai sudah ada di Indonesia. Dirinya juga mengaku, FKDB akan transparan dalam mengelola keuangan.

“Kita tentu transparan semuanya. Kami pergunakan sistem yang update dan bisa diakses oleh siapaun,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga