Jakarta – batamtimes.co – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Dr. Sri Mulyono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memangkas anggaran kementerian dan lembaga negara hingga Rp 256,1 triliun, serta dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun. Kebijakan ini diambil guna meningkatkan efisiensi keuangan negara.
“Presiden Prabowo sangat paham bahwa selama ini kebocoran APBN mencapai lebih dari 30%,” ujar Sri Mulyono dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).
Menurutnya, efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga, serta pengurangan transfer ke daerah, tidak akan menghambat program pembangunan nasional. Ia menilai, pemerintah masih memiliki sumber dana potensial lain yang bisa dimanfaatkan, salah satunya dari cicilan hutang obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Sri Mulyono menyoroti bahwa sejak tahun 1999, negara telah membayar cicilan hutang obligor BLBI sebesar Rp 80 triliun per tahun, yang akan berlanjut hingga 2033 dengan total beban lebih dari Rp 1.000 triliun.
“Logikanya sederhana, yang punya hutang adalah para obligor BLBI, tapi mengapa negara, dalam hal ini rakyat, yang harus membayarnya? Ini sangat tidak adil. Rakyat yang sudah menderita akibat kejahatan para obligor justru dibebani kewajiban melunasi hutang mereka,” tegasnya.
Ia menuding para obligor BLBI memiliki kekebalan hukum karena kekayaan mereka yang luar biasa, sehingga terus dilindungi oleh pemangku kekuasaan.
Tantangan untuk Presiden Prabowo
Sri Mulyono menyarankan agar Presiden Prabowo mengambil langkah berani dalam menagih kewajiban para obligor BLBI untuk membayar cicilan mereka. Ia meyakini, jika langkah ini diambil, pemerintah dapat menghemat anggaran hingga Rp 680 triliun dalam delapan tahun ke depan.
“Jika Presiden Prabowo ingin meninggalkan legacy ‘Indonesia Bersih, Jujur, dan Berkah’, maka ini adalah momentum yang tepat. Rakyat pasti akan mendukung penuh,” katanya.
Namun, ia juga mempertanyakan apakah pemerintahan Prabowo memiliki keberanian dan kemampuan untuk menindak para konglomerat yang menguasai ekonomi dan politik di Indonesia.
“Sekali lagi, pertanyaannya, opo wani, opo iso?” pungkas Sri Mulyono.
