Tanjungpinang – batamtimes.co – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin Rapat Koordinasi Transmigrasi Lokal dan Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor BP Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (18/3/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, FKPD Provinsi Kepri, serta Wali Kota dan Kepala BP Batam Amasakar Ahmad.
Kegiatan dimulai dengan penyerahan SHM oleh Menko AHY, didampingi Menteri Transmigrasi, Wamen ATR/BPN, Gubernur Kepri, dan Kepala BP Batam, kepada 68 warga Rempang yang telah menempati rumah baru di Tanjung Banon. Hal ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas dukungan warga terhadap pengembangan Rempang Eco City.
Dalam sambutannya, Menko AHY menegaskan bahwa penyerahan SHM ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada warga atas tanah dan rumah yang mereka tempati.
“Ini adalah bentuk dukungan nyata dari warga Rempang terhadap keberlanjutan pembangunan kawasan Rempang Eco City. Pemerintah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar AHY.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam telah menerbitkan sekitar 161 SHM untuk warga Rempang, dan jumlah ini akan terus bertambah seiring selesainya proses penerbitan sertifikat lainnya.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Kota Batam kini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KEET) dalam Rencana Kawasan Transmigrasi Batam-Rempang-Galang (Barelang).
KEET Barelang akan dikembangkan menjadi kawasan transmigrasi modern dan terintegrasi, yang nantinya diharapkan dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kementerian Transmigrasi telah menerapkan lima program unggulan, yaitu Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nasional, dan Transmigrasi Gotong Royong,” jelasnya.
Kepri Miliki 7 Proyek Strategis Nasional
Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga menyoroti berbagai keunggulan geografis yang dimiliki provinsi ini, yang menjadikannya mendapat berbagai keuntungan dari pemerintah pusat.
“Kepri memiliki status Free Trade Zone (FTZ) di wilayah Batam-Bintan-Karimun (BBK), Kawasan Ekonomi Khusus, serta tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Tujuh PSN di Kepri mencakup:
- Pengembangan KEK Galang Batang
- PSN Kawasan Pulau Ladi
- Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park
- PSN Kawasan Industri Topaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran
- Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan
- Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut
- Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, dan Tembaga
Sementara itu, Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam, Amasakar Ahmad, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas pengembangan kawasan ekonomi baru, Rempang Eco City.
Dengan posisi strategis di jalur pelayaran tersibuk dunia, yakni Selat Malaka, Batam telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas (FTZ).
“Strategi yang tepat diperlukan agar Batam dapat tumbuh sebagai pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan alih kapal, sesuai dengan tujuan pengembangan kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.
Penulis : Adi
Editor : Pohan
