batamtimes.co , Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberhentikan status PNS Kepala Rutan dan Kepala Pengamanan Rutan Klas II B Sialang Bungkuk Pekanbaru dengan tidak hormat karena terindikasi melakukan tindakan pelanggaran terhadap pemenuhan hak narapida dan tahanan.

“Hari ini saya tandatangani surat keputusannya. Pak Irjen sudah memberikan surat kepada saya, Pak Irjen ini masih baik supaya mengusulkan dihukum berat, yaitu turun pangkat. Saya bilang tidak, ini perlu pelajaran harus dipecat dari PNS, yaitu Karutan dan Kepala Pengamanannya,” kata Yasonna saat konferensi pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin.

Kemenkumham menunjuk Anzhar sebagai Plh Kepala Rutan Klas II B Sialang Bungkuk Pekanbaru menggantikan Teguh Triahatmanto dan menunjuk Jefriadi sebagai Plh Kepala Pengamanan Rutan Klas II B Sialang Bungkuk menggantikan Taufik.

Selain memecat dua orang itu, Kemenkumham juga memecat jabatan PNS, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Klas II B Sialang Bungkuk Pekanbaru Tomi Firdaus.

“Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau Ferdinand Siagian juga saya berhentikan ditarik ke Jakarta untuk pembinaan di bawah wewenang Ditjen Imigrasi lalu diganti yang baru, yaitu Dewa Putu Gede. Saya kasih otoritas kepada beliau untuk ambil langkah-langkah yang diperlukan,” kata Yasonna.

Yosonna menambahkankan ada enam petugas Rutan Klas II B Sialang Bungkuk Pekanbaru yang diturunkan pangkatnya satu tingkat selama tiga tahun.

“Setelah melihat fakta di lapangan, maka kami simpulkan terjadi pelanggaran hak dasar warga binaan, ada pungli bahkan pemerasaan yang dilakukan petugas kami. Itu tidak sesuai dengan konsep pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan,” tuturnya.

Yasonna meminta Kepolisian Daerah Riau untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak dan oknum yang melakukan tindakan pelanggaran pungli atau pemerasan kepada narapidana atau tahanan.

“Saya sudah minta Kapolda Riau untuk mengusut tindak pidananya, mungkin pemerasannya, korupsinya, gratifikasi, mungkin juga penganiayaannya,” kata Yasonna.

Menkum HAM mengemukakan jumlah narapidana dan tahanan di Rutan Sialang Bungkuk pada 8 Mei 2017 sampai pukul 13.00, yaitu jumlah awal tahanan 1.870 orang, sedangkan yang melarikan diri 448 orang.

“Yang tertangkap lagi 298 orang, tinggal yang belum tertangkap 150 orang, itu laporan dari Pekanbaru. Ada yang menyerahkan diri, diantar oleh keluarga, ada yang ditangkap, ada yang diserahkan oleh masyarakat,” kata Yasonna.

Kemenkumham, kata Yasonna, juga memindahkan 365 narapidana dan tahanan ke lapas atau rutan lain di sekitar Provinsi Riau.

(red/antara)

Batamtimes.co , Jakarta – Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Provinsi Kalimantan Selatan hari ini menyaksikan langsung penyerahan hak pengelolaan hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan kepada masyarakat. Penyerahan tersebut dilangsungkan di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut.

Di hadapan masyarakat penerima hak kelola lahan, Presiden Joko Widodo sekali lagi menekankan bahwa sekarang ini hak kelola lahan tidak lagi hanya diberikan kepada pihak-pihak besar saja (korporasi). Masyarakat kecil pun juga akan mendapatkan hak yang sama.

“Berpuluh-puluh tahun lahan-lahan kita diberikan kepada yang besar-besar. Ada yang dapat 300 ribu hektare dan 400 ribu hektare. Sekarang kita akan mau mulai konsesi atau hak kelola itu kita berikan kepada koperasi, desa, dan rakyat,” ujar Presiden melalui Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin Minggu (7/5/2017)

Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa pemberian hak kelola tersebut tidak serta merta meniadakan tanggung jawab dari pihak yang diberikan izin kelola. Ia tidak menginginkan adanya lahan yang tidak dimanfaatkan dengan baik setelah izin tersebut diberikan.

“Tapi hati-hati, ada konsekuensi. Yang besar pun sekarang sama, begitu saya lihat ditelantarkan akan saya cabut. Rakyat dan koperasi pun sama, diberi tapi dibiarkan, cabut. Setuju?” tanya Presiden kepada masyarakat yang hadir.

Di seluruh Indonesia, terdapat 12,7 juta hektare lahan yang telah disiapkan pemerintah untuk dibagikan hak pengelolaannya. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan sendiri sudah dialokasikan lahan kelola seluas total 3,7 juta hektare.

“Yang tersedia sekarang harusnya ada 327 ribu hektare, yang diberikan baru 39 ribu hektare. Oleh sebab itu, ini masih ada yang diberikan terus. Tapi saya akan hentikan kalau yang diberikan itu tidak dimanfaatkan. Kepada yang besar saya akan tegas, kepada yang kecil juga saya akan tegas,” kata Presiden.

Untuk mengelola lahan yang telah diberikan tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengajukan pinjaman modal ke pihak bank. Namun demikian, ia meminta agar masyarakat benar-benar berhitung dan mengalkulasi terlebih dahulu sebelum meminjam modal.

“Tadi saya dibisiki Pak Dirut BRI, koperasi bisa diberi pinjaman sampai Rp2 miliar. Tapi hati-hati, yang namanya pinjam itu harus dikembalikan. Kalau pandai mengelola tanahnya, kurang modal, bisa ke Pak Dirut BRI, diberikan pinjaman tapi dihitung dulu rugi atau untung,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sempat berdialog dengan salah seorang yang telah menerima hak kelola lahan. Ia ingin mengetahui langsung bentuk pemanfaatan lahan yang telah dilakukan oleh para penerima hak kelola.

Ahmad Rivani, salah seorang petani yang berdialog dengan Presiden, mengaku memperoleh hak kelola lahan seluas 485 hektare. Dari jumlah tersebut, 50 hektare lahan telah dimanfaatkan.

“Diberi izin 485 hektare di Tanah Laut. Sekarang sudah kami tanami karet. Yang baru bisa mengerjakan 35 kepala keluarga. Karetnya umurnya sebagian sudah 4 tahun. Ada yang sudah bisa diambil getahnya. Yang sudah panen 7 hektare,” kata Rivani.

Setiap masa panen, ia dan kepala keluarga lainnya sudah dapat menghasilkan karet sebanyak 1,7 ton. Meski diakuinya harga karet sedang mengalami penurunan, ia tetap merasa terbantu karena adanya akses kepada permodalan yang memungkinkannya untuk menggarap lahan kelolaannya dengan lebih luas lagi.

“Izinnya sudah, ini Dirut BRI sudah menyiapkan modal. Kami berbahagia sekali. Satu hektare itu kalau diberi Rp25 juta insya Allah bisa untuk mengelola,” ucapnya.

Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa Kalimantan Selatan dengan luas areal 3,753 juta hektare, diantaranya 1,78 juta hektare adalah kawasan hutan yang meliputi antara lain 586 ribu hektare HTI (33%), 240 ribu hektare HPH (13,4%) dan kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi seluas 389 ribu hektare (22%) serta sisanya untuk kebun transmigrasi pinjam pakai dan perhutanan sosial.

“Catatan menunjukkan bahwa di Kalimantan Selatan hingga saat ini masih terdapat pemanfaatan hutan dengan izin konsesi korporasi yang mencapai 827.748 Ha atau 47% dari luas kawasan hutan secara keseluruhan. Untuk dukungan kepada rakyat melalui kebijakan Bapak Presiden yaitu pemerataan ekonomi maka Program Perhutanan Sosial dikedepankan,” ucap Siti.

Program perhutanan sosial berfungsi mendorong dan menyiapkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat untuk produktif dimana masyarakat memperoleh pendapatan, namun sekaligus dengan tetap menjaga fungsi kawasan lindung, seperti yang terlihat pada landscape dan tatanan usaha produktif yang ada disekitar kita saat ini. “Areal yang semula padang alang-alang, dan saat ini dimanfaatkan oleh antara lain mantan pelaku penambang emas yang hingga saat ini telah mencapai 68 KK,” tutur Siti.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

(red/Biro Pers dan Media Kepresidenan)