Batam – batamtimes.co –  Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, membentuk Tim Terpadu untuk menangani kasus lepasnya buaya dari penangkaran di Pulau Bulan, Batam. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas kekhawatiran masyarakat.

“Ini adalah peristiwa force majeure. Pemerintah melalui Tim Terpadu ini akan berupaya menangani dampaknya,” ujar Rudi saat memimpin rapat di Marketing Centre BP Batam, Jumat (17/1/2025).

Tim Terpadu ini melibatkan personel TNI, Kepolisian, serta gabungan perangkat lainnya, yang diharapkan dapat mempercepat proses pencarian buaya di sekitar perairan Pulau Bulan.

“Target kita satu minggu. Proses penangkapannya juga harus sesuai dengan aturan hukum, mengingat buaya merupakan hewan yang dilindungi,” tambah Rudi.

Rudi juga meminta PT Perkasa Jagat Karunia (PJK), selaku pengelola penangkaran, untuk segera melakukan evaluasi dan memperbaiki fasilitasnya.

“Ini persoalan serius yang bisa berdampak buruk pada kenyamanan masyarakat dan sektor pariwisata Batam. Perusahaan harus memastikan kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan PT PJK, Toni Budiharjo, menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk 17 tim pencarian buaya yang lepas.

“Kami juga bekerja sama dengan masyarakat untuk mempercepat proses ini. Dengan dukungan Tim Terpadu, kami optimis target waktu dapat tercapai,” ungkap Toni.

Upaya penanganan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan buaya lepas, tetapi juga memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan di Batam tetap terjaga.

Penulis : Hendra

Batam – batamtimes.co – Hingga saat ini, belum ada keputusan terbaru dari pemerintah pusat terkait status Jabatan Ex Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Posisi tersebut masih dijabat oleh Muhammad Rudi, yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam.

Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad, menyebut bahwa penetapan jabatan Ex Officio merupakan kebijakan Presiden Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019, yang mengatur tentang perubahan kedua mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Berdasarkan pemahaman saya, selama PP tersebut belum dicabut, maka aturan itu tetap berlaku. Namun, jika Presiden memiliki kebijakan tertentu, mungkin untuk memperkuat peran wakilnya, hal itu menjadi bagian dari pertimbangan,” kata Amsakar pada Kamis (16/1/2025).

Amsakar menambahkan, Presiden bisa saja memutuskan agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota fokus mengurus pemerintahan Kota Batam, sementara kepemimpinan BP Batam diserahkan kepada pihak lain. Namun, keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Ia juga memprediksi bahwa perubahan regulasi tersebut tidak akan mudah dilakukan. Menurut Amsakar, mengganti aturan ini dapat menimbulkan dampak kontraproduktif, khususnya terhadap kepercayaan investor di Batam.

“Kalau regulasi sering diubah-ubah, investor akan meragukan kepastian hukum. Ini penting untuk diperhatikan agar tidak mengganggu stabilitas dan kepercayaan,” ujarnya.

Jabatan Ex Officio Kepala BP Batam sendiri diatur dalam Pasal 2A Ayat 1d PP Nomor 62/2019, yang menyatakan bahwa masa jabatan Kepala BP Batam mengikuti masa jabatan Wali Kota Batam. Masa jabatan Muhammad Rudi diperkirakan akan berakhir pada 2024, bersamaan dengan akhir masa jabatannya sebagai Wali Kota.

Amsakar Achmad, yang akan menjabat bersama wakilnya, Li Claudia, menyatakan kesiapannya jika nantinya dipercaya untuk mengisi posisi tersebut.

“Kami berdua sangat siap, apapun keputusan pusat, kami akan menjalankannya,” tegasnya.

Kepastian mengenai status Ex Officio Kepala BP Batam diharapkan segera diputuskan oleh Presiden untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan investasi di Kota Batam.

Penulis : Adi

Batam – batamtimea.co – Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah mulai tahun 2025. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 223 Tahun 2024 dan bertujuan mendukung masyarakat dalam memperoleh hunian pertama.

Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah, menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengutamakan pembebasan BPHTB untuk kepemilikan rumah pertama. Kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat Batam, khususnya yang berada di kawasan Kampung Tua dan kavling-kavling, untuk mendapatkan hunian yang layak.

“Program ini dikhususkan untuk masyarakat yang membeli rumah pertama dengan luas maksimum 36 meter persegi untuk rumah yang dibangun oleh pengembang atau 48 meter persegi untuk rumah swadaya, serta tanah dengan luas maksimal 150 meter persegi,” kata Raja Azmansyah, Rabu (17/1/2025).

Kriteria Pembebasan BPHTB

Berdasarkan Perwako Nomor 223/2024, pembebasan BPHTB diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghasilan Bulanan:
   • Individu tidak kawin: maksimal Rp 7 juta per bulan.
   • Individu kawin atau peserta Tapera: maksimal Rp 8 juta per bulan.
2. Luas Bangunan:
   • Rumah umum atau satuan rumah susun: maksimal 36 meter persegi.
   • Rumah swadaya: maksimal 48 meter persegi.
3. Luas Tanah: Maksimal 150 meter persegi.
4. Harga Rumah Subsidi: Mengacu pada aturan harga rumah subsidi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Menurut Raja Azmansyah, harga rumah subsidi di Batam pada tahun sebelumnya berkisar di angka Rp 178 juta. Masyarakat yang membeli rumah dengan nilai ini akan mendapatkan pembebasan BPHTB sepenuhnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Batam, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang selama ini terkendala biaya tambahan untuk memiliki hunian. Selain itu, langkah ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan sektor properti.

“Selain membantu masyarakat mendapatkan rumah layak, kebijakan ini juga mendukung pengembangan kawasan perumahan di Batam. Kami berharap program ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan daya beli properti di wilayah ini,” tutup Raja Azmansyah.

Dengan diterapkannya kebijakan ini, masyarakat Batam diimbau untuk memanfaatkan peluang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Penulis : Adi