Rapat Paripurna DPRD, Hamid Rizal : Minta Penghapusan Aset Tak Layak Operasi

0
373

Batamtimes.co – Natuna – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal hadiri rapat paripurna DPRD Natuna, agenda penyampaian pandangan akhir Fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) Anggaran Tahun 2019, Selasa (14/07/2020) pagi.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Natuna Andes Putra, didampingi Wakil ketua I Daeng Ganda Rahmatullah, dan Wakil Ketua II Jarmin Siddik, SE.

Bupati Hamid Rizal tandatangani berita acara penyerahan dokument usai rapat paripurna DPRD agenda pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) Anggaran Tahun 2019, Selasa (14/07/2020).

Untuk mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPRD dan persetujuan serta saran maupun masukan terhadap laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) Anggaran Tahun 2019.

Terlebih adanya sejumlah temuan BPK terhadap penggunaan aset-aset milik pemerintah daerah kerap mendapat sorotan.

Di ruang rapat paripurna DPRD Hamid menjelaskan, setelah menerima hasil laporan audit BPK, ia langsung menindak lanjuti berbagai hasil temuan dan mengevaluasi untuk segera dilakukan pembenahan.

Terhadap aset-aset milik pemerintah daerah  seperti kendaraan pejabat dan kendaraan dinas operasional.

Hasil pemeriksaan tersebut diketahui terdapat sejumlah kendaraan Dinas Operasional di kecamatan sudah tidak layak beroperasi, paparnya.

Menurut Bupati Hamid perlu dilakukan pendataan ulang dan minta penghapusan aset, agar neraca asset daerah dapat terangkum secara lebih riil, serta mencegah temuan pengelolaan asset daerah bisa terulang kembali, tegasnya diakhir rapat paripurna.

Bupati Hamid minta Penghapusan aset, agar neraca asset daerah dapat terangkum secara lebih riil, serta mencegah temuan pengelolaan asset daerah bisa terulang kembali.

Selain itu, Bupati Hamid juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan saran dan masukan kepada eksekutif untuk menjadi lebih kedepan.

Dia berharap untuk sinergi antara lembaga legislative dan eksekutif dapat terus terjalin dan menjalankan fungsi pengawasan serta mendukung pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Fraksi PNR disampaikan Junaidi menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas hasil pemeriksaan Oleh BPK provinsi Kepri.

Menurutnya  hal ini perlu di pertahankan sebagai motivator bagi meningkatkan kinerja di pemerintah untuk tahun mendatang.

Namun, meski mendapat predikat WTP, bukan berarti tidak ada masalah, terangnya.

Dia menegaskan, bahwa masih ada temuan BPK yang perlu ditanggapi dengan serius oleh pemerintah karena hal ini dapat berdampak kerugian untuk daerah.

Junaidi berharap, Pemerintah Daerah lebih fokus pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) terutama pengembangan bidang pariwisata, Perikanan dan wajib pajak lainnya.

Kedepan, secara bertahap Natuna tidak lagi bergantung pada dana perimbangan dari pusat maupun Provinsi, pungkasnya.

(Pohan/Pro_kopim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here