Oleh: Ir. Petra Paulus Tarigan Sibero MM, MBA

Dosen Senior di UNRIKA

Ketakutan…keraguan.. Itulah suasana yang terjadi di pemerintahan saat ini. Bagaimana tidak ketakutan hampir semua pejabat daerah di seluruh provinsi ragu mengerjakan proyek-proyek pemerintah sesuai anggaran 2015. Realisasi APBN 2015 hasilnya sangat memprihatinkan, buktinya sampai Agustus serapan APBN baru mencapai 20 persen.

Selain APBN yang mengalami pelemahan serapan, APBD juga mengalami hal yang sama. Menurut Ketua Umum Badan Pengurus Harian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Minggu (23/8/2015), lanjutnya: “Saat ini APBD lebih banyak mengendap di lembaga keuangan sebab kepala daerah dan dinas-dinas sebagai kuasa anggaran ketakutan menghadapi kriminalisasi. Akibatnya tidak ada pihak yang berani mengambil keputusan terhadap semua tanggung jawab proyek yang ada, sebab utamanya kepala daerah minim perlindungan hukum.”

Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan penyerapan anggaran tahun 2015 akan meningkat pesat pada Juni-Juli 2015 sejalan dengan pelaksanaan berbagai program yang ditetapkan. Untuk itu Presiden Joko Widodo memanggil seluruh kepala daerah setingkat gubernur didampingi Kapolda dan Kajati ke Istana Negara di Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/15). Rapat koordinasi tersebut juga melibatkan beberapa Lembaga Negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Rapat tersebut guna mencari jalan keluar rendahnya penyerapan anggaran sepanjang 2015 dan merata di seluruh Indonesia. Ini menjadi beban besar Pemerintah mengatasi rendahnya serapan anggaran APBN kita baru 20 persen, di satu sisi kita sudah memasuki akhir Agustus, belanja modal baru 20 persen. Jokowi mengingatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan menggenjot belanja pemerintah, baik melalui APBN, APBD, BUMN, belanja swasta, nasional, dan asing. Di sisi lain, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta, Senin (24/8/2015) pagi bergerak melemah sebesar 122 poin menjadi Rp14.038 dibandingkan posisi sebelumnya Rp13.916 per dolar AS.

Periuk Nasi Pemerintahan Pusat sedang diuji. Disaat Pemerintah memulai kabinetnya dengan Samurai HUKUM MENGIBARKAN BENDERA PERANG TERHADAP KORUPSI dengan me-revitalisasi Lembaga Maruah Pemberantas Korupsi KPK, di sisi lain Kepolisian semakin Bertenaga diesel melalui Badan Bareskrim siap menciduk Pejabat-pejabat yang terlibat aliran dana korupsi. Pedang sudah dihunus dari sarungnya, tentu saja sasaran utamanya kepada Pejabat2 Kelas I kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota bahkan sampai kepada Pejabat Eselon 2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengguna Anggaran tentu saja merasa terancam dan sangat mungkin dikriminalisasi?

Bagaimana tidak rekanan pemenang dari proyek pengguna anggaran biasanya adalah Para Perusahaan Titipan Anggota Dewan. Dewan dalam hal ini merangkap fungsi agen ganda, disatu sisi bertugas mengawasi mensupervisi pelaksanaan penggunaan anggaran, disisi lain melaksanakan proyek pekerjaan melalui orang-orang suruhannya. Dewan yang mengatur Proyek dan menikmati hasilnya, tetapi Kepala Dinas atau Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran yang harus menerima tanggung jawab apabila diendus terjadi kebocoran bahkan adanya tindak korupsi. Inilah menjadi permasalah utama yang dihadapi hampir di setiap daerah termasuk di wilayah Provinsi Kepri. Contoh pelaksanaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan (ALKES) bukan rahasia umum lagi di setiap Kota Kabupaten di Kepri seperti Kota Batam, Kabupaten TB Karimun, Kabupaten Bintan, Tanjung Pinang menjadi rawan kriminalisasi kepada Pejabat Kepala Rumah Sakit Daerah. Walaupun sudah diterapkan system on line berupa tender/lelang elektronik, peluang terjadi penyalahgunaan tetap ada.

Memang diakui Keterlambatan penyerapan anggaran belanja daerah itu, memang terkait dengan pembenahan secara mendasar yang tengah dilakukan dalam rangka mengeliminir terjadinya tindak pidana korupsi. Contoh memverifikasi calon penerima dan menentukan calon lokasinya, menyamakan persepsi perlu dilakukan pertemuan antara pihak pelaksana kegiatan (PPTK) dengan aparat penegak hukum dan aparat pengawasan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan BPKP. Disamping factor Kriminalisasi dan minimnya payung hukum bagi Pejabat Pengguna Anggaran, ada bermacam penyebab yang menimbulkan seretnya penyerapan anggaran di daerah, yakni: 1). adanya kegamangan aparat pengelola anggaran di tingkat instansi, 2). lambatnya proses tender, 3). lambatnya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, 4). kurangnya SDM yang bersertifikat, sampai dengan: 5).  kelemahan dalam perencanaan awal, 6). kelemahan dalam sistem pengendalian intern di bidang pengadaan barang dan jasa.

Yang pasti harapan Presiden dan seluruh rakyat Indonesia agar perlambanan ekonomi segera diantisipasi. “Semua harus sama, jangan sampai sudah diberikan garis, masih ada yang keluar garis,” ditegaskan Jokowi.(*)

Asrorun Ni’am Sholeh
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Pemeo ini sudah sangat populer dan mengakar dalam benak masyarakat kita karena senantiasa diungkap dalam pidato hari kemerdekaan setiap tahun di bulan Agustus. Riuh rendah hari jadi Republik Indonesia menghiasi kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari level terendah hingga di Istana Negara.

Dalam konteks perlindungan anak, pahlawan adalah mereka yang memiliki komitmen dan konsisten dalam memberikan penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan hak anak. Pelakunya bisa siapa saja, rakyat jelata hingga aparatur pemerintah.

Keberpihakan terhadap hak anak ini tidak lepas dari upaya segenap lapisan masyarakat untuk menjadikan anak sebagai arus utama pembangunan nasional. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan dalam setiap perencanaan dan kebijakan program pemerintah.

Prinsip ini menjadi strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap pembangunan nasional. Bahkan, integrasi ini dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan program pemerintah. Semua ini dilakukan dalam rangkaian penerapan pengarusutamaan hak anak atau yang disebut Puha.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi yang terdepan dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dengan visi mewujudkan Indonesia ramah anak. Sudah barang tentu, KPAI tidak bisa sendiri dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Untuk mewujudkan strategi Puha, KPAI membutuhkan kerja sama antarlembaga negara, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh sebab itu, KPAI melakukan sejumlah penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai instansi dari latar belakang berbeda yang tujuannya adalah memantapkan misi perlindungan anak di Indonesia.

Wujud kerja sama ini tidak hanya dalam bentuk tuntutan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban. Lebih dari itu, KPAI menilai perlu adanya penghargaan tulus yang diberikan kepada mereka yang telah bekerja tanpa pamrih demi terwujudnya perlindungan anak. Demikian juga bagi pemegang kebijakan yang mampu menjadi “pemecah kebuntuan” dengan kebijakan yang out of the box dalam mewujudkan perlindungan anak.

Dalam kaitannya dengan hal ini, KPAI pun menginisiasi diselenggarakannya penganugerahan KPAI Award. Award ini digelar sebagai rangkaian dari perayaan Hari Anak Nasional (HAN) 2015 dan HUT ke-70 RI.

Ada harapan yang besar bagi KPAI atas penganugerahaan ini. Berbagai kasus anak mengoyak sanubari dan mencabik perasaan kita yang paling dalam. Setidaknya, dengan award ini, masyarakat lebih terdorong untuk berpartisipasi mewujudkan kepedulian perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, visi KPAI untuk mewujudkan Indonesia ramah anak bisa segera terwujud.

Dulu, KPAI pernah menobatkan tiga anak pemberani dari Bogor yang berhasil menyelamatkan anak dari upaya pemerkosaan, meski dengan risiko nyawa sebagai pahlawan perlindungan anak. Apresiasi muncul dari seluruh masyarakat, mulai RT hingga presiden karena kepeloporan dan kepahlawanan mereka. Bahkan, sekolahnya pun mendapat berkah dari kepeloporan mereka. Ini sebagai fakta, masih ada asa untuk bersama wujudkan perlindungan anak Indonesia.

Untuk memberikan apresiasi atas kepeloporan dan kepahlawanan dalam perlindungan anak, KPAI secara khusus menggelar acara penghargaan kepada mereka yang berdedikasi meski dalam sunyi. Setelah melalui proses panjang, panitia KPAI Award mengajukan 11 calon penerima yang terdiri atas unsur pemerintah, swasta, komunitas masyarakat, dan individu.

Pertimbangan atas anugerah ini pun bervariasi. Unsur pemerintah, misalnya, pemberian penghargaan ini karena peraturan yang dikeluarkannya memperhatikan aspek perlindungan anak. Hal ini tentu sangat layak untuk diapresiasi lantaran dampak dikeluarkannya peraturan tersebut sangat besar kontribusinya terhadap masyarakat, khususnya anak.

Kita bisa menyaksikan sejumlah kepala daerah mengeluarkan kebijakan fenomenal yang berdampak besar bagi upaya perlindungan anak. Ada yang ketika menjabat mengeluarkan perda larangan merokok, bahkan hingga tidak mau menerima cukai rokok dalam APBD. Ini tentu langkah yang sangat berani dan layak diapresiasi. Kita bisa menyimak begitu besar dampak bahaya rokok terhadap anak melalui berbagai pemberitaan di media massa.

Penutupan lokalisasi pelacuran di daerah pun menjadi kebijakan pemerintah yang harus diihat secara positif dari perspektif perlindungan anak. KPAI memiliki catatan betapa tingginya angka pelacuran yang melibatkan anak-anak.

Mereka adalah generasi penerus bangsa, tapi karena berbagai hal, harus terjerembab dalam kehidupan hitam yang pekat dalam kenistaan. Penutupan lokalisasi ini patut dihargai dan diberikan penganugerahan dalam konteks dan perspektif perlindungan anak.

Apakah hanya aparat pemerintah yang menerima KPAI Award? Tentu tidak sama sekali. Rakyat jelata di pelosok yang memiliki kontribusi terhadap perlindungan anak sangat berhak menerima penganugerahan ini.

Di Sumatra Barat, ada seorang seniman yang mampu menciptakan 300 lagu tentang anak sepanjang hidupnya. Kehidupannya jauh dari popularitas dan peliputan media massa. Namun, KPAI menangkap sosok tersebut sebagai pahlawan perlindungan anak meski jauh dari ingar bingar pemberitaan karena balutan pencitraan. Begitu pula dengan unsur swasta yang dianggap memiliki kontribusi besar dalam perlindungan anak.

Penganugerahan ini tentu memiliki tujuan mulia. Dalam momentum hari kemerdekaan RI dan Hari Anak Nasional (HAN), KPAI ingin memulai sesuatu yang begitu tulus untuk diberikan kepada mereka yang tanpa pamrih memberikan perlindungan anak di negara kita. Mereka adalah para pahlawan yang hadir melawan “penjajahan” terhadap anak.

“Penjajahan” dalam bentuk eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan kejahatan terhadap anak, saat ini sangat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak globalisasi memberikan kontribusi besar terhadap kejahatan anak. Pengaruh budaya negatif masuk ke kehidupan anak-anak kita yang terselubung dalam arus global. Mari merdekakan anak Indonesia dengan kepeloporan dan kepahlawanan kita.(.)