Ade Angga : PPM Ingin Jadi Garda Terdepan NKRI

-

July 25, 2017

IMG-20170725-WA0015 — Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menerima kunjungan Direktorat Kerjasama Akademi Sesko TNI.

Batamtimes.co, Tanjungpinang – Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menerima kunjungan Direktorat Kerjasama Akademi Sesko TNI. Rombongan yang dipimpin langsung Brigjen Didied ini rencananya untuk mengagendakan kunjungan siswa Sesko ke Kepri tahun depan.

Kunjungan Kepri ini, kata Didied karena karekteristik Kepri yang unik. “Kepri ini tantangannya banyak, karena terletak di perbatasan. Nantinya mereka bisa belajar soal Kepri dan membuat tulisan yang bisa dihasilkan untuk daerah ini,” kata Didied, di Kantor DPRD Kepri, Selasa (25/7).

Adapun pembahasannya nanti seputar soal pertahanan dan ketahanan wilayah Kepri seperti darat dan lautan. Selain itu, isu-isu utama seperti wilayah, pencurian ikan, peredaran narkoba juga akan coba dianalisa oleh para siswa-siswa tersebut.

Menurut Didied, para siswa yang akan berkunjung nantinya diperkirakan sebanyak 40-50 perwira menengah. “Siswa-siswa ini berpangkat berpangkat kolonel yang akan jadi perwira tinggi nantinya,” kata Didied.

Ditempat yang sama, ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyambut baik kehadiran siswa Sekso TNI tersebut. Menurutnya, semakin banyak masukan dari berbagai pihak, akan membantu pemerintah Provinsi Kepri menghasilkan keputusan yang baik. “Kami menyambut baik kehadiran baik kehadiran bapak-bapak dari Sesko. Kami siap memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan nantinya,” kata Jumaga.

Dalam kunjungan ini, Brigjen Didied didampingi Kolonel Harry Isnaeni dan Kolonel Imam Musani dari direktorat Kerjasama Akademi. Sedangkan dari pihak DPRD Kepri hadir Sekretaris Dewan, Hamidi.

(red/budi arifin)

PDIP Buka Penjaringan Untuk Pilwako Tanjungpinang

By

-

July 24, 2017

PDIP ok — Rakerda III DPD PDI-P Kepri, Senin (24/7) di Hotel CK Tanjungpinang

Tanjungpinang ,bangsako.com –Rakerda III DPD PDI-P yang dilaksanakan di Hotel CK Tanjungpinang dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan Kepri Soeryo Respatiano .

Dalam Rakerda tersebut dibahas penjaringan kader untuk maju pemilihan calon Kepala Daerah Kota Tanjungpinang 2018.

“Saya minta kepada cabang segera melakukan penjaringan kader sampai akhir bulan Juli 2017 ini,” kata Soerya pada saat Rakerda III DPD PDI-P Kepri, Senin (24/7) di Hotel CK Tanjungpinang.

Pria yang akrab disapa Romo ini menuturkan, akan melaporkan hasil penjaringan ini ke DPP PDI P pusat untuk diputuskan siapa calon kader.

“Penentuan calon kader untuk PIlkada nanti, tergantung ketua umum DPP PDI P ,” sebut Romo.

Dia pun tidak menutup kemungkinan, PDI-P membuka peluang diluar kadernya untuk maju di Pilwako Tanjungpinang 2018 mendatang.

“Yang prioritas untuk calon tetap kader partai, tapi tidak menutup kemungkinan menerima diluar kader partai,” ucapnya.

(red/Budi Arifin)

Solidaritas Masyarakat Kepri Tuntut Penghentian Jembatan Layang

By

-

July 24, 2017

IMG-20170724-WA0029 — Ratusan masyarakat Tanjungpinang yang bergabung dalam Solidaritas Masyarakat Kepri (SMK), berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin(24/7).

batamtimes.co, Tanjungpinang – Ratusan masyarakat Tanjungpinang yang bergabung dalam Solidaritas Masyarakat Kepri (SMK), berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin(24/7).

Sambil membawa sepanduk para demonstran meminta penghentian pembangunan jembatan layang di Pulau Dompak, Tanjungpinang, demonstran terhilat menerobos masuk kantor Gubernur Kepri.

“Kami menolak secara tegas kelanjutan pembangunan jembatan layang di Tanjungpinang dan meminta Nurdin membatalkan proyek,” kata salah satu orator.

Selain hal itu, massa juga mendesak Pemprov Kepri untuk segera menyelesaikan pembangunan di daerah-daerah di kabupaten/kota se-Kepri yang tidak efektif.

“Kami juga mendesak DPRD Kepri segera menolak proyek-proyek yang tidak bermanfaat dan mendesak Pemprov Kepri menyelesaikan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang sampai saat ini tidak berjalan dengan efektif,” cetusya.

Hingga kini, aksi itu masih berlanjut. Tak satupun pejabat pemerintahan yang terlihat menerima kedatangan massa yang terus berorasi itu.

Antisipasi Kekeringan BNNP Kabupaten Temanggung Menyiapkan Air Hingga 350 Tangki

By

-

July 24, 2017

batamtimes.co , Jawa Tengah – Guna mengantisipasi bencana kekeringan selama musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung menyiapkan sedikitnya 300 sampai 350 tangki air bersih yang bersumber dari APBD untuk keperluan dropping ke berbagai wilayah yang masuk dalam kategori zona rawan.

Kasi Penanganan Darurat dan Logistik, Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung, Gito Walngadi, menjelaskan, apabila terjadi kemarau berkepanjangan dan persediaan yang ada tidak mencukupi, maka pihaknya akan mengajukan tambahan persediaan air bersih ke pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Semarang, BPBD Temanggung menyebut bahwa musim kemarau tahun 2017 ini diprediksi akan terjadi selama kurang lebih empat bulan mulai bulan Juli hingga puncaknya pada Oktober mendatang.

“Meski sudah memasuki bulan Juli, tapi kami belum memperoleh surat permintaan bantuan air bersih dari wilayah manapun,” jelasnya, Senin (24/7).

Lebih jauh ia menjelaskan, terdapat sedikitnya 14 Kecamatan yang berpotensi mengalami krisis air bersih saat musim kemarau tiba. Yakni Tretep, Kaloran, Kandangan, Kranggan, Candiroto, Bulu, Pringsurat, Jumo, Kedu, Selopampang, Gemawang, Tlogomulyo, Kledung, dan Bejen.

Kendati demikian, berdasarkan pengalaman pada musim kemarau tahun 2015 lalu, dari ke 14 kecamatan tersebut, daerah yang paling berpotensi mengalami krisis air bersih hanya ada 11 Kecamatan, 22 Desa dan 82 Dusun.

“Yang paling rawan adalah Kecamatan Kranggan, Kaloran dan Kandangan. Sedangkan yang tingkat kerawanannya paling minim adalah Kecamatan Kledung, Tlogomulyo dan Kedu. Meskipun demikian, kami tetap mewaspadai segala kemungkinan yang terjadi,” pungkasnya.

(red/merdeka)

Polda Kepri Memberlakukan Status Quo Lokasi Insiden Mencekam PT.KJJ

By

-

July 24, 2017

batamtimes.co , Batam- Penyidik Ditkrimum Polda Kepri memberlakukan status quo pada lokasi insiden mencekam pembakaran terhadap 35 alat berat milik PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) oleh sekelompok masyatakat setempat, beberapa waktu lalu.

“Untuk tempat kejadian perkara saat ini, masih status quo,” kata Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Lutfi Martadian, Senin (24/7/2017) pagi.

Status quo itu, diberlakukan atas perintah Kapolda Kepri sehari setelah kejadian. Seluruh rangkaian kegiatan KJJ di-stop sementara waktu sampai situasi kondusif. Dan ada kekuatan hukum tetap serta sudah mencapai kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat yang menolak.

Hal itu dilakukan Kapolda, untuk mencegah meluasnya kemarahan masyatakat pada KJJ. Sampai saat ini lanjut Kombes Lutfi, pihaknya sudah memeriksa 33 saksi atas insiden.

Meski sudah ada pemeriksaan saksi itu, namun kata Lutfi masih belum ada penetapan siapa tersangka. Lagi pula, tambahnya, penyidik masih sedang melengkapi administrasi sidik ke Kejaksaan Negeri Natuna.

“Jadi, (kembali dijelaskan) belum menetapkan tersangka. Penyidik masih melengkapi adm sidik ke Kejaksaan di Natuna,” jelas Lutfi.

(red/adi)

Oknum Ditpam Pemeras Tidak Mendapatkan Bantuan Hukum Dari BP Batam

By

-

July 24, 2017

batamtimes.co , Batam – Badan Pengusahaan Kawasan Batam memastikan tidak memberikan bantuan hukum pada oknum pegawai Direktorat Pengamanan (Ditpam) yang diduga melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha pada 13 Mei 2017.

“Kasus sebelumnya (Pungli Kasaker Terminal Terminal Umum Pelabuhan Batuampar) tidak ada bantuan hukum. Kali ini juga tidak,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Kawasan Batam, Purnomo Andiantono di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

BP Kawasan Batam, kata dia, siap membantu aparat kepolisian dalam mengungkap kasus dugaan pemerasan tersebut hingga tuntas, agar tidak ada lagi perilaku tercela di lingkungan lembaga yang dulu bernama Otorita Batam itu.

“Kami serahkan semua pada pihak kepolisian. Kami dukung penuh penegakan hukum oleh kepolisian. Kami sangat terbuka,” kata dia.

Purnomo mengatakan pihak BP Kawasan Batam terus mengikuti perkembangan kasus tersebut.

“Polda Kepri sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan gelar perkara atas kasus tersebut. Kami siap membantu jika ada yang dibutuhkan lagi oleh polisi,” kata Purnomo.

Kasus dugaan pemerasan sebesar Rp30 juta oleh okum Ditpam BP Batam pada perwakilan PT Syarpindo Jaga Prima (SJP) terjadi pada 13 Mei 2017 sekira pukul 17.15 WIB.

Sementara itu, Plh Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Feby DP Hutagalung membenarkan sudah melakukan gelar perkara terkait kasus ini.

“Gelar perkaranya sudah dilakukan,” kata dia.

Berdasarkan gelar perkara, kata Febby, kasus yang melibatkan oknum BP Kawasan Batam tersebut murni pemerasan.

“Hingga saat ini kami masih terus melakukan pendalaman atas kasus ini,” kata Febby.

Sebelumnya Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto mengatakan pihaknya memanggil 10 orang saksi dalam mengungkap kasus tersebut.

(red/Antara)

Djan Faridz: Enggak Perlu Rekonsiliasi, Saya Ributnya dengan Menkumham

By

-

July 23, 2017

ok 5 — Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz di kediaman Ketua Umum PDI-P di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Minggu (25/6/2017).

Jakarta ,bangsako.com – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta Djan Faridz menytakan, kubunya tidak perlu rekonsiliasi dengan kubu Romahurmuziy. Menurut Djan, sumber persoalan bukan pada terbelahnya PPP menjadi dua kubu.

Persoalan inti ada pada keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang menyatakan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy sah secara hukum.

“Jadi enggak perlu islah. Enggak perlu rekonsiliasi,” ujar Djan di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).

Saat ini, kubu Djan akan mengajukan peninjauan kembali atas keputusan Menkumham tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Djan mendesak MA menyatakan bahwa keputusan Menkumham itu tidak sah secara hukum dan mengembalikan kepengurusan PPP sah ke kubunya.

“Begitu surat keputusan MA (yang menyatakan kepengurusan PPP kubu Djan sah) keluar, pasti selesai sudah urusannya,” ujar Djan.

“Ingat ya, saya tidak ada maslah dengan Romi. Itu saudara saya, wajib hukumnya menjaga silaturahmi karena saya tidak pernah bersengketa dengan beliau. Saya ributnya dengan Menkumham,” lanjut dia.

Dalam waktu dekat, Djan akan menemui Presiden Joko Widodo. Namun, ia menegaskan tak akan mengadukan tindakan Menkumham kepada Presiden.

Djan hanya akan menyampaikan bahwa struktur PPP di kubunya siap bekerja memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019 yang akan datang.

“Saya lapor bahwa saya mendukung beliau dan mohon izin saya melakukan satu, dua tiga dalam rangka mendukung Pak Jokowi di Pemilu 2019,” ujar Djan.

(red/Kompas)

Pekat IB Minta Gubernur Kepri Bertobat

By

-

July 22, 2017

budi arifin sip — Ketua DPD Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Kota Batam, La Ode Adi.

batamtimes.co,Batam – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Kota Batam, La Ode Adi meminta Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk bertobat, dan segera mengambil sikap atas kekosongan wakil Gubernur.

“Pak Gubernur itu disumpah atas nama Allah, untuk memenuhi kewajibannya sebagai Gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan UU dan peraturan selurus-lurusnya, serta berbakti pada masyarakat, nusa dan bangsa.” Ungkap La Ode Adi melalui keterangan Persnya, Sabtu (22/07/2017).

Dengan kekosongan wakil Gubernur ini, kan sudah pasti amanat uu pemda itu tidak berjalan maksimal, sehingga imbasnya adalah tidak efektifnya pelayanan terhadap masyarakat.

“Evaluasi terhadap temuan BPKP ataupun lembaga penegak hukum lainya, terhadap OPD itu siapa yang melakukan, kecuali wakil Gubernur. Gubernur melanggar sumpah janji jabatannya itu.” Ungkapnya.

Oleh karena itu, semangat gugatan yang dilayangkan oleh Pekat IB, adalah ingin wakil Gubernur itu segera ada, agar Gubernur menjalankan tugas sesuai dengan sumpah janji jabatannya itu.

“Gubernur disumpah dengan nama allah, dan dikepala beliau itu kita suci Alquran. untuk melaksanakan tugasnya se adil-adilnya, dengan kekosongan Wagub, apakah beliau udah berlaku adil, dalam pelayanan terhadap masyarakat.” Tanya Adi.

Oleh Karena itu, Sebagai Kepala Daerah beliau harus hadir dalam agenda sidang mediasi berikutnya, agar persoalannya selesai

“Proses gugatan itu adalah mekanismen yang diatur dalam uu. Oleh karena itu, Gubernur melalui kuasa hukumnya hadir disana, jelaskan disana, jangan diluar. Masyarakat sekarang sudah pintar.” Ungkapnya.

Masyarakat dan tokoh, sudah saatnya mendesak Gubernur, mengingat persoalan ini adalah fatal.

“Saya ragu dengan sikap Gubernur ini, kok tidak patuh terhadap UU ya. Banyak persoalan yang kita temukan dalam kepemimpinan pak Gubernur ini, kita selesaikan satu peraatu dulu.” tutupnya.

(red/budi arifin)

Walikota Tanjungpinang Resmikan FPP 2017

By

-

July 22, 2017