Batam- batamtimes.co – Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengawasan Peredaran Makanan dan Kosmetik di KPBPB Batam,” Kamis (16/1/2025). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston Nagoya dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Bea dan Cukai, BP Bintan, BP Karimun, BP Tanjungpinang, pelaku usaha, dan importir di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam.

FGD ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Kepala BPOM Kepri, Musthofa Anwari; Kepala Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Impor Lembaga National Single Window, Delfiendra; dan Kepala Subdirektorat Ekonomi Intelkam Polda Kepri, Kompol Yudha Suryawardana.

Kepala Subdirektorat Perdagangan BP Batam, Rully Syah Rizal, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap peredaran makanan, minuman, obat, dan kosmetik di KPBPB Batam menjadi prioritas utama. Letak strategis kawasan ini dan berbagai insentif perdagangan yang tersedia memungkinkan masuknya barang impor tanpa melalui prosedur bea masuk biasa, sehingga pengawasan ketat diperlukan.

“Kami ingin memperkuat sinergi pengawasan terhadap peredaran makanan dan kosmetik guna menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di KPBPB Batam,” ujar Rully.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP Batam mengusulkan sejumlah langkah strategis, di antaranya:

1. Digitalisasi Sistem Pengawasan: Agar distribusi produk dapat dipantau secara real-time.
2. Peningkatan Fasilitas Laboratorium: Mempercepat proses pengujian kualitas produk di Batam.
3. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Memberikan pemahaman tentang pentingnya produk yang aman dan legal.
4. Penerapan Sanksi Tegas: Memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran aturan.

Rully menekankan pentingnya regulasi khusus di KPBPB yang mendukung kawasan perdagangan bebas sekaligus menjamin keamanan produk bagi masyarakat.

“Kami juga berharap FGD ini menjadi wadah bagi para pelaku usaha dan importir untuk mendapatkan pembaruan informasi terkait kebijakan dan regulasi, termasuk pemberlakuan izin BPOM di KPBPB,” jelasnya.

Rully menutup dengan harapan bahwa penguatan koordinasi antara BP Batam, BPOM, Bea Cukai, dan stakeholder lainnya dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik, sehingga produk yang beredar di Batam benar-benar memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Penulis : Adi

Batam – batamtimes.co – Pemerintah Kota Batam segera memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana alam di wilayahnya. Menggunakan anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT), Pemkot Batam akan memberikan bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami oleh warga akibat bencana alam.

Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin,  memimpin rapat terkait penanganan bencana alam, menyatakan bahwa sesuai dengan arahan pimpinan, seluruh bencana di Batam harus segera ditangani.

“Tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, prioritas untuk kondisi rumah rusak berat,” ujarnya di awal rapat.

Dari hasil rapat tersebut, diketahui bahwa beberapa rumah warga rusak akibat bencana longsor yang terjadi di beberapa titik. Longsor tersebut menyebabkan kerusakan rumah warga, baik yang rusak berat maupun ringan. Selain itu, bencana alam ini juga mengakibatkan putusnya akses jalan di beberapa lokasi.

Untuk bencana banjir, yang sifatnya sementara dan surut setelah hujan reda, kelurahan setempat telah mengungsikan warga ke tempat yang lebih aman. Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako), akan memberikan bantuan kepada warga berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami.

“Tim harus turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan memastikan tingkat kerusakan. Pemerintah Kota Batam akan memberikan bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami. Termasuk untuk korban yang meninggal akibat bencana, kami akan memberikan santunan,” ujar mantan Lurah Tanjunguma ini.

Lebih lanjut, bagi lingkungan yang terdampak, seperti akses jalan yang putus, Pemkot Batam berencana segera melakukan perbaikan. Salah satunya adalah perbaikan akses jalan yang terputus akibat longsor di Tiban Koperasi. Warga yang tinggal di sekitar Blok S juga sudah diungsikan untuk menghindari longsor susulan.

“Saya minta segera siapkan syarat yang harus dipenuhi sesuai Perwako, sehingga bantuan ini bisa segera diberikan kepada warga yang terdampak bencana,” tegasnya.

Rapat pembahasan bencana alam ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam, Yusra Hendri, Asisten Administrasi dan Umum, Beriman, HK, serta Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Camat, dan Lurah.

Penulis : Adi

Batam – batamtimes.co – Curah hujan deras yang mengguyur Kota Batam dalam beberapa hari terakhir menyebabkan penurunan kualitas air baku di Waduk Sei Harapan. Akibatnya, sistem produksi di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sei Harapan mengalami gangguan.

General Manager SPAM Hilir, Djohan Effendy, menjelaskan bahwa Badan Usaha (BU) SPAM BP Batam telah berkoordinasi dengan PT Air Batam Hulu dan PT Air Batam Hilir untuk memaksimalkan produksi air di IPA Sei Harapan.

“Ini adalah kejadian force majeure. Kami dari BU SPAM BP Batam terus berupaya meningkatkan produksinya. Saat ini, produksi air sudah berjalan kembali dan akan kembali normal secara bertahap,” ujar Djohan, Kamis (16/1/2025).

Sementara itu, Direktur PT Air Batam Hulu – Hilir (ABH – ABHi), Mujiaman Sukirno, menjelaskan bahwa tingginya curah hujan menyebabkan lumpur yang ada di sekitar daerah tangkapan air mengalir ke waduk, sehingga menurunkan kualitas air baku.

“Sampai dengan hari ini, kondisi waduk sudah mulai kembali normal, dengan kekeruhan 4-11 NTU, dari sebelumnya yang mencapai 225 NTU,” jelas Mujiaman.

Mujiaman menambahkan bahwa IPA Sei Harapan telah kembali dioperasikan secara bertahap mulai Selasa (14/1/2025) pagi setelah dilakukan flushing dan air hasil produksi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Hingga Kamis (16/1/2025), kualitas air baku di Waduk Sei Harapan terus membaik, dan kapasitas produksi telah mencapai 85 persen. Mujiaman menegaskan bahwa produksi akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga kembali normal seperti sebelumnya.

“Saat ini, pelanggan yang berada di daerah yang tinggi masih dalam proses untuk normal. Untuk itu, pelanggan yang belum terjangkau melalui perpipaan, kami tetap mensiagakan permintaan air melalui truk tangki,” tutup Mujiaman.

Penulis : Adi

Batam –batamtimes.co –  Polda Kepulauan Riau (Kepri) resmi membuka pendaftaran untuk Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Polri Tahun Anggaran 2025. Pendaftaran dilakukan secara online dan verifikasi berlangsung mulai 13 hingga 20 Januari 2025, yang diharapkan dapat menjaring calon Perwira Polri berkualitas.

Kabidhumas Polda Kepri, Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., dalam keterangannya menyebutkan bahwa pendidikan SIPSS merupakan kesempatan bagi lulusan sarjana untuk menjadi Perwira Pertama Polri yang siap melaksanakan tugas kepolisian. Pendidikan ini bertujuan untuk menghasilkan polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang baik dalam mendukung tugas kepolisian.

“SIPSS adalah pendidikan bagi lulusan sarjana yang sesuai dengan keahlian dan kompetensi di bidangnya untuk menjadi perwira Polri. Kami mengajak seluruh warga Kepri yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan bergabung menjadi bagian dari Polri yang memiliki integritas dan profesionalisme tinggi,” ujar Kombes. Zahwani.

Proses pendaftaran terbuka bagi lulusan perguruan tinggi negeri/swasta dengan akreditasi minimal B dan IPK minimal 3,0. Selain itu, ada sejumlah persyaratan umum dan khusus yang harus dipenuhi oleh calon peserta, antara lain batas usia yang berbeda tergantung jenjang pendidikan yang diambil, tinggi badan minimum, serta persyaratan lainnya yang tercantum dalam pengumuman resmi.

Pelaksanaan pendidikan SIPSS akan berlangsung di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah, dengan kuota penerimaan sebanyak 140 orang. Pendaftar akan melalui serangkaian tahapan seleksi, mulai dari administrasi, tes kesehatan, hingga ujian jasmani dan psikologi.

Tata cara pendaftaran dapat dilakukan melalui website penerimaan.polri.go.id dengan mengisi form registrasi online dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Setelah itu, peserta akan mengikuti verifikasi di Polda setempat.

Kombes Zahwani juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi dan mengingatkan peserta untuk mengikuti prosedur yang ada. Polda Kepri bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan seleksi berjalan dengan baik, jujur, dan akuntabel.

“Bagi para calon peserta, saya ingatkan agar mematuhi seluruh prosedur dan mengikuti setiap tahapan seleksi dengan penuh tanggung jawab. Hanya yang memenuhi kriteria yang akan terpilih menjadi bagian dari Polri. Mari kita ciptakan generasi Polri yang lebih baik dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutup Kombes Zahwani.

Pendaftaran dan verifikasi akan berlangsung hingga 20 Januari 2025. Setelah itu, calon peserta akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Penulis : Hendra