8.6 C
New York
Sunday, April 5, 2026
spot_img
Home Blog Page 197

Rupiah Melemah Dekati 16.100 Jelang Rilis Data Cadangan Devisa

0
Keterangan foto : Gunawan Benjamin, Pengamat Ekonomi dari Sumatera Utara.

Medan – batamtimes.co – Hari ini, pasar keuangan Indonesia menghadapi tantangan besar menjelang rilis data cadangan devisa dan penjualan kendaraan bermotor. Data terbaru menunjukkan bahwa cadangan devisa diproyeksikan turun, seiring dengan prediksi penjualan kendaraan bermotor yang juga akan menurun di bulan April.

Gunawan Benjamin, seorang Pengamat Ekonomi dari Sumatera Utara, menjelaskan bahwa pagi ini bursa saham di Asia mayoritas mengalami penurunan, meskipun di Indonesia, IHSG sedikit menguat di sekitar angka 7.140. Gunawan memperkirakan IHSG akan tetap bergerak dalam kisaran 7.100 hingga 7.150 menjelang libur panjang pekan ini.

Namun, Rupiah terus mengalami pelemahan, diperdagangkan sekitar 16.080 per US Dolar, menunjukkan ketegangan jelang rilis data cadangan devisa. Meskipun demikian, keadaan di pasar keuangan global terbilang stabil, meskipun hari ini minimnya agenda ekonomi besar.

Sementara itu, harga emas juga mengalami penurunan sedikit, sekitar $2.308 per ons troy, menandakan kondisi stagnan yang terus berlangsung. Dalam suasana seperti ini, emas diperkirakan akan tetap stabil hingga perdagangan pekan depan.

Dengan semua ini, penting bagi para pelaku pasar untuk tetap waspada dan cermat menghadapi perubahan yang terjadi di pasar keuangan, menjelang rilis data penting hari ini.

(Red/ Dedy)

Lepas 731 JCH Batam, Muhammad Rudi Berpesan Jaga Kesehatan Fisik

0

Batam – batamtimes.co – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi membuka pelatihan manasik yang disejalankan dengan pelepasan 731 Jamaah Calon Haji (JCH) Kota Batam tahun 1445 H/2024 M, di Planet Holiday Hotel, Selasa (7/5/2024).

Turut hadir dalam pembukaan pelatihan dan pelepasan tersebut, Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Umum Pikori BP Batam, Marlin Agustina.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi berpesan kepada JCH agar selalu menjaga kesehatan fisik dengan menjaga pola makan yang teratur. Sehingga, dapat melaksanakan ibadah haji dengan khusuk dan menjadi haji yang mabrur.

“Karena kalau sudah tidak dijaga pola makan yang teratur, maka akan turun sendiri kemampuan fisik bapak dan ibu. Kalau itu terjadi, maka akan timbul masalah lainnya,” ujar Muhammad Rudi.

Selain itu, Muhammad Rudi juga berpesan agar saling kompak membantu dan perduli dengan sesama saat berada di tanah suci. JCH juga diminta untuk melaksanakan ibadah sesuai bimbingan petugas haji. Sehingga dapat menunaikan ibadah secara tenang dan khusyuk kemudian pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur.

“Tentunya doa dari bapak dan ibu saya butuhkan dalam membangun Kota Batam. Karena semakin kota ini maju, maka akan semakin sejahtera rakyatnya dan akan semakin banyak juga yang akan menunaikan ibadah haji,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Umum Pikori BP Batam, Marlin Agustina. Ia meminta agar seluruh JCH bisa mempersiapkan diri dengan baik. Utamanya, menjaga kesehatan selama perjalanan hingga tiba di Arab Saudi, dan kembali lagi ke Kota Batam.

“Selamat menunaikan ibadah haji. Semoga bapak dan ibu diberikan kesehatan, kemudahan, kesabaran dan menjadi haji yang mabrur serta pulang kembali dalam keadaan sehat ke Kota Batam,” ujarnya.

 

(Red/Adi )

APBD Provinsi Kepri tahun 2024 sebesar Rp4,34 triliun

0

Tanjungpinang – batamtimes.co – Gubernur H Ansar Ada SE MM menegaskan jika pihaknya harus mencari cara agar ketimpangan (disparitas) pembangunan setiap wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak terjadi di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2024 sebesar Rp4,34 triliun.

Gubernur Ansar menjelaskan, dari jumlah APBD yang ada, riil yang dapat dipergunakan hanya sebesar Rp3,8 triliun.

Sebesar Rp1,5 triliun dikhususkan untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Dan hampir 70 persen dana pendidikan mengalir ke Kota Batam mengingat jumlah sekolah dan guru memang paling banyak di Kota Batam,” Kata Gubernur Ansar di hadapan masyarakat Natuna dan Anambas, Selasa (7/5/2024).

Dari Rp3,8 triliun angaran yang ada, Pemprov Kepri disebut Gubernur Ansar kemudian membaginya lagi.

Untuk dana aspirasi 45 anggota DPRD sebesar Rp150 miliar, pembiayaan 43 organisasi perangkat daerah (OPD), bantuan rumah ibadah, yayasan dan sebagainya, serta melaksanakan pembangunan di tujuh kabupaten/kota.

Disparitas pembangunan di Kepri sulit dihindari dengan keterbatasan anggaran yang juga dimiliki kabupaten/kota.

Rata-rata kabupaten/kota di Kepri mengelola rata-rata Rp1 triliun APBD. Hanya Kota Batam yang lebih diuntungkan.

Batam dijelaskan Gubernur Kepri memiliki anggaran mencapai Rp6 triliun. Rp3,3 triliun Dana APBD Kota Batam, dan Rp2,6 triliun dana APBN melalui BP Batam.

“Ini ditambah dengan dukungan pihak swasta di Kota Batam yang sangat kuat,” sebut Ansar.

Untuk menghindari Ketimpangan pembangunan antar wilayah, lanjut Gubernur Ansar, maka pihaknya harus mencari cara untuk menghindari hal itu.

Salah satunya dengan mencari sumbner dana di Pemerintah Pusat serta pengoptimalan dana CSR ( corporate social responsibility/tanggung jawab sosial).

“Kita tidak segan menongkrongi kementrian, juga berkoordinasi dengan anggota DPR RI asal Kepri,” tegas Ansar.

Upaya itu sejauh ini membuahkan hasil. Sejumlah pembangunan dilaksanakan di kabupaten/kota di Kepri melalui dana APBN.

Misalnya, tahun lalu Kepri mendapatkan bantuan dana impres sebesar Rp700 miliar. Salah satunya pembangunan jalan Kuala Maras, Jemaja.

Lalu Kepri mendapatkan dana hampir Rp400 miliar dari Kemenhub.

Dari dana itu di antaranya dipergunakan untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan Roro di Jemaja yang menghabiskan anggaran sebesar Rp30 miliar, bantuan kapal Roro Bahtera Nusantara 01 dan 03, serta merevitalisasi seluruh pelabuhan yang ada di Kabupaten Natuna.

Selain itu, Kepri mendapatkan dana senilai Rp60 miliar dalam dua tahun tahapan revitalisasi Pulau Penyengat.

“Alhamdulillah Pulau Penyengat sekarang sudah lebih tertata. Kunjungan wisatawan juga meningkat,” ujar Gubernur.

Ansar menyebut jika APBD Kepri lebih dimanfaatkan untuk pembangunan yang membutuhkan dana yang tidak terlalu besar.

Selain itu, untuk efisiensi penggunaan anggaran, Gubernur Ansar menerapkan kebijakan tight money polecy, kebijakan pengetatan ikat pinggang yang pernah diterapkan mantan Presiden RI Soeharto.

“Kita harus berhemat agar agar pembangunan bisa terlaksana di tengah keterbatasan,” sebut Gubernur Ansar.

“Kita sama-sama agar APBD Kepri terus membaik. Dan saya berharap dukungan dari seluruh lapisan masyarakat,” tutup Ansar.

Sejak 5 Mei 2024, Gubernur Kepri beseta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna. Kunjungan hingga 9 Mei itu dimanfaatkan Gubernur Ansar bersilaturahmi bersama masyarakat, sekaligus menyosialisasikan pembangunan yang telah maupun yang sedang dan akan dilaksanakan.

Di kecamatan yang dikunjungi Gubernur sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan bagi masyarakat setempat.

 

 

(Red/Suai)

BP Batam Gelar FGD Monev Keterbukaan Informasi Publik

0

Batam – batamtimes.co – Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi (Monev) bertajuk “Evaluasi Hasil Monev KIP 2023 dan Persiapan Monev KIP 2024” di Hotel Radisson, Medan pada Selasa, (6/5/2024).

FGD kali ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyuda dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum serta para peserta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari 24 unit di lingkungan BP Batam.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro membuka langsung FGD tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menyatakan komitmen pihaknya untuk terus berinovasi dalam mengelola layanan informasi bagi publik.

Dikatakan Wahjoe, meskipun BP Batam sebagai badan publik dalam kurun waktu empat tahun terakhir menorehkan predikat informatif dari Komisi Informasi Pusat. Namun, menurutnya masih perlu ditingkatkan pemahaman tata cara dan proses pelaksanaan KIP guna memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

“Untuk mempertahankan dan menyempurnakan hal itu (KIP), maka hari ini PPID BP Batam mendapatkan pencerahan dari para narasumber yang kompeten,” kata Wahjoe.

Dengan begitu, ia yakin keterbukaan
informasi publik di lingkungan BP Batam akan semakin baik, sehingga menjadi salah satu pondasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan Batam berdaya saing sebagai tujuan investasi.

“FGD ini diharapkan dapat memberikan added value bagi organisasi, sehingga bisa menjaga dan semakin membangun kepercayaan dari masyarakat melalui informasi yang transparan, tentu dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyuda, mengapresiasi langkah BP Batam dalam upaya mewujudkan UU KIP 2008. Menurutnya, apabila badan publik ingin melebihi dari sekedar predikat informatif, mesti memiliki formula sendiri dalam menjalankan amanat UU tersebut.

“Kita melihat yang paling penting, BP Batam mampu menemukan formulanya sendiri dalam mewujudkan UU KIP dengan perki terkait, jadi lebih soul full dalam prosesnya dan demi kebaikan bersama,” ujarnya.

“Oleh karenanya, penting untuk menyusun formula seperti uji konsekuensi atau daftar informasi yang dikecualikan,” ujarnya lagi.

Ia pun berharap langkah PPID BP Batam nantinya dapat menjadi contoh bagi K/L terkait dalam mengelola keterbukaan informasi publik yang lebih baik.

“Mudah-mudahan BP Batam tidak hanya semakin terdepan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik tapi juga menjadikannya sebagai salah satu instrumen yang menyukseskan agenda yang telah disusun,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol selaku Ketua PPID BP Batam, Ariastuti Sirait; Kepala Bagian Humas, Sazani, Kepala sub bagian Pengelolaan Informasi Publik, Muhardi dan staf.

(Red/Adi )

Prabowo Diingatkan Bahaya Politik Merangkul yang Kebablasan

0

Jakarta – batamtimes.co – Presiden terpilih Prabowo Subianto diingatkan untuk tidak hanya mengutamakan merangkul semua pihak ke dalam koalisi. Sebab, koalisi yang terlalu gemuk juga berpotensi mengganggu keseimbangan demokrasi dan pemerintahan.

“Kekuasaan yang besar membutuhkan kontrol yang besar pula. Sehingga perlu adanya penyeimbang kekuasaan atau ruang oposisi. Oposisi yang baik akan memberikan manfaat untuk mengingatkan pemerintahan yang berkuasa agar tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan perundangan dan mengutamakan menuntaskan janji politik yang telah dan akan diajukan selama masa pemerintahan,” kata loyalis Jokowi, Haidar Alwi, Selasa 7 Mei 2024.

Menurutnta, eaktu tersisa selama kurang lebih enam bulan sebelum pelantikan perlu dingatkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membentuk koalisi dan postur koalisi yang tepat sesuai tujuan diatas.

Pendiri Haidar Alwi Intitute (HAI) dan Haidar Alwi Care (HAC) itu melihat politik merangkul yang diterapkan Prabowo membuat peluang pemerintahan tanpa oposisi semakin terbuka lebar.

“Terlebih, Nasdem dan PKB telah mendeklarasikan diri menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Sementara PPP menyatakan siap bergabung dan PKS disebut bersedia jika diajak,” ucapnya.

Kata dia, satu-satunya harapan terbesar ruang oposisi kini berada di tangan PDI Perjuangan. Sebagaimana diketahui saat ini tengah diupayakan untuk merangkul PDIP untuk masuk ke dalam koalisi. Setelah gagalnya rencana pertemuan Prabowo-Megawati, kini muncul rencana pembentukan presidential club yang akan melibatkan Jokowi dan SBY.

“Semua itu adalah upaya untuk menaklukkan PDI Perjuangan,” tegasnya.

Kalau akhirnya PDIP takluk, lanjutnya, berhasil dirangkul, hampir dapat dipastikan pemerintahan Pak Prabowo tanpa oposisi. Dan ini tentunya alarm bahaya untuk demokrasi kita. Bahkan lebih lanjut juga berbahaya untuk pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya kontrol terhadap kekuasaan.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik merangkul yang kebablasan sebaliknya tetap menyediakan ruang yang cukup untuk oposisi. Sehingga oposisi tidak dilihat sebagai ancaman tapi dari kacamata positif oposisi menjadi vitamin yang akan memperkuat pemerintahan.

“Membangun bangsa tidak harus berada di dalam kekuasaan (koalisi) tapi juga bisa dari luar kekuasaan (oposisi). Keduanya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda tetapi akan menimbulkan keseimbangan. Sehingga keduanya harus tetap dijaga. Adalah kesia-siaan dalam membangun atap ketika pilar dirobohkan. runtuh,” terangnya.

Akan semakin kebablasan jika Prabowo sampai meninggalkan para pejuang seperti relawan dan tokoh hebat non-partisan yang secara mandiri telah berdarah-darah menghantar kemenangan menjadi Presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029.

Mereka tidak mengeluh atau mengungkap kecewanya secara terbuka, namun do’a mereka yang ditinggal diyakini akan mampu merubah keadaan alam semesta. Oleh karena itu, Prabowo disarankan mengutamakan dulu membagi penugasan kepada para pejuang yang memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing.

“Jangan sampai anak dipangku dilepaskan, beruk di rimba disusukan. Saya yakin Pak Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif, pasti bisa dan tetap ingin bersama para pejuangnya,” pungkasnya.

 

(Red/Tanto)

Pemprovsu Fasilitasi Akses Jalan untuk Warga Sekitar Terminal Lubuk Pakam, Pembangunan Tahap II Segera Dilaksanakan

0
Keterangan foto : Kadishub Sumut, Agustinus Panjaitan (Dedy)

Deli Serdang, batamtimes.co- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Perhubungan Provsu memfasilitasi akses jalan bagi warga sekitar terminal Lubuk Pakam. Demikian kesimpulan yang diambil dalam rapat sosialisasi persiapan pembangunan tahap II terminal tersebut, di ruang rapat terminal Lubuk Pakam, Deli Serdang, Senin (6/5/2024).

Kadishub Sumut, Agustinus Panjaitan mengatakan, Pemprovsu melalui Dishub Sumut siap memberikan akses jalan selebar 3 meter di sisi pagar bagian timur terminal. “Keberadaan Terminal harus memberikan dampak positif bukan saja kepada penumpang angkutan umum, tapi kami ingin memastikan kepentingan warga sekitar terpenuhi,” ujar Agustinus.

Lebih jauh Agustinus mengatakan, sebelum pembangunan terminal Lubuk Pakam, warga sekitar terminal mempunyai akses langsung ke terminal, namun, merujuk kepada ketentuan teknis terkait operasional terminal, daerah lingkungan kerja terminal harus steril dari aktivitas lainnya. Namun fakta di lapangan saat ini, jika warga di sisi timur dan selatan tidak memiliki akses keluar lain selain melalui lahan terminal.

“Untuk itu Dishub Sumut memfasilitasi penyediaan akses agar aktivitas sehari-hari mereka, serta mendukung kelancaran proses pembangunan terminal tahap II. Prinsipnya akses jalan tersebut tetap menjadi bagian dari aset terminal, namun bisa digunakan oleh warga sekitar,” tambahnya.

Agustinus menjelaskan bahwa kita sudah mempersiapkan kelanjutan pembangunan terminal yang mencakup pembangunan pagar dan area parkir terminal, namun karena selama ini warga menggunakan akses keluar/masuk melalui lahan terminal, maka Dishub Sumut perlu berdiskusi dengan warga sekitar dan mereka sangat menyambut baik kebijakan yang diambil.

Agustinus menambahkan, Terminal Lubuk Pakam mengusung konsep mix use, yang menyediakan fasilitas lain di luar fungsi naik/turun penumpang, sehingga diharapkan akan lebih menarik bagi pengunjung. Terminal Lubuk Pakam juga akan menjadi salah satu simpul pelayanan angkutan Bus Rapid Transit /BRT Mebidang, melalui dukungan pembiayaan World Bank. “Kami pastikan pengoperasian terminal ini akan memudahkan warga sekitar untuk mendapatkan kemudahan layanan angkutan umum BRT Mebidang,” jelas Agustinus.

Barus, seorang warga yang tinggal di belakang terminal, menyambut baik keputusan ini dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas langkah Pemprovsu tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi secara sukarela, termasuk dengan melakukan penebangan pohon demi memperlancar pembuatan akses jalan tersebut.

Nur Ina Rahayu, mewakili Badan Keuangan dan Aset Daerah, Provsu mengatakan, anggaran untuk pembangunan terminal Lubuk Pakam tahap II sudah tersedia dan mendukung penyediaan akses tersebut. Sekcam Lubuk Pakam, Rudi Harmoko, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan terminal ini dan mengapresiasi perbaikan akses jalan.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, termasuk Pemkab Deli Serdang, serta antusiasme tinggi dari masyarakat sekitar, pembangunan terminal tipe-B di Lubuk Pakam Тahap II semakin mendekati realisasi. Langkah-langkah konkret yang diambil menunjukkan komitmen yang kuat para pihak dalam mewujudkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

 

(Red/Dedy)

Kodam Brawijaya Nyatakan 1.059 Pendaftar Catar Lulus TKD

0

Surabaya – batamtimes.co –  Sebanyak 1.059 pendaftar Calon Taruna atau Catar dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar atau TKD Taruna Akademi TNI tahun 2024.

Aspers Kasdam V/Brawijaya, Kolonel Inf Abdul Razak Rangkuti mengatakan, jumlah tes itu merupakan hasil seleksi yang telah dilakukan di Panselinda, Surabaya.

“Total sebelumnya ada 1.205 pendaftar,” ucap Aspers. Sabtu (04/05/2024).

Proses seleksi dan penentuan, ujar Aspers, dilakukan langsung oleh pihak Mabes TNI melalui sistem penentuan passing grade. Sistem itu, dirancang guna mendapatkan hasil nilai yang transparan, kredibel, dan akurat.

“Jumlah soal pada seleksi ini mencapai 110 yang terbagi menjadi 35 soal intelegensi umum, 30 soal untuk wawasan kebangsaan dan 45 soal karakteristik pribadi,” ungkap Kolonel Inf Abdul Razak.

Aspers berharap, para peserta yang lulus pada seleksi kali ini, bisa segera mempersiapkan berbagai hal untuk menghadapi tes uji selanjutnya.

“Sehingga mereka bisa mengikuti tes selanjutnya dengan tertib,” pintanya.

(Release)

Sinergisitas Kunci Kesuksesan Pengamanan World Water Forum ke-10 di Bali

0

Bali – batamtimes.co – Jelang berlangsungnya World Water Forum ke-10 pada 18—25 Mei 2024, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Kepolisian RI (Polri) Irjen. Pol. Sandi Nugroho menekankan sinergisitas TNI-Polri bersama stakeholder terkait untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, bahkan kesehatan sebagai kunci menyukseskan acara internasional tersebut.

Atas hal itu, seluruh personel Satgas Humas Polri diperintahkan membangun koordinasi yang baik dan mempublikasikan secara masif.

“Polri bersama TNI dan stakeholder terkait bersama-sama memastikan perhelatan ini dapat berjalan dengan aman,” ungkap Kadiv Humas Polri, Senin (6/5/2024) saat memimpin apel gelar pasukan Satgas Humas Ops Puri Agung 2024 yang dibentuk untuk mengawal jalannya World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali.

Menurut Kadiv Humas, Operasi Puri Agung digelar 10 hari menjelang pelaksanaan World Water Forum ke-10. Terdapat 5.791 personel yang terdiri dari 2.485 personel Mabes Polri, 2.706 personel Polda Bali, 300 personel Polda Jawa Timur, dan 300 personel Polda NTB, dilibatkan dalam pengamanan.

Kadiv Humas menyampaikan, ajang internasional ini sebagaimana acara-acara yang sudah terselenggara sebelumnya, seperti KTT G20, KTT ASEAN, dan KTT AIS Forum dapat dijadikan kesempatan emas bagi Indonesia memperkenalkan pariwisata, khususnya Bali. Oleh karenanya, anggota Polri dan TNI harus bersinergi menyukseskan ajang tersebut.

“Sepuluh hari jelang acara World Water Forum ke-10 dan diperluas hingga wilayah di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat,” jelas Kadiv Humas.

Irjen. Pol. Sandi menekankan, personel yang tergabung dalam Satgas Humas Ops Puri Agung 2024 harus memastikan segala bentuk kegiatan tersebut memberikan nilai positif terhadap pengamanan yang dilakukan. Sosialisasi pun harus dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari influencer, media lokal dan nasional, serta ambasador dari acara itu sendiri.

Ditekankan Kadiv Humas, pengamanan hingga pelayanan dan sosialisasi harus dilakukan dengan humanis. Hal ini dilakukan untuk mendukung fungsi kehumasan, sehingga gaung World Water Forum ke-10 di Bali semakin meluas.

“Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 menjadi momentum penting untuk menunjukkan kepada dunia komitmen serta kontribusi nyata di bidang sumber daya air,” ujar Irjen. Pol. Sandi.

Hal senada disampaikan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen. Pol. Raden Slamet Santoso sebagai Kepala Satuan Tugas Pengawalan, Rute, Patroli, dan Parkir (Kasatgas Walrolakir) memastikan pihaknya siap mengamankan dan mengawal para kepala negara serta delegasi World Water Forum ke-10. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi kesiapan Operasi Puri Agung 2024.

“Kami sudah mempersiapkan beberapa hal dengan titik-titik kerawanan yang ada, baik itu kerawanan kamseltibcarlantasnya,” jelasnya.

Para personel pengamanan dan pengawalan sudah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme, selain itu nantinya personel dan juga kendaraan patroli akan diberangkatkan ke Bali. Tak hanya itu, Kabaharkam Polri Komjen. Pol. M. Fadil Imran juga telah meninjau venue yang akan digunakan dalam ajang tersebut.

“Petugas pengawalan VVIP dan VIP kemudian petugas PAM rute dan petugas parkir itu sudah kita laksanakan pelatihan yang nantinya akan melaksanakan pergeseran pasukan dan kendaaraan ke Bali,” ungkap Dirgakkum Korlantas Polri.

Diketahui, World Water Forum ke-10 mengangkat tema“Water for Shared Prosperity”. Tema itu sejalan dengan komitmen global untuk mencari solusi peningkatan dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim yang tidak pasti.

(Red/Jay  )

Bawaslu Sumut Siap Awasi Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan pada Pilgubsu 2024

0

Medan – batamtimes.co – Seiring dengan mendekatnya pelaksanaan penyerahan syarat dukungan pasangan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024, Bawaslu Sumut telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan integritas dan keabsahan proses tersebut.

Saut Boangmanalu, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi, Bawaslu Sumut, menyatakan jajarannya telah siap melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan penyerahan dokumen syarat dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan. “Kami telah memerintahkan jajaran untuk melakukan pengawasan secara melekat dan dengan fungsi koordinasinya. Kami memiliki sejumlah strategi untuk memastikan tahapan ini berjalan lancar dan sesuai dengan aturan,” kata Boangmanalu, di Medan, Senin (6/5).

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut telah mengumumkan jadwal dan persyaratan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan dalam surat tertanggal 4 Mei 2024. Proses penyerahan dukungan minimal pemilih akan berlangsung mulai 8 hingga 12 Mei 2024 di kantor KPU Sumut. Syarat minimal dukungan dan persebaran bakal pasangan calon perseorangan telah diatur dalam Keputusan KPU Sumut Nomor 24 Tahun 2024.

Boangmanalu juga menegaskan, Bawaslu Provinsi bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota akan melakukan pengawasan terhadap proses penyerahan dokumen tersebut untuk mencegah praktik manipulasi data, pemalsuan dukungan, dan pelanggaran lainnya. Ia berharap agar KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bekerja sama demi kelancaran proses tersebut.

Dengan keterlibatan aktif Bawaslu Sumut dan dukungan dari KPU, diharapkan bahwa proses penyerahan syarat dukungan calon perseorangan pada Pilgubsu 2024 akan berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga memberikan kepercayaan bagi seluruh peserta pemilihan dan masyarakat Sumut.

 

(Red/Dedy)

JPU Kejatisu Bacakan Dakwaan Korupsi Rp 2,4 M di Dinas BMBK Sumut, Kepala UPTJJ Gunungsitoli dan Bendahara Terlibat

0

Medan – batamtimes.co – Sidang perdana perkara korupsi di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara (BMBK Provsu) telah digelar Senin (29/4/2024) lalu di ruang Cakra 7 Pengadilan Tipikor, PN Medan. Dakwaan menyoroti dugaan korupsi senilai Rp 2,4 Miliar yang melibatkan Kepala Unit Pelayanan Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Gunungsitoli, Rizak Taruna Zega, dan Bendahara Pengeluaran Temazisokhi Telaumbanua.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan, SH, MH, pada Minggu (5/5), menyampaikan, Kejati Sumut akan mengawal proses persidangan setiap perkara tipikor dengan tegas. Dakwaan yang diajukan oleh JPU Kejatisu, Ahmad Hawali, menguraikan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di beberapa lokasi di Nias, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provsu Tahun Anggaran (TA) 2022.

Dalam surat dakwaan, JPU menyebutkan peran Rizak Taruna Zega sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menetapkan pekerjaan pemeliharaan secara swakelola, di mana ia diduga melanggar petunjuk teknis terkait pengawasan dan pelaporan pekerjaan.

Tim perencana, pelaksana, dan pengawas yang seharusnya menyusun rencana kerja tidak melaksanakan tugasnya, dan dokumentasi pekerjaan dilaporkan tidak sesuai prosedur. Selain itu, pihak ketiga yang disewa untuk mengerjakan pekerjaan juga diduga tidak melaksanakan tugasnya sepenuhnya.

Majelis hakim yang diketuai As’ad Rahim Lubis menunda persidangan untuk pemeriksaan saksi-saksi pada Senin depan (6/5/2024), setelah kedua terdakwa melalui tim penasihat hukumnya tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

(Red/Dedy )

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga