Jakarta – batamtimes.co – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar kepolisian sudah senafas dan menjadi bagian penting dari agenda reformasi Polri.

“Putusan MK itu harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan oleh Polri. Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga tidak boleh ditafsirkan maupun disiasati melalui peraturan di bawah undang-undang,” ujar Ketua Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, Selasa 16 Desember 2025.

Anggota DPR RI Periode 2019-2024 ini menjelaskan, sejak reformasi 1998, bangsa Indonesia berkomitmen membangun kepolisian yang profesional, netral dan sepenuhnya tunduk pada prinsip negara hukum.

“Oleh karena itu, pemisahan yang tegas antara fungsi kepolisian dan jabatan sipil adalah prasyarat utama agar Polri tidak terseret ke dalam dinamika kekuasaan birokrasi maupun politik praktis,” tegas Mulyanto.

Dijelaskan, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa alasan keterkaitan tugas tidak dapat dijadikan dasar pembenar bagi penempatan polisi aktif dalam jabatan di luar kepolisian. Karena, status jabatan ditentukan oleh struktur kelembagaan, bukan oleh jenis tugas yang dijalankan.

“Setiap jabatan di kementerian, lembaga negara, maupun badan sipil lainnya tetap merupakan jabatan di luar kepolisian, meskipun bergerak di bidang keamanan atau penegakan hukum,” tegas Mulyanto.

Sekretaris Menristek era Presiden SBY ini memandang bahwa kepatuhan terhadap putusan MK justru akan memperkuat reformasi Polri. Keputusan itu mendorong institusi kepolisian untuk fokus pada mandat utamanya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melayani masyarakat secara profesional dan berintegritas.

“Kita berharap Reformasi Polri dilaksanakan secara terpadu, baik dapam aspek instrumental, kultural, maupun struktural, termasuk tata kelola kewenangan, dan pembatasan kekuasaan yang jelas. Dengan demikian maka peraturan pelaksana, termasuk peraturan internal lembaga, tidak boleh melampaui atau menafsir ulang substansi putusan Mahkamah Konstitusi,” pungkas Mulyanto.

Penulis : Tanto

Sumatera – batamtimes.co – Pengamat media sosial Dr. H. Ami Kamiludin, mengungkapkan, percakapan warganet di lini masa kembali menyoroti isu ketahanan pangan nasional yang dikaitkan dengan penanganan bencana di sejumlah wilayah di pulau Sumatera.

“Pada Senin malam sekitar pukul 21.30 WIB, Frasa Ketahanan Pangan Bangkit ramai dibahas di Twitter/X hingga menempati jajaran trending puncak, terutama dalam konteks memastikan bantuan dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran bagi warga yang terdampak bencana,” ujarnya Selasa 16 Desember 2025.

Menurutnya, dalam berbagai pembahasan yang berkembang di Twitter atau X, netizen menaruh harapan dan perhatian pada pentingnya percepatan penyaluran bantuan sandang dan pangan, serta pemenuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yang terdampak.

“Isu ini dinilai krusial untuk menjaga ketahanan masyarakat di masa pemulihan, sekaligus mencegah dampak yang berkelanjutan akibat keterbatasan akses kebutuhan pokok,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, perbincangan warganet juga menyinggung kunjungan Menko Pangan Zulkifli Hasan ke berbagai daerah terdampak bencana di Sumatera, yang dinilai sebagai bagian dari upaya melihat langsung kondisi lapangan dan memastikan koordinasi antarinstansi berjalan efektif.

“Kehadiran pejabat di daerah terdampak disebut penting untuk mempercepat pengambilan keputusan dan distribusi bantuan,” ungkap Ami Kamiludin.

Dirinya menilai bahwa percakapan yang berkembang di media sosial menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya kecepatan dan ketepatan penanganan bencana.

Masih menurutnya, warganet tidak hanya menyuarakan empati, tetapi juga menaruh ekspektasi terhadap kerja nyata dari pemerintah di lapangan.

“Isu ketahanan pangan yang dikaitkan dengan penanganan bencana menunjukkan bahwa publik kini lebih kritis dan konstruktif. Mereka mendorong agar bantuan benar-benar sampai ke masyarakat terdampak, terutama kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan layanan kesehatan,” ujar Ami Kamiludin.

Ia menjelaskan, narasi ketahanan pangan bangkit yang menguat di media sosial ini mencerminkan harapan publik agar penanganan bencana tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berkelanjutan.

“Ketahanan pangan dinilai menjadi pondasi penting dalam proses pemulihan, khususnya bagi wilayah yang terdampak langsung,” terangnya.

Ami Kamiludin menegaskan, dengan meningkatnya perhatian warganet, isu ketepatan dan kecepatan bantuan menjadi sorotan utama.

“Publik berharap langkah-langkah yang diambil pemerintah, termasuk melalui peran Menko Pangan, dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak dan memperkuat ketahanan pangan nasional ke depan,” demikian Ami Kamiludin.