Komisi IX DPR-RI Dijadwalkan Kunjungi Natuna, Tinjau Kondisi Observasi WNI dari Wuhan

0
584

Batamtimes.co – Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna melalui bagian humas dan Protokoler dalam agenda kegiatan menjadwalkan kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI ke Natuna selama tiga hari mulai Kamis – Sabtu (13-15 – 02- 2020) minggu ini.

Kedatangan Komisi IX DPR-RI bersama rombongan akan meninjau langsung penanganan 238 Warga Negara Indonesia (WNI) sedang menjalani observasi selama 14 hari. Di Hanggar Barat Pangkalan Militer Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepri.

Bupati Natuna Hamid Rizal, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra temui Komisi IX DPR-RI di gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020 lalu soal Natuna dijadikan Kerantina ratusan WNI dari Wuhan ditolak masyarakat Natuna.

Selain itu Komisi IX DPR-RI juga akan menggelar rapat spesifik dengan Stakholder soal penanganan kerantina ratusan WNI dari Wuhan.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI menyambut baik kunjungan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati Ngesti Yuni Suprapti, dan Ketua DPRD Andes Putra ke gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020 lalu.

Hamid sebelumnya memutuskan berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk Komisi IX DPR, usai dirinya diprotes warga Natuna terkait kebijakan pemerintah pusat mengkarantina ratusan WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China akibat virus corona untuk menjalani masa observasi di Kepulauan Natuna.

Perlu diketahui program observasi di Natuna ini adalah program pemerintah pusat. Kami tidak tahu program ini,” kata Hamid di komplek Parlemen, di Jakarta.

Selain Bupati Hamid Rizal, Wakil Bupati Ngesti, Ketua DPRD Natuna Andes Putra juga turut hadir Haryadi Ketua KNPI, Fadillah Ketua PP untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Natuna kepada Komisi IX DPR-RI di Jakarta.

Pemerintah pusat pun, lanjut Hamid, sudah mengakui bahwa ada keterlambatan pemberian informasi bahwa Natuna akan dijadikan tempat observasi kesehatan. Alasan keterlambatan itu adalah karena situasi pemulangan WNI dari China yang mendesak.

“Itulah tadi disampaikan oleh Pak Menteri ini dalam keadaan yang begitu mendesak, begitu mendadak, sehingga informasi itu terlambat disampaikan kepada, baik itu kepada pemda maupun kepada masyarakat,” ujar Hamid dikutip radarbangsa.com.

Bupati dan wakil Bupati serta Ketua DPRD Natuna ditengah Massa didepan Kantor DPRD tolak Natuna dijadikan Kerantina ratusan WNI dari Wuhan, China paksa Bupati Natuna temui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Natuna.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh dalam pertemuan tersebut meminta pemerintah untuk mengoptimalkan sosialisasi dan informasi yang utuh mengenai tentang karantina dan observasi kesehatan bagi WNI asal Wuhan, China.

” Sosialisasi dan informasi yang utuh  tentang virus corona harus terus dilakukan untuk meminimalisir ketakutan dan kekhawatiran warga Kabupaten Natuna,” tutur Ninik (sapaan akrabnya).

Ketua DPP PKB Bidang Kesehatan dan Penguatan Inklusi Disabilitas itu juga meminta pemerintah turun tangan memastikan seluruh masyarakat Natuna serta WNI yang diobservasi di daerah tersebut dalam kondisi sehat dan selamat.

“Kami juga mengapresiasi warga kabupaten Natuna yang menerima WNI dari Wuhan untuk menjalani masa observasi selama 14 hari di Natuna,” tukas Ninik.

(Red/Pohan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here