Batamtimes. Co, Singapura – Sebanyak 14 brands asal Indonesia diantaranya; Purana, D.Tale, Nataoka, Hunting Fields, Maison Met, Pattent Goods, and Oaksva Jewelery, Woodka, Bermock, Danjyo Hiyoji, Alexalexa, Saul, Jeffry Tan, dan Diniira, mempersembahkan hasil kreasinya di Rising Fashion Pop-Up Store di Paragon Shopping Centre, Orchard Singapura selama satu bulan dari 1-31 Agustus 2018.
Rising Fashion merupakan kolaborasi pelaku fashion Indonesia dan Singapura. Risinh berasal dari RI (Republik Indonesia dan Singapura).
Rising Fashion pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017, oleh KBRI Singapura bekerja sama dengan Digital Fashion Week dan Textile and Fashion Federation (TaFF) di Galery Lafayette Pacific Place, Jakarta.
Duta Besar (Dubes) RI untuk Singapura Ngurah Swajaya dalam sambutannya mempercayai kerjasama industri fashion kedua negara akan memperat hubungan masyarakat kedua negara.
“Akan memperkuat peranan Indonesia dan Singapura sebagai pemain utama dunia mode dan fashion,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima wartawan dari KBRI Singapura.
Ditambahkan Dubes, hari pertama penjualan Rising Fashion hari mencapai USD 3,560.
Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi saat membuka acara itu mengatakan, Rising Fashion 2018, memberikan apresiasi kepada 14 brands asal Indonesia dan Bekraf.
Dirinya berharap, kegiatan ini memiliki kontinuitas yang mampu menstimulasi designers Indonesia lainnya untuk masuk dalam kancah industry fashion global.
“Produk kreatif RI yang unggul sangat berpotensial untuk menjadikan Indonesia pemain di kancah global dan untuk itu, Kementerian Luar Negeri dan stakeholders terkait akan terus mendukung peningkatan ekspose dan ekspor produk kreatif ke manca negara,” ujar Menlu.(*)
Batamtimes.co, Tanjungpinang – Miris melihat kampung halamannya, Provinsi Kepulauan Riau yang seakan jauh tertinggal dari Provinsi lainnya yang ada di Indonesia Nurhidayah Abdul Jalil meniatkan diri untuk maju sebagai Caleg Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR – RI).
Nurhidayah mencalonkan diri memperebutkan kursi Parlemen senayan dengan menggunakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Saya meninggalkan Kepri, khususnya pulau penyengat itu tahun 1996 dan waktu itu keadaannya jauh berbeda dari sekarang dulu kita sangat maju sekarang jauh sekali tertinggal,” sebut Nurhidayah saat menghubungi, media ini, Rabu(1/8).
Putra kelahiran Pulau Penyengat ini, sudah malang melintang keliling dunia sebagai kapten kapal dan melihat Kota – Kota di Dunia ini sebagai bahan perbandingan untuk memajukan Provinsi Kepri.
Baginya, semangat membangun jauh lebih penting dari pada sekedar materi.
“Kalau di banding dengan gaji saya sebagai kapten kapal jauh jika dibandingkan dengan gaji anggota DPR RI,” ujarnya.
Saat disinggung apakah Ia siap bersaing dengan nama – nama besar seperti Ansar Ahmad, Dwi Ria Latifah, Jasarmen Purba, Nyat Kadir dan Juga Huznizar.
Pria murah senyum ini, mengatakan ia akan siap kalah dan menang dalam pertarungan ini.
“Yang penting saya maju demi kepentingan masyarakat,” paparnya.
Batamtimes.co, Natuna – Sidang mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara KPU dan PKB soal pengembalian berkas pendaftaran Bacaleg PKB tahun 2019 telah mencapai kesepakatan.
Hal tersebut terungkap ketika Panwaslu Natuna menggelar sidang putusan hasil mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu secara terbuka pada, Rabu malam (01/08/2018) sekitar pukul 21,15 wib diruang sidang kantor Panwaslu di Jalan Dtk Wan Mohd Benteng Ranai Natuna Kepri.
Pimpinan sidang ketua Panwaslu Natuna Khairrurijal, ST, didampingi komisioner Ayanep, SH, M.Kn dan Lindawati SH, membacakan hasil putusan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara pemohon pihak Partai PKB melawan termohon KPU Natuna.
Termohon KPU dihadiri Junaidi Ketua KPU didampingi komisioner Risno dan Musalib mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara KPU dan PKB diruang sidang Panwaslu Natuna Rabu malam (01/08/2018)
Ketua panwaslu selaku mediasi menyampaikan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, dituangkan dalam berita acara keputusan.
Pada poin 1 (Satu) bahwa KPU bersedia menerima kembali berkas pengajuan pendaftaran partai PKB, pada tahap penelitian dan perbaikan berkas calon PKB dari tanggal 02 – 06 Agustus 2018 dari jam 08,00-16,00 wib.
Selanjutnya, poin 2 (Dua) pemohon partai PKB wajib memenuhi seluruh dokumen lengkap dan sah pengajuan pendaftaran caleg PKB.
Poin ketiga, apabila partai PKB tidak memenuhi semua persyaratan yang ditentukan pada poin satu dan dua, maka pengajuan dan pendaftaran caleg partai PKB dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak dapat mengajukan kembali, pemohon dapat menyanggupi dari pihak termohon, terangnya.
Pemohon partai PKB dihadiri Saufi Ketua dan sekretaris PKB untuk mendengarkan putusan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara KPU dan PKB.
Sidang mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu dihadiri Ketua KPU Junaidi, ST, komisioner Risno dan Musalib selaku termohon dan Saupi ketua PKB dan Sekretaris selaku pemohon.
Usai pembacaan putusan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu komisioner Panwaslu Natuna meninggalkan ruangan sidang diikuti para pihak yang sudah selesai bersengketa.
Ditempat terpisah, menurut penuturan Saupi ketua PKB Natuna proses sengketa proses pemilu ini berawal dari pendaftaran bacaleg PKB. Pada tanggal 17 Juli 2018 sebagai hari terakhir mengajukan pendaftaran berkas bacaleg PKB pada pukul 23,30 wib ke KPU Natuna hingga ditutup tepat pukul 24.00 wib.
Setelah diteliti dan diperiksa berkas pengajuan pendaftar Bacaleg partai PKB, dinilai tidak lengkap masih ada kekurangan persyaratan dan hasil pemeriksaan berkas tersebut, dituangkan dalam berita acara KPU dan bersamaan di jam yang sama pendaftaran bakal calon anggota legislatif lewat Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sudah tutup.
Akhirnya berkas pengajuan pendaftaran Bacaleg partai PKB dipulangkan KPU Natuna, kata Saupi
Lanjutnya, akibat pengembalian pengajuan pendaftaran Bacaleg PKB terancam tidak bisa ikut sebagai peserta pemilu tahun 2019 mendatang.
Maka, kata Saupi dengan segala pertimbangan mereka partai PKB mengajukan keberatan kepada Panwaslu Natuna atas pengembalian pengajuan pendaftaran Bacaleg PKB oleh KPU Natuna
Lantas, pada tanggal 20/07/2018 mereka PKB mengajukan permohonan gugatan kepada Panwaslu Natuna, selama tiga hari untuk melengkapi permohonan tersebut. Setelah permohonan pemohon terpenuhi sesuai ketentuan perundang – undangan.
Maka Panwaslu Natuna mengeluarkan nomor registrasi permohonan gugatan kepada PKB pada tanggal 25 Juli 2018, dua hari setelah itu Panwaslu Natuna mengadakan mediasi kepada dua belah pihak pada tanggal 27/07/2018 lalu secara tertutup. Akhirnya KPU dan PKB menemui kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimediasi oleh Panwaslu Natuna.
Persidangan malam ini merupakan lanjutan sidang mediasi sebelumnya, untuk mendengarkan pembacaan putusan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara KPU – PKB dari Panwaslu Natuna, tutupnya.
Batamtimes.co, Tanjungpinang – Ratusan keping Plat Besi baja, sisa dari pembangunan jembatan pulau Dompak yang ditumpukkan selama ini di gudang jembatan tersebut hilang, sehingga menjadi tanda tanya dikalangan masyarakat kepri sampai saat ini.
Dugaan sementara ratusan keping plat besi baja baru, bekas pembangunan jembatan dompak yang hilang itu, dijual oleh oknum tertentu tanpa mengantongi ijin pelimpahan yang resmi dan lengkap dari pemerintah (Negara).
Menurut Ketua LSM Pemantau Keuangan Negara P2KN , Kennedy Sihombing, saat ini ia telah membentuk Tim kerja investigasi, yang diperbantukan untuk menelaah dan mengumpulkan data lengkap seputar ijin yang di dapat oleh oknum terkait, sehingga bisa menjual ratusan keping besi plat baja baru tersebut.
“Saat ini LSM P2KN, telah membentuk Tim kerja investigasi untuk menelaah dan mengumpulkan data lengkap terkait ijin penjualan ratusan keping plat besi baja baru, bekas bangunan jembatan dompak yang merupakan aset negara ini, jika terbukti ada kesalahan pihaknya akn segera mengambil tindakan yang tegas’ tutur Kennedy, Rabu (1/8) malam.
Menurutnya Dari data yang dihimpun oleh Tim Investigasi LSM P2KN ratusan keping plat besi baja baru, bekas pembangunan jembatan pulau dompak tersebut adalah merupakan aset pemerintah provinsi kepulauan riau, yang sekaligus juga merupakan aset Negara.
Dari hasil data penelusuran yang kami lakukan hingga sampai titik penjualan, cukup mengejutkan. Nilai dari harga ratusan keping plat besi baja baru, bekas pembangunan jembatan dompak yang hilang itu bernilai milyaran rupiah, itupun jika dijual kepenampungan besi tua.
Kennedy menegaskan , Jika memang hal ini benar tidak mengantong ijin resmi dan lengkap dari negara, pihaknya berjanji akan segera melaporkan permasalahan ini kepihak yang berwajib.
Batamtimes.co, Batam – Komisi III DPRD mengapresiasi capaian kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Batam, pada pembahasan laporan APBD tahun anggaran 2018. Jefri Simanjuntak, anggota Komisi III, mengatakan untuk mencapai target realisasi pengerjaan fisik di Bina Marga bukanlah hal mudah.
Namun, ia berterimakasih atas capaian Bina Marga di triwulan kedua ini, yang sudah mencapai target. Kendati demikian menurut pandangan Jefri Simanjuntak, masih ada beberapa hal yang belum dikerjakan Bina Marga di wilayah Sagulung, RW 15, yakni peningkatan jalan belum sesuai dengan harapan masyarakat.
“Capaian kerja sudah luar biasa, tapi masih ada yang belum dikerjakan di RW 15, Sagulung,” kata Jefri Simanjuntak. Namun, Jefri berpesan jika pengerjaan jalan tersebut dilakukan pada malam hari, sebaiknya didukung peralatan yang memadai.
Selain itu Komisi III juga menyoal Penerangan Jalan Umum(PJU) yang diganti baru. Sebab di beberapa tempat, ada lampu-lampu yang diganti. “Apakah lampu tersebut dicabut atau dialihkan ke tempat lain,” kataRohaizat, anggota Komisi III.
Menanggapi hal tersebut, Yusmanur, Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Batam mengatakan, hal penerangan jalan tidak ada yang spesifik dan tidak ada masalah. Perihal lampu, Dinas Bina Marga menyimpannya.(*)
Batamtimes.co, Batam – Asian Games dikenal dengan pesta olahraga yang mempertandingkan beberapa cabang olahraga atau yang dikenal dengan multi event regional Asia, dimana Indonesia terpilih kedua kalinya sebagai penyelenggara Asian Games.
Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962 yang diselenggarakan di Jakarta. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Asian Games, dilakukan di dua kota sekaligus, yakni di Palembang dan Jakarta.
Tak terkecuali, Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia (Kemsetneg), (1/8/2018)meminta dukungan dari Badan Pengeloaan (BP) Batam. Hal ini disampaikan pada pertemuan yang digelar di IT Centre BP Batam.
Rohan, Asisten Hubungan Lembaga Negara dan Hubungan Daerah Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia mengatakan, Asian Games merupakan event internasional yang perlu diapresiasi. Mengingat Indonesia adalah sebagai tuan rumah.
Rohan berpesan, semangat Asian Games perlu digelorakan di daerah-daerah, tak terkecuali di Batam.
Pada pertemuan singkat antara BP Batam dan Kemensetneg, yel-yel Asian Games pun digelorakan bersama yang ditandai dengan pemakaian baju berlogo Asian Games sebagai bentuk dukungan pelaksaanaan Asian Games.
Ditanya, bentuk dukungan seperti apa yang diharapkan Kemensetneg dari BP Batam. Karena sebelumnya pemerintah pusat melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo melontarkan jika penyelenggaraan Asian Games bakal ditanggung masing-masing daerah yang menjadi tuan rumah, dan masing-masing daerah memberikan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepada www.batamtimes.co Rohan mengatakan, dukungan yang diharapkan bukan hanya dari BP Batam saja, tetapi dari masyarakat Batam seluruhnya.
“Saya berharap tidak hanya BP Batam saja, teman-teman yang terbangun dari komunitas lain, mari kita gelorakan Asian Games. Dengan adanya kita memberi semangat dari lembaga struktural, target Indonesia tercapai dengan baik, sukses dalam venue dan dalam segala hal,” kata Rohan.
Selain itu, penunjukan Palembang dan Jakarta sebagai tempat penyelenggaran Asian Games, menurut Rohan sudah melalui survei sehingga kedua kota ini layak sebagai tempat penyelenggaraan Asian Games.
Menimpali pernyataan Rohan, Adi Soegiharto, Direktur Promosi dan Humas BP Batam mengatakan, BP Batam dalam hal pelaksanaan Asian Games, telah memberi dukungannnya dalam bentuk plakat yang sudah ditebar di beberapa tempat, salah satunya di Bandara Hang Nadim.
“Untuk Asian Games, sebagai bentuk dukungan sudah ada plakat-plakat sebagai cermin bahwa BP Batam mendukung,” kata Adi Soegiharto.(*)
Batamtimes.co, Tanjungpinang – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasdem, Bobby Jayanto mendatangi kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, untuk meminta klasifikasi terkait pencantuman namanya sebagai eks napi korupsi di website Bawaslu Republik Indonesia.
Dalam kunjungan ini, Bobby menginginkan agar Bawaslu Provinsi Kepri untuk meminta maaf. Karena pada dasarnya Bobby Jayanto bukan Narapidana yang pernah tersangkut tindak pidana Korupsi.
“Seandainya saya tidak tersangkut masalah korupsi. Saya mohon Bawaslu untuk segera meminta maaf dan memulihkan nama baik saya,” tegas Bobby Jayanto, usai menggelar pertemuan dengan Bawaslu Kepri, Rabu(1/8) sore.
Karena kata, Bobby ia sebagai Caleg DPRD Provinsi Kepri sangat merasa sangat dirugikan atas pemberitaan mengenai hal ini.
“Tidak hanya saat saya tetapi juga Partai saya sangat dirugikan atas berita yang sudah viral di facebook ini,” sebutnya.
Atas Hal ini, ia sudah mendapatkan perintah dari DPP Partai Nasdem untuk menyelesaikan masalah ini dengan Bawaslu Kepri. Karena berdasarkan data dari DPP Partai Nasdem namanya tidak termasuk Caleg yang pernah tersangkut tindak Pidana Korupsi.
“Pentunjuk dari DPP saya harus mengclearkan masalah ini dengan Bawaslu Kepri, untuk itu saya mengirim tim Bahu saya untuk mensomasi Bawaslu Kepri atas pemberitaan yang merugikan saya,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kepri Said Abdullah Dahlawi, mengakui adanya kesalahan input yang dilakukan oleh pihaknya.
“Ya kemarin itu bukan data yang falid karena dikita itu adanya nama proses koreksi, fadisi dan sebagainya. Tidak mungkin data yang pertama itu sebagi data yang pertama untuk di rilis,” sebutnya.
Ia memastikan Bawaslu Republik Indonesia sudah merilis data resmi mengenai hal ini. Nama Bobby Jayanto tidak termasuk dalam Narapidana yang tersangkut tindak pidana Korupsi.
“Rilis terakhir sudah tidak ada lagi nama Pak Bobby sebagai Narapidana yang tersangkut Korupsi. Banyak memang orang masih berpegang dengan data yang lama tetapi itu sebenarnya bukan data yang resmi,” katanya.
Terkait dengan tuntutan Bobby Jayanto yang meminta Bawaslu Kepri untuk meminta maaf atas kesalahan ini. Ia memastikan sudah meminta maaf ketika data resmi itu keluar dan nama Bobby Jayanto tidak termasuk dalam daftar Caleg yang pernah tersangkut Korupsi.
“Kita sudah konferensi pers kemarin dan kita juga sudah ajukan permohonan maaf saat itu,” tutupnya.
Batamtimes.co – Natuna
Sebanyak 34 Calon Bintara (caba) dari pulau garda terdepan NKRI Natuna dan Anambas, ikuti tes pemeriksaan administrasi, Kesehatan dan pemeriksaan postur tubuh di RSUD Ranai, Natuna, Kepri, pada Rabu siang (01/08/2018)
Batamtimes.co, Tanjungpinang – Campak dan Rubella adalah penyakit infeksi menular melalui saluran napas yang disebabkan oleh virus. Anak dan orang dewasa yang belum pernah mendapat imunisasi campak dan rubella atau yang belum pernah mengalami penyakit ini beresiko tertular.
Hingga saat ini tidak ada pengobatan untuk penyakit campak dan rubella, namun penyakit ini dapat dicegah. Imunisasi dengan vaksin MR adalah pencegahan terbaik untuk penyakit ini. Satu vaksin mencegah dua penyakit sekaligus.
Vaksin MR adalah kombinasi vaksin Campak/Measles (M) dan Rubella (R) telah mendapat rekomendasi dari WHO dan izin edar dari Badan POM. Vaksin MR 95 persen efektif untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Vaksin ini aman dan telah digunakan di lebih dari 141 negara di dunia.
Namun pro kontra terkait vaksin ini muncul tatkala vaksin ini belum memiliki sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagian masyarakat menjadi resah dan gelisah untuk mengizinkan anak-anaknya divaksin.
Ketua Komisi Fatwa MUI Kepri, Zubad Akhadi Mutaqim mengatakan bahwa walaupun vaksin belum disertifikasi halal, vaksin ini boleh digunakan sepanjang dianggap keadaan darurat dan mendesak.
“Kalau kita kembali ke masalah hadits dan fiqih, ada yang namanya hukum Darurah. Sesuatu itu kalau belum ditemukan yang halal, kalau memang keadaannya darurat maka ini diperbolehkan. Tapi yang jelas dari Komisi Fatwa MUI Pusat sudah ada rekomendasi di tanggal 31 Juli 2017 tentang masalah ini. Dan kita mendorong Kemenkes dan Badan POM untuk secepatnya melakukan sertifikasi halalnya yang tujuannya untuk menjamin adanya keamanan dan rasa aman umat Islam dalam penggunaannya. Jadi jelas kita katakan kalau sifatnya masih darurat ya diperbolehkan,” katanya di Acara Pencanangan Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella di Sekolah Pelita Nusantara, Jl. Basuki Rahmat, Tanjungpinang, Rabu, (01/08/2018).
Ketua Komisi Fatwa MUI ini juga menjelaskan bahwa adanya himbauan dari Pengurus Harian MUI Kepri yang menolak vaksin ini dinilainya lebih kepada upaya desakan untuk Pemerintah agar mengurus sertifikasi halal vaksin ini secepatnya.
“Himbauan yang kemarin oleh pengurus harian MUI itu menurut saya sifatnya adalah desakan kepada pemerintah untuk segera mengurus pelaksanaan sertifikasinya. Bukan berarti menolak. Kalau menunda iya. Karena masalah halal ini kan sudah masuk undang-undang. Apapun yang dikonsumsi oleh umat Islam harus ada sertifikat halalnya. Kalau vaksin produksi Bio Farma insyaAllah itu sudah sertifikasi halal. Yang vaksin MR ini kan bukan produksi mereka. Ini lah yang sedang diminta agar pemerintah secepatnya menyelesaikan masalah ini,” tutupnya.
Untuk diketahui, Imunisasi pada dasarnya diperbolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Hal ini telah ada dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2016. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.
Batamtimes. Co, Jakarta – Presiden Joko Widodo bertemu dengan para bupati di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 31 Juli 2018. Pertemuan yang digelar dalam dua sesi ini dilakukan untuk membicarakan sejumlah permasalahan baik di tingkat pusat maupun daerah, utamanya kabupaten, sehingga dapat dicarikan solusi dan diselesaikan bersama.
“Saya perlu mengingatkan pentingnya masalah-masalah yang ada di negara kita diketahui Bapak/Ibu bupati sehingga langkah-langkah yang dimulai dari kabupaten, kemudian naik ke provinsi, dan ke pusat betul-betul bisa kita selesaikan bersama,” ujar Presiden.
Dalam pertemuan itu, Kepala Negara menekankan pentingnya pemerintahan daerah untuk menjaga perekonomian di wilayahnya masing-masing. Apalagi saat ini perekonomian dunia masih diwarnai dengan ketidakpastian.
“Kita tahu semua bahwa ekonomi dunia belum baik, belum bisa tumbuh pada posisi normal kembali, sehingga saya berharap semua berhati-hati dalam mengelola ekonomi di daerah kita masing-masing,” ucapnya.
Pemerintah sendiri selalu berupaya mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan terpacunya ekonomi daerah maka perekonomian nasional akan turut terdongkrak karenanya.
“Ekonomi di kabupaten kalau sudah terkumpul semua dengan kabupaten dan kota ke provinsi dan naik ke nasional itu akan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional. Alhamdulillah meskipun ada tekanan-tekanan yang sangat berat dari ekonomi global, kita masih bisa tumbuh di atas 5 lebih sedikit,” tuturnya.
Di tengah upaya meningkatkan perekonomian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan dari tekanan ekonomi global. Seperti kenaikan suku bunga bank sentral Amerika dan perang dagang antara Amerika dan Tiongkok yang menyebabkan tertekannya sejumlah nilai tukar mata uang dunia.
“Semua harus tahu bahwa ini juga menekan ekspor dan neraca perdagangan kita sehingga ini memerlukan kerja keras kita bersama agar pertumbuhan ekonomi di daerah tidak terganggu dan dalam lingkup negara pertumbuhan ekonomi nasional kita juga tidak terganggu,” imbuhnya.
Selain itu, Kepala Negara juga menggarisbawahi soal keharusan bagi para pemerintah daerah untuk menjaga pasokan bahan pangan guna menekan inflasi di daerahnya masing-masing. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dibarengi dengan inflasi yang rendah tetap akan percuma.
“Saya mengucapkan terima kasih bahwa seluruh kepala daerah sudah tahu betapa pentingnya yang namanya mengendalikan inflasi, pasokan, distribusi barang, dan terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan sembako untuk terus kita perhatikan,” ujarnya.
Untuk diketahui, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para bupati hari ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama yang dimulai sekira pukul 13.30 WIB diikuti oleh kurang lebih 30 bupati. Adapun dalam sesi dua yang dimulai selepas waktu Asar diikuti oleh 25 bupati.
(Rls/Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)
