Batamtimes. Co, JAKARTA – Ketua umum Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) H Ayep Zaki mengapresiasi keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama tahun 2019,  di Banjar, Jawa Barat, yang sudah ditutup Wakil presiden Jusuf Kalla hari ini.

Keputusan itu kata Zaki, sudah tepat dan pasti akan bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

“Nahdlatul Ulama berisi orang-orang pandai dan mempunyai pemikiran yang luas untuk kepentingan dan negara. Tentunya, sebelumnya NU memutuskan sesuatu pasti sudah dipikirkan dengan matang,” kata Zaki dalam siaran pers Jum’at (1/3/2019).

Zaki yang juga menjabat Ketua umum Komunitas Penggerak Ekonomi Jokowi-Ma’ruf Amin atau Koper Jomin ini meminta yang telah menjadi keputusan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2019 tidak dijadikan polemik. Apalagi saling menghujat dan saling menjelekkan.

“Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita bersama. Saling menghormati apa yang sudah diputuskan NU,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan sejumlah keputusan dan rekomendasi hasil Munas dan Konbes NU dalam sambutannya.

Pertama, dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa (muwathonah, citizenship) tidak dikenal istilah kafir. Setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi.

Kedua, berdasarkan konstitusi, Indonesia bukan darul ifta. Bukan negara agama. Namun sejurus dengan itu, tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak beragama.

“Oleh karena hanya institusi yang diberi mandat oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sah yang boleh mengeluarkan fatwa,” kata Kiai Said Aqil.

Ketiga, money game dengan sistem MLM (Multi Level Marketing) yang mengandung unsur tipu muslihat (ghoror) dan syarat yang menyalahi prinsip akad sekaligus dari transaksi yang berupa bonus, bukan barang hukumnya haram.

Keempat, sampah plastik yang sudah menjadi persoalan dunia disebabkan oleh faktor industri dan rendahnya budaya masyarakat menyadari resiko bahaya sampah plastik. Oleh karena itu, penanganan sampah plastik harus memasukkan elemen budaya.

“Sehingga terbangun cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya menghindarkan diri dari bahaya sampah plastik,” ujar Kiai Said Aqil.

Kelima, tandasnya, optimalisasi peran NU turut serta menyelesaikan konflik internasional dan mewujudkan perdamaian dunia dengan konsep Islam Nusantara.

“NU memiliki modal sosial dan insfrastruktur organisasi yang cukup untuk melakukan peran itu. Antara lain dengan mengoptimalkan peran 36 PCINU di seluruh penjuru dunia sebagai International office,” pungkasnya.

(red/tanto)

Batamtimes. Co, Pekanbaru – Gabungan Mahasiswa Riau Anti Korupsi (GMR-AK) mendesak Mabes Polri untuk memantau proses penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan pipa transmisi.

Saat ini, kasus dugaan korupsi dengan standar PE 100 DN 500 MM sepanjang 2 kilometer di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau tahun 2013 ditangani Direskrimsus Polda Riau.

Gabungan Mahasiswa Riau Anti Korupsi (GMR-AK) Romi Saputra mengatakan sudah ada tiga orang tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

Mereka adalah Sabar Stevanus P Simalongo dari PT Panotari Raja selaku pejabat pembuat komitmen Edi Mufti BE, dan konsultan pengawas Syafrizal Taher.”Namun kuasa pengguna anggaran Muhammad yang pada masa itu menjabat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013 belum tersentuh hukum,” kata Romi.

Hal itu disampaikan Romi Saputra saat menggelar aksi bersama puluhan mahasiswa GMR-AK di halaman Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/2/2019) kemarin.

Romi menilai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau yang menangani perkara tersebut terkesan tebang pilih, sementara Muhammad yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Bengkalis diduga memiliki tanggung jawab lebih dalam proyek itu.

Secara keseluruhan Romi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kapolri dalam aksi damai tersebut. Diantaranya adalah mendesak Mabes Polri turut serta mendorong penuntasan kasus itu hingga selesai.

“Selanjutnya meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk tim dan memonitor kinerja Polda Riau,” ujarnya.

Tuntutan ketiga adalah meminta Ditreskrimsus Polda Riau untuk segera menjerat Muhammad sebagai tersangka, setelah yang bersangkutan beberapa kali menjalani pemeriksaan.

“Apabila tuntutannya tidak ditindaklanjuti, maka kami akan menggelar aksi serupa dengan massa lebih besar,” tuturnya.

(red/br. Riau)