batamtimes.co,Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerima banyak pengaduan dari masyarakat soal ketidaksesuaian BBM yang seharusnya diterima. Misalkan di tera meter milik SPBU, BBM yang dikeluarkan dari tangki sudah 10 liter, nyatanya yang diterima konsumen kurang dari itu.

Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan (Kemendag), Hari Prawoko, mengakui memang banyak SPBU ‘nakal’ yang mengurangi bensin yang harusnya diterima konsumen.

Berbagai cara digunakan oleh SPBU ‘nakal’ untuk mengakali konsumen. Misalnya dengan melubangi sedikit pipa dari tangki BBM, sehingga BBM yang keluar dari nozzle berkurang, tidak sebanyak yang terpampang di tera meter.

“Macam-macam caranya, ada yang pipa di bawahnya dilubangi, jadi sebagian yang dihisap udara,” kata Hari usai penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Modus lainnya adalah dengan memanipulasi tera meter. Tera meter dibuat bergerak lebih cepat dari yang seharusnya, sehingga ukurannya tidak pas lagi. “Sekarang kan pakai elektronik semua, ada yang elektroniknya pakai remote control, jadi lebih cepat,” dia menuturkan.

Sepanjang 2015, Kemendag menerima sekitar 100 pengaduan terkait tera meter BBM yang tidak sesuai. Dari 100 SPBU yang diadukan, sebagian besar berada di Sumatera, paling banyak di Medan dan Riau. “Tahun kemarin yang paling banyak masuk pengaduan di Sumatra, di Medan dan Riau,” ungkapnya.

Sebagai informasi, menyikapi banyaknya pengaduan dari masyarakat terkait tidak sesuainya kuantitas bensin yang diterima, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Kemendag untuk mengawasi tera meter BBM di SPBU.

Kerjasama antara BPH Migas dan Kemendag ini tertuang dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani oleh Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Widodo, hari ini.

“Semoga setelah penandatanganan MoU, ini jadi pedoman teknis pengawasan di lapangan nanti. Saya apresiasi dukungan BPH Migas di bidang pengawasan metrologi di bidang migas. Ini untuk melindungi kepentingan umum,” kata Widodo.

Pihaknya berharap pengawasan bisa segera berjalan efektif setelah penandatanganan MoU ini, sehingga masyarakat terlindungi. “Perlu pengawasan yang efisien, efektif, melalui sinergi Kemendag dan BPH Migas. Saya berharap MoU ini dapat segera dilaksanakan dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” tutupnya

SPBU Nakal Lapor ke Website Kemendag

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) memperketat pengawasan terhadap SPBU karena banyaknya laporan dari masyarakat sebagai konsumen yang merasa dilanggar haknya.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan Kemendag terhadap SPBU-SPBU di daerah Pantai Utara Jawa (Pantura), ternyata memang banyak SPBU ‘nakal’ yang mengisi BBM tak sesuai permintaan konsumen. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Widodo, meminta masyarakat segera melapor kepada Kemendag bila bensin yang diterima tidak sesuai dengan takaran.

Masyarakat juga dapat melaporkan ke BPH Migas.

“Masyarakat bisa lapor ke Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Direktorat Metrologi Kemendag, atau ke BPH Migas,” .

Bila ingin melakukan pengaduan, masyarakat tinggal membuka website www.siswaspk.kemendag.go.id dan memasukan laporan. Pihaknya berjanji bakal segera menindaklanjuti laporan yang masuk. SPBU yang terbukti melakukan kecurangan akan diberi sanksi surat peringatan hingga hukuman pidana bagi para pelakunya.

“Sanksinya bisa administratif bisa pidana, tergantung kita mau kasih pembinaan dulu atau pidana. Sebenarnya selalu kita bina dulu, kalau dibina masih melanggar baru sanksi pidana kita terapkan,” dia menjelaskan.

Direktur Metrologi Kemendag, Hari Prawoko, menambahkan bahwa sepanjang 2015 Kemendag menerima sekitar 100 pengaduan terkait tera meter BBM yang tidak sesuai. Dari 100 SPBU yang diadukan, sebagian besar berada di Sumatra, paling banyak di Medan dan Riau. “Tahun kemarin yang paling banyak masuk pengaduan di Sumatra, di Medan dan Riau,” pungkasnya.(dtk/sir)

batamtimes.co,Batam – Program pembangunan sejuta rumah dari Pemerintah Pusat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khusus untuk Kota Batam tidak akan mudah terwujud mengingat keterbatasan lahan yang ada.

Beberapa Asosiasi yang tergabung didalam REI dan Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI) merasa pesimis jika program pemerintah Pusat dapat dilaksanakan untuk wilayah Kepri Terutama Kota Batam Ketua REI Batam, Djaja Roeslin mengatakan pihaknya terkendala lahan untuk mengembangkan hunian murah di Batam.

Djaja juga meminta agar Pemerintah Provinsi Kepri agar membentuk pokja untuk mendukung program 1 juta rumah,Batam dan kabupaten/kota lain di Kepri.

“Pokja akan menyikapi proses dan birokrasi untuk menjalankan program itu,” kata dia.

Sementara itu Sekretaris Jendral (Sekjen) APERSI, Sahmadin Sinaga mengatakan lahan yang sulit dan harga yang mahal menyebabkan Rumah Sehat Sederhana (RSS) dapat diwujudkan” sulitnya mencari lahan dan harganya yang mahal, membuat sulit untuk direalisasikan. Bahkan, banyaknya pungutan liar dan pembayaran yang harus dilakukan pengembang, membuat mereka harus menaikkan harga rumah, sehingga tidak bisa lagi dijangkau masyarakat kecil.”

” para pengembang yang tergabung dalam organisasinya sudah ‘angkat tangan’ untuk bisa melanjutkan program Pemerintah Pusat tersebut. Mereka diminta membantu merealisasikan, namun dari pemerintah dan instansi terkait sendiri, tidak memberi dukungan sama sekali.” kata Sahmadin Senin (!5/2) di Nagoya Hill

Menurutnya, para pengusaha di Batam sangat mendukung program Pemerintah Pusat. Hanya saja, dukungan tersebut tidak diiringi dengan dukungan dari Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan (BP) selaku pemilik tanah, dan tidak pernah ada keterbukaan.

Lebih jauh dikatakanya,ada beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi para pengembang, seperti masalah pengurusan legalitas tanah. Laporan pengembang yang tergabung dalam APERSI maupun REI, terlalu banyak dibebankan biaya, sehinga mendapatkan satu rumah, mahal. Saat pengurusan di BP Batam, mereka dibebankan biaya, dan di Pemko Batam juga.

“Biaya yang dikeluarkan pegembang terlalu banyak. Untuk pembayaran pajak saja, pengembang harus mengeluarkan biaya sekitar 40 persen dari harga rumah yang akan dibangun. Balum lagi pungutan ini itu dan sebagainya. Akibatnya, pengembang memberatkan pada konsumen dengan harga rumah yang mahal,” jelas Sahmadin.

Selanjutnya masalah penyelesaian izin juga lambat dan lama, sehingga membuat pengembang tidak bisa langsung mengembalikan keuangan yang sudah banyak dikeluarkan. “Ini membuat pengusaha merugi. Semakin cepat izin yang keluarkan, tentu perputaran bisnis bisa lebih cepat. Namun selama ini setiap pengurusan yang dilakukan, terkesan lambat dan lama,” lanjutnya.

Begitu juga untuk pengurusan sertifikat rumah. Selama ini pemerintah menyamakan harga pengurusan sertifikat, baik rumah kecil, menengah maupun besar, sehingga bagi pengembang kecil sulit untuk menyanggupi biayanya.

“Kalau Bank, ada memberikan bunga rendah untuk rumah kecil, sesuai dengan penghasilan pemilik rumahnya. Namun dalam pengurusan sertifikat di Pemko maupun BP Batam, disama-ratakan saja, sehingga berimbas pada harga rumah. Sekarang mana ada lagi harga rumah yang dibawah Rp200 juta untuk daerah yang dekat ke arah kota,” terangnya lagi.

Menurut Sahmadin yang juga Anggota DPRD Provinsi Kepri,jika kondisi seperti ini, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat kecil yang tinggal di Ruli,memiliki penghasilan rendah tidak mendapat bantuan Pemerintah terutama dari BP Batam selaku pihak yang berwenang dalam tata Kelola tanah di Kota Batam

“Sementara pemerintah ingin rumah liar (ruli) berkurang, tapi mereka akan pindah kemana?” ujar Sahmadin.

Lahan Terbatas Pemerintah Anjurkan Bangun Rusun

Keterbatasan Lahan sehingga pembagunan Rumah Sangat Sederhana (RSS) tidak dapat dilakukan maka Pemerintah harus memiliki solusi dengaan cara pembangunan Rumah susun (Rusun).

“Untuk Batam memang diarahkan bangunan rumah susun (rusun) mengingat lahan yang ada sangat terbatas. Sehingga harus dimanfaatkan seefektif mungkin,” kata Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana di Batam, Rabu (30/9).

Hal tersebut diungkapkan usai rapat koordinasi antara Dirjen Pembiayaan Perumahan, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Dirjen Penataan Ruang, Dirjen Pengadaan Tanah, Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta dari perwakilan Bank BTN, Pimpinan Housing Urban Development, Pemprov Kepri, REI, BP Batam di Marketing Centre BP Batam.

“Tipe yang akan dibangun adalah 21,36. Untuk di atas itu sudah kategori rumah mewah. Bukan lagi rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata dia.

Rumah-rumah tersebut, kata dia, memang ditujukan kepada PNS berpenghasilan rendah, pekerja non PNS berpenghasilan rendah, dan masyarakat dengan penghasilan tidak tetap.

“Bentuknya akan kita pilih nanti. Cocoknya seperti apa. Kami harus melihat, ketersediaan lahan dan birokrasi untuk
kemudahannya,” kata dia.

Agung juga mengatakan, akan melakukan pertemuan lagi jika sudah diketahui kebutuhan dan tipe paling pas untuk masyarakat Batam dan wilayah lain di Kepri.

Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja mengatakan untuk Batam program tersebut akan direalisasikan dalam bentuk bangunan vertikal.

“Bangunan vertikal seperti rusun yang pas. Mengingat lahan yang terbatas,” kata dia.(bud/res)