8.6 C
New York
Sunday, April 5, 2026
spot_img
Home Blog Page 193

Indonesia Serukan Kesetaraan Akses Air Bersih di Pulau-Pulau Kecil

0

Bali – batamtimes.co – Pulau-pulau kecil (small islands) yang tersebar di seluruh dunia berhak mendapatkan akses atau fasilitas air bersih. Komitmen bersama ini dibahas dalam diskusi High Level Panel 12 World Water Forum ke-10 dengan topik “Integrated Water Resources Management on Small Islands” di Bali International Convention Center, Nusa Dua pada Selasa (21/5/2024).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam sambutannya mengatakan bahwa sebagian besar negara kepulauan kecil memiliki permasalahan yang sama seperti keterbatasan sumber daya, urbanisasi, pertanian, keterpencilan, kerentanan terhadap bencana alam karena pusat ekonomi dekat garis pantai, dan lingkungan alam yang rentan.

“Di negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang, tantangan-tantangan ini semakin diperburuk oleh kurangnya sumber daya keuangan dan kapasitas teknis, sehingga mengganggu implementasi rencana ketahanan iklim,” kata Basuki.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait air, maka sangat penting untuk membangun dan memfasilitasi pemahaman berbasis pengetahuan mengenai dampak perubahan iklim terhadap negara-negara kepulauan kecil, pulau-pulau kecil, dan negara bagian.

“Pertemuan High Level Panel ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja sama dalam mendorong dan menerapkan pengelolaan sumber daya air terintegrasi di pulau-pulau kecil,” ujarnya.

Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses air bersih merata di seluruh pulau, termasuk di pulau-pulau kecil. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci tercapainya tujuan aksesibilitas air bersih di pulau-pulau kecil.

“Melalui World Water Forum ke-10 ini, Pemerintah Indonesia dan perwakilan delegasi dari negara yang hadir mempunyai komitmen dalam mendorong pemerataan akses air bersih untuk pulau kecil,” ujar Pahala.

Chief Financial Officer of the Water and Energy Company the Island of Bonaire, Joanne Balentien mengatakan bahwa Bonaire merupakan negara kepulauan yang sangat peduli terhadap akses air bersih. Kehadiran World Water Forum ke-10 diharapkan memberikan langkah nyata pada keberlangsungan sumber daya air di pulau kecil.

“World Water Forum ke-10 ini menjadi sarana bersinergi di mana kita bisa saling bertukar pengalaman dan wawasan terkait air. Pemerintah Bonaire sendiri memastikan pemasangan pipa merata agar penduduk yang tinggal merasa aman dan bebas memakai dan mengkonsumsi air bersih,” katanya.

World Water Forum ke-10 dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 18–25 Mei 2024 dengan tema besar Air untuk Kesejahteraan Bersama atau Water for Shared Prosperity. Terdapat enam subtema bahasan, yakni  Ketahanan dan Kesejahteraan Air; Air untuk Manusia dan Alam;   Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana; Tata Kelola Air, Kerja Sama dan Diplomasi Air; Pembiayaan Air Berkelanjutan; serta Pengetahuan dan Inovasi terkait dengan Air.

 

(Red/Anto)

Dewan Komisaris Jakpro Studi Banding Tata Kelola Batam

0

Batam – batamtimes.co – Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro menerima kunjungan kerja Dewan Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) di Marketing Centre, Rabu, (22/5/2024).

Kedatangan BUMD milik Pemerintah DKI Jakarta tersebut untuk studi banding mengenai tata kelola aset dan anggaran di KPBPB Batam.

“Kami mengelola aset-aset yang besar dan kami melihat bahwa BP Batam memiliki nilai tambah untuk bisa memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat bagi kami,” kata Komisaris Utama Jakpro, Hikmahanto Juwana.

Ia menilai, meskipun berbeda tempat, Jakpro memiliki kesamaan peran dalam mengelola suatu kawasan, oleh karenanya pihaknya tanpa ragu menjadikan Batam sebagai studi banding.

“Disampaikan oleh Pak Deputi isu-isu terkait bagaimana pengelolaan keuangan dan sebagainya, memang tidak apple to apple, namun demikian, banyak juga yang bisa kita dapatkan dari diskusi tadi,” imbuhnya.

Sementara, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyampaikan pihaknya terus melakukan upaya untuk meningkatkan perekonomian Batam.

“Kami sampaikan beberapa strategi bagaimana rencana pembangunan dan manajemen resiko dalam mengelola kawasan bebas Batam di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Rudi,” tandasnya.

Turut hadir dua Komisaris Jakpro, Lusiana Herawati dan Suhajar Diantoro beserta jajaran. Diketahui, Jakpro bertanggungjawab atas proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki, Jakarta Internasional Stadium dan Hunian Kampung Susun Bayam di Jakarta.

 

(Red/Adi)

FKMPS Bahas Pentingnya Sejarah dalam Menjaga Karakter Bangsa

0
Keterangan foto: Foto bersama usai acara Focus Group Discussion (FGD) bertema "Memudarnya Jati Diri dan Karakter Bangsa" yang diselenggarakan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS)

Jakarta – batamtimes.co – FORUM Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Memudarnya Jati Diri dan Karakter Bangsa”.

Acara ini menyoroti pentingnya sejarah dalam menjaga jati diri dan karakter bangsa, menghadirkan berbagai tokoh nasional yang berpengaruh.

Dalam pengantarnya, DR (HC) Heppy Trenggono mengingatkan bahwa suatu bangsa bisa ditaklukkan tanpa
kekuatan militer dengan cara membuat satu generasi dibuat tidak mengenal sejarahnya sendiri.

“Kalau bangsa kita paham sejarah, tidak mungkin UUD 1945 dirubah hingga seperti sekarang ini,” ujar Heppy, Kamis ,(22/5/2024).

Menurut penggagas Gerakan Beli Indonesia ini, pemudaran jati diri dan karakter bangsa merupakan tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini.

Pembicara lain, Prof. TB Massa Djafar menambahkan, pemahaman sejarah yang mendalam akan memberikan landasan kuat untuk merancang masa depan bangsa yang lebih baik.

Sementara itu, Ketua FKMPS Batara Richard Hutagalung dalam pemaparannya menyampaikan kekhawatiran tentang banyaknya upaya pemalsuan dalam penulisan sejarah Indonesia.

Sejak tahun 1994, Batara telah melakukan penelitian intensif mengenai sejarah, terutama kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda dan sekutunya di Indonesia antara tahun 1945-1950.

Penelitiannya bersama para veteran dan pejuang angkatan ’45 menghasilkan tuntutan terhadap pemerintah Inggris dan Belanda, yang sebagian telah berhasil.

Batara menekankan pentingnya memahami sejarah yang sebenarnya untuk menghindari manipulasi yang dapat mengaburkan jati diri bangsa.

“Upaya pemalsuan sejarah adalah salah satu cara untuk menghapus identitas dan karakter bangsa kita,” ujarnya.

Dijelaskan Bantara, FKMPS sepakat bahwa sejarah harus berkontribusi dalam desain politik, ekonomi, budaya, dan geopolitik bangsa kita.

“Diskusi ini menegaskan kembali pentingnya memahami dan melestarikan sejarah sebagai bagian integral dari jati diri bangsa,” ungkapnya.

Dengan memahami sejarah, lanjutnya, generasi muda dapat membangun karakter yang kuat dan memiliki kebanggaan terhadap identitas nasional.

“FKMPS berkesimpulan bahwa sejarah harus berkontribusi dalam desain politik, ekonomi, budaya, dan geopolitik
bangsa kita,” urainya.

Batara menambahkan, Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) adalah organisasi yang berkomitmen untuk melestarikan dan memperjuangkan kebenaran sejarah Indonesia.

“Melalui berbagai program dan kegiatan, FKMPS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sejarah dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa,” pungkasnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, di antaranya Laks TNI. AL. (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, Batara Richard Hutagalung, Dr. (HC) Heppy Trenggono, Nurrachman Oerip, Dr. Hatta Taliwang, Assoc. Prof. Dr. TB Massa
Djafar, Dr. Taufik Bahaudin, Prof. Makarim Wibisono, Yudi Chrisnandy, Prof. Taufik Abdullah, Prof. Owin Jamasy Jamaluddin, M.Hum, MM, Ph.D., Mayjen TNI (Purn.) Soenarko, Dr. MS. Ka’ban, Ir. Sayuti Asyathri, Mayjen TNI(Purn.) Asman A. Nasution, Prof. Dr. Mufti Mubarok, B. Wibowo, Sultan Jambi, Sultan Aceh, Sultan Paser, Nur Aini Bunyamin, Rahma, Akbar Mursalin, Raditya dan 40 tokoh lainnya.

 

(Red/Tanto)

.

Tokoh Masyarakat Kota Medan: Bobby Nasution Layak Jadi Gubernur Sumut

0
Keterangan Foto : Amiruddin, eks Ketua DPRD Medan.

Medan – batamtimes.co – Kepemimpinan Walikota Medan, Bobby Afif Nasution, mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Suami dari Kahiyang Ayu ini dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan pro-rakyat, meski berasal dari keluarga istana. Sejumlah pembangunan skala nasional telah berhasil diwujudkan di bawah kepemimpinannya.

Salah satu tokoh masyarakat Kota Medan, Amirudin, menyatakan bahwa Medan saat ini terus berbenah menjadi kota metropolitan yang berkualitas. “Boleh kita bandingkan dengan kepemimpinan walikota sebelumnya, banyak pembangunan terjadi di Medan yang membuat kota ini benar-benar layak disebut sebagai ibu kota provinsi,” ujar Amirudin, mantan Ketua DPRD Medan, pada Rabu (22/5/2024).

Amirudin, yang kini menjadi politisi Nasdem, menyoroti kebijakan Bobby Nasution yang fokus pada kepentingan rakyat, salah satunya melalui program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB). “Sejak 1 Desember 2022, semua warga Kota Medan tercover BPJS Kesehatan tanpa terkecuali,” ungkapnya.

Selain itu, Bobby Nasution juga berhasil melaksanakan sejumlah proyek infrastruktur untuk mengurangi kemacetan di Kota Medan. “Pembangunan dua underpass di persimpangan Jalan Gatot Subroto dan persimpangan Jalan Jawa merupakan hasil lobi Bobby ke pemerintah pusat,” jelas Amirudin.

Amirudin menekankan pentingnya Sumut memiliki pemimpin yang mampu melakukan lobi anggaran di tingkat pusat. Menurutnya, APBD Sumut saat ini yang berkisar Rp14,5 triliun masih belum cukup memadai untuk pembangunan di provinsi yang luas ini. “Banyak jalan nasional yang kondisinya tidak layak karena kurangnya anggaran,” tambahnya.

Dengan berbagai prestasi dan kemampuannya, Amirudin menilai Bobby Afif Nasution layak menjadi Gubernur Sumatera Utara. “Kita butuh perubahan signifikan. Pembangunan di Sumut dalam beberapa tahun ini stagnan. Tanpa program pembangunan Proyek Strategis Nasional, Sumut akan tetap seperti ini,” pungkasnya.

 

(Red/Dedy)

Puluhan Jurnalis Kota Medan Geruduk Kantor DPRD Sumut, Tolak RUU Penyiaran

0

Medan -batamtimes.co – Puluhan jurnalis dari berbagai media menggelar aksi protes di depan kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Selasa (21/5). Mereka menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.

Dalam aksinya, para jurnalis menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap RUU Penyiaran yang dinilai dapat mengancam kebebasan pers. Mereka menyoroti beberapa pasal dalam RUU tersebut, termasuk larangan penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi serta pemberian kewenangan kepada lembaga lain selain Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut, Tuti Alawiyah Lubis sangat menyayangkan RUU Penyiaran itu. Dia menegaskan menolak RUU Penyiaran tersebut. “Hari ini, kita semua di sini berinisiasi, berkumpul karena kesepakatan kita adalah membatalkan atau tidak menyetujui RUU Penyiaran,” kata Tuti.

Tuti mengatakan RUU Penyiaran itu akan mempengaruhi kinerja jurnalis. Menurutnya, bila RUU Penyiaran itu disahkan, berpotensi terjadi kriminalisasi kepada jurnalis.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahman Sibarani, menerima para jurnalis dan mengundang mereka untuk berdiskusi lebih lanjut pada Senin berikutnya. Meskipun demikian, para jurnalis tetap mempertahankan aksinya sebagai bentuk perlawanan terhadap RUU Penyiaran yang dianggap dapat merugikan kebebasan pers.

(Red/Dedy)

BP Batam Sayangkan Tuduhan Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang Pemilihan Mitra Kerjasama Pelabuhan Batam Center

0

Batam – batamtimes.co – Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan, pemilihan mitra kerjasama Terminal Ferry Internasional Batam Center telah dilakukan secara transparan. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly Abadi Paranoan saat ditemui di kawasan Batam Center, Senin (20/5/2024).

Fesly menyayangkan adanya kecurigaan rekayasa anggaran dan pemenang lelang yang disampaikan oleh Ketua Corruption Investigation Committee (CIC) R Bambang S beberapa waktu yang lalu.

“Sebelumnya, kita telah mengumumkan melalui media nasional dan media lokal. Setelah pengumuman itu, kita memberikan waktu pendaftarannya selama satu minggu,”ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya terpaksa melaksanakan sesi Prakualifikasi ulang pemilihan Calon Mitra Kerja. Sebab, selama proses pendaftaran, terdapat kurang dari 3 peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi. Sehingga sesi Prakualifikasi harus dilakukan ulang.

“Jadi sebenarnya ini justru menjadi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan lainnya supaya bisa mengikuti proses tender. Jadi semua dilakukan dengan transparan,” katanya.

Begitu juga dengan pengembalian modalnya. Pengembalian modal itu tentunya sudah dilakukan kajian atau feasibility study. Secara bisnis, dengan investasi yang mencapai Rp. 3,4 triliun tentunya sangat memungkinkan untuk pengembalian modalnya.

Sebab, investasi Rp. 3,4 triliun itu akan meliputi pembangunan gedung baru yang kapasitasnya lebih luas, pengoperasian dan pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center. Tidak hanya itu, nilai investasi itu juga akan meliputi area komersial. Dari luas 2,9 hektare existing saat ini, nantinya akan diperluas hingga kurang lebih 24 hektare.

Dalam area pelabuhan tersebut, juga terdapat area komersil seperti hotel hingga mal. Termasuk kegiatan reklamasi yang akan dilakukan kedepannya.

“Kalau hitungan pengembalian modal Rp 500 miliar itu, jika pelabuhannya seperti yang sekarang ini. Tapi nanti kita akan membuat terminal yang baru, yang kapasitasnya lebih besar. Karena kalau sekarang sudah over kapasitas, jadi butuh bangunan yang lebih besar lagi kapasitasnya dan lebih modern,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam kerjasama pembangunan, pengoperasian hingga pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center ini sepenuhnya juga berasal dari pemenang tender. Sehingga, adanya fee 20 persen seperti yang disampaikan, Fesly membantah hal tersebut.

“Saya tegaskan, semestinya tidak ada tuduhan seperti itu. Aneh kalau adanya fee, sementara ini skemanya investasi. Dana pembangunannya berasal dari pemenang tender. Jadi sepenuhnya dari investor dan bukan dari pemerintah,” tutupnya.

 

(Red/Anto)

Humas BP Batam dan Tim Analisis Media Setjen DPR RI Saling Tukar Informasi Pengelolaan Media

0

Batam – batamtimes.co –  Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Sazani menerima kunjungan Tim Analisis Media, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI yang dipimpin oleh Kasubbag. Analis Media, Agus Budi Leksono pada Senin (20/5/2024) di Holding Room Marketing Center

Kunjungan kerja ini dilangsungkan dalam rangka Diseminasi Informasi terkait Dinamika Media Monitoring dan Analisis Media di lingkungan BP Batam.

“Kami banyak berbincang dan bertukar pikiran mengenai pengelolaan kehumasan khususnya bidang media, ada beberapa perbedaan antara pengelolaan di BP Batam dengan Setjen DPR RI,” ujar Sazani.

“Perbedaan tersebut memang menyesuaikan dengan karakter daerah serta visi, misi, hingga tugas instansi dan hal tersebut yang menjadi poin kami untuk saling belajar dan bertukar informasi,” lanjut Sazani.

Merespon penerimaan kunjungan kerja timnya, Kasubbag. Analis Media, Agus Budi Leksono mengucapkan terima kasih kepada tim Humas BP Batam.

“Terima kasih atas penerimaan yang baik dari Humas BP Batam, kami sangat senang bisa berkunjung dan berbagi informasi sehingga dapat menambah referensi kami untuk kedepannya dalam mengelola media,” tutur Agus Budi Leksono.

Di kesempatan berbeda, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan ia telah menugaskan Biro Humas, Promosi, dan Protokol untuk merangkul rekan-rekan media agar informasi pembangunan Batam dapat berjalan lancar.

“Kami berkomitmen untuk merangkul seluruh rekan-rekan media, mari kita bersatu dalam memberitakan kebaikan pembangunan Batam agar cita-cita Batam Kota Baru dapat kita realisasikan bersama,” pungkas orang nomor satu di Batam ini.

 

(Red/Adi )

JPU Kejati Sumut Tuntut 3 Terdakwa Kasus Korupsi Eradikasi Lahan PT PSU

0

Medan – batamtimes.co – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Militer (Pidmil) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menuntut hukuman berat terhadap tiga terdakwa dalam kasus korupsi koneksitas terkait eradikasi lahan di PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU). Ketiga terdakwa masing-masing dituntut hukuman 18 tahun 6 bulan penjara atas dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara Rp52 miliar.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Ir Gazali Arief MBA, mantan Direktur Utama PT PSU; Febrian Morisdiak Bate’e, pengusaha swasta; dan Letkol Inf (Purn) Sahat Tua Bate’e, Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I/Bukit Barisan (BB). Tuntutan tersebut disampaikan oleh JPU Gaul Manurung dan Lamro Simbolon dari Pidmil Kejati Sumut serta Oditur Militer Tinggi (Otmilti) I Medan Kolonel Laut (H) Edi Kencana Sinulingga.

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut denda Rp750 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Para terdakwa terbukti telah menyuruh, melakukan, turut serta secara berkelanjutan tanpa hak dan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ungkap JPU Gaul Manurung dalam siaran pers yang diterima batamtimes, pada Selasa (21/5).

Dalam uraian dakwaan, perbuatan pidana terjadi antara Juli 2019 hingga Oktober 2020 di lahan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT PSU di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara, Sumut. Gazali Arief dan Sahat Tua Bate’e menandatangani perjanjian kerja untuk mengerjakan pembersihan lahan bekas tanaman karet yang terkena penyakit. Pengerukan tanah tersebut kemudian dijual kepada pengembang jalan tol melalui Febrian Morisdiak Bate’e yang menyediakan peralatan berat.

Selain pidana pokok, para terdakwa juga dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti (UP) kerugian negara. Gazali Arief dan Sahat Tua Bate’e masing-masing diwajibkan membayar Rp43.126.901.564, sementara Febrian Morisdiak Bate’e dikenakan UP sebesar Rp7.299.500.000. Jika tidak mampu membayar, mereka harus menjalani hukuman tambahan 9 tahun penjara.

Dalam persidangan, Sahat Tua Bate’e sempat mengajukan interupsi dengan menyebut masih banyak pejabat Pemprov Sumut yang belum diusut. Hakim ketua M Yusafrihardi Girsang meminta terdakwa untuk menyampaikan hal tersebut dalam nota pembelaan pekan depan. Tim penasihat hukum Febrian Morisdiak Bate’e juga menyoroti penyitaan yang dilakukan Kejati Sumut baru-baru ini, namun hakim ketua menegaskan bahwa penyitaan adalah kewenangan penyidik.

 

(Red/Dedy )

Jalan Panjang Diplomasi Air Indonesia Menuju World Water Forum ke-10

0

Bali – batamtimes.co  – Gelaran World Water Forum ke-10 di Bali menjadi pencapaian hydro-diplomacy atau diplomasi Indonesia dalam isu air global. Tak semudah membalikkan telapak tangan, diplomasi ini harus menempuh jalan panjang dan berliku sebelum membawanya menjadi rancangan Deklarasi Menteri di forum yang berlangsung hingga 25 Mei 2024 tersebut.

“Melalui proses yang sangat sulit, Deklarasi Menteri dikonsultasikan di Markas Besar UNESCO, Paris selama tiga kali, termasuk diskusi awal dan dihadiri lebih dari 100 negara dengan berbagai kepentingan yang kadang-kadang sangat ekstrem sangat berbeda antara kiri dan kanan,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat di Badung Bali, Minggu (19/5/24).

Sulitnya konsultasi Deklarasi Menteri di antaranya adanya perbedaan pendapat antara negara-negara hulu dengan negara-negara hilir.  “Di tengahnya banyak sekali tidak hanya isu-isu ekologis, tetapi juga isu-isu politis sangat kental, sulit sekali kita mencapai kesepakatan,” kata Dirjen Tri Tharyat.

Namun pada akhirnya dengan kemampuan diplomasi  pemerintah Indonesia berhasil memperoleh kesepakatan dalam deklarasi  yang akan disahkan secara resmi pada 21 Mei mendatang.

Ada empat hal pokok yang diperjuangkan Indonesia selaku tuan rumah World Water Forum ke-10. Pertama, adalah kesepakatan internasional melalui Sidang Umum PBB terkait dengan penetapan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day  yang akan menjadi legacy atau warisan penting dari World Water Forum ke-10 karena selama ini perhatian terhadap pengelolaan danau relatif kurang banyak.

“Harapannya dalam Sidang Umum PBB pada Oktober mendatang dapat disahkan seluruh negara anggota PBB sehingga menjadi Hari Danau Internasional yang akan dirayakan setiap tahun,” kata Dirjen Tri Tharyat.

Kedua, kembali usulan Indonesia, yaitu membentuk center of excellence terkait isu-isu air dan perubahan iklim, serta resiliensi dari kedua situasi tersebut.

Ketiga, adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi khususnya di pulau-pulau kecil.  Hal ini merupakan kepentingan Indonesia yang punya pulau kecil yang sangat banyak, dan juga kepentingan negara berkembang kepulauan kecil.

Lalu yang terakhir adalah  upaya Indonesia untuk meninggalkan legasi dengan jumlah proyek konkret di bidang air. “Lebih dari 100 proyek yang sudah dikurasi Bappenas, KemenkoMarves, Kemlu RI, dan Kementerian PUPR. detail akan disampaikan pada peluncuran deklarasi tingkat menteri,” kata Tri Tharyat.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Ketua Harian Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10  Basuki Hadimuljono telah mengungkapkan bahwa World Water Forum ke-10 sangat istimewa karena ada Pertemuan Tingkat Tinggi para pemimpin negara.

Hal ini dikatakan Basuki merupakan hasil dari diplomasi yang dilakukan Kemenlu. Begitu pun dengan Ministerial Declaration.

(Red/Adi )

Hadiri Malam Ta’aruf MTQH X Provinsi Kepri Muhammad Rudi Ajak Komponen Daerah Jaga Iklim Investasi Batam

0

Batam – batamtimes.co – Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menghadiri Malam Ta’aruf Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) X Tingkat Provinsi Kepri, Minggu (19/5/2024).

Berlangsung di Pacific Hotel, kehadiran Muhammad Rudi sebagai Bapak Pembangunan Batam pun mendapat sambutan hangat dari seluruh kafilah.

Dalam pidato sambutannya, orang nomor satu di Kota Batam itu mengapresiasi semangat dan antusiasme para peserta dalam menyukseskan pelaksanaan MTQH tahun ini.

“Selamat datang kepada seluruh kafilah. Mudah-mudahan, kemajuan Batam yang pesat hari ini bisa memberikan dampak positif terhadap syiar agama di Provinsi Kepri yang kita cintai,” ujar Muhammad Rudi.

Di samping itu, suami dari Hj. Marlin Agustina tersebut juga berkesempatan untuk memaparkan lima prioritas pembangunan Batam sejak beberapa tahun terakhir.

Menurut Muhammad Rudi, kelima sektor prioritas itu merupakan perintah langsung dari Presiden RI, Joko Widodo.

Dengan rincian program antara lain perbaikan sistem perizinan, pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadim, pengembangan seluruh infrastruktur jalan utama, pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Batu Ampar, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan.

“Saya ingin, perintah dari Presiden tersebut bisa terealisasi maksimal. Mudah-mudahan, dengan# kemajuan Batam hari ini bisa memberikan dampak yang positif pula terhadap kabupaten dan kota lainnya di Kepri,” sambung Rudi.

Melihat statistik tiga tahun terakhir, tangan dingin Muhammad Rudi sukses memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi Batam.

Ekonomi Batam tumbuh positif pasca hantaman Pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu. Dimana, ekonomi Batam bangkit dengan capaian 4,75 persen setelah di tahun 2020 mengalami minus 2,55 persen.

Memasuki tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Batam kembali meroket dengan capaian 6,84 persen.

Di tahun 2023 lalu, persentase ekonomi Batam lagi-lagi mengalami kenaikan dengan capaian 7,04 persen.

Prestasi ini tentu tidak terlepas dari program-program strategis BP Batam dan Pemerintah Kota Batam agar mampu bangkit lebih cepat dari ancaman pandemi.

“Saya berharap, seluruh komponen daerah mampu berkolaborasi untuk menjaga iklim investasi di Batam. Apabila ekonomi maju, maka masyarakat akan sejahtera,” tutup Rudi.

 

(Red/Anto )

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga