batamtimes.co,Batam-Sejumlah pengusaha gelanggang permainan (gelper) yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Game Anak-anak dan Keluarga (APGEMA) resah dengan datangnya lebaran,gaji karyawan tidak dapat dibayar sementara karyawan terus mendesak kapan gaji dibayar,termasuk THR.

Keluhan dari pengusaha tersebutpun menjadi perhatian dari APGEMA Kepri dan anggota Komisi I DPRD Batam.

Ketua Apgema Kepri Akhmad Rosano mengatakan kepada batamtimes.co di Nagoya Hill Kamis (16-6-2016),Pemerintah melalui BPM-PTSP sudah memverifikasi,hasilnya beberapa pengusaha permainan anak tidak ditemukan indikasi judi.

Jika memang ada ditemukan pasca penutupan yang lalu,dipastikan pengusaha tersebut bukan dari APGEMA,”Standar Oprasional Prosedur (SOP) di Apgema itu ada, yang masuk menjadi anggota Apgema sudah harus memiliki ijin serta usaha permainan yang dibuka tidak diijinkan berbau judi,” terang Rosano

Dan pasca penutupan  seluruh arena Gelper beberapa waktu lalu oleh kepolisian, para pengusaha dibawah Apgema merasa dirugikan, sebab tidak ada lagi pemasukan untuk membayar listrik, air maupun gaji karyawan.

“Kami semuanya menjerit,pengusaha tidak bisa bayar gaji dan membayar THR” katanya.

Kata dia, para pengusaha gelper yang dibawah naungan Apgema bersedia ditindak maupun ditutup usahanya apabil terdapat indikasi judi. “Kalau ada unsur judi silakan tutup dan cabut izinnya,” bebernya

Sebelumnya,Anggota Komisi I DPRD Batam Harmidi Umar Husein politisi Gerindra beberapa waktu lalu mengatakan,akibat penutupan Gelanggan permainan diseluruh Kota Batam beberapa waktu lalu sudah banyak pengusaha melapor dan mengeluhkan nasib mereka, bagaimana nantinya mau bayar gaji karyawan padahal lebaran sudah semangkin mendekati.

“Kalau digantung seperti ini karyawannya mau makan apa. Darimana perusahaan mau gaji, jika usahanya tak beroperasi,” katanya

Harmidi mengatakan,pengusaha gelper tidak berani memecat karyawannya. Sekarang ini lanjutnya, seluruh karyawan gelper menuntut hak-hak mereka seperti Tunjangan Hari Raya (THR). “Pengusaha gelper merasa bimbang karena tidak ada lagi pemasukan mereka,” ucapnya.

Lebih jauh dikatakanya, walaupun sudah dinyatakan tidak memiliki unsur judi seluruh gelper tidak bisa beroperasi. Garis polisi (police line) hingga kini belum dicabut. “Kalau tidak ada unsur judi, polisi harus legowo mau membuka police line nya,” ungkapnya.(red/lan)

batamtimes.co,Batam- ‎Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan proyek Palapa Ring selesai di tahun 2019.

Untuk Palapa ring paket barat sendiri ditargetkan selesai tahun 2018, dimana saat ini antara Kominfo dengan konsorsium Palapa Barat telah melakukan tandatangan kerjasama.Sedangkan untuk paket Palapa Tengah dan Palapa Timur masih dalam proses. ‎

Menteri Kominfo Rudiantara menjelaskan untuk paket Palapa Tengah pemenang tender sudah ditetapkan yakni dari BUMN.Sementara paket timur harus ditender ulang karena sangat sulit.

Ia memaparkan, di wilayah timur, seperti Papua kesulitan untuk membangun, karena strategi pembangunan tidak harus menunjuk pada kabupaten/kota‎.

“Harus dilihat siapa yang akan melewati jalan tersebut, ada penduduknya tidak. Jadi tidak bisa diputuskan langsung dibangun di kabupaten/kota. Juga tidak selalu menggunakan fiber optik,” ucap Rudiantara saat sosialisasi Palapa Ring di lantai 4 gedung wali kota, Kamis (15/6/2016) siang.

Ia berharap demi kelancaran pembangunan proyek tersebut, setiap instansi terkait di daerah bisa memberikan perizinan secara cepat.

“Jadi kalau nanti ada yang datang mau membuat landing station di tepi pantai, atau menggali di jalan untuk fiber optiknya itu diberikan izinnya. Karena nggak akan jalan kalau tidak diberi kemudahan izin. Saya datang ke sini memohon supaya dibantulah. Ini KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), jadi tendernya dilaksanakan secara internasional. Nanti setelah jadi, akan digunakan selama 15 tahun. Dalam waktu itu pemerintah yang mencicil,” tutur Rudiantara.

Untuk paket Palapa Barat, ada lima kabupaten/kota yang terkena pembangunan tersebut, yakni dua di Riau dan tiga di Kepri.

Namun, jika dilihat alur secara keseluruhan, akan melewati sepuluh kabupaten/kota.

“Di provinsi Riau titik akhirnya di Bengkalis, tapi alurnya juga melewati Siak, Dumai, dan Kepulauan Meranti. Sementara Provinsi Kepri, titiknya di Natuna, Lingga dan Anambas. Tapi alurnya juga melewati Karimun dan Batam,” ucap dia (red/Net)

batamtimes.co,Batam-Satreskrim Polrestabes Barelang menangkap solar di kawasan dapur 12 sagulung,saat operasi, polisi mengamankan 15 ton solar terdiri dari dua truk dan satu kapal,malam tadi. Salah satu diantaranya solar subsidi berwarna biru berkapasitas 10.000 liter.

Atas keberhasilan penangkapan BBM ilegal tersebut , Ketua LSM Barelang Yusril koto sangat mengapresiasi.Bahkan menurutnya Polisi sudah bertindak tegas,”LSM Barelang sangat mengapresiasi satreskrim Polrestabes Barelang dalam hal pengungkapan BBM Ilegal.Selama ini kegiatan BBM Ilegal yang dilakukan perusahaan milik LI sudah meresahkan masyarakat,”kata Yusril

dikatakan Yusril ,kegiatan BBM Ilegal milik LI di dapur 12 Sagulung.Dengan modus gunakan Tugboat untuk menampung solar “kencing” di laut.

Kemudian saat Tugboat terisi penuh dari hasil menampung BBM Ilegal di tengah laut, Tugboat yang digunakan ditambat di pelabuhan dapur 12 Sagulung (milik) LI.Selanjutnya untuk menganggkut BBM tersebut digunakanTruk Tangki solar bermuatan (19.000 Liter) masuk ke gudang untuk melakukan pengisian.Kegiatan ini dilakukan sore,malam,subuh dan pagi hari. (baca :Kapolda Diminta Tindak Tegas BBM Ilegal di Dapur 12 Sagulung)

Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Memo Ardian membenarkan penangkapan tersebut,ia mengatakan, “Kita menangkap solar di kawasan Dapur 12 Sagulung. Dari semalam sampai subuh tadi baru selesai. Sejauh ini beberapa saksi masih kita periksa,” kata Memo, Rabu (15/6/2016) siang.

Memo menyebutkan, pemilik truk berinisial PD dan pemilik solar yakni LI. Sejauh ini, polisi masih melakukan pemeriksaan beberapa saksi yang diamankan.Saat ini, truk solar tersebut terparkir di Kantor Mapolresta Barelang. Sementara satu truk lagi masih di lokasi penangkapan bersama dengan kapal.(red/b.News/lan)