Batamtimes.co – Natuna
Kejaksaan Negeri Ranai menjelang peringatan HUT Adhyaksa ke-18 Kejaksaan kembali, melanjutkan kegiatan jaksa ngaji (Tadarus) jilid II, dilaksanakan di Musholla Sibulus Salam kantor Kejaksaan Ranai, dimulai tanggal 29 Juni – 20 Juli 2018
Batamtimes.co – Natuna
Komandan pangkalan angkatan laut Ranai, Kolonel Laut (P) Harry Setyawan , S.E. beserta Ketua Cabang 8 Korcab IV Daerah Jalasenastri Armada I, Winny Harry Setyawan memimpin pelaksanaan panen sayur sawi Hydroponic di Mako Lanal Ranai, pada Kamis (28/06/2018).
Batamtimes.co, Jakarta – Meski saat ini berstatus sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), calon petahana Syahri Mulyo sementara unggul atas pesaingnya, Margiono yang berpasangan dengan Eko Prisdianto, di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Tulungagung.
Pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo yang diusung PDIP dan NasDem ini meraih 61,1 persen suara hasil real count berdasarkan hitungan KPU Tulungagung, maupun Desk Pilkada Pemkab Tulungagung.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, bahwa KPK menghargai pilihan rakyat.
“Yang namanya suara rakyat, suara Tuhan itu dalam politik begitu. Mungkin bisa dipilih karena wakilnya bagus, mungkin karena kemarin kerjanya bagus, makanya rakyat senang,” ucap Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/6).
Menurutnya, kriteria seorang pemimpin jika hanya dinilai dari kinerja saja tidak cukup. Namun, kata Saut, seorang pemimpin harus juga mampu berintegritas.
“Kinerjanya bagus, belakangan goyah, terlibat (kasus suap) terkait sama kita ada dua bukti, ya kita lakukan itu (operasi tangkap tangan),” kata Saut.
“Itu satu bukti bahwa yang dilakukan KPK tidak ada kaitannya dengan politik, ternyata dia terpilih tuh,” tambahnya kemudian.
Sebelumnya, Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa.
Syahri diduga menerima suap sejumlah Rp 1 miliar terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.
Untuk kasusnya tersebut, Syahri Mulyo disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(red / Berita Satu)
Laporan : Nila Manalu
Biro Batam
Batamtimes.co, Batam – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI ), pekan depan akan memanggil menteri perhubungan, sehubungan dengan tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun beberapa waktu lalu.
Anggota DPR RI Sahat Silaban Kepada www.batamtimes.co (28/6) mengatakan, pemanggilan menteri perhubungan dijadwalkan setelah tanggal 2 Juli, karena saat ini komisi V DPR masih melakukan rapat evaluasi program dan kinerja kementerian perhubungan.
Menurut Sahat Silaban, pemanggilan kementerian perhubungan tidak boleh tidak harus dilakukan, mengingat kejadian tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun sudah menjadi isu nasional.
Selain membahas tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun, komisi V DPR akan mendengarkan sejauh mana program dan kinerja pemerintah dinas perhubungan di daerah, khususnya dalam layanan transportasi air dan pengawasan kapal.
Nantinya, komisi V DPR akan meminta kepada menteri perhubungan supaya menindak tegas pejabat di Dinas Perhubungan Samosir, yang dinilai lalai menjalankan tugasnya dengan sanksi pemecatan.
Tak hanya pejabat pemerintah terkait yang diberi sanksi, pemilik kapal pun harus diseret ke ranah hukum dan tidak diberikan izin beroperasi lagi.
“Sanksi hukum harus diberi kepada orang-orang yang terkait di Dinas Perhubungan Samosir, karena ketidakbisaannya mengatur transportasi air sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Jadi, kita masih rapat evalusi dulu di komisi V dan mengevaluasi ini dengan menteri perhubungan. Pekan depan rencana kita, setelah tanggal 2 Juli,” kata Sahat Silaban.
Menurutnya, tindakan tegas harus diambil agar kejadian yang sama tidak terulang kembali jika sanksi hukumnya lemah. Selain pemilik kapal yang lalai, Pemerintah Daerah Samosir juga dinilai kurang mensosialisasikan persyaratan-persyaratan kapal yang harus dipenuhi pemilik dan pengguna kapal.
Ia menampik, kecelakaan yang menimpa kapal KM Sinar Bangun karena faktor cuaca dan hal-hal mistis. “Ini murni human error, kesalahan manusia,” katanya.
Dihubungi via seluler, kepada www.batamtimes.co, Kepala Dinas Perhubungan Samosir, Nurdin Siahaan, mengatakan dirinya tidak mau menanggapi, terkait akan adanya sanksi pemecatan di Dinas Perhubungan Samosir.
Hingga berita ini diturunkan, Nurdin Siahaan mengatakan Dinas Perhubungan Samosir beserta Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) masih konsentrasi dalam upaya pencarian korban..
Batamtimes.co – Natuna
Menjelang peringatan HUT Adhyaksa ke-18 Kejaksaan Negeri Ranai Natuna, kembali melanjutkan kegiatan jaksa ngaji jilid II, dilaksanakan di Musholla Sibulus Salam kantor Kejaksaan Ranai, dimulai tanggal 22 Juli 2018 mendatang.
Batamtimes.co – Natuna
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersama jajarannya melantik anggota baru untuk 16 KPU provinsi periode 2018-2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis, (24 /06/2018) lalu, termasuk KPU Kepulauan Riau secara kolektif.
Batamtimes.co – Natuna
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna belum memiliki pusat pelelangan ikan yang ada diselat Lampa. Sebab pelabuhan perikanan yang di Selat Lampa adalah merupakan kewenangan Provinsi Kepri dan pemerintah pusat.
Sementara, daerah tidak memiliki kewenangan di Pelelangan ikan yang terdapat di Selat Lampa Natuna Kepri.
Batamtimes.co, Tanjungpinang – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tanjungpinang, Alfin yang juga motor penggerak Tim pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul – Rahma terkait dengan pemenangan Timnya.
Kata Alfin, Kepastian pemenangan ini didapatkan berdasarkan data C 1 yang diperoleh dari saksi calon pasangan nomor urut satu.
“Tadi malam kita sudah 100% merekap C1 dari tiap TPS yang bersumber dari 634 Saksi yang di tempatkan di 317 TPS se Tanjungpinang, dan di peroleh data 42.597 Suara (51,54%) untuk pasangan SABAR, dan 4.046 (48,46%) untuk pasangan LIMA. maka SABAR unggul 3,08% dari LIMA,” terang melalui media Whatsapp Alfin, Kamis(28/6).
Atas hal ini, Alfin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang telah memenangkan pasangan Sabar.
“Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap kader PKS, simpatisan, kader-kader dari unsur partai, tim sukses, relawan, alim ulama, ustadz, Kiyai, tokoh agama, dan terkhusus kepada seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang yang berjuang untuk memenangkan pasangan SABAR, Insya Allah perjuangan ini akan di balas dengan kebaikan, aamiin,” tegas Alfin.
Untuk kemenangan ini, Alfin meminta seluruh simpatisan dan Relawan agar mengawal suara hingga keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang.
Kita akan kawal Kotak Suara yang saat ini berada di tingkat kecamatan hingga ke KPU, sehingga pada awal Juli 2018, KPU sudah dapat menetapkan kemenangan SABAR untuk masyarakat Kota Tanjungpinang,” tutup Alfin.
Batamtimes.co, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Paripurna pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.
Fraksi Demokrat lewat juru bicaranya, Wan Norman Edi meminta agar Pemprov Kepri fokus kepada pemanfaatan aset daerah.
“Penyerapan anggaran perbulannya juga harus diatur pendistribusian perbulannya. Agar penyerapan anggaran ini dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah,” kata Wan Norman diruang rapat paripurna, Kamis (28/6).
Begitupula dengan fraksi PKS-PPP lewat juru bicaranya Sarafuddin Aluan. Dalam pandangannya, PKS-PPP meminta gara APBD Kepri hendaknya mencerminkan prinsip dasar akuntabilitas sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat lebih transparan.
“Kami juga meminta agar APBD kedepan merupakan penjabaran dari visi misi Gubernur. Sehingga, diakhir masa jabatan Gubernur, visi misi Gubernur dapat tercapai,” kata Aluan.
Selain APBD, PKS-PPP juga memberikan catatan kepada Pemprov Kepri untuk memperhatikan rekemondasi BPK. Khusus untuk beasiswa, diharapkan lebih terarah, dan tepat sasarannya.
Terakhir, fraksi DPRD meminta agar Pemprov Kepri memberikan perhatian yang lebih kepada sektor perikanan dan kelauatan. Sebab, hampir tiga tahun pemerintahan Nurdin, alokasi anggaran untuk sektor ini, dinilai minim.
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak selanjutnya menjadwalkan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi pada Selasa (3/7) depan.
“Jawaban pemerintah tertulis ini akan disampaikan pada Selasa depan yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017,” pungkasnya
Batamtimes.co – Natuna
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Natuna periode 2018 – 2023, kembali diduduki tiga komisioner terpilih masih di dominasi wajah lama, yakni Risno, Junaidi dan Musalip.
batamtimes.co merupakan media online dengan tagline " Warta Kebenaran dan keadilan".Didirikan oleh PT. SINAI MEDIA SEJAHTERA berkomitmen menjunjung tinggi etika Jurnalistik,serta menjadi Media publik dalam menyuarakan kepentingan Masyarakat.
Iklan: (+62)81275301238
Hubungi Kami: batamtimesco@gmail.com
© 2017 - 2023 batamtimes.co - Portal Berita Batam & Kepri
