Kota Bekasi – batamtimes.co – Bakal Calon Wakil Walikota Bekasi Gus sholihin Menyapa warga Kota Bekasi di Kecamatan Rawa Lumbuh, tepatnya Kelurahan Pengasinan dan Kelurahan Bojong.

Dalam kegiatan menyapa warga dikawal oleh kader dan anggota Patriot Anak Bangsa yang menjadi pendukung setianya.

Ketua Umum Patriot Harolis yang akrab disapa Bunda Elis berikan apresiasi setinggi -tingginya kepada Gus Sholihin. “Kami senang melihat calon pemimpin, yang peduli dan menyapa warga secara langsung. Karena bekerja sapa warga bagian dari misi dan visinya.” Ungkap Harolis, ketum Patriot dalam sambutannya di kelurahan Bojong Kota Bekasi Jawa Barat Pada 17 Agustus 2024.

Lanjutnya, Harolis menyambut Wakil Walikota Bekasi yang berpasangan dengan Herikoeswara Calon Walikota Bekasi ini. Karena sistem kerja politik menyapa warga sangat efektif dalam sosialisasikan program kerja lima tahun mendatang seperti kesehatan gratis, sekolah gratis, membuka pelatihan kreatifitas anak muda yang siap kerja, membenahi prasarana lingkungan, seperti
banjir, jalanan rusak, dan meningkatkan kesejahteraan aparat lingkungan, seperti RW, RT, kemudahan akses anggaran bagi karang taruna, serta kader – kader posyandu
Kota bekasi.” Ungkap Bunda Elis dalam sambutan saat kegiatan menyapa warga berlangsung.

Pasangan Herikoeswara dan Gus Sholihin dalam pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di singkat RISOL Acara tersebut, dilaksanakan tadi siang pukul 2 bertempat di kelurahan pengasinan dan Rawa Lumbuh RW 02 RT 05, di hadiri para tokoh masyarakat dan perwakilan RT serta tim sukses dari unsur Patriot Anak Bangsa.

(Red/Rus)

Batang – batamtimes.co – Dalam sebuah acara bersejarah yang bertajuk “Temu Tokoh Peduli Sejarah Batang” pada 15 Agustus 2024, Perkumpulan Masyarakat Batang (PMB) secara resmi membentuk Tim Ekspedisi Sejarah Batang.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Bupati Batang Drs. Lani Sri Rejeki, Ketua Umum DPP PMB DR (HC) Heppy Trenggono, serta putra-putra Batang yang telah sukses dan berkontribusi besar bagi bangsa, seperti mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Irjen (Pur) Drs. Suprapto, mantan Kepala Kapusziad Mayjen (Pur) dan Letjen (Pur) Suhartono, serta sesepuh masyarakat Batang Eddy Christiant.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPD PMB Kabupaten Batang Sukriman, Kapolres Batang AKBP Nur Cahyo AP, KH Sundjoyo dari Wonobodro, Bunda Rima Melati, Pengusaha Nasional, serta para kepala desa dan kelurahan se-Kecamatan Batang, komunitas penulis sejarah Kabupaten Batang, dan tamu undangan lainnya.

Pembentukan Tim Ekspedisi Sejarah Batang ini merupakan inisiatif PMB yang bertujuan untuk menggali dan melestarikan sejarah serta jati diri masyarakat Batang. Tim ini terdiri dari delapan pakar dan penggiat sejarah yang dipimpin oleh Mardiono sebagai Koordinator Tim Ekspedisi, dengan anggota lainnya yaitu Mulyono Yahman S.Pd, Nurokhim S.Pd, Turadi, Sodikin, Fazani, Rahwan, dan Sugito.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP PMB DR (HC) Heppy Trenggono menekankan pentingnya inisiatif ini.

“Inisiatif ini memiliki tujuan utama menemukan jati diri masyarakat Batang dan upaya membangun karakter unggul generasi muda Batang,” ujarnya.

Menurutnya, sejarah adalah pondasi penting dalam membangun kesadaran dan identitas kolektif yang kuat.

Irjen POL Drs. Suprapto, salah satu tokoh yang hadir, menambahkan bahwa, dua komponen penting SDM unggul adalah karakter dan kompetensi, itu yang harus kita bangun.

“Penekanan pada pentingnya pembangunan karakter dan kompetensi generasi muda Batang menjadi sorotan utama dalam pembentukan tim ini,” urainya.

Letjen TNI Suhartono, dalam arahannya kepada Tim Ekspedisi, menyampaikan bahwa tim perlu melakukan penelusuran sejarah dengan mengumpulkan data-data primer berupa manuskrip, prasasti, situs, dokumen, serta melakukan penulisan sejarah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Penelusuran sejarah yang mendalam ini diharapkan dapat mengungkap kekayaan sejarah Batang yang belum banyak diketahui publik,” ujarnya.

Mayjen TNI Suparjo juga memberikan dorongan moral dengan mengatakan kita harus bangga menjadi warga Batang.

“Kita harus bangga menjadi wong Batang. Kebanggaan ini diharapkan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya melalui buku sejarah yang akan disusun oleh tim ini,” ungkapnya.

Bupati Batang, Drs. Lani Sri Rejeki, menutup dengan harapan besar bahwa Batang sebagai cikal bakal peradaban Nusantara, tim Ekspedisi ini menyusun Buku Sejarah Batang yang akan kita edukasi ke Sekolah-Sekolah.

“Buku sejarah yang akan dihasilkan dari ekspedisi ini nantinya akan menjadi materi edukasi yang penting untuk memperkenalkan sejarah Batang kepada generasi muda di sekolah-sekolah,” tegasnya.

Heppy Trenggono berujar, PMB berkomitmen untuk mendukung langkah Tim Ekspedisi Sejarah Batang tersebut. Kata Heppy Tim Ekspedisi Sejarah Batang merupakan tugas mulia.

“PMB berkomitmen untuk mendukung penuh Tim Ekspedisi Sejarah Batang dalam tugas mulia ini. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan hasil dari ekspedisi ini akan menjadi warisan berharga bagi masyarakat Batang dan Indonesia pada umumnya,” demikian Heppy Trenggono.

(Red/Tanto)

Jakarta – batamtimes.co – Forum Pembela Guru Nusa Tenggara Barat (PG-NTB) melaporkan Menteri Nadiem Makarim, Indah Damayanti Putri Bupati Bima yang kini Calon Gubernur NTB, Zulkiflimansyah Mantan Gubernur NTB, Kepala Dikbud Provinsi NTB, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Kepala Dikbud Kabupaten Bima dan Direksi Bank NTB Syariah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut dibawa ke KPK dalam dugaan penggelapan gaji – gaji guru non PNS dan PNS sertifikasi yang berada di wilayah terpencil dan terisolir se-Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB).

Forum Pembela Guru mewakili 500-an guru non PNS dan PNS yang belum dibayarkan gaji oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Pemda Kabupaten Bima.

Masalah yang terjadi pada guru-guru non PNS maupun PNS sertifikasi ini dari sejak pengangkatan dengan SK Mendikbud tahun 2017/2018 sampai sekarang belum dibayarkan gaji.

Dari dokumen dan data yang dibawa ke KPK telah di lengkapi dengan berbagai catatan dan kronologis yang jelas serta bukti transaksi di semua rekening guru non PNS maupun PNS yang belum dibayarkan gajinya.

Nilai anggaran yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Pemda Kabupaten Bima sekitar 300 miliar rupiah dari 500-an guru yang belum dibayarkan.

Di antara nama-nama pejabat yang dilaporkan ke KPK yakni Menteri Nadiem Makarim, Indah Damayanti Putri Bupati Bima yang kini Calon Gubernur NTB, Zulkieflimansyah Mantan Gubernur NTB, Kepala Dikbud Provinsi NTB, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Kepala Dikbud Kabupaten Bima dan Direksi Bank NTB Syariah.

“Kami mewakili guru non PNS maupun PNS yang belum dibayarkan gajinya agar percepat pembayaran gaji ke masing-masing rekening atau dengan sistem rapel.” ungkap Musaitin Gery, saat berada di Kantor KPK di Jakarta pada Jum’at 16 Agustus 2024.

Lanjutnya, Musaitin Gery juga meminta kepada KPK agar segera memanggil semua nama-namanya yang dilaporkan, terutama Indah Damayanti Putri dan Nadim Makarim untuk klarifikasi dan menyelidiki apa yang menjadi temuan-temuan di lapangan sehingga masalah ini dapat diperjelas dengan cepat.” ungkapnya

Berharap kepada KPK segera bekerja untuk menyelidiki masalah ini karena dari tahun ke tahun masalah ini sudah lama sekali sejak 2017-2024 Gaji belum dibayarkan. Ada indikasi bahwa pembayaran gaji dilakukan pada dua rekening dan ada pengalihan rekening dari Bank BRI ke Bank NTB.

“Kami sudah cantumkan seluruh dokumen rekening yang terdapat transaksi yang mencurigakan. Proses pembayaran gaji pegawai PNS dan non PNS ini dengan dugaan digelapkan oleh oknum tertentu. Kemungkinan besar juga gaji-gaji tersebut, dipakai dalam kontestasi pilkada di Provinsi maupun di Kabupaten Bima.” tegasnya

Mengenai gaji sertifikasi Guru juga, banyak yang tidak dibayar, ada yang tahun 2017, ada yang 1,5 tahun, ada yang 1 tahun dan ada 6 bulan. Semua itu belum dibayarkan. Begitu juga, guru – guru yang lulus P3K tahun 2023/2024 hingga 4 bulan belum dibayarkan.

(Red/Rus)

Jakarta – batamtimes.co – Korban Fikasa Group berencana melaporkan hakim Mahkamah Agung atau MA karena memutus lepas tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Bhakti Salim dkk.

Pengacara korban Fikasa Grop Saiful Anam mengaku, ada yang janggal dengan keputusan hakim Mahkamah Agung yang di Ketuai Dr. Desnayeti, M. SH., MH. dan hakim anggota Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsono, S.H., M.Hum. dan Yohanes Priyana, S.H., M.H tersebut.

“Aneh dan ajaib MA justru melepaskan terpidana dari jeratan tindak pidana pencucian uang. Dalam waktu dekat kami akan melaporkan ke hakim itu ke KPK, Komisi Yudisial (KY), Menkopolhukam, DPR hingga presiden Jokowi,” kata Saiful Anam, Kamis 15 Agutus 2024.

Saiful Anam mengungkapkan, keputusan hakim MA tidak adil dan menciderai rasa keadilan para korban.

“Padahal perkara pokoknya terbukti melakukan tindak pidana ekonomi khusus dalam hal ini tindak pidana perbankan, dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa seijin OJK. Tapi kok malah diputus lepas oleh hKim MA. Ini kan aneh,” ungkapnya.

Saiful Anam telah mencium aroma ketidak beresan kasus Fikasa Group yang ditanganinya sejak awal.

Dari mulai terdapat kortingan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1155/Pid.Sus/2022/PN PBR dari menjatuhkan putusan penjara masing-masing 11 tahun dan denda Rp 10 miliar apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 6 bulan.

Namun pada tingkat banding melalui perkara Nomor 612/Pid.Sus/2023/PT PBR Pengadilan Tinggi Riau justru menurunkan atau mengubah putusan menjadi 3 tahun dan denda sebesar Rp 10 miliar jika tidak dibayar harus diganti pidana kurungan 6 bulan.

“Ternyata pada tingkat Kasasi melalui Putusan 3353 K/Pid.Sus/2024 malah melepaskan Bhakti Salim dkk dari segala tuntutan hukum,” jelasnya.

Dirinya menduga ada permainan yang sistematis dan massif dalam memutus perkara ini. Putusan perakara itu di Mahkamah Agung lanjut Saiful Anam, sudah diputus tanggal 14 Juni 2024. Tapi baru dimunculkan dalalm laman resmi Mahlaman Agung tanggal 15 Agustus 2024. Ini aneh sekali.

“Patut diduga Bhakti Salim dkk sangat sakti. Bayangkan dari putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diturunkan oleh Pengadilan Tinggi Riau hingga diputus lepas oleh Mahkamah Agung. Kemana nurani hakim MA yang memutus perkara tersebut. Bahkan restitusi yang seharusnya didapatkan oleh korban bisa hangus begitu saja,” urai Saiful Anam.

Pihaknya mengaku akan menyusun strategi apakah dimungkinkan untuk dilakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas perkara tersebut.

“Karena korban sangat dirugikan atas kerugian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bhakti Salim dkk. Saya yakin Kejaksaan Agung akan bersedia melakukan upaya PK,” pungkasnya.

Seperti Diketahui melalui website info perkara Mahkamah Agung tanggal 15 Agustus 2024 Bhakti Salim dkk melalui putusan menolak kasasi Penuntut Umum, mengabulkan kasasi para terdakwa, membatalkan putusan judex facti, mengadili sendiri, menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan, barang bukti dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita.

(Red/Tanto )