batamtimes.co ,Tanjungpinang – Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu DPW (Pekat IB) Provinsi Kepri, menyayangkan sikap Gubernur Kepri Nurdin Basirun, yang tidak Hadir di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.
Hal tersebut disampaikan Edison AA Sutanto, Ketua Dpw Pekat IB. Menurutnya seharusnya Gubernur melalui Kuasa Hukumnya mengikuti agenda Mediasi, terkait gugatan Pekat IB, atas kekosongan Wakil Gubernur.
“Pada sidang sebelumnya udah diputuskan oleh Majelis Hakim, bahwa seharusnya pada Selasa (19/07) lalu, agenda mediasi, akan tetapi mereka tidak hadir.” Ungkapnya.
Dikatakanya, persoalan yang digugat oleh Pekat IB hanyalah masalah pengisian kekosongan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri, sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu berjalan dengan Maksimal, tidak lebih dari pada itu.
“Kita hanya minta supaya cepat memilih wakilnya agar roda pemerintah Provinsi Kepri bisa berjalan efektif, mengingat ini Daerah Kepulauan. Dengan penundaan proses gugatan di PN ini, ada dengan Gubernur.” tanya Edison
Melalui Gugatan ini, Pekat IB hanya ingin Provinsi Kepualuan ini dipimpin oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga amanat UU Pemda itu berjalan dengan baik.
“Udah berapa tahun Kepri tidak memiliki wakil ?. Apakah amanat uu pemda tentang pengawasan internal selama ini berjalan, tanpa ada wakil Gubernur,?. kan tidak, mengingat pengawasan, dan evaluasi terhadap OPD itu tugas Wakilnya.” Ungkapnya.
Sementara Ketua OKK Doni Yarzal mengaku geram dengan sikap Gubernur, mengingat apa yang diagendakan oleh PN Tanjungpinang, Gubernur tidak menghargi itu.
“Yang digugat ini hajat orang banyak, masa Gubernur tidak peka terhadap persoalan ini.” Ungkapnya.
Doni mengingatkan Kepada Gubernur, untuk patuh terhadap UU, sebagai seorang pemimpin, Nurdin harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya.
“Kami menduga Gubernur ini, mau memimpin Kepri ini dengan sendiri, ini berbahaya. Kenapa beliau diam-diam.” unglapnya.
Jika pada agenda mediasi 2 Agustus nanti, pihak Gubernur tidak hadir, maka kami akan mengerahkan kader untuk menggeruduk Kantor Gubernur.
“Liat aja nanti. Kalau gak datamg juga, kami akan bergerak.” tutupnya.
(red/budi arifin)
