Oleh: Assistant Prof. Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H. Akademisi Senior, Guru Besar Advokat Indonesia.
Penulis artikel singkat ini tidak bermaksud mengkritisi atau mencari kesalahan para penyelenggara negara. Tulisan ini semata-mata sebagai perhatian bersama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia demi kelangsungan dan kemajuan bangsa dan negara.
Reshuffle yang tidak berbasis evaluasi kinerja yang transparan hanya akan menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan dan menjaga keseimbangan koalisi. Bukan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan bangsa ini.
Jawabnya tentu tidak. Masalah bangsa hari ini bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi menteri, tetapi soal sistem, soal keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan soal political will yang tulus.
Jika sistemnya masih sama, jika oligarki masih mencengkeram, jika kebijakan masih setengah hati, maka reshuffle hanyalah kosmetik politik. Ganti pemain, tetapi permainan tetap sama. Bahkan cenderung membingungkan arah pembangunan.
Reshuffle kabinet kembali menjadi tontonan politik yang seolah-olah menjadi solusi atas semua persoalan bangsa. Pemerintah mengganti beberapa menteri, menggeser beberapa posisi, lalu publik diminta untuk kembali berharap. Padahal pertanyaan mendasarnya: apakah dengan mengganti orang, masalah lantas selesai?
Ironinya, di saat narasi efisiensi anggaran terus didengungkan dan rakyat diminta untuk mengencangkan ikat pinggang, justru kita disuguhi pembentukan Watimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) yang super gemuk.
Pengangguran, penegakan hukum yang tumpul ke atas, atau korupsi yang menggurita. Rakyat sudah cerdas. Rakyat tidak butuh drama pergantian menteri, rakyat butuh hasil kerja yang nyata.
Di tengah APBN yang defisit dan utang yang menumpuk, menambah puluhan jabatan Watimpres hanya akan menjadi beban.
Fungsinya pun tumpang tindih dengan staf khusus, kementerian, dan lembaga lain yang sudah ada. Rakyat akan melihat ini sebagai politik balas jasa, politik akomodasi untuk menampung para pendukung yang belum kebagian kursi.
Tugas Watimpres adalah memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Pertanyaannya, apakah untuk memberi nasihat butuh puluhan orang dengan fasilitas negara yang mewah?
Dengan gaji, tunjangan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan anggaran operasional yang tidak sedikit, ini adalah pemborosan uang negara yang telanjang.
Jika dulu hanya 8 orang, kini jumlahnya membengkak hingga puluhan orang. Untuk apa sebanyak itu?
Negara ini butuh nalar yang sehat dalam mengelola pemerintahan. Bukan menambah jabatan untuk menyenangkan elite, melainkan mengurangi beban dan bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. Kembalikan politik pada niat tulus pengabdian, bukan sekadar kalkulasi kepentingan pribadi dan kelompok.
Jika reshuffle tidak menyelesaikan masalah, maka Watimpres yang gemuk justru menambah masalah baru, yaitu pemborosan.
Penulis: Advokat Senior, Wasekjen DPN PERADI & Waketum DPP IKADIN, Dosen Tetap FH UNMA Banten.
