8.6 C
New York
Monday, April 6, 2026
spot_img
Home Blog Page 1082

Kurang Transportasi, Wisatawan Sulit Jangkau Keindahan Pulau Berhala

0

Batamtimes.co, Lingga –Kepulauan berhala yang terletak antara Provinsi Kepulauan dan Provinsi Jambi Indonesia. dikenal sebagai pulau yang indah. Selain itu, juga ada wisata alam yang dapat dijumpai di pulau lampu dan pulau telor.

Adapun objek wisata yang dapat dikunjungi adalah

1) Peninggalan meriam Belanda

2) Makam raja

3) Penangkaran penyu

4) Pantai nan indah dikelilingi berbatuan yang Masi alami.

Bhabinkamtibmas desa berhala, Briptu Hairi agar keindahan Kepulauan Berhala dapat dikenal oleh Wisatawan.

“Saye agar kedapan nya banyak orang-orang mengenal pulau berhala melebihi pulau Dewata Bali dan akses ke pulau berhala mudah,” harapnya.

Pria yang sudah 3 tahun menjabat Babinkamtibmas Desa Berhala ini Pemkab Lingga dan Pemerintah Provinsi Kepri mau menyediakan transportasi ke Kepulauan Berhala.

“Karena selama ini kalau mau ke Berhala harus menumpang pompong nelayan dari Dabok dengan ongkos 600 ribu dan memakan waktu 6 jam lamenye,” tutupnya.

(Atok Karim)

Baliho Forum Keprihatinan Kepri, Tersebar di Tanjungpinang

0

Batamtimes.co, Tanjungpinang – Baliho seruan keperihatinan Rakyat Kepri terhadap pemerintah Provinsi itu, terlihat telah tersepang dibeberapa titik strategis di kota Tanjungpinang, Jumaat(9/3) pagi.

Adapun isi dari baliho itu tertulis bahwa Sekretaris Daerah (Dekda) Provinsi Kepri bermain Politik, Aparatur Pemerintah Provinsi Amburadul, dan juga meminta Gubernur Nurdin Basirun untuk segera mencopot Sekda prihal pelanggaran tersebut.

Ketua Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri (FKMPK) menegaskan seruan itu bukan sekedar mencari sensasi semata.

“Mudah-mudahan dengan diskusi ini, dengan adanya seruan ini !!, Gubernur yang sebagai pemangku amanah maulah untuk berubah membangun Kepri dengan sisa jabatanya satu setengah tahun lagi itu. Bisa atau tidak ? Dan akan kita kawal di DPRD,” tegas Ke Andi Cori.

Ketua DPRD Batam Nuryanto : Pemerintah Kurang Cepat Memberikan Respon Soal Taksi Online

0
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto saat menghadiri acara Adeksi.

batamtimes.co, Batam – Kisruh transportasi berbasis aplikasi atau dikenal dengan taksi online di Batam belum kunjung selesai.

Dari waktu ke waktu ada saja gejolak penolakan terhadap keberadaan taksi online. Apa yang salah?

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, dalam hal ini percepatan dan kecepatan pemerintah dalam memfasilitasi, menjadi hal yang wajib dilakukan.

Dia melihat pemerintah masih kurang cepat memberikan respon.”Suka atau tak suka, pemerintah harus menyesuaikan keperluan dan kebutuhan,” ujar Nuryanto di ruangan kerjanya, Kamis (8/3/2018).

Fakta yang terjadi, lanjutnya, sebelum ada izin operasional angkutan, taksi online sudah beroperasional di jalan.

Dia minta, sebelum persoalan taksi online di Batam bertambah ramai, mestinya ada solusi yang diberikan.

“Jangan sampai menunggu setelah ramai baru sibuk. Sekarang inikan kejar-kejaran antara regulasi dan kemajuan teknologi. Sementara teknologi ini perkembangannya cepat,” ujarnya.

Dia mengatakan, kisruh taksi online ini tidak hanya terjadi di Batam tapi juga di beberapa kota besar.

 

(red/tri)

Nuryanto : Adeksi III Memberikan Pemahaman Peran DPRD Mewujudkan Tahun politik

0

Batamtimes.co,Batam- Rakernas III Adeksi yang dihadiri dari 41 DPRD kota se-indonesia dibuka Dirjen Otda Kemendagri.Pada Rakernas kali ini mengambil Tema ‘DPRD di Tahun Politik 2018 ,Politik Edukasi Bukan Provokasi’

Menurut Dirjen Otda Kemendagri,Sumarsono mengatakan pengambilan tema tersebut dikarenakan Pilkada serentak di 171 daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota perlu disikapi anggota DPRD Kota se-indonesia.

Ditambahkanya lagi,akan disusul kembali tahun 2019 dilaksanakan pesta Demokrasi Pileg dan Pilpres.

“Menyikapi hal itu Adeksi sebagai wadah 93 DPRD Kota yang akan berpartisipasi diajang Pilkada, Pileg dan Pilpres, baik sebagai kandidat, tim sukses, pengurus parpol, tokoh pendulang suara dan lain sebagainya, perlu mengantisipasi tahun politik ini untuk uruk rembug bersama melalui Rakernas” kata Sumarsono di Swissbel Hotel Batam, Selasa (6/3)

Sementra itu,Ketua Pelaksana Rakernas Adeksi Ke-III Tahun 2018 Nuryanto,SH,MH menyampaikan, semoga pelaksaaan Rakernas berjalan dengan baik dan lancar dan dapat melahirkan pokok-pokok pikiran yang dapat membantu pembangunan di setiap daerah yang ada di Indonesia termasuk Kota Batam,”terang Nuryanto.

Diakatakan Nuryanto, Rakernas Ke-III di Kota Batam diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran DPRD dalam menciptakan dan mewujudkan tahun politik yang cerdas, edukatif dan kontruktif.

DPRD Kota Batam selaku tuan rumah, telah melakukan berbagai persiapan. Mulai dari segi tranportasi, fasilitas kesehatan, pendistribusian undangan pembukaan maupun gala dinner.

Hadir pada pembukaan Rakernas Ke-III Adeksi diantaranya DR.Drs.Hi. Irjen Pol Ike Edwin, SH,MH,MM. ( Staf Ahli Kapolri ).Amsakar Achmad, S.Sos, M.Si (Wakil Walikota Batam ),-Danlanal Kota Batam,-Kapolresta Barelang,Anggota FKPD Kota Batam, Segenap Dewan Penasehat Adeksi,Ketua dan pengurus Adeksi Ketua dan anggota DPRD Kota Seluruh Indonesia dan Seluruh Undangan dari seluruh Indonesia.

 

(ade/red)

Ketua DPR-RI H Bambang Soesatyo akan Membuka Rakernas ADEKSI III

0

Batamtimes.co,Batam – DPRD dalam menciptakan dan mewujudkan tahun politik yang cerdas,edukatif dan kontruktif, merumuskan program kerja ADEKSI . Demi terwujudnya DPRD Kota yang berkinerja efektif dan akuntabel dalam kerangka pelaksanaan mandat perwakilan rakyat guna percepatan pembangunan nasional.

Menurut Sekretaris Steering Commitee Rakernas ADEKSI III, Anna Morinda SE MM , kegiatan akan dibuka langsung oleh Ketua DPR-RI, H Bambang Soesatyo SE MBA, yang juga sebagai Keynote Speaker. Selain itu juga narasumber yang akan diundang, Menteri Kominfo, Gubernur BI, Kapolri, Ketua KPU Pusat dan Peneliti Senior Pusat, Prof Dr R Siti Zuhro MA.

Lebih lanjut Hanna Morinda yang juga Ketua DPRD Kota Metro, Lampung menyatakan, ADEKSI melaksanakan tiga kegiatan utama, yakni memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas anggotanya, kegiatan advokasi dan penyediaan layanan informasi dan publikasi.

“ADEKSI melakukan kerjasama dan didukung oleh lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri yang memiliki misi dan visi yang sejalan, diantaranya terciptanya tata pemerintahan lokal yang baik (good local governance), peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah melalui peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal,” kata Hanna, Jumat, (23/02/2018).

Ditempat yang sama Nuryanto SH MH, Ketua DPRD Kota Batam yang hadir pada rapat persiapan Rakernas Adeksi Ke-III Tahun 2018 menyampaikan, pihaknya akan mendukung penuh kegiatan Rakernas Adeksi Ke-III Tahun 2018 di Kota Batam.

“Seluruh OPD dan Pemerintah Kota Batam sudah disampaikan agar dapat mendukung penuh kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari nantinya. Koordinasi dan komuniasi sangat diperlukan dan diharapkan berjalan dengan baik dan kondusif,” terang Nuryanto, yang juga Ketua Panitia Pelaksana Rakernas Adeksi Ke-III.

 

(red/hms)

Harmidi : Kedepan Pedagang Kaki Lima Sudah Miliki Perda Tersendiri Sebagai Payung Hukum

0

batamtimes.co, Batam – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penataan dan pemberdayaan Pedagang kaki lima akan segera disahkan Walikota Batam.Dengan disahkan sebagai Perda maka kedepan pedagang kaki lima sudah dapat berjualan dengan berbadan hukum,dan diatur pemerintah daerah

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husein mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Batam dinilai akan mendapat persetujuan dari Walikota Batam, H.M Rudi, Senin (5/3/2018).

“Jika Ranperda tersebut benar-benar disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Maka dalam jangka waktu sembilan puluh hari kedepannya, PKL di Kota Batam akan memiliki Payung Hukum,” ujar Harmidi.

Ranperda tersebut, kata Harmidi, bertujuan menata dan mensejahterakan seluruh PKL di Kota Batam serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. “PK5 khusus Batam harus jelas, harus memiliki payung hukum. Sehingga PK5 tertata dan tentu akan sejatera,” tuturnya.

Lanjutnya, tata ruang wilayah untuk penataan PK5 tersebut akan ditentukan. Untuk itu pembahasan tata ruang wilayah, pihaknya akan mengaitkan Badan Pertanahan, Pemko Batam dan BP Batam. Ia mengaku optimis dengan adanya Penataan dan Pemberdayaan PK5 di Batam mampu mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi.

“Bila nanti ini sudah jadi Perda, dan tata ruang wilayah sudah ditentukan. Maka seluruh PK5 di Batam harus ditata ulang dan ditempatkan di zona yang telah ditentukan,” tutupnya.

 

(red/kepri)

Komisi II DPRD Kota Batam Sidak Gudang Beras Bulog,Ditemukan Beras Mengendap Selama Dua Tahun

0
Komisi II DPRD Kota Batam menggelar sidak ke Gudang Bulog di Batuampar .

batamtimes.co,Batam- Komisi II DPRD Kota Batam menggelar sidak ke Gudang Bulog di Batuampar Rabu (7/3/2018), Hal tersebut dilakukan guna mengetahui persediaan stok beras yang ada di gudang bulog.Sehingga apabila kekurangan stok yang mengakibatkan harga beras melambung dapat ditekan sedini mungkin dan pengaruh tingginya harga beras di pasar.

Dari hasil sidak, ditemuksn  800 ton beras Bulog dalam keadaan mutu rendah atau tidak layak kosumsi. Kondisi beras tersebut terlihat berdebu, dan rapuh serta muncul kutu beras di antara butirannya.

Diketahui, Beras yang berasal dari Thailand ini, ternyata sudah mengendap di dalam gudang selama dua tahun.

Kemudian saat dimintai keterangan Kepala Gudang Supatno mengatakan, beras itu masih layak dikosumsi, ia juga menambahkan, kenapa menjadi turun mutu, dikarenakan sudah lama tidak di distribusi hingga berdebu dan menimbulkan kutu.

“beras Ini distribusi tahun 2016, tapi beras itu masih layak konsumsi. Kita pernah disurvei lembaga Scofindo, beras ini dinyatakan masih layak konsumsi, “ujar Supatno.

Dandis Rajagukguk Anggota komisi II DPRD kota Batam, berharap agar Bulog dapat memperhatikan hal ini. Karena kebutuhan beras untuk masyarakat saat ini diperkirakan mencapai 200 ton setiap bulan nya.

” Saya berharap bulog juga dapat memperhatikan hal ini, karena di Batam tidak ada petani yang menghasilkan beras. Jadi kinerja Bulog ini harus ditingkatkan, agar dapat menjamin 1,3 juta penduduk kota Batam. “Ujar Dendis.

Sementara itu, untuk stok beras yang ada di gudang bulog saat ini hanya 386 ton yang tersedia untuk layak dikosumsi, selebihnya terdapat 800 ton beras yang tidak layak dikosumsi, Tutupnya.

 

(red/hms)

Diskominfo Tanjungpinang Gelar Sosialisasi UU ITE Bersama Pelajar SMA

0

Batamtimes.co,Tanjungpinang – Dalam perkembangannya media sosial tidak lagi sekadar sebuah media untuk berinteraksi secara virtual, namun juga dimanfaatkan penggunanya sebagai tempat untuk mengaktualisasikan diri, menyatakan pendapat pribadi, aktivitas ekonomi, dan berbagai kegunaan lainnya. Penggunaan media sosial tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, termasuk kalangan pelajar SLTA.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan media sosial yang berimplikasi terhadap hukum, dan melawan peredaran hoax di kalangan pelajar SLTA, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang menggelar roadshow sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke beberapa SLTA di Tanjungpinang. Tema yang diusung selama roadshow adalah Menciptakan Netizen Yang Bijak Menggunakan Media Sosial.

“Kita tidak ingin adek-adek pelajar di Tanjungpinang berurusan dengan hukum, hanya karena permasalahan status atau komentar di media sosial. Oleh sebab itu, kita langsung turun ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan UU ITE. Banyak di antara pelajar yang ternyata masih belum mengetahui bahwa ada ancaman hukum terhadap penyalahgunaan media sosial,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, Kamis (8/3/2018).

Kegiatan roadshow sosialisasi UU ITE itu telah dimulai sejak Selasa 6 Maret 2018. Sekolah pertama yang dikunjungi tim Dinas Kominfo Tanjungpinang adalah SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Tanjungpinang. Roadshow sosialisasi UU ITE dilanjutkan kembali pada harui Rabu 8 Maret 2018 ke SMK Negeri 2 dan SMA Negeri 4 Tanjungpinang. Kunjungan tim Dinas Kominfo Tanjungpinang ke empat sekolah negeri itu mendapat sambutan positif dari kepala sekolah dan para pelajar.

Selain mempresentasikan UU ITE disertai dengan penjelasan tentang ancaman hukum terhadap penyalahgunaan media sosial, kegiatan tersebut juga diisi dengan tanya jawab seputar ujaran kebencian dan kiat mengantisipasi penyebaran hoax. Berdasarkan kunjungan roadshow tersebut, diketahui bahwa sekitar 99 persen pelajar dari empat sekolah menengah atas tersebut memiliki akun facebook, dan sebagian besar dari pelajar belum mengetahui adanya UU ITE yang mengatur penggunaannya. Para pelajar diingatkan untuk tidak membuat ujaran kebencian, membicarakan masalah SARA, dan tidak mendistribusikan segala informasi hoax atau informasi yang diragukan kebenarnnya.

“Banyak diantara pelajar yang belum memahami UU ITE, dan kiat mengenali informasi hoax. Hoax ini memiliki daya rusak yang sangat hebat, dan media sosial merupakan wadah yang sering dipergunakan untuk menyebarkan hoax. Dalam kegiatan ini kita sampai kiat-kiat mengenali, dan melawan hoax. Harapan kami, pelajar mampu menjadi pengguna media sosial yang bijak, anti ujaran kebencian dan anti hoax. Kegiatan ini masih akan kita lanjutkan ke seluruh SLTA di Kota Tanjungpinang, secara bertahap,” ungkap Teguh.

(Rilis) 

Nurdin Basirun Dinilai Buat Kepri Miskin

0

Batamtimes.co, Tanjungpinang – Seketaris Forum Keprihatinan Masyarakat Peduli Kepri Chaidar Rahmat menilai, dua setengah tahun kepemimpinan Nurdin Basirun sebagi Gubernur Provinsi Kepri banyak membuat kehancuran di sektor ekonomi Provinsi Kepri.

“Nurdin selama dua setengah tahun ini sudah membuat kita miskin, dari ekonomi bawah hingga ekonomi atas semuanya menurun di Kepri ini, jadi apa sebenarnya kerja seorang Nurdin Basirun itu,” ungkapnya di toko roti Morgan Rabu sore, (07/03).

Selain itu, angka pengangguran di Provinsi juga bertambah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Visi dan Misinya dulu.

“kita liat data makin banyak pengangguran di Provinsi kepri,” sebutnya.

Menjelang diskusi publik pada tanggal 11 Maret 2018 mendatang, Chaidir mengungkapkan, ada kurang lebih 36 item data keperhatinan yang dikumpulkan secara lengkap guna bahan untuk dipaparkan ke Gubernur Kepri dalam aksi nanti.

“Ada 36 item Keprihatinan, salah satunya indeks kita turun, itu artinya Nurdin selama dua setengah tahun ini sudah berhasil membuat kita menderita,” jelasnya.

Tokoh Kepri Minta Ts Arif Fadillah Dicopot

0

Batamtimes.co, Tanjungpinang – Gerakan Seruan Rakyat Kepri meminta Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kepri, TS Arif Fadilla dari jabatannya.

Karena menurutnya, TS Arif Fadillah banyak bermain politik. Ketimbang fungsinya sebagai seorang birokrasi.

“Pejabat Sekda Kepri, berdasarkan informasi dan fakta yang kita dapat telah berpolitik. Pemprov Kepri kini dalam keadaan amburadul. Jadi kita meminta Sekda Kepri, Arif Fadillah segera dicopot,” ujar Cori, kepada awak media, Rabu(7/3) sore.

Hal senada juga disampaikan oleh Chaidar Rahmat, agar juga mencopot Asisten III Pemprov Kepri, Hasby juga turut dicopot dari jabatannya.

“Titel Strata 3 didapat oleh Hasby juga jadi pertanyaan kita, sekolah dan didapat dari mana Pendidiknya tersebut. Bahkan orang yang direkrut oleh Nurdin Basirun ini dari Karimun, kami nilai turut gagal memukul dan menjalankan tanggung jawabnya,” tegas Chaidar.

Tidak hanya itu, Sekda Kepri juga telah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pernikahan anaknya.

“Kita ada bukti setiap OPD dikenakan jatah-jatah untuk kebutuhan pernikahan anaknya. Bahkan lampu-lampu hias besar di kantor Gubernur Kepri dan Pemprov Kepri, diangkut untuk acara pernikahan anaknya,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga