Batamtimes.co – Natuna – Wakil Bupati Kabupaten Natuna, Ngesti Yuni Suprapti dampingi anggota DPR – RI asal pemilihan Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dalam agenda reses untuk menjaring aspirasi rakyat di Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat, Selasa (04/08/2020).
Dalam hal memenuhi kebutuhan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan mendengar juga memantau langsung kondisi lapangan di suatu daerah.
Menurut Ngesti, kunjungan kerja anggota DPR ke Natuna perlu dilakukan dan meninjau langsung kondisi daerah di wilayah perbatasan NKRI ini masih jauh tertinggal pembangunannya.
Sebab masih ada sejumlah Infrastruktur dasar masyarakat yang sampai saat ini masih belum terpenuhi oleh pemerintah, seperti belum tersedianya jaringan listrik 24 jam di Kecamatan Pulau Tiga Barat (Pultibar) dan Pulau Tiga.
Hal ini dirasa masih berdampak pada pengembangan potensi setempat, terutama bagi pengelolaan sektor perikanan sebagai komoditi utama, ungkap Ngesti saat mengawali sambutannya mendampingi Ansar Ahmad digelar di Gedung pertemuan Desa Tanjung Kumbik, Pulau Tiga.
Lanjut Ngesti, untuk infrastuktur jalan lingkar yang menjadi idaman masyarakat Pultibar dan Kecamatan Pulau Tiga, hendaknya dapat diakomodir melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan menjadi skala prioritas yang harus segera dapat direalisasikan.
Selain itu, Ngesti juga menyampaikan, masih banyak prioritas lain yang diharapkan dapat terealisasi segera, seperti pembangunan Bandar udara Sipil. Sedangkan ditingkat nasional perlu juga dilanjutkan program peningkatan jalan penghubung seperti jalan Teluk Buton menuju Kelarik.
Begitu banyaknya usulan program nasional menjadi gambaran bahwa besarnya harapan Kabupaten Natuna, sebagai salah satu daerah penghasil migas untuk menjadi sebuah daerah maju dan sejahtera di perbatasan, tegasnya.
Hal senada di jelaskan Ansar Ahmad, bahwa dalam setiap kesempatan dirinya yang tergabung dalam Komisi V DPR RI terus berusaha memperjuangkan agar Natuna mendapatkan perhatian khusus dalam program pembangunan pemerintah pusat.
Mengingat Natuna sebagai salah satu wilayah perbatasan NKRI, juga sebagai pendukung pemasukan belanja Negara yang sangat besar, dimana daerah ini terkandung didalamnya cadangan gas alam cair mencapai 141,06 Triliun kaki kubik.
Ansar juga menyadari bahwa dengan segala potensi yang dimiliki, terutama perairan Natuna Utara harus terus dilakukan peningkatan pengamanan wilayah.
Karena bukan tidak mungkin kedepan bukan hanya potensi perikanan saja yang sering dicuri oleh pihak asing, melainkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dalam perut bumi Natuna juga akan menjadi incaran negara asing, paparnya.
Dia sangat berharap pihak Satuan Tugas (Satgas) pengamanan wilayah kedaulatan NKRI di Natuna harus ditingkatkan klasifikasinya.
Selain itu, kata Ansar Natuna di mekarkan daerah Provinsi khusus juga harus terus diperjuangan, sehingga dapat meminimalisir kesenjangan wewenang dalam menghadapi persoalan pembangunan daerah perbatasan.
Meskipun dilihat dari aspek teknis belum memenuhi syarat, tetapi ditinjau dari aspek stategis, politik, pertahanan dan keamanan sudah selayaknya Provinsi Khusus Natuna direalisasikan.
Ansar menambahkan, untuk pembangunan Bandara sipil saat ini Detail Engineering Design (DED) sedang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Menurutnya hal ini perlu sama-sama di dukung karena bandara merupakan fasilitas prioritas akses penghubung bagi investor untuk berinvestasi pada di daerah, yang akan berdampak pula pada peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ansar juga menyampaikan informasi bahwa sebagai wilayah kepulauan Natuna saat ini masih melakukan pantauan kecelakaan laut mengunakan radar geologi cuaca yang ada di Kalimantan Barat.
Namun pada tahun 2022 mendatang fasilitas serupa akan dibangun di Natuna dan Tanjungpinang dengan kekuatan pantauan 200 Km, jelasnya.
Di tempat yang berbeda, Camat Pulau Tiga Barat Idris, juga menyampaikan kecamatan yang dipimpinnya membawahi 4 desa, yakni Desa Pulau Tiga, Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa Setumuk dan Desa Selading dengan jumlah penduduk 2.032 jiwa.
Sebagai Kecamatan baru yang diresmikan tahun 2016 lalu, ada beberapa infrastruktur dasar yang belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan, diantaranya ketersediaan listrik yang saat ini hanya menyala 14 jam sehari, jalan lingkar dan akses jaringan telekomunikasi yang belum memadai.
Tak terkecuali soal Puskesmas Pulau Tiga Barat juga masih memiliki kendala terutama peralatan kesehatan yang masih perlu ditambah.
Terakhir Idris berharà p, adanya pembangunan Pelabuhan masyarakat dengan segala fasilitas pendukung yang lebih memadai guna mewujudkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas, tandasnya.
(Pohan/Pro_kopim)
