Pemda Natuna Temui Menkopolhukam Akui Ada Miskomunikasi Soal Karantina WNI dari Wuhan

0
233

Batamtimes.co – Natuna – Pemerintah daerah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau didesak massa ditengah unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Natuna, Senin (03/02/2020) Siang, untuk menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Guna menyampaikan aspirasi masyarakat menolak Natuna dijadikan lokasi Kerantina 238 WNI dari Wuhan China.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal bersama Menkopolhukam Mahmud MD didampingi Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., Menteri Kesehatan Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K), Wakil Bupati Natuna, Ketua DPRD Natuna, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda Natuna gelar Konferensi pers, Selasa (04/02/2020) dikantor Menkopolhukam, Jakarta.

Kedatangan rombongan Bupati Natuna ke Jakarta melalui Protokoler Istana Negara diarahkan menemui Menkopolhukam Mahmud MD di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (04/02/2020) kemarin.

Usai menggelar pertemuan Menkopolhukam Mahmud MD didampingi Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., Menteri Kesehatan Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K), Bupati Natuna dan Wakil Bupati Natuna, Ketua DPRD Natuna, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda Natuna.

Bupati Hamid Rizal didampingi Wakil Bupati dan ketua DPRD bersama anggota ditengah aksi Massa didesak berangkat ke Jakarta temui Presiden Jokowi Sampaikan Aspirasi Masyarakat Natuna, menolak Natuna dijadikan Kerantina ratusan WNI dari Wuhan China, Selasa (03/02/2020) pagi.

Mahmud MD mengakui adanya keterlambatan informasi kepada warga Natuna terkait evakuasi 238 warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Tiongkok yang ditempatkan di Natuna.

“Memang terjadi semacam miskomunikasi ya, keterlambatan informasi, karena perkembangan berlangsung begitu cepat sehingga pemerintah begitu mendapat greenlight untuk memulangkan saudara-saudara kita WNI dari Wuhan, China langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam saat menggelar Konferensi pers.

Mahfud menilai Natuna dianggap tempat paling mudah, paling aman, dan dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat.

Namun saat ini Natuna bergejolak menolak Natuna dijadikan lokasi Kerantina ratusan WNI dari Wuhan, China. Kata Mahmud timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat.

Massa semakin bergejolak mendesak Bupati Natuna harus berangkat ke Jakarta temui Presiden Jokowi tolak Natuna dijadikan Kerantina ratusan WNI dari Wuhan China.

Aspirasi dari pejabat Natuna tersebut, sebut Mahfud, akan ditampung dan akan dikomunikasikan kepada Presiden Joko Widodo mengingat Presiden Jokowi sangat sibuk.

“Saya tetap akan menyampaikan ada keinginan teman teman bertemu Presiden,” ucapnya.

Mahmud juga meyakinkan masyarakat Natuna Pemerintah menjamin Pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Cina yang kini dikarantina, tak membahayakan masyarakat di Natuna.

Mantan Ketua MK itu meminta masyarakat Natuna untuk tidak mempercayai berita bohong (Hoax) yang dapat memprovokasi dan mendramatisir situasi tapi sebenarnya tidak terjadi ada apa-apa, ungkapnya.

Selain itu Pemerintah juga menjamin WNI yang dipulangkan dari Wuhan dalam keadaan sehat, namun perlu dilakukan beberapa tindakan sesuai standar WHO harus di observasi terlebih dahulu sebelum dipulangkan kepada keluarganya.

Menkopolhukam tetap akan menyampaikan ada keinginan pemda Natuna bertemu Presiden, tetapi sekurang-kurangnya Menko Polhukam diminta ke Natuna dalam waktu yang tidak terlalu lama atau sekurang-kurangnya tanggal 6 Februari 2020.

Selain dirinya yang akan ke Natuna, Menkes Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna hingga pemeriksaan terhadap WNI yang dievakuasi dari Wuhan selesai dilakukan.

(Red/Pohan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here