Batamtimes.co , Batam – Terkait peralihan dari Free Trade Zone (FTZ)ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ketua DPRD Batam Nuryanto meminta agar dikaji ulang dan harus berhati-hati diterapkan melalui payung hukum ,karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak.

“hal itu pernah disampaikan Ketua DPRD Batam saat Mentri Bidang perekonomian Darmin Nasution sosialisasi KEK di Kota Batam,ini cukup penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak ” terang Nuryantp,SH,MH usai memimpin RDP di ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Selasa,22 Mei 2018 ,bebebrapa waktu yang lalu.

Seiring berjalannya waktu, peralihan FTZ ke KEK yang disampaikan dalam sosialisi tersebut menjadi pertimbangan pengusaha saat ini. DPRD yang tidak masuk dalam Dewan Kawasan maupun tim teknis tentu sangat minim informasi atas permasalahan tersebut.

Sehingga kata Ketua DPRD Batam, kepada pemerintah yang berwenang baik Walikota, Gubernur atau Pemerintah pusat untuk memberitahu informasi rencana perkembangan penerapan KEK tersebut.

Masyarakat dan pengusaha berhak tahu detail bentuk KEK yang ditawarkan pemerintah itu seperti apa.

“Dalam asumsi masyarakat dan pengusaha ,FTZ masih lama berakhirnya yakni kurun watu selama 70 tahun, namun baru berjalan 12 tahun sudah ada perubahan peraturan baru yang membuat ketidakpastian dan keraguan dari masyarakat dan investor itu sendiri.” katanya

Lebih jauh menurut Nuryanto, pemberlakukan KEK merupakan salah satu bentuk dari ke khawatiran pemerintah dan terkesan ketidak konsitenan menyelesaikan permasalahan.

” Dalam pertemuan tadi di dapat kesimpulan bahwa KADIN tidak sepakat dan tidak setuju kalau Batam dengan fasilitas FTZ sekarang ini berubah menjadi KEK. Mereka mengusulkan FTZ yang ada dengan segala kekurangannya di perbaiki atau ditambah fasilitasnya.DPRD dalam hal itu menerima dan akan kami jembatani untuk diteruskan hasil rapat hari ini ke pemerintah pusat”ujar ketua Nuryanto mengemukakan hasil RDP

Ditempat yang sama Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achamad menyesalkan persoalan transformasi FTZ Ke KEK menghangat belakangan, padahal sudah berlangsung sejak 2016.

Dikatakan Amsakar, persolan KEK sudah dibahas lama dan sudah disosialisasikan beberapa kali di Batam.

“Kenapa nggak dari awal pak Jadi, FTZ ataupun KEK tidak ada persoalan.Masalah overlaping ini harus selesai dan harus diselesaikan dengan KEK Karena dengan cara seperti itu Pemko akan nyaman menjalani fungsi begitu juga dengan BP Batam.”Kata Amsakar

Amsakar mengatakan,saat diberlakukan FTZ hingga sekarang ini kebutuhan pokok masih saja mahal tidak ada yang murah,tiap tahun buruh mengeluh semuanya mahal.

“Saya bicara angka audit pak. Berbicara berdasarkan data-data. Sekarang ada kecenderungan potensi pertumbuhan ekonomi membaik, ternyata bukan dari investasi melainkan dari nilai belanja,” katanya Amsakar.

Sementara itu Kadin Kota Batam, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut masih tetap keukeh sepakat mendukung agar FTZ tetap diberlakukan.

” terkait transformasi FTZ ke KEK, Kadin dan sejumlah asosiasi pengusaha memilih tetap berada di FTZ,” Terang Jadi.

“FTZ tinggal diperbaharui saja seiring perkembangan zaman. Agar Batam kembali bangkit perekonomiannya,” ujar Wakil Sekretaris Tim Revitalisasi dan Optimalisasi FTZ Batam, Jadi Rajagukguk.

(red/ adi/hms)

Batamtimes.co , Batam- Dalam mengawasi berbagai makanan agar sampai ke tangan konsumen berada dalam kondisi baik dan sesuai ketentuan, Komisi IV DPRD Kota Batam melakukan pengawasan.

Pengawasan dilakukan atas produksi makanan yang dilakukan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman mengakui pihaknya sedang melakukan pendataan jumlah UKM yang mensuplai makanan di gerai-gerai, super market, dan kawasan lainnya.

Setelah proses selesai inventarisir ini maka akan dilakukan inspeksi mendadak (Sidak).

“Kita lihat sekarang sudah banyak ditemukan produk-produk ini (UKM) di berbagai gerai, karena memang mereka wajib menerima produk-produk UKM lokal, kita akan pantau ini,” ujar Aman, Rabu (30/5/2018).

Aman tidak menjelaskan jenis-jenis produk makanan apa saja yang akan menjadi perhatian, namun ia mengakui lebih menitikberatkan pada produk-produk yang mengandung bahan pengawet, yang penggunaannya harus diperhatikan.

“Higienisnya dan halalnya produk akan menjadi pertimbangan dalam pengawasan yang akan dilakukan langsung ke lokasi dimana produk-produk UKM ini dibuat,” tuturnya.

(red/tri)

Batamtimes.co, Batam- Setiap tahun Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD kota Batam menganggarkan gaji ke-13 atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai honorer dan tenaga harian lepas.

Serupa dengan karyawan lainnya, besaran THR dihitung satu bulan dari gaji pegawai honor.Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang, Rabu (30/5/2018).

Ia mengatakan penganggaran THR untuk THL dan honorer sejalan dengan undang-undang tenaga kerja.Dimana pegawai honor yang dikontrak di atas satu tahun wajib menerima sebulan dari gaji mereka untuk THR.

“Begitu juga sebaliknya, bila mereka bekerja di bawah satu tahun dihitung dari berapa bulan bekerja dibagi satu tahun. Artinya kita menyesuaikan undang-undang tenaga kerja,” kata Sallon.

Biasanya, kata dia, pengajuan THR ini sudah diajukan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) setiap pembahasan APBD murni.

Pengajuan ini kemudian dibahas sebelum akhirnya disetujui oleh DPRD Batam.

“THR ini hanya berlaku bagi honorer. Bagi dewan, wali kota, KPAID dan KPUD tidak termasuk,” katanya.

Sama halnya dengan Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho.

Dirinya mengakui jika tahun-tahun sebelumnya dianggarkan untuk membayar THL honor dan THL.

“Gaji 13 untuk THR honorer ada (dianggarkan),” ujarnya.

(red/ tri)